Direktori penelitian agama, konflik, dan perdamaian PDF
Preview Direktori penelitian agama, konflik, dan perdamaian
DOKUMENTASI & ARSIP B A P P E N A S 6 �006 Acc. No. : --····························· Class · -----)".; 5: - ... t.k-:: <:t..:-..:3.q_.'?..k •• Checked : .... Direktori Penelitian Agama, Konflik dan Perdamaian Diterbitkan oleh Komisi Nasional Hale Asasi Manusia (Komnas HAM) Jl. Latuharhary No. 4B Menteng,Jakarta Pusat 10310 .. Bekerja Sama dengan Institut Pluralisme Indonesia (IPI) JI. Percetakan Negara C 553 Lantai 4 Jakarta Pusat 10570 Penanggung Jawab : Chandra Setiawan Koordinator Asistensi : D. Andi Nur A. Core Team: Galata Conda Prihastanto Maria Restu Hapsari Ilma Sovri Yanti Dyah Rosina Yuniati Margaretha M.H. Frederich Batari Penyelaras Bahasa Maria Restu Hapsari Desain Sampul & Tata Letak : lbnu Kurniawan (ARTEMA DESlgN) ISBN 979-97 619-8-0 Cetakan Pertama, 2005 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MAN USIA Sekilas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM bertujuan: a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak . asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berba gai bidang kehidupan. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripuma dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. ii SIDANG PARIPURNA Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Kornnas HAM. Sidang Panipurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja dan Mekanisme Kerja Komnas HAM. SUBKOMISI Juni Sejak berdirinya pada 1993 hingga awal 2004 kegiatan Kornnas HAM dilaksanakan oleh Subkornisi yang dibentuk berdasarkan fungsi Komnas HAM, yakni Subkoinisi Pengkajian dan Penelitian, Subkornisi Penyuluhan, · Subkornisi Pemantauan, dan Subkomisi Mediasi. Kemudian, Sidang Paripurna Kornnas HAM dalam rapatnya 2-3 Juni 2004 memu tuskan melakukan restrukturisasi Subkomisi Kornnas HAM. Subkornisi yang direstrukturisasi tidak lagi didasarkan pada fungsi Komnas HAM melainkan pada kategori HAM dan kelompok dalam masyarakat yang perlindungan hak asasi manusianya perlu mendapat perhatian khusus. Subkornisi menurut struktur baru ini adalah sebagai berikut: 1. Subkornisi Hak Sipil dan Politik 2. Subkornisi Hak Ekonorni, Sosial dan Budaya 3. Subkornisi Perlindungan Kelompok Khusus Menurut struktur baru tersebut masing-masing subkomisi melaksanakan keempat fungsi Kornnas HAM yakni: 1. Pengkajian dan Penelitian, 2. Penyuluhan, 3. Pemantauan, 4. Mediasi. U ntuk melaksanakan fungsi Kornn as HAM dalam bi dang Pengkajian dan Penelitian, Kornnas HAM bertugas dan berwe nang melakukan: Ill a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen intemasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi; b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pem bentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; c. Penerbitan basil pengkajian dan penelitian; d. Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; e. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan per lindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; f. Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun intemasional dalam bidang hak asasi manusia. Untuk melaksanakan Fungsi Kornnas HAM dalam bidang Penyuluhan, Kornnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; c. Kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya·, baik di tingkat nasional, regional, maupun intemasional dalam bi9ang hak asasi manusia. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang Pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: iv a. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut; b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang tim bul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkup nya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk bisa dimintai dan didengar keterangannya; d. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksian nya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan ternpat-ternpat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian penda pat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang Mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: a. Perdamaian kedua belah pihak; b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; v c. Pernberian saran kepada para pihak untuk rnenyelesaikan sengketa rnelalui pengadilan; d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan f. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. LANDASAN HOKUM Komnas HAM Pada awalnya, Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewe nang Komnas HAM. Di samping kewenangan rnenurut Undang-undang Nornor 39 Tahun 1999, Kornnas HAMjuga berwenang rnelakukan penye lidikan terhadap pelanggaran hak asasi rnanusia yang berat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang undang N ornor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HakAsasi Manusia, Komnas HAM adalah lernbaga yang berwenang rnenyelidiki pelanggaran hak asasi rnanusia yang berat. Dalam rnelakukan penyelidikan ini Kornnas HAM dapat rnernbentuk Tim Ad. Hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur rnasyarakat. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna rnen capai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional rnaupun intemasional. vi Instrumen nasional : a. Undang-undang Dasar 1945 beserta amandemennya; b. Tap MPR No. XVII/MPR/1998; c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999; d. Undang-undang Nomor 26 tahun 2000;· e. Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait. Instrumen internasional : a. Piagam PBB, 1945; b. Deklarasi Universal HAM 1948; c. Instrumen intemasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia. KEANGGOTAAN Komnas HAM Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM beranggotakan , tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga Negara Indonesia yang: 1. Memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melin dungi individu atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya; 2. Berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya; 3. Berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif dan lembaga tinggi negara; atau 4. Merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lem baga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi. vii TANGGUNG JAWAB ANGGOTA Selain perubahan struktur subkomisi, Sidang Paripuma, dalam rapatnya 2-3 Juni 2004 juga memutuskan masing-masing anggota Komnas HAM bertanggung jawab atas pelaksanaan pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi mengenai tema menghormati hak asasi manusia terten tu (untuk anggota yang bertugas di Subkomisi Hak Sipil dan Polilik serta Subkomisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) atau yang berkenaan dengan kelompok masyarakat khusus tertentu (untuk anggota yang bertugas di Subkomisi Perlindungan Kelompok Khusus). PIMPINAN Ketua: Abdul Hakim Garuda Nusantara Koordinasi pelaksanaan keputusan Sidang Paripuma Wakil Ketua I: Zoemrotin K. Susilo Koordinasi pelaksanaan keputusan Sidang Paripuma SUBKOMISI HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA Amidhan: Komisioner untuk hak pekerja clan jaminan sosial Anshari Thayib: Komisioner untuk hak atas kesehatan dan lingkungan hidup M. Habib Chirzin: Komisioner untuk hak atas pendidikan dan iptek Saafroedin Bahar: Komisioner 'iintuk hak atas masyarakat hukum adat Yuwaldi: Komisionet untuk hak atas pekerjaan Achmad Ali: Komisioner untuk hak atas kepemilikan viii
The list of books you might like
