BAB IPENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Pada abad ke-21 ini, paradigma ...

19 Pages·2014·0.31 MB·Indonesian

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada abad ke-21 ini, paradigma penyelenggaraan pemerintahan di negara
manapun mengacu pada tatanan pengelolaan kepemerintahan yang baik, yang
lazim disebut good governance. Paradigma good governance ini mensyaratkan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, serta demokratis,
menjamin kualitas hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang dilayani
dan dilindunginya.
Selain itu, proses pengelolaan pemerintahan melibatkan stakeholders
dalam berbagai bidang ekonomi, sosial dan politik, serta pendayagunaan sumber
daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan semua pihak dengan cara
yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas. (World Conference on Governance, UNDP 1999,
dalam Sedarmayanti, 2007: 2)
Tatanan pengelolaan kepemerintahan yang baik (good governance),
merupakan suatu konsep baru yang semakin berkembang dan populer, sehingga
tak kurang dari 193 negara di dunia saat ini, baik pada negara-negara baru
merdeka, berkembang dan negara-negara maju, mengakui, menerima dan
menerapkannya sebagai paradigma baru yang mengarah pada perbaikan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih, responsif, berkeadilan,
partisipatif, rasa bertanggungjawab terhadap kepentingan publik, bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dari
193 negara yang menganut paradigma good governance demikian, Negara
Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) termasuk di dalamnya.
Pemahaman umum Good governance mulai mengemuka di Timor Leste
sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, setelah Parlemen Nasional menerbitkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang pemberian pembentukan
Ombudsman Timor Leste.
Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah menetapkan kebijakan bagi
pembentukan Lembaga Ombudsman Timor Leste, pada tanggal 29 Mei tahun
2005, dengan nama Provedoria Dos Direitos Humanos E Justiça (Ombudsman
Hak Asasi Manusia Dan Keadilan), Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
Pembentukan Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Republik
Demokratik Timor Leste, didasarkan pada beberapa tujuan mendasar, yaitu:
Implementasi terhadap, Pasal 27, Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste,
tentang pemberian pembentukan Provedoria Dos Direitos Humanos E Justiça/
Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan.
1. Untuk mewujudkan demokratisasi sebagai suatu proses yang mengarahkan
pemerintah agar dapat menangkap aspirasi rakyat, melibatkan partisipasi
publik, mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan penguasa,
individu dan golongan.
2. Untuk mewujudkan Negara Hukum Demokratik, yaitu kekuasaan negara
dapat diatur, dibatasi bahkan di kontrol dengan sebaik-baiknya. Sehingga
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan
kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang
menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan, dapat
di cegah dan ditanggulangi sebaik-baiknya.
3. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik, efektif,
transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, rasa bertanggungjawab terhadap
rakyat, bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Ombudsman Hak
Asasi Manusia Dan Keadilan, berlandaskan pada Pasal 27, Konstitusi Republik
Demokratik Timor Leste, menyatakan bahwa:
“Provedor De Direitos Humanos E De Justiça Òrgão independente com a
função de apreciar e procurar satisfazer as quexas dos cidadão contra os
poderes públicos a verificar a comformidade dos actos com a lei, bem
como prevenir e iniciar todo o processo para a reparação das injustiças, e
com competência, ainda, para apreciar casos concretos, sem poder
decisório, dirigindo recomendações aos órgãos competentes”

“Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan adalah lembaga
independen yang berfungsi sebagai penerima dan menyelesaikan atas
pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh warga negara mengenai
badan umum yang terbukti telah melakukan perbuatan melangar undang-
undang. Dimulai dari proses pencegahan guna memperbaiki ketidakadilan
dengan kewenangannya untuk penyelesaian kasus-kasus konkrit tanpa
kekuasaan untuk memutuskan, tetapi menyampaikan rekomendasi kepada
lembaga-lembaga yang berkompetensi”

Pasal 1 huruf (c), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang
Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Timor Leste, memberi pengertian
good governance adalah:
“Boa governação significo o exercício transparante dos poderes de
governação, com vista a criar uma Administração Pública imparcial,
eficiente e responsável, com respeito pelos princípios da legalidade e do
Estado de Direito democrático”.
“Good governance diartikan sebagai menjalankan kewenangan
pemerintahan yang transparansi, dengan visi mendirikan sebuah
Administrasi Publik yang tidak memihak, efisien dan bertanggungjawab,
dengan menhormati prinsip-prinsip legalisasi dan hak dari Negara Hukum
Demokratik”.
Juncto/kaitan, huruf (h), mengartikan mal-administrasi sebagai:
“Má administração” significa actos e omissões praticados com desvio ou
abuso de poder, baseados em considerações irrelevantes ou em erros de
facto ou de direito ou sem base num processo justo e equitativo e que
embaracem ou prejudiquem o efektivo e normal funcionamento da
Administração Publica”
“Mal-administrasi” diartikan sebagai suatu tindakan dan kemauan jahat
yang telah dilakukan atau penyalahgunaan wewenang, didasari atas
pertimbangan tertentu yang tidak sesuai atau membuat kesalahan yang
tidak dapat diabaikan, atau diluar hak-haknya, tanpa dasar proses yang adil
dan kewajaran yang menhambat keefektifan dan berjalan normalnya
Administrasi Publik”.
Juncto, Pasal 5, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, mengatur tentang
kompetensi atau tugas dan kewenangan Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan
Keadilan Timor Leste, yaitu:
Artigo 5.o Natureza
2) Provedor de Direitos Humanos e Justiça tem kompetencia
paraapreciar quiexas, realizar investigções e dirigir aos órgãos
competentes as recomendações que julgar apropriadas para prevenir
ou reparar uma legalidade ou injustiça.

Pasal 5, ayat (2), Secara Alamiah
2. Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan memiliki kewenangan
untuk menerima pengaduan-pengaduan masyarakat, melakukan investigasi
dan menyampaikan rekomendasi kepada badan-badan umum yang
berkompeten, dengan masukan yang tepat bagi pencegahan atau memperbaiki
hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum atau ketidakadilan.
Juncto, Pasal 28, mengatur kewenangan atau tugas Ombudsman Hak Asasi
Manusia Dan Keadilan, sebagai berikut:
Artigo 28.o, O Provedor deDireitos Humanos e Justiça tem, poderes para:
a) Receber Queixas;
b) Investigar e enquirir sobre matérias da sua competências.
c) Arquivar ou indeferir liminarmente as queixas que lhe forem apresentadas.
d) Convocar qualquer pessoa para comparecer perante si ou noutru local que
se revele mas adequado, quando entendeque esta posa dispor de informação
relevante para uma investigação.
e) Aceder a quaisquer instalações, lokais, equipamentos, documentos, bens ou
informação e inspeccioá –los e interrogar qualquer pesoa de qualquer modo
relacionada com a queiça.
f) Visitar e inspeccionar as condições de qualquer local de detenção,
tratamento ou coidados e realizar entrevistas confidenciais com os
reluclosos.
g) Encaminhar as queixaspara a Jurisdição competente ou para outro
mecanismo de recurso.
h) Pedir permissão ao Parlamento Nasional para comparecer perante um
tribunal, tribunal arbitral ou comissão administrative de inquereto
i) Mediar ou conciliar o queixoso e o órgão ou entidade objecto da queiça,
quando estes concordem submeter-se a tal processo.
j) Recomendar soluções para as que lhe forem apresentadas, nomeadamente
propondo remedios e reparações.
k) Assesorar emitar pareceres, proposta e recomendações que visem melhorar o
respeito pelos direitos humanos e a boa governação por partes das entidades
dentro da sua área de juridição.
l) Comicar ao Parlamento Nacional as conclusões das suas investigações e a
suas recomendações.
Juncto, Pasal 28, Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan, memiliki
kewenangan sebagai berikut:
a) Menerima pengaduan-pengaduan.
b) Melakukan investigasi dan penuntutan sesuai kewenangannya.
c) Mengarsipkan atau mengiliminasikan pengaduan-pengaduan yang tidak
sesuai kewenangannya.
d) Melakukan pemangilan terhadap siapa saja untuk hadir didepannya atau
ditempat lain yang telah ditentukan, untuk memberi informasi yang relevan
dengan sebuah investigasi yang telah atau baru dilakukan.
e) Dapat mengakses ke berbagai instalasi-instalasi, tempat-tempat tertentu,
peralatan-peralatan, surat menyurat atau dokumen-dokumen dari suatu
investigasi, aset atau informasi, menginterogasi berbagai orang yang
berhubungan dengan suatu kasus.
f) Mengunjungi dan memeriksa berbagai kondisi tempat tahanan, untuk melihat
penanganannya dan juga melakukan wawancara secara tertutup dengan para
tahanan.
g) Mengajukan suatu kasus kepada yurisdiksi lembaga yang lebih berkompeten
atau kepada pihak lain yang berurusan dengan mekanisme naik banding.
h) Permintaan izin kepada Parlemen Nasional untuk hadir di depan sebuah
pengadilan, yaitu pengadilan arbitrasi atau komisi penyeledikan administratif
i) Menjadi mediator atau konsiliator antara pelapor dengan badan yang Terlapor
tentang objek dari suatu pengaduan. Apabila tela adanya kesepakatan
bersama yang dicapai oleh kedua bela pihak untuk diproseskannya.
j) Memberi solusi bagi penyelesaian pengaduan kedepanya, khususnya untuk
remedi dan reparasi.
k) Memberi opini atas masukan-masukan, melalui rekomendasi yang tepat
untuk menumbuhkan penhormatan atas hak asasi manusia dan pemerintahan
yang baik (good governance) kepada badang-badang pemerintahan yang ada
dalam yurisdiksinya.
l) Menyampaikan laporan kepada Parlemen Nasional mengenai kesimpulan dari
sebuah investigasi yang dilakukan dan merekomendasikannya.

Ditinjau dari Pasal 27, Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste,
Pasal 1 huruf (c) dan (h), Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2004, ditetapkan bahwa Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan dibentuk
oleh negara dengan tujuan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik dan
bersih (good governance) di Timor Leste.
Mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Ombudsman Hak Asasi Manusia
Dan Keadilan menuntut setiap penyelenggara negara/pemerintahan di institusi
publik Timor Leste, dalam menjalankan hak, fungsi, tugas, kewenangan serta
tanggungjawabnya kepada publik, diwajibkan melaksanakan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, yaitu, menjalankan transparansi, akuntabilitas dan
partisipatif, dalam menciptakan sebuah administrasi publik yang imparsial
dan berkeadilan di negara Hukum Demokratik Timor Leste.
Agar suatu institusi publik dapat mengatur, mengelola, melaksanakan
fungsi administrasi umumnya efektif dan berkualitas, memunkinkan
layanannya transparan, akuntabel, profesional dan berkeadilan terhadap
publik, maka Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan menjadikan
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), yang
diberlakukan bagi para pejabat penyelengara negara dan administrasi publik,
sebagai tolok ukur untuk menilai sejauh mana sikap, tindakan dan
perilaku mereka dalam pemberian pelayanan kepada publik, apakah
telah sesuai dengan kerangka good governance atau melakukan perbuatan
mal-administrasi.

Mal-administrasi diangap Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan
sebagai suatu perbuatan pejabat negara/pemerintahan maupun instansi-instansi
publik yang buruk, terutama menyimpang dari tatanan kepemerintahan yang
baik dan bersih, maka Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan, tampil
sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang berperan aktif dalam
melakukan pemberantasan dan pencegahan mal-administrasi publik secara
sistematis.
Kewenangan Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan adalah
penegakkan good governance di setiap instansi pemerintahan yang ada di Timor
Leste, terutama bagi perbaikan serta peningkatan kinerja pemerintahan yang baik
dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan mal-administrasi publik.
Namun, bila terlihat pada kenyataan saat ini di Timor Leste, good
governance beserta prinsip-prinsipnya belum dilaksanakan dengan baik oleh
pemerintah. Terjadinya hal demikian, dikarenakan masih adanya beberapa pejabat
negara maupun birokrasi penyelenggara administrasi pemerintahan, baik yang
berada di pusat maupun di daerah yang cenderung koruptif (penyalahgunaan
wewenang dan mal-administrasi), sentralistik, salf-oriented, tidak transparan,
tidak demokratis, tidak partisipatif dan lain-lain. Sehingga menyebabkan layanan
administrasi publik pemerintahan belum berjalan efektif dan efisien sesuai
kepentingan masyarakat, sehingga kebanyakan warga masyarakat menjadi korban
kesalahan-kesalahan administratif. Sebagai solusi pemecahannya masyarakat
mengadukannya ke Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan untuk
menyelesaikannya.
Terciptanya good governance, penyalahgunaan wewenang, mal-
administrasi, korupsi (permintaan uang inbalan jasa), nepotisme dan diskriminasi
harus diberantas dan dicegahnya. Oleh karena itu, Ombudsman Hak Asasi
Manusia Dan Keadilan berperan aktif untuk menanggulanginya sejak tahun 2006
sampai sekarang ini (2012), melalui pemeriksaan substansi laporan,
menindaklanjuti laporan yang melibatkan instansi pemerintahan yang menjadi
Terlapornya warga masyarakat, dengan mekanisme dan prosedur kerja investigasi,
meminta penyerahan bukti-bukti dokumen yang relevan, menginspeksi terhadap
instansi, aset dan peralatan yang ada kaitannya dengan dugaan praktik-praktik
penyalahgunaan wewenang dan mal-administrasi, memonitoring, kerja sama
dengan lembaga lain untuk tindakan pemberantasan dan pencegahannya.
Melalui tugas dan kewenangan serta lingkup kerja Ombudsman Hak Asasi
Manusia Dan Keadilan dalam melakukan tindakan pemberantasan dan
pencegahan terhadap praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dan mal-
administrasi publik demikian, adalah sebagai salah satu wujud dari peran
Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan dalam mendorong good
governance di Timor Leste.
Peran Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan dalam mendorong
good governance di Timor Leste dapat dikatakan sangat tinggi. Tingginya peran
Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan tersebut, dapat terlihat dari tiga
spesialisasi teknikal kerja yang dilakukan Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan
Keadilan untuk mendorong good governance tersebut, yaitu melalui investigasi
dan monitoring serta pendidikan umum anti mal-administrasi publik, dapat
mencegah bentuk-bentuk praktik mal-administrasi publik seperti:
 Penundaan atas layanan berlarut-larut.
 Tidak menangani kepentingan masyarakat dengan baik.
 Melalaikan kewajiban sebagai pelayan publik.
 Persekongkolan dan nepotisme.
 Bertindak tidak layak dan penyimpangan prosedur.
 Nyata-nyata berpihak serta pemalsuan dokumen.
 Pelanggaran undang-undang.
 Diluar kompetensi dan intervensi.
 Penyalahgunaan wewenang.
 penggelapan barang bukti.
 Permintaan uang imbalan jasa.
 Mal-praktik, monopolistik, diskriminatif, dan lain-lain.
Keberhasilan peran Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan
tersebut, dapat dibuktikan dalam tabel dibawah ini:
Tabel: 1.1. Investigasi Kasus Mal-administrasi Tahun 2011

Total Kelompok Instansi Pemerintahan Total Total Total %
Laporan (Terlapor) Kasus Rkm Tangapan
Terlapor

1. Kementerian Administrasi Negara Dan 0,29
Penetapan Wilayah 8 4 3

2. Kementerian Keadilan 0,19
5 2 2
3. Kementerian Keuangan 0,19
214 4 2 2
4. Kementerian Pertanian Dan Perikanan 0,19
6 2 2
5 Kementerian Pendidikan 0,19
7 3 2
6 Kementerian Solidaritas Sosial 0,29

20 5 3
7 Komisi Kepegawaian Negara 0,29

3 3 3
8 Kejaksaan Agung 4 1 1 0,10
9 Komando Kepolisian Negara 3 3 1 0,10
60 25 19 100,00

Sumber: Data Hasil Penelitian 2012

Data pada Tabel 1.1 terlihat bahwa laporan masyarakat mengenai
perbuatan penyalahgunaan wewenang dan kesalahan-kesalahan administratif
dalam layanan publik yang dilakukan oleh pejabat publik di Timor Leste yang
diterima Ombudsman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Timor Leste tahun 2011
(tahun lalu) sebanyak 214 laporan atau 17,83%.
Dua ratus empat belas (214) laporan pengaduan masyarakat yang diterima
Ombudsman tersebut, setelah dipelajari dan dianalisis secara preliminar, terutama
terhadap catatan dokumen pengaduan/file case record oleh para investigator
Departemen Investigasi Mal-administrasi Publik, Divisi Good Governance,
diajukan ke Komite Jestaun Keixa (KJK)/Komite Pengaturan Pengaduan (KPP)
Ombudsman diputuskan menjadi 60 kasus mal-administrasi publik.