Deputi Bidang Pelayanan Publik Bandung, Maret 2017 PDF
Preview Deputi Bidang Pelayanan Publik Bandung, Maret 2017
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Deputi Bidang Pelayanan Publik Bandung, Maret 2017 REFORMASI BIROKRASI KEMENPAN-RB GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, tercermin dalam peran serta masyarakat dalam Pelayanan Publik terutama pada proses penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik. Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Peraturan Perundang- Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif undangan Sumber daya manusia SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, aparatur profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Pola pikir (mind set) dan Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Budaya Kerja (culture set) Aparatur PERATURAN PRESIDEN NO. 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI UU No 25 Tahun 2009 RUU Sistem Pengawasan ` Tentang Pelayanan Publik Intern Pemerintah BIROKRASI BERSIH, BIROKRASI KOMPETEN EKSISTING DAN MELAYANI UU No. 39 / 2008 UU NO. 5 / 2014 Tentang APARATUR UU No. 30 / 2014 Tentang SIPIL NEGARA Tentang Kementerian Negara Adminsitrasi Peraturan Pelaksana: 9 PP, 4 PERPRES, 2 PERMEN Pemerintahan Inti muatan Undang-Undang No. 25 / 2009 tentang Pelayanan Publik : Mengatur Hak, Kewajiban dan Larangan • Hak-hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pelayanan • Kewajiban dan Larangan bagi Penyelenggara Pelayanan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat • Masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan Standar Pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan • Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan, dan wajib untuk ditindaklanjuti oleh penyelenggara Kewajiban pokok Penyelenggara (Pemerintah) • Menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan. • Terdapat sanksi administratif, ganti rugi pelayanan publik, dan sanksi pidana. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PERENCANAAN PermenPANRB PERPRES No. 24/2014 NO. 76/2013 No. 3/2015 • Pedoman Sistem Pengelolaan Mengamanatkan Pengaduan Pelayanan Publik KemenPANRB untuk Nasional (SP4N) mengelola Pengaduan • Roadmap Pengelolaan Pelayanan Publik Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Berbagai Kerangka Hukum & Kebijakan untuk Pengembangan Sistem Penngelolaan Pengaduan antara lain : UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi UU No. 37/2008 tentang Ombudsman UU No. 39 / 2008 Tentang Kementerian Negara UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik Perpres No. 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional UU NO. 5 / 2014 Tentang APARATUR SIPIL NEGARA UU No. 30 / 2014 Tentang Adminsitrasi Pemerintahan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Permenpan -RB No. 24/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Permenpan -RB No. 3/2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional PELAKSANAAN MoU dengan Penandatanganan Pembagian Akun UKP4 untuk PKS antara PANRB dan Password memanfaatkan – KSP – ORI sebagai bagi Pemda tindak lanjut MoU aplikasi LAPOR! LAPOR!-SP4N sebagai SP4N “No Wrong MoU dengan KSP Door Policy” Sosialisasi dan ORI untuk Seluruh LAPOR!-SP4N memanfaatkan K/L/BUMN/Pemda aplikasi LAPOR! ke K/L/Pemda Terintegrasi dengan sebagai SP4N LAPOR!-SP4N
The list of books you might like
