badan perencanaan pembangunan nasional republik indonesia PDF
Preview badan perencanaan pembangunan nasional republik indonesia
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JALAN PROKLAMASI NOMOR 70 JAKARTA 10320 TELEPON (021) 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 3103705 www.pusbindiklatren.bappenas.go.id dan [email protected] Nomor : 829/P.01/06/2018 05 Juni 2018 Lamp : 1 (satu) berkas Perihal : Pengembalian Peserta Program Beasiswa Pusbindiklatren Tahun 2018 Yth. 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; 2. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian/Lembaga; (Daftar Terlampir) Sehubungan dengan telah selesainya proses penempatan program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2018, bersama ini kami sampaikan bahwa staf Saudara (terlampir) belum memenuhi syarat seleksi beasiswa Pusbindiklatren tahun 2018, baik secara administrasi, Tes Potensi Akademik (TPA) maupun Test of English as a Foreign Language (TOEFL), dengan status sebagai berikut: 1. Peserta yang belum ditempatkan tahun 2018 (Memenuhi Syarat TPA & TOEFL) Peserta telah lulus seleksi pada tahun 2018, tetapi belum dapat ditempatkan pada program studi S2/S3 sesuai dengan pilihannya. Mereka dapat diusulkan kembali untuk mengikuti seleksi tahun 2019 tanpa melalui seleksi TPA dan TOEFL (tidak otomatis mendapatkan penempatan), jika: Melakukan registrasi dan diusulkan kembali oleh instansi asal untuk beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2019; Masa berlaku nilai TPA dan TOEFL kurang dari 2 (dua) tahun pada tanggal 1 Agustus 2019; Memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan dalam Penawaran Beasiswa Pusbindiklatren 2019. 2. Peserta yang Tidak Memenuhi Syarat TOEFL (TMS TOEFL) Peserta telah lulus TPA, tetapi tidak lulus TOEFL tahun 2018. Mereka dapat diundang menjadi calon penerima beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2019 tanpa melalui seleksi TPA, apabila: Melakukan registrasi dan diusulkan kembali oleh instansi asal untuk beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2019; Masa berlaku nilai TPA kurang dari 2 (dua) tahun pada tanggal 1 Agustus 2019; Memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan dalam Penawaran Beasiswa Pusbindiklatren 2019. 3. Peserta yang Tidak Memenuhi Syarat TPA (TMS TPA) Peserta telah lulus administrasi, tetapi tidak lulus TPA di tahun 2018. Mereka dapat diundang menjadi calon penerima beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2019, apabila melakukan registrasi dan diusulkan kembali oleh instansi asal dan memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan dalam Penawaran Beasiswa Pusbindiklatren 2019. 4. Peserta yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (TMS ADM) Peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi beasiswa Pusbindiklatren Bappenas antara lain: Usia lebih dari 40 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 untuk program S3 Luar Negeri, lebih dari 37 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018 untuk S2 Linkage, S2 Dalam dan Luar Negeri; IPK kurang dari 2,75 untuk S2 Dalam Negeri, S2 Linkage dan S2 Luar Negeri; IPK kurang dari 3,25 untuk S3 Dalam Negeri; dan IPK kurang dari 3,50 untuk S3 Luar Negeri; Tahun kelulusan S1/S2 kurang 2 tahun bagi peserta yang melamar untuk program S2 dan S3; Masa kerja PNS 100% pada golongan III/a kurang dari 1 tahun; dan/atau Unit kerja dan/atau uraian pekerjaan kerja tidak berkaitan dengan perencanaan. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan administrasi beasiswa Pusbindiklatren dapat diusulkan kembali apabila memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dalam Program Beasiswa Pusbindiklatren 2019. Keterangan lebih lanjut terkait dengan Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2019 dapat diperoleh dengan menghubungi Bidang Penyelenggaraan Diklat Perencanaan Gelar, Pusbindiklatren Bappenas di Nomor telepon (021) 319 28280/319 28285, atau melalui pos-el di [email protected], serta dapat juga membuka situs Pusbindiklatren Bappenas di https://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih. Tembusan Yth.: 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas; 2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; 3. PPK Program PPN X Kementerian Bappenas. Lampiran Nomor : 829/P.01/06/2018 Yth. 1 Badan Informasi Geospasial 2 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 3 Badan Kepegawaian Negara 4 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 5 Badan Koordinasi Penanaman Modal 6 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 7 Badan Narkotika Nasional 8 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 9 Badan Pemeriksa Keuangan 10 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 11 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 12 Badan Pusat Statistik 13 Badan Standardisasi Nasional 14 Badan Tenaga Nuklir Nasional 15 Kejaksaan Agung 16 Kementerian Agama 17 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 18 Kementerian Dalam Negeri 19 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 20 Kementerian Hukum dan HAM 21 Kementerian Kelautan dan Perikanan 22 Kementerian Kesehatan 23 Kementerian Ketenagakerjaan 24 Kementerian Keuangan 25 Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 26 Kementerian Koordinator Perekonomian 27 Kementerian Koperasi dan UMKM 28 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 29 Kementerian Luar Negeri 30 Kementerian Pariwisata 31 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 32 Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi 33 Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 34 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 35 Kementerian Peranan Wanita 36 Kementerian Perdagangan 37 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas 38 Kementerian Perhubungan 39 Kementerian Perindustrian 40 Kementerian Pertanian 41 Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi 42 Kementerian Sekretaris Negara 43 Kementerian Sosial 44 Kepolisian Republik Indonesia 45 Komisi Kejaksaan 46 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 47 Komisi Pemilihan Umum 48 Lembaga Administrasi Negara 49 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 50 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 51 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 52 Ombudsman Republik Indonesia 53 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 54 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya 55 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya 56 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang 57 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah 58 Pemerintah Kabupaten Agam 59 Pemerintah Kabupaten Balangan 60 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat 61 Pemerintah Kabupaten Banggai 62 Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan 63 Pemerintah Kabupaten Bangka 64 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 65 Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan 66 Pemerintah Kabupaten Bantul 67 Pemerintah Kabupaten Banyumas 68 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 69 Pemerintah Kabupaten Barru 70 Pemerintah Kabupaten Batang Hari 71 Pemerintah Kabupaten Batu Bara 72 Pemerintah Kabupaten Bekasi 73 Pemerintah Kabupaten Belitung 74 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur 75 Pemerintah Kabupaten Belu 76 Pemerintah Kabupaten Bener Meriah 77 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan 78 Pemerintah Kabupaten Bima 79 Pemerintah Kabupaten Bireuen 80 Pemerintah Kabupaten Blitar 81 Pemerintah Kabupaten Blora 82 Pemerintah Kabupaten Boalemo 83 Pemerintah Kabupaten Bogor 84 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow 85 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 86 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 87 Pemerintah Kabupaten Bombana 88 Pemerintah Kabupaten Bone 89 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango 90 Pemerintah Kabupaten Boyolali 91 Pemerintah Kabupaten Brebes 92 Pemerintah Kabupaten Bulukumba 93 Pemerintah Kabupaten Buol 94 Pemerintah Kabupaten Buton Tengah 95 Pemerintah Kabupaten Buton Utara 96 Pemerintah Kabupaten Cianjur 97 Pemerintah Kabupaten Cilacap 98 Pemerintah Kabupaten Demak 99 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 100 Pemerintah Kabupaten Empat Lawang 101 Pemerintah Kabupaten Ende 102 Pemerintah Kabupaten Garut 103 Pemerintah Kabupaten Gorontalo 104 Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara 105 Pemerintah Kabupaten Gowa 106 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 107 Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah 108 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 109 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan 110 Pemerintah Kabupaten Jayawijaya 111 Pemerintah Kabupaten Jepara 112 Pemerintah Kabupaten Kapuas 113 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 114 Pemerintah Kabupaten Karanganyar 115 Pemerintah Kabupaten Karawang 116 Pemerintah Kabupaten Karimun 117 Pemerintah Kabupaten Karo 118 Pemerintah Kabupaten Karo 119 Pemerintah Kabupaten Katingan 120 Pemerintah Kabupaten Kebumen 121 Pemerintah Kabupaten Kediri 122 Pemerintah Kabupaten Kendal 123 Pemerintah Kabupaten Kepahiang 124 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 125 Pemerintah Kabupaten Ketapang 126 Pemerintah Kabupaten Kolaka 127 Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan 128 Pemerintah Kabupaten Kotabaru 129 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 130 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur 131 Pemerintah Kabupaten Kubu Raya 132 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 133 Pemerintah Kabupaten Kupang 134 Pemerintah Kabupaten Kupang 135 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 136 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 137 Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara 138 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 139 Pemerintah Kabupaten Lamandau 140 Pemerintah Kabupaten Lamongan 141 Pemerintah Kabupaten Lebak 142 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 143 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 144 Pemerintah Kabupaten Lombok Timur 145 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 146 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 147 Pemerintah Kabupaten Madiun 148 Pemerintah Kabupaten Magelang 149 Pemerintah Kabupaten Majalengka 150 Pemerintah Kabupaten Majene 151 Pemerintah Kabupaten Malang 152 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah 153 Pemerintah Kabupaten Mamuju 154 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah 155 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal 156 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur 157 Pemerintah Kabupaten Manokwari 158 Pemerintah Kabupaten Mempawah 159 Pemerintah Kabupaten Mesuji 160 Pemerintah Kabupaten Minahasa 161 Pemerintah Kabupaten Mojokerto 162 Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 163 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 164 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 165 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara 166 Pemerintah Kabupaten Nabire 167 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya 168 Pemerintah Kabupaten Nagekeo 169 Pemerintah Kabupaten Nganjuk 170 Pemerintah Kabupaten Ngawi 171 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan 172 Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 173 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir 174 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 175 Pemerintah Kabupaten Pacitan 176 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas 177 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman 178 Pemerintah Kabupaten Pamekasan 179 Pemerintah Kabupaten Pandeglang 180 Pemerintah Kabupaten Pangandaran 181 Pemerintah Kabupaten Pasaman 182 Pemerintah Kabupaten Paser 183 Pemerintah Kabupaten Pasuruan 184 Pemerintah Kabupaten Pati 185 Pemerintah Kabupaten Pekalongan 186 Pemerintah Kabupaten Pemalang 187 Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 188 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 189 Pemerintah Kabupaten Pidie 190 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya 191 Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 192 Pemerintah Kabupaten Ponorogo 193 Pemerintah Kabupaten Probolinggo 194 Pemerintah Kabupaten Purbalingga 195 Pemerintah Kabupaten Purwakarta 196 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 197 Pemerintah Kabupaten Rembang 198 Pemerintah Kabupaten Sambas 199 Pemerintah Kabupaten Samosir 200 Pemerintah Kabupaten Sampang 201 Pemerintah Kabupaten Sarolangun 202 Pemerintah Kabupaten Sekadau 203 Pemerintah Kabupaten Semarang 204 Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai 205 Pemerintah Kabupaten Siak 206 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 207 Pemerintah Kabupaten Siijunjung 208 Pemerintah Kabupaten Sikka 209 Pemerintah Kabupaten Simalungun 210 Pemerintah Kabupaten Sinjai 211 Pemerintah Kabupaten Situbondo 212 Pemerintah Kabupaten Sleman 213 Pemerintah Kabupaten Solok 214 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan 215 Pemerintah Kabupaten Soppeng 216 Pemerintah Kabupaten Sragen 217 Pemerintah Kabupaten Subang 218 Pemerintah Kabupaten Sukabumi 219 Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat 220 Pemerintah Kabupaten Sumedang 221 Pemerintah Kabupaten Sumenep 222 Pemerintah Kabupaten Tabalong 223 Pemerintah Kabupaten Tabanan 224 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar 225 Pemerintah Kabupaten Tangerang 226 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 227 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah 228 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara 229 Pemerintah Kabupaten Tapin 230 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 231 Pemerintah Kabupaten Tebo 232 Pemerintah Kabupaten Tegal 233 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan 234 Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una 235 Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 236 Pemerintah Kabupaten Tuban 237 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 238 Pemerintah Kabupaten Way Kanan 239 Pemerintah Kabupaten Wonosobo 240 Pemerintah Kota Bandung 241 Pemerintah Kota Banjar 242 Pemerintah Kota Batam 243 Pemerintah Kota Batu 244 Pemerintah Kota Bekasi 245 Pemerintah Kota Bengkulu 246 Pemerintah Kota Bima 247 Pemerintah Kota Bogor 248 Pemerintah Kota Bontang 249 Pemerintah Kota Bukittinggi 250 Pemerintah Kota Cilegon 251 Pemerintah Kota Cimahi 252 Pemerintah Kota Cirebon 253 Pemerintah Kota Depok 254 Pemerintah Kota Gorontalo 255 Pemerintah Kota Jambi 256 Pemerintah Kota Jayapura 257 Pemerintah Kota Kediri 258 Pemerintah Kota Kotamobagu 259 Pemerintah Kota Langsa 260 Pemerintah Kota Lubuklinggau 261 Pemerintah Kota Madiun 262 Pemerintah Kota Magelang 263 Pemerintah Kota Makassar 264 Pemerintah Kota Malang 265 Pemerintah Kota Medan 266 Pemerintah Kota Metro 267 Pemerintah Kota Mojokerto 268 Pemerintah Kota Padang 269 Pemerintah Kota Padang Panjang 270 Pemerintah Kota Pagar Alam 271 Pemerintah Kota Palangka Raya 272 Pemerintah Kota Palembang 273 Pemerintah Kota Palopo 274 Pemerintah Kota Palu 275 Pemerintah Kota Pangkal Pinang 276 Pemerintah Kota Parepare 277 Pemerintah Kota Pariaman 278 Pemerintah Kota Pasuruan 279 Pemerintah Kota Payakumbuh 280 Pemerintah Kota Pekalongan 281 Pemerintah Kota Prabumulih 282 Pemerintah Kota Salatiga 283 Pemerintah Kota Samarinda 284 Pemerintah Kota Sawahlunto 285 Pemerintah Kota Semarang 286 Pemerintah Kota Sibolga 287 Pemerintah Kota Singkawang 288 Pemerintah Kota Solok 289 Pemerintah Kota Sukabumi 290 Pemerintah Kota Sungai Penuh 291 Pemerintah Kota Surakarta 292 Pemerintah Kota Tangerang 293 Pemerintah Kota Tangerang Selatan 294 Pemerintah Kota Tanjungpinang 295 Pemerintah Kota Yogyakarta 296 Pemerintah Provinsi Aceh 297 Pemerintah Provinsi Bali 298 Pemerintah Provinsi Bangka Belitung 299 Pemerintah Provinsi Banten 300 Pemerintah Provinsi Bengkulu 301 Pemerintah Provinsi DIY Yogyakarta 302 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 303 Pemerintah Provinsi Gorontalo 304 Pemerintah Provinsi Jambi 305 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 306 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 307 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 308 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 309 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 310 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 311 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 312 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 313 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 314 Pemerintah Provinsi Lampung 315 Pemerintah Provinsi Maluku Utara 316 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 317 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 318 Pemerintah Provinsi Papua Barat 319 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 320 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 321 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 322 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 323 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 324 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 325 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 326 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Description:The list of books you might like
