bffifh,,)!W *zY

26 Pages·2016·7.27 MB·Indonesian

I(EN4ENI- EITIA N AG ANIA
INSI-ITUT AGAI\{A ISLAN1 NEGERI ANTASAITI
FAKTJLTAS SYAIIIAI{ DAN EKONOMI ISLAM
BANJAI{VIASIN
.[alan Ahr"naci \rani l{nt. -1.5 "6 lr6-i7tij []utl jill'tltrtsirl 702i 5
CATATAN KONSU I,TASI I}I NII}INGAN S[(ITIPSI
S,)ah ruftv
\
l0o_1j1100e
kcluarrla
l]ukum
.ill
-. : :
,. , pPeeltaaKKssaaqnaaaavvl l lEYEKkMtl/l, TlreuvkraLaYuii{l lr
Skripsi t
rVilal Wbfta f
Pr3or,tta CsLud i
--rc
dl P/ BaraMl )
I
rinrbing
:
:inrbing II
:
--
' f s[s1 ,rN l,Bs,iDlNrnrlJc r ]-I_ t-.y r t,.tN !!,n'ttllf rlltNci !-
,'iff,'u* rr;;4''!1'
-
in
{,tm,'ffw,;,il!i#ai/ n, p^A lrr
z
i-),.ia;-tL% ;h,&( - ,i- I , Eh&'J,"(
( lt
' wilnt *. /h'Fa* ''ttr1 j"oarl fr Cc*( /"^ 7' L;fY^!
'7a &lh /eh"' 6€?'d"*3 9cilrl:a ', /
'-e;4fblaa- ffifh,,)i! W,.1> *zY,'
iJ) f"/^*^
a,t<,Zt*r
\J u
l-- r'
i
t*,,,sh'9i,
dzaT
iafr' -
m:fu-Y:
9
iu"t-P . ";-*; i *rtU
V'^t-;a.
'l
v.ctrLL'.-/
n I "
e-7 ci- ? | /
' :
Kls P*'*n" I
FM'4
ryL" 4?s?^ FM'4
@4/&
,{ref/ I rilf
eq l1&,*-4I
jt"zrr*^ /-i,\4
^^9AT
dibarva untuk diisi oleh Pembirnbing I /
I
I(EN4EN I ERlr\N AGANTA
]NSTITUT ACAMA ISLAM NEGEITI ANTASAITI
FAKT]LTAS SYAITIAH DAN I]I(ON0MI ISLAM
I]ANJAIiMAS]N
fr
.Talan Ahmad Yani l(nr.4"5 i265783 Baniarmasin 70235
CATTII'AN KONS ULTASI Ill MI] I NG.AN S](lllPSI
lllla
-\I
-rsar)
-:u I S kripsi
._--_--t-
cqAAT'UATIl'r\\NN fPPI#ITlNryIBTqI lvvIMBrrN )NG C*-l! | - _f d!*,a4,-qil,_.r.'1 r:1,kr^ rxy lP]lLrrIrNrIy" ILi rIu lMlu BIl ,Il NN-cG d IlIl,
ZYi,:.;lfrj t.-
a'
t
'gzea^ q,fin=o iffi
n4.Aidr,
r,_*,..,r:, ?,
tyyo
n
- til",€,,,."6-,,-a"z
!,;/,ffi^*t,- )u. ti^u,,M ?"ud
1,,
;;"^ -V,--1,*U' f'*Wf
k.
a,e
.
Y&
',rr^*
--*1' %m
f*&,e'
+rta't|'A-Ltt rv+4/d, ] P^t^"'
";,;-;;;iil
,*nl an Ftntttz tait .'| ry
*'*"^'t/
71sffi
iu' /)bkL,r*,', ?ua,,
tA .7i42-th'/4 ,/ A-UA ,
/ |
ilffrtjl:#
i a* *,+(, L,*hac^^ cr"'
"te+-r, il
4t144?'/.7
|'F*n^"A,-,F!9*
,
A'uw.4,C t * ' DotA _ | d4sr* i/ n' )Iet .
t#rT',ii",,*Lfu 4?'*24
w1* (k;*
,*
D
L ''/t'-''
t: ,
Setiap Konsultas ernbaran catatan ini halus dibawa ulrtuk cliisi oleh Penrbin-rbing I /
?embimbins. Ii.
KEMENTERLC.N AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAI(ULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
BANJARMASIN
I
Jatan Atrmad Yani Km. 4,5 3265783 Banjatmasin 70235
\ma
\:IM
Juusan
tudul TA
I
Pembimbing
Fmbimbing II
tr
CATATAI\T A'/u*'A i CATATA}I PEMBIMBING
,. ltsrr"t
)
6.;;-t''1 h'"%,
J.rj"?v
I' - (l-r)r ffits1', ; \ 'ban / tlr'?--'
'\f"'""y'
/r-/ <atr
-
/te
Crtrtstr:
t. s.tiup konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I /
Pembimbing tr.
2. Koosultasi terftutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong Qembaran
ini dapat dicoPY).
PEDOMAN WAWANCARA
1. Bagaimana menurut bapaMbu hakim tenrang Wlaksanaan Perma No. I Tahun
2008 di Pengadilan Agama Barabai ini?
2. Apakah Perma No. 1 Tahun 2008 mengandung kendala dalam pelaksanaan di
Pengadilan Agama Barabai? Kalau ada kendala pada pasal berapa? Bagaimana
menurut bapaklbu hakim?
3. Apakah ada jenis perkara yang bapaMbu hakim pilih mana yang bisa
dilaksanakan untuk menempuh proses mediasi? Perkara yang tidak bisa di
mediasi? Dan perkara yang wajib mediasi?
4. Bagaimana bapaMbu hakim ketika ada permasalahan atau sengketa suami
istri salah satu pihak ada yang murtad atau berjinah? Apakah proses mediasi
tetap bapakAbu hakim jalankan?
5. Apakah ada pertimbangan bapak/Ibu hakim terhadap jenis perkara murtad atau
jinah?
6. Terkait hasil rumusan pembahasan komisi A Bidang Teknis Pengadilan Tinggi
t
Agama tahun 2013 pada poin (6) Tidak ada mediasi terhadap perkara
pembatalan nikah yang fasid bagaimana menurut bapaMbu hakim, terkait
tentang Pelaksanaan Perma?
7. Bagaimana manurut bapaMbu hakim menerapkan Perma mengingat dalam
pasal 2 No. 1 Tahun 2008 (3) menjelaskan bahwa tidak menempuh prosedur
mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal 130 HIR dan atau Pasal l5a @bg) yang mengakibatkan putusan batal
demi hukum?
8. Apakah Perma No. I Tahun 2008 yang di ketuarkan Mahkamah Agung ini
sudah sesuai dengan Pelaksanaanya?
9. Apakah Perma No. I Tahun 2008 ini benar benar membantu mengatasi dan
mencegah perceraiaan dan mengurangi penumpukan perkara?
10. Apakah Perma No. I Tahun 2008 saat ini masih Relevan untuk diterapkan di
lapangan?
I 1. Apakah ada petunjuk tentang pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2008?
12. Saran bapaMbu hakim tentang Perma No. I Tahun 2008?
HASIL RUNNUSAN PEI'IBAHASAN
KOMISIA
BIDANG TEKNIS
RAPAT KERJA
PENGADILAN TINGKAT BANDING.DAN TINGKAT PERTANfrA
SE WILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI AGANM BANJARMASIN
TAHUN 2OT3
...
HOTEL BLUE ATISNTIC BANJARMASIIII,
3 sd 5 APR|L2013
I{.IIMUSA}I IIAStrI. DISKUS{ KOMISI I trIDANG I'EKNIS YUSTISIAL
PADA *APAT IGP.IA I}AERAE I'AHI.IN 2013
PENGAI'IIIU\I TINGGI AGAMA BANJARIIIASIN
DEI{GAN PENSADII.,AJ\I AGAMA SE KALIIUANTANT SELATAI\I
Rapar Kcrja Daorah Pengadilan Tinggi Agnma Banjarmasin tahrm 2013 dengan
Pengadilan Agama se Kalimantan Selatag dengan teru qIIEIIINGI(ATXAII
PROFESIONAI,trIME AP.{,RATUR PENADILAN AGAMA SEBAGAI IIPAYA
MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA PENCARI KEN)II,AII DALAM
RI'
RANGKA MENCAPAI TUJUAII REFORMASI BIROKRASI MA Tangal &5
April 2013 di Eotel Blue Atlantic.
aMemporhrtikau : 1. Pengprahso DiIBtru Jend€,nrl Badan Pordilan Agamo I{ARI.
2. Peugarahan Ketua Pengadilaa Tinggi fuama Barf armasin'
3. Pengarahan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Aenma Baqiarmasilr
:
Mendengar 1. Paparan dari para narasumber.
2. Tanggapon para peserta Rakerda
Menimbang : Perlu dinrnuskanrrya hasil diskusi kelompok I (Teknis Yudisial)
atas topik-topik tersebut untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugns
di satuan ke{a masing-masing.
MERUMUSKAN
ADMINTSTRASI PERAI'ILAN.
1. Idertitas para pihak dibuat secara lengt<ap dan jelas rbngalr menyebutlon
minimal: rama alatr nama lain (alias), bfulbinti, umur, agama' dams' dall
sebailnya dilengkapi peadidikan &raleir, pek€rjaan (dijelastan secara riaci,
artinya tidak boleh umum seperti swasta saja aau PNS)'
2. Posita dan petitr:m harus dijelaskaa secara rinci sesuai fako kejadian dan antara
Posita dengan Potitum harus berkaitan.
3. Gugatan menyanglut &roah harus menyebutkan secara jelas dan rhci tetrtaog
ukuran" batas-batas, strta letak$ya dafl harta tersebut harus dijelaskan pula
dikuasai oleh siaPa.
Gugatan yang menyangkut harta tersebut harus dijelaskan di kuasai oleh siapa'
4 Ji-ka dalam surst gugax ada permohonan sitq maka permohonan sita barus dliawab
dulu dalam PHS, dengan memilih satr dari jawaban dibawah ini:
a Kalau sita dikabrdla4 hari sidang ditetapkan maka amarr;n :
-
Mengabulkan Permohonan sita'
- Memerintahkan Jurusita utruk melakukan pcnftaao"
- Memerintahkan Jurusita untuk mernaaggil para pihak aeBr dataug
jam
dipercidanpn pada bari.....tn"ggal "' " "'dan
b. Jika sits ditolak, hsri sidang ditetapkan, maka amamya :
-
Menolak Pcmrohonan sita
pilat
- Memerirrtatikan Jurusita rurtuk memrangil pera 'nrut aaang
mengladap dipersidangan pada hari" "'tatrgFl " ' ""danjam'
c. Jika sita dikabulkaD, hari sidang ditaneeuhksa maka amamya berbunyi:
-
Mengabulken Permohonan sita-
- Memerintahkan Jurusita untuk melakukan pcnyitaan
- Menyatakan hnri sidang akan ditetaplan kemudian'
d. Kalau sita ditangguhkaq ffi siclang ditetapkar' maka amarnya :
- Menefapkan lrrmohorun sita "tna ditEtad(ao terse'dfui'
- Memerinahkan Junrsita untuk memanggil para pihak untuk hadir
jarn'
dipersidangan pada hari " ' " 't"nggal" ' " ' " ' dan
5. SKUM dibuat rangkap 4 sesuai dengan buku tr Fiisi Revisi 2010'
6.SKUMdengandilampiritandabuktisetordrribankdinasuklo,ldalamberkas
A
bundel
7, Nama dan tanda tangBn kasir hrrusjelas dan distempel lunas dan oap dinas'
8. PMI{ harus di stempel dinas PA dan tidak perlu meaggundrar !'IIP
9. Apabita ada pe4nartian majelis hakim barus dibuat PMH baru dengan
mencarturzrkan alasa*'alasan perubahan PMH tersebut
10. Penunjukan Panitera Peryganti @P) dibuat dengan formar "Surat Penunjukau"
oleh Paniterq dibawahnya ditulis kala'lneouqiuk si A sebapi PP'
l. P"ruqi-u,,' PP &n JSP tidtk boleh pakai kop surat dinas'
1
2
Pcnuojut<nr PP dan JSP perlu dengal srlat penuljukan t€rs€ndiri (masing-
masing) dau tidak Per$ caP dinas'
dalsu BAS' seaangkal
13. Pcnggantian PP yang tidak pennanen cutup dicEntumkan
penggantian PP secara permaoen dengan pelruqiukan baru
'
14. Iorm,ot PHS oleh Ketua rnajelis dengan ksta 'PENETAPAN dm diba'wnh
katimatMENETAPKANdimulaiderrgankalimat..penrerilsaanperbrabrsebut
akan dilangsungkan pada """'dst
PHstidakmemakaistempelclinasdantidakbolehmeoakaikopsuratdinqqyang
15.
diletal*an setelah Penunjukan PP'
16. Lembann penunjuksn JSP diundlran laaloya setelah PIIS'
SUKUMACARA
L Jurusita/JsP haxus membuat koerangan tentang bertemu ae'u tidaknya dengan
pera pibalq dan kalau kolom keterangpn masih kosong sepatufirya majelis bakim
yeng menyidangkar! menyuruh Jurusia/JSP rrrrtuk metrgisiny&
2. Jurusita/JSp harus betul-betul teliti dalarn peng*ikan dan karau terdapat kasalahan
harus direnvoi.
3. Relaas PanCglsn memakai stempel dinas yang dilaatkan disisi kiri rama
Jurusita/JSP.
4. Relaas paa.ggilau yang tidak berrcmu langsung dengan pihak yaog dipanggil maka
disampikan melalui LurahAfepala Desa
5 Apabila kedua belsh pihak hadir dipersirlangan' sebelum memeriksa pokok
perkars, majelis hakim harus mendamaitan terlebih dahulu' apabila tidak berhasil
dilanjrtkan dongsn monempuh proses mediasi'
Apabila tidak dilaksanaran perdamaiaa dan mediasi tersebu! putusa! alran batal
demi hukum.
6. Tidakadamediasiterbadapperkarapembatalannikalryarrg&sid"
prose&, mediasi dan
Majelis hakim barus menjelaskan kepada para pihak tentary;
dafar yang &lah disediakan'
me,lrawarkalr untuk mernilih mediator ses:ai dengan
anlarn BAS dan p*usan.
penjelasan Majelis Hakim teutang h81 ini ditcrangkan
koses mediasi yang belhasil dan mempunyai kesepakaran seoara t€rtulis harus
oleh para pibak prinsipal' sekalipun YanB bersangk{nafl
ditandxangFd
didampilgr kuara' ksrena mediasi dalam perceraiaa harus dihadhi pihak'pihak
prirsipal, aadaihra tidak berbasil cukup laporaa dari mediator'
3
o Dalam keadaaa sangat terpakss bagi pihak prinsipal yang tialak &pat hadir darr
mewakillau kepada kuasa untuk menghadiri mediasi harus pakai surat kuasa
istimewa. Penundaan sidang untuk mediasi sesuai dengnn ketentual PERI\{A 0l
ahun 2008 dan laporan hasil mediasi harus sudah ada sebelum sidang berikutnya.
10 Laporal mediasi sebaiknya tidak sama dengan tanggnl penu{ukan mediaror dan
juga tidak srma dengan tanggal sidang bsrikmya minimal satu hari sebelum
siding meskipun pelakssraan mcdiasi tersebut bcrsanran dmgan tangal
penetapan mediator.
11 Surat penetapan oediator oleh Ketua majelis har.us ada didalmr berkas dan
diterangkaa dalam BAS.
BERITAACARA SIDANG
1.
Berita Acara Si<i".g adalah rujukan )lang &tentik bagi }vlajelis Hakin unu*
menyurut putusaq oleh lrsrena itu BAS harus dibud sebaik-bailnya, secermat
mungkin tallpa ada kesalahan.
2.
Judul Berita Acara Sidang dan nomor perkara dibuaf tanpa geris bawaL dan
setelab hta nomor tidak ada titit du4 dibawah nomor per:kara ditulis Sidang
pertam4 dan untuk sidaag berikutnya ditulis $ldnng laqiuton tidak perlu ke I, ke
tr dst . Contoh :
BERITA ACARA SIDANG
Nomor 00 I 5/Pdr,G/20 l3lPA.Bjm
Sidang pertama
BERITAACARA SIDANG
Nomor 001 5/PdgG/20 l3lPA.Bjm
girtang lanjufan
3. Nomor halaman Berita Acara Si.l{ng (BAS) harus dibuat s€cara benambung dari
sidaag pertama sampai sid'ng terakhir, ternasuk juga jawabaa, replik, duplik alat
bulti d8n kesimpulan harus diberi le6sl hnlsman fiq{is dengan tangan, dengan
menggunakan tinta hitam sebagai bagian dari halsman BAS.
4. Penulisan susuun persidengan untuk sidang pertamo ditulis lengkap, untuk
sidang berikutnya apabila tidak ada perubaha"u cukup ditrdis dongaa 'susunaa
4
Majelis }Iakim sama dengaa persidangan yong lalu", apabila terjadi p<rgantian
majelis maka ditulis lengkap lagi.
du
5. Kebadiran para pihak harus ditulis dengan jelas ayakah ia hadir sendiri
didampingi kuas8, atau diwakili kuasanya-
6.PerrulisanparapihakbaikdiBAsmauprmdiPutusarhaIusdidahulukanpihak
prirsipalnya, seielah itu baru pihak formilnya atau kuasatrya
7. Para pihak yang merrakai kuasa, rralo penulisau dalam BAS ditulis :
- Penggupt/Tergugat didempingi kuasanya datang menghadap
diPersidangan
-
Kalau yaag hadir prinsipalnya saja maka penrdisennya :
-
Penggugat/tergugEtdBtrtrgmcnghadaprendiridipersidangEn'
- Kalau yang hadir kuasanya saja prinsipalnya tidak maka petrulisannya
rliwekili kuarenye dat'ng m€nghadap dipersi<hngan'
;Penggugat/Tergugat
8. Bagr anggota TNYPORLI dBil PNS serta Pegawai BIJMN yang belum
r
mendapa*an izin perceraian dari atasan pejabat yang berwenang pada sidang
pertama harus ditunda poling lnma 6 bulatr wilk diberikan kesempataa men$rts
surat izin tersebrf.
9. Pihak-pibak dipersidangan boleh menpjukan pertanysan kepeda saksi &tas izin
Ketua -ajelis dan pertanyasn tfrs€but dicamrmkan &l'3m BAS'
10. Pemerilcsaan perkara perceraian harus dalam sidang tertutup untrk umum' dan
untuk penrmdaan sidang dibula tedebih datrulu baru keinudian ifitutup'
ll.PenundaansidangmfikpembacaanprrtuunseharusnyadibuatdalamBASuntuk
musyawarah majelis'
12. Dalun rapat musyawanh majelis harus dipedomani buku tr edisi revisi tahun
2010 halaman 31.
13.KalimatsumpahsaksididalamBASditulis,bahwasaksibersuops[meftIrut
tatacara agamanya-
'14.Keterangalsaksidioat&tdalamBAsdastidakha'usdikonfirmasikankepadapara
Pihak.
15. Peagetikan BAS dibust dengan margin alas dar bau/ah 3 crr' margin kiri 4 cm'
dan margin kanan 2,5 om'
5