BAB I PENDAHULUAN Penelitian ini akan mengkaji standar ganda politik luar negeri Amerika ...

23 Pages·2016·0.22 MB·Indonesian

BAB I
PENDAHULUAN

Penelitian ini akan mengkaji standar ganda politik luar negeri Amerika
Serikat terhadap kudeta di Mesir tahun 2013, mengingat bahwa intervensi
Amerika Serikat terhadap kawasan Timur Tengah sangat berpengaruh. Perhatian
Amerika Serikat terlihat berbeda dalam menanggapi kasus kudeta di Mesir,
Amerika Serikat seolah tidak membuat kasus ini sebagai prioritas karena masalah
kudeta Mesir ini juga mengakibatkan pelanggaran HAM dan demokrasi. Hal ini
sangat berbeda dengan intervensi Amerika Serikat terhadap Irak dan Libya yang
dinilai Amerika Sendiri sebagai upaya penegakan HAM dan demokrasi di
kawasan tersebut.
1.1 Latar Belakang
Tulisan ini dimulai pada sebuah pengamatan tentang indikasi standar
ganda yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dalam politik luar negerinya
terkait Demokratisasi, pemeliharaan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi
Manusia pada implikasi konflik politik dalam peristiwa Arab Spring.1 Standar
ganda (double standard) merupakan perilaku kebijakan politik luar negeri suatu
negara yang banyak diadopsi oleh negara-negara Barat dan merupakan fenomena
yang umum yang sering ditemui di negara-negara Barat. Perilaku standar ganda
ini juga erat kaitannya dengan norma yang dianut oleh suatu negara, dipaksakan
untuk dianut terhadap negara lain. Standar ganda juga disebabkan oleh
penggunaan norma yang universal terhadap beberapa isu yang dipisahkan. Standar
ganda politik luar negeri Amerika Serikat bukanlah yang pertama kali dalam
konstelasi politik global. Sebagai contoh, kasus Israel dan Palestina adalah kasus
lama yang seakan dibiarkan karena berbagai faktor yang mengandung unsur

1 Arab Spring atau disebut juga sebagai Kebangkitan Dunia Arab adalah pemberontakan rakyat
sipil dan/pihak oposisi pemerintahan kepada pemimpin-pemimpin yang dinilai dictator dan otoriter
terhadap rakyat. Pemberontakan pertama dimulai di Tunisia pada 18 Desember 2010. Selain itu
juga telah terjadi perang saudara di Libya, pemberontakan sipil di Bahrain, Suriah, dan Oman;
protes besar-besaran di Aljazair, Irak, Yordania, Maroko Kuwait, Lebanon, Mauritania, hingga
Arab Saudi dan perbatasan Israel. Istilah Arab Spring sendiri merupakan istilah yang diberikan
oleh para pengamat. Lihat Pelletreau, Robert H. (24 February 2011). "Transformation in the
Middle East: Comparing the Uprisings in Tunisia, Egypt and Bahrain". Foreign Affairs. Diakses
melalui http://www.foreignaffairs.com/articles/67546/robert-h-pelletreau/transformation-in-the-
middle-east. Pada tanggal 25 Desember 2014.
1
politis. Hal ini menunjukkan gambaran panglima demokrasi ditunggangi kudanya
sendiri.
Peneliti berani menyematkan predikat standar ganda kepada Amerika
Serikat berdasarkan pada pengamatan peneliti pada beberapa tindakan Amerika
Serikat terhadap kasus Arab Spring. Libya adalah contoh negara Arab Spring
yang telah diberlakukan Responsibility to Protect oleh Dewan Keamanan PBB
yang dipelopori oleh Amerika Serikat karena adanya pelanggaran HAM berat
yang dilakukan pemerintah dalam bentuk penembakan para demonstran yang
memprotes pemerintah.
Resolusi RtoP2 yang dikeluarkan DK PBB berdasarkan pada nilai-nilai
kemanusiaan dan Demokratisasi di daerah konflik melawan diktator. Resolusi
RtoP melengserkan sang diktator Moammar Gaddafi yang tewas di tangan
pasukan oposisi, dan hal ini lah yang diklaim Amerika sebagai penegakan HAM
dan demokrasi yang sesungguhnya. Korban tewas rakyat sipil yang diakibatkan
oleh fenomena Arab Spring mencapai angka ribuan orang.3 Tanggapan dari dunia
internasional khususnya Liga Arab hanya terpaku pada mengecam pelanggaran
HAM berat yang terjadi. Banyaknya korban tewas menjadi harga mati yang harus
dibayar dalam mewujudkan reformasi dan demokratisasi di Timur Tengah.
Demokratisasi di Libya dinilai berhasil dalam menggulingkan rezim
otoriter. Responsibility to Protect menjadi manifestasi penegakan demokrasi dan
nilai-nilai kemanusiaan di Libya. Namun, keberhasilan ini ternyata tidak berlaku
di Mesir. Mesir bahkan tidak mendapat perhatian yang sama dengan apa yang
terjadi di Libya walaupun dua negara ini memiliki kasus yang sama, yaitu kasus
pelanggaran HAM berat dan nilai-nilai kemanusiaan.

2 RtoP atau Responsibility to Protet adalah sebuah Resolusi yang dikeluarkan PBB terhadap daerah
konflik dengan tujuan mengatasi konflik yang menyerang rakyat sipil dengan mengatasnamakan
kemanusiaan. Resolusi RtoP yang terkenal ialah Resolusi RtoP no 1973 tahun 2011 yang
ditujukan kepada konflik di Libya. Lihat Thomas G. Weiss. (2011). dalam The Responsibility to
Protect: Challenges and Opportunities in Light of The Libyan Intervention. London: UK
universities of Oxford, Leicester and Aberystwyth. Diakses melalui
http://www.google.com/url?q=http://www.e-ir.info/wp-content/uploads/R2P.pdf&sa. Pada tanggal
25 Desember 2014.
3 Libya dan Mesir tercatat sebagai jumlah korban tertinggi, terdapat hampir mencapai 40.000an
korban pada masa pemberontkan dan angka 1000 yang tercatat di Mesir dan hingga saat ini korban
di Mesir pun terus bertambah. Lihat Karin Laub (8 September 2011). "Libyan estimate: At least
30,000 died in the war". San Francisco Chronicle. Associated Press. Melalui
http://www.sfgate.com/cgibin/article.cgi?f=/n/a/2011/09/08/international/i004907D85.DTL
diakses pada 25 Desember 2014.
2
Pada tanggal 3 Juli 2013, Mesir yang sebelumnya telah meraih demokrasi
hanya dalam setahun demokrasi tersebut direnggut oleh junta militer. Hal ini jika
dipandang dari berbagai sudut tentu saja penistaan terhadap nilai-nilai demokrasi
itu sendiri. Lebih parah lagi, implikasi dari kudeta militer ini berakibat pada
jatuhnya ribuan korban penembakan oleh militer Mesir terhadap para demonstran
pendukung Mursi. Kudeta dan konflik sipil di Mesir sebenarnya tidak lepas dari
latar belakang sejarah yang terjadi di Negara ini. Mesir memang dikenal sebagai
negara yang sangat beresiko menghadapi konflik sipil dikarenakan perbedaan
ideologi yang banyak mengakar dikalangan masyarakatnya. Pernyataan ini
mendukung bahwa latar belakang sejarah dapat mendeskripsikan bahwa semua
persitiwa politik internasional (kondisi di Mesir) itu merupakan kelanjutan
(continuity), perubahan (change), dan pengulangan peristiwa-peristiwa
sebelumnya (circle).4 Dalam peristiwa kudeta di Mesir mendeskirpsikan bahwa
peristiwa ini dilatarbelakangan oleh kelanjutan (continuity) dan pengulangan
peristiwa-peristiwa sebelumnya (circle). Aspek kelanjutan (continuity) dapat
dilihat dari sejarah yang memperlihatkan bahwa Presiden Mesir sebelumnya yakni
Gamal Abdul Nasser pernah melarang Gerakan Ikhwanul Muslimin di negeri ini
sehingga menimbulkan kerusuhan dan kelompok Islam,5 sedangkan aspek
pengulangan (circle) dapat dilihat dari proses kudeta yang dilakukan oleh pihak
Militer di Mesir pada Presiden Mesir sebelumnya nya (Husni Mubarak) yang juga
dialami oleh Presiden Mesir pada peristiwa ini (Muhammad Mursi).
Kudeta dimulai pada 1 Juli 2013, penentang Mursi datang ke markas
Ikhwanul Muslimin di Kairo dan dimulai dengan pelemparan jendela dan
menjarah gedung, melarikan perlengkapan kantor dan dokumen oleh kaum
oposisi. Menteri Kesehatan dan Penduduk Mesir mengkonfirmasi kematian
delapan orang pada bentrokan tersebut yang terjadi di Mokattam.6 Pada 3 Juli,

4 Siti Muti’ah Setiawati,., dkk. 2004. Irak di Bawah Kekuasaan Amerika, Dampaknya Bagi
Stabilitas Politik Timur Tengah dan Reaksi (Rakyat) Indonesia. Yogyakarta: PPMTT, IHI-
FISIPOL UGM., Hal. 20.
5 Ibid., Hal. 27.
6 Attack on pro-Morsi rally kills 16. diakses melalui
http://www.bangkokpost.com/breakingnews/358099/attack-on-pro-morsi-rally-kills-16 pada 27
Desember 2014.
3
Menteri Kesehatan dan populasi mengumumkan bahwa 16 demonstran
pendukung Mursi terbunuh dalam unjuk rasa di tempat lain.7
Situasi tersebut menyebabkan krisis konstitusi dan politik berat, dengan
Mursi menolak tuntutan pihak Militer, dan Angkatan Bersenjata Mesir
mengancam akan mengambil alih bila politisi tidak mampu mengatasi situasi.
Pada 3 Juli malam, militer Mesir pada akhirnya menyatakan berakhirnya
kepemimpinan Muhammad Mursi sebagai presiden. Pada pernyataan yang sama,
militer mengumumkan bahwa konstitusi ditangguhkan, pemilihan presiden akan
dilangsungkan segera, dan pimpinan mahkamah konstitusi Adly Mansour
diangkat menjadi kepala pemerintahanan, dan pemerintah transisi akan dibenteuk
hingga dilangsungkannya pemilihan umum.8
Kudeta Militer dan penembakan demonstran yang terjadi telah mendapat
perhatian dunia internasional khususnya negara-negara Arab lainnya di Timur
Tengah. Namun hal berbeda muncul dari sikap Amerika Serikat, Uni Eropa, dan
Arab Saudi serta Uni Emirat Arab.
Berdasarkan dokumen yang dipublikasikan oleh GCRP (Global Centre for
Responsibility to Protect) terkait dengan timeline respon dan aksi kebijkan oleh
para aktor-aktor kunci dalam kasus kudeta Mesir tahun 2013, terdapat perbedaan
respon yang ditunjukkan Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam perumusan politik
luar negeri terkait dengan kudeta militer Mesir. Berbeda dengan kebijakan yang
diterapkan di Libya dimana dengan mengatasnamakan kemanusiaan Amerika
Serikat mempelopori dilaksanakannya tindakan berupa RtoP di Libya.
Aktor-aktor kunci yang disebutkan oleh GCRP antara lain adalah: Uni
Afrika, Uni Eropa, Ikhwanul Muslimin, NATO, OSAPG (Office of the Special
Advisor on the Prevention of Genocide), OHCHR (United Nations Office of the
High Commissioner for Human Rights), Uni Emirat Arab, PBB, UNHCR,
UNESCO, Dewan Keamanan PBB, dan Amerika Serikat.9

7Gun attack on Cairo pro-Morsi rally kills 16 diakses melalui http://dawn.com/news/1022322/gun-
attack-on-cairo-pro-morsi-rally-kills-16-ministry Diakses pada 27 Desember 2014.
8 Morsy out in Egypt coup. CNN. 28 June 2013.
http://www.cnn.com/2013/07/03/world/meast/egypt-protests/index.html?hpt=hp_t1 Diakses pada
27 Desember 2014.
9 Global Centre for The Responsibility to Protect. Timeline of International Responses to The
Situation in Egypt. Diakses melalui http://www.globalr2p.org/publications/246 pada tanggal 27
Desember 2014.
4
Berdasarkan pada publikasi dokumen GCRP tersebut terlihat pada 9 Juli
2013, Sekertaris Gedung Putih, Jay Carney menyatakan,
“US is cautiously encouraged by the announcement by the interim
government it has a potential plan for moving forward with a democratic
purpose’ and declares that the best hope for resolving the crisis is
through an inclusive political process”10

Ini berarti bahwa pemerintahan sementara bentukan militer bersifat
demokratik dan harus dilanjutkan dengan proses politik yang inklusif. Pernyataan
Sekretaris Gedung Putih ini seolah menunjukkan bahwa posisi Amerika Serikat
dalam kasus ini masih belum jelas dan terindikasi pada aspek standar ganda.
Amerika Serikat seolah menunjukkan perhatiannya kepada rakyat Mesir bahwa
apa yang dilakukan oleh militer Mesir merupakan bagian dari terbentuknya proses
demokrasi, walaupun pernyataan itu menodai aspek demokrasi yang dikenal
selama ini. Dilanjutkan dengan catatan publikasi statement John Kerry pada 14
Agustus 2013 mengatakan:
“...strongly condemns violence in Egypt and urges the government to
respect the rights of free assembly and free expression. He lists amending
the constitution and holding parliamentary as well as presidential
elections as constructive options for an inclusive and peaceful political
process”11

Amerika Serikat mendukung pemilu di Mesir untuk segera dilaksanakan.
Ini berarti bahwa Amerika Serikat secara tidak langsung mendukung terjadinya
kudeta militer yang mendesak pergantian Presiden Mursi. Beranjak dari
pernyataan ini lah yang memperlihatkan bahwa Amerika Serikat menunjukkan
standar ganda dalam menjalankan politik luar negeri nya terhadap kudeta Mesir
pada tahun 2013. Fenomena diatas juga menunjukkan ambivalensi bagi Amerika
Serikat untuk menanggapi pelanggaran HAM dan demokrasi di Mesir.
Dari latar belakang diatas, dapat dijelaskan bahwa Amerika Serikat telah
menunjukkan indikasi sikap standar ganda nya melalui pernyataan yang
dikeluarkan Sekretaris Gedung Putih dan Menteri Luar Negeri, bahwa kudeta di

10 Daily Briefing by Press Secretary Jay Carney, 07/09/2013 diakses melalui
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/07/09/daily-briefing-press-secretary-jay-carney-
07092013 Diakses pada 27 Desember 2014.
11 Secretary Kerry: The United States strongly condemns today’s violence and bloodshed across
Egypt diakses melalui http://geneva.usmission.gov/2013/08/14/secretary-kerry-the-united-states-
strongly-condemns-todays-violence-and-bloodshed-across-egypt/ Pada 27 Desember 2014.
5
Mesir merupakan hal yang wajar untuk mencapai demokrasi menyeluruh tanpa
adanya perpanjangan konflik dikemudain hari. Oleh karena itu, peneliti dalam hal
ini berupaya untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Amerika Serikat
menerapkan standar ganda dalam politik luar negeri nya terhadap kudeta Mesir
tahun 2013. Selain itu penelitian ini akan menjelaskan secara khusus standar
ganda yang diterapkan oleh Amerika terhadap Mesir mengingat kedua negara
tersebut saling bekerjasama dalam hal ekonomi dan pembangunan. Mesir
menerima bantuan dana sebesar 1,5 Juta Dollar Amerika Serikat tiap tahunnya.12
Kedekatan hubungan militer juga telah terjalin sebelumnya pada era pemerintahan
Anwar Sadat dan Husni Mubarak. Namun disisi lain Amerika Serikat juga
dihadapkan pada sikap sekutu-sekutunya di Timur Tengah seperti: Israel, Arab
Saudi dan Uni Emirat Arab yang mendukung kudeta Militer terhadap
pemerintahan Mursi.
1.2 Rumusan Masalah
Mengacu pada standar ganda politik luar negeri Amerika Serikat terhadap
Kudeta Mesir tahun 2013, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai
berikut: Mengapa Amerika Serikat melakukan standar ganda dalam politik luar
negerinya terhadap kasus kudeta Mesir?
1.3 Tinjauan Literatur
Penelitian ini ditinjau dari beberapa tulisan yang berkaitan dengan politik
luar negeri Amerika Serikat, khususnya di kawasan Timur Tengah yang berkaitan
dengan sikap standar ganda Amerika Serikat dalam menanggapi kasus kudeta di
Mesir pada tahun 2013. Rujukan pertama yang diambil dalam penelitian berasal
dari tulisan yang ditulis oleh Turkaya Atouv yang berjudul Double Standard In
Recent American Foreign Policy di dalam sebuah Jurnal yang diterbitkan oleh The
Turkish Yearbook Vol. XXI tahun 1982-1991. Atouv dalam tulisannya banyak
menyingung dan menjabarkan indikasi standar ganda politik luar negeri Amerika
Serikat dari dimulainya Perang Dingin hingga berakhirnya peristiwa tersebut.
Hal yang pertama kali dipaparkan oleh Atouv sebelum menjabarkan
standar ganda dalam politik luar negeri Amerika Serikat itu sendiri ialah mengenai

12 Stuti Banerjee. 2013. US Reactions to Developments in Egypt. New Delhi: Indian Council of
Wolrd Affair. Hal. 1.
6
landasan dari politik luar negeri Amerika Serikat yang berlandaskan konsep
”political realism”, konsep yang berasal dari aliran Hobbesian ini melihat seluruh
fenomena yang ada dalam lingkup konstelasi internasional berada dalam keadaan
penuh persaingan dan chaotic.13 Sehingga dalam implementasi politik luar negeri
Amerika Serikat ada istilah “War of all against all” yang sangat erat kaitannya
dengan kepentingan dan kekuasaan. Demokrasi yang dibawa oleh Amerika
Serikat merupakan sesuatu hal yang berasal dari kenyataan dan suka atau tidak
harus diterima sebagai suatu keniscayaan. Dengan landasan politik luar negeri
yang seperti itu Amerika Serikat memang selalu berusaha berjuang untuk
mendominasi segala hal yang berhubungan dengan konstelasi internasional
Standar ganda dalam politik luar negeri Amerika Serikat itu sendiri juga
dipengaruhi oleh konstelasi yang dihadapi oleh negara tersebut, mulai dari teori
hubungan internasional hingga kepentingan yang akan diperoleh nya. Pengaruh
Perang Dingin yang dihadapi oleh Amerika Serikat juga berpengaruh dalam
implikasi standar ganda yang diterapkan dalam politik luar negerinya saat ini.
Salah satu kawasan yang memperlihatkan implikasi standar ganda yang
diterapkan dalam politik luar negeri Amerika Serikat itu sendiri ialah kawasan
Timur Tengah dan Afrika.
Dalam pemaparannya, Atouv setidaknya memaparkan beberapa bentuk
standar ganda yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam implementasi politik
luar negeri yang telah dilaksanakan dari era Perang Dingin hingga era pasca
Perang Dingin. Hal yang pertama yang menunjukkan indikasi standar ganda pada
politik luar negeri Amerika Serikat ialah keterlibatannya dalam tindakanya untuk
menjaga ideologi di Afghanistan terkait dengan keberadaan dominasi Uni Soviet
di akhir tahun 1990-an dengan intervensi ke Kabul terkait pemberian bantuan
latihan militer bagi pemberonak untuk melawan Uni Soviet.14 Dalam peristiwa ini
Amerika Serikat pada awal nya hanya ingin melakukan suatu tindakan dengan
latarbelakang security ideology namun tekanan dari domestik Amerika Serikat
melebar pada bisnis militer untuk kepentingan ekonomi yang dikenal dengan
istilah military industrial complex. Selain itu, hal kedua yang menunjukkan

13 Turkaya Atouv. 1991. Double Standard In Recent American Foreign Policy. The Turkish
Yearbook (Vol. XXI tahun 1982-1991, vol. XXI). Hal. 1.
14 Ibid., Hal. 2.
7
indikasi standar ganda yang diperlihatkan oleh Amerika Serikat dalam politik luar
negerinya ialah upaya untuk menyerang Iraq atas invasi yang dilakukannya atas
Kuwait, namun hal ini urung dilakukan mengingat Amerika Serikat masih
menjaga keadaan situasi dengan sekutu-sekutunya yang ada di Timur Tengah
terhadap dampak perang. Standar ganda dalam peristiwa ini ditunjukkan pada
upaya Iraq yang menginvasi Kuwait ditentang oleh Amerika Serikat, namun perlu
diingat bahwa Amerika Serikat pernah mendukung Iraq dalam Perang Teluk I
(1980-1988) terhadap Iran.15 Disaat yang bersamaan Israel juga menyerang
Lebanon (1982) namun Amerika Serikat tidak bergeming, hal yang sama juga
ditunjukkan pada peran Amerika Serikat terhadap upaya kompromi dengan
Palestine Liberation Organization (PLO).
Standar ganda yang dilakukan Amerika Serikat juga terlihat pada
pengembangan Nuklir sebagai sistem persenjataan militer. Dalam hal ini Atouv
memaparkan bahwa Amerika Serikat menentang keras negara-negara yang ingin
mengembangkan nuklir (poliferasi) sebagai kebutuhan militer sebagai contoh Iraq,
Iran dan Korea Utara, namun sikap Amerika Serikat berbeda saat dihadapkan
dengan Israel yang mencoba mengembangkan nuklir. Amerika Serikat selalu
mendesain badan atom dunia International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk
melakukan penyelidikan dan pemberian sanksi terhadap negara-negara yang
mencoba mengembangkan nuklir. Israel merupakan satu-satunya negara yang
menolak diinspeksi oleh IAEC (International Atomic Energy Commission) dan
menunjuk Amerika Sebagai satu-satunya negara yang berhak menginspeksi
negara nya sendiri. Selain itu standar ganda juga ditunjukkan disaat Amerika
Serikat dihadapi dengan politik luar negerinya terhadap negara Muslim, seperti
contoh Bosnia, Somalia dan Palestina. Ketiga negara tersebut mengalami
kejahatan kemanusiaan bahkan pembersihan etnis (ethnic cleansing) dalam
perjalanan nya menuju pengakuan (de facto) dalam dunia internasional, namun
respon Amerika Serikat terhadap negara-negara tersebut tidak memiliki dampak
yang besar.
Tinjauan pustaka yang diambil dari tulisan Atouv ini memang terbilang
tulisan yang lama, namun tulisan ini memberikan penjelasan kepada peneliti

15 Ibid., Hal. 5.
8
bahwa indikasi standar ganda yang dilakukan oleh Amerika Serikat memang telah
ada di dalam politik luar negerinya sejak sebelum dan sesudah Perang Dingin.
Tulisan ini memberikan gambaran kepada peneliti bahwa terdapat peran aspek
change dan continuity pada politik luar negeri Amerika Serikat yang
menunjukkan indikasi standar ganda.
Tulisan kedua yang menjadi rujukan Peneliti ialah tulisan dari buku yang
ditulis oleh David Malone dan Yuen Foong Khong dengan judul Unilateralism
and U.S Foreign Policy In International Perspectives. Buku ini berbicara
mengenai politik luar negeri Amerika Serikat yang dinilai bersifat unilateralisme
dengan memanfaatkan hegemoni yang telah tercipta sebelumnya.16 David dan
Yuen juga menjabarkan konsekuensi dan dinamika yang akan dihadapi Amerika
Serikat dalam menjalankan politik luar negerinya yang bersifat unilateralisme.
Kedua penulis ini memulai tulisan nya dengan membandingkan proyeksi politik
luar negeri Amerika Serikat dengan sifat unilateralism vs multilateralism, kedua
konsep ini dipandang dalam fenomena Post Cold War.
Buku tersebut memprediksikan bahwa politik luar negeri Amerika Serikat
kedepannya akan lebih baik jika dilalui dengan pendekatan multilateralisme yang
mengangkat isu: rule of the law, peace and security, economic and development
dan regional policy.17 Pendekatan multilateralisme akan lebih baik digunakan
mengingat peran Amerika Serikat yang sangat besar dalam PBB dan WTO.
Namun yang menjadi kekurangan dalam tulisan ini yakni kedua penulis tidak
mampu menjelaskan lebih jauh peran Amerika Serikat dalam aspek peace and
security dan regional policy. Dalam aspek peace and security kedua penulis hanya
menyematkan peran Amerika Serikat dalam Peacekeeping, human right, dan
transnational crime, namun tidak memaparkan tantangan lebih jauh bagi politik
luar negeri Amerika Serikat. Begitu juga dengan aspek regional policy, kedua
penulis hanya menyinggung peran Amerika Serikat dalam NATO dan Asia-
Pasifik. Untuk memahami dan menelaah lebih dalam, tulisan ini mampu
menjabarkan perkembangan politik luar negeri Amerika Serikat, namun untuk

16 Malone, David and Yuen Foong Khong. 2003. Unilateralism and U.S Foreign Policy:
International Perspectives. USA: Lynne Rienner Publisher. Hal. 2.
17 Ibid. Hal. 5.
9
memaparkan isu keamnan dan regional Timur Tengah, masih diperlukan rujukan
bacaan lebih banyak lagi.
Rujukan ketiga yang diambil Peneliti ialah tulisan dari Jeremy M. Sharp
seorang spesialis kebijakan Timur Tengah di lembaga riset Kongres di Amerika
Serikat. Dalam tulisan nya yang berjudul Egypt: Background and U.S Relations,
Jeremy memaparkan sejarah dan kerjasama antara Mesir dan Amerika Serikat
serta dinamika kedua negara tersebut.
Dalam tulisan ini, Jeremey juga menyematkan peran Mesir dalam upaya
penyelesaian konflik Palestina dan Israel dalam sudut pandang sekutu Amerika
Serikat. Tulisan ini banyak menyinggung masalah pemerintahan di era Presiden
Mubarak dan peran Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir yang dianggap akan
mengganggu stabilitas Amerika Serikat di Mesir, jika parlemen dikuasai oleh IM.
Tulisan ini jga menyinggung perdebatan di Kongres Amerika Serikat perihal
pemberian bantuan (foreign assistance) terhadap Mesir dalam bidang bantuan
militer yang meningkat hingga tahun 2010 sebesar $1,4 Juta dan bantuan
ekonomi sebesar $250 juta.18 Tulisan ini banyak membantu Peneliti untuk melihat
hubungan Mesir dengan Amerika sebelum tahun 2013, karena tulisan dari Jeremy
memang membatasi masalah nya pada tahun 2010. Tulisan ini juga dapat
memberikan gambaran politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Mesir
sebelum tahun 2013 (kudeta militer) sehingga perbandingan hubungan pra dan
pasca kudeta dapat dijadikan acuan untuk menentukan standar ganda Amerika
Serikat terhadap Mesir pada tahun 2013.
Rujukan keempat yang diambil Peneliti dalam penelitian ini memaparkan
sedikit mengenai “standar ganda” Amerika Serikat. Adalah tulisan Carlos Ortiz
yang berjudul Does A Double Standard Exist At The United Nations?: A Focus
On Iraq, Israel And The Influence of The United States on The UN. Tulisan dari
Carlos memaparkan peran Amerika Serikat yang sangat mendominasi di dalam
PBB. Poin utama yang dijelaskan dalam tulisan ini ialah standar ganda yang
diterapkan oleh Amerika Serikat dalam memutuskan beberapa resolusi di Dewan
Keamanan PBB. Standar ganda yang paling banyak diterapakan oleh Amerika

18 Jeremy M. Sharp. 2009. Egypt: Background and U.S Relations. Congressional Research
Service. May 12, (RL33003). Hal. 34. Diakses melalui www.crs.gov pada tanggal 27 Desember
2014.
10