BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Salah satu wujud kebesaran Allah SWT bagi

28 Pages·2015·0.59 MB·Indonesian

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu wujud kebesaran Allah SWT bagi manusia adalah

diciptakannya manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan

berpasang-pasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan

sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan

agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang

kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang

sakinah, mawaddah, dan rahmah,2 Tujuan tersebut perlu diatur dengan syarat dan

rukun tertentu, agar tujuan yang dishari‟atkannya perkawinan tercapai.3

Sebuah perkawinan akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi

beberapa aturan (syarat), yakni yang telah diatur dalam hukum Islam yang berlaku

di suatu negara, termasuk Indonesia4. Dalam hukum Islam untuk dapat melakukan

perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya antara syarat dan rukun

1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, lihat: Subekti, KUHP Edisi Revisi

Dengan Tambahan UUPA dan Undanng-undang Perkawinan, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita:
1995), 573.

2 Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, (Tt: Media Centre, tt), 120
3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2003), 70.

4 Di Indonesia, peraturan perkawinan terdapat dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1971 serta
KHI.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
2

perkawinan yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri, diantara syarat-syarat untuk

melakukan perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua

orang saksi, dan ijab dan Kabul. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut

maka perkawinan dikatakan batal.5

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap amalan seseorang

karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditatapkan oleh shara‟.6 Jadi

batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak

memenuhi salah satu syarat perkawinan.7 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, menyatakan bahwa: perkawinan dapat dibatalkan, apabila para

pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan

perkawinan.8 Artinya kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan, tetapi

bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan.9

Dengan demikian pembatalan perkawinan berarti adanya putusan

pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak

sah. Sedangkan akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah bahwa

perkawinan tersebut menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalakan

perkawinannya menjadi kembali status semula karena perkawinan tersebut

dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak lagi mempunyai

hubungan hukum lagi dengan kerabat dan mantan suami atau istrinya tersebut.

5 Muhammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:
Bumi Aksara, 1996), 50.

6 Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 195.
7 Ibid
8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (22)
9 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Buku II), (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 114.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
3

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri

pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya).

3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa „iddah dari suami

lain.

4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana

ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

5. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali

yang tidak berhak.

6. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.10

Yang dapat menangani dan memutuskan perkara pembatalan perkawinan

adalah Pengadilan. Pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dengan

tata cara pengajuan pembatalan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam

pasal 74 Kompilasi Hukum Islam:

(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri
atau tempat perkawinan dilangsungkan

(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat
berlangsungnya perkawinan

Sebagaimana akad yang mempunyai akibat hukum, pembatalan

perkawinan juga menimbulkan akibat hukum, baik bagi suami istri itu sendiri
maupun terhadap segala hal yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Batalnya

10 Pasal 71, Kompilasi Hukum Islam
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
4

suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai

kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.11

Pembatalan perkawinan memberi kesan bahwa perkawinan tersebut

sebelumnya telah berlangsung dan bisa saja dalam perkawinan tersebut terdapat

anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan tersebut dan terdapat pula harta

bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut. Pembatalan

perkawinan menimbulkan beberapa akibat hukum diantaranya adalah yang

berkaitan dengan anak dan harta bersama.

Meskipun telah terjadi pembatalan perkawinan, tetapi akibat hukumnya

jangan sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak yang lahir dari

ikatan perkawinan tersebut. Mengenai akibat hukum yang berkaitan dengan anak,

hal ini telah diatur dalam pasal 28 ayat (2) UUP jo pasal 75 dan 76 Kompilasi

Hukum Islam.

Dalam KHI disebutkan bahwa, “batalnya suatu perkawinan tidak berlaku

surut kepada anak-anak yang dilahirkan”12 dan “ batalnya suatu perkawinan tidak
akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya“13

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, bagi anak yang lahir dari

perkawinan yang dibatalkan, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai anak

yang sah. Jadi anak tersebut dapat mewarisi dari ayah dan ibu kandungnya dan
juga anak tersebut tetap mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga

ayah dan keluarga ibunya. Pasal 76 KHI ini bertujuan untuk melindungi

kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan

11 Pasal 74 ayat (2)

12 Pasal 75 KHI
13 Pasal 76 KHI
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
5

antara ibu dan ayahnya dibatalkan. Jaadi anak-anak yang lahir tersebut

mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua

mereka.14

Kemudian, akibat hukum pembatalan perkawinan yang berhubungan

dengan harta bersama. Dalam pasal 3 UUP disebutkan bahwa, harta bersama

adalah harta benda yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan,

diluar hadiah atau warisan. Hal ini berarti bahwa, harta bersama adalah semua

harta yang diperoleh selama perkaninan berlangsung tanpa mempermasalahkan

siapa diantara suami dan istri yang mencarinya.

Dengan adanya pembatalan perkawinan, maka hubungan suami dan istri

berakhir dan terhadap harta pribadi masing-masing suami istri tidak berubah dan

tetap menjadi miliknya. Sedangkan terhadap harta bersama maka dibagi menurut

hukum Islam. Dalam pasal 97 KHI dijelaskan bahwa, mantan suami maupun

mantan istri berhak mendapat seperedua dari harta bersama, atau dengan kata lain

mantan suami maupun istri mendapatkan sebagian dari harta bersama.

Mengenai harta bersama pembagianya berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan Hakim Pengadilan Agama begitu juga mengenai anak,

pengasuhannya pun atas keputusan hakim. Hakim Pengadilan memutuskan

berdasarkan pertimbangan dan melihat dari berbagai aspek, yakni aspek lahir
(fisik) dan aspek batin (psikis). Khususnya dalam pengasuhan/pemeliharaan anak,

aspek psikis yang menjadi alasan utama.

14 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 152.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
6

Mengenai pemeliharaan anak dalam perkawinan yang dibatalkan dan anak

itu masih kecil, maka yang berhak mengasuh adalah ibunya, adapun tentang biaya

nafkah untuk anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Bagi anak laki-laki sampai

dewasa dan sanggup membiayai diri sendiri, dan bagi anak perempuan sampai ia

menikah, kemuadian apabila perkawinannya putus kembali nafkahnya menjadi

kwajiban ayah.15

Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Agama sudah semestinya memiliki

alasan-alasan dalam menerima, menangani dan memutuskan perkara pembatalan

perkawinan khususnya yang disebabkan oleh wali yang tidak sebenarnya, serta

bijak dalam menangani dampak dari adanya pembatalan perkawinan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut

mengenai dampak pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sebenarnya

terhadap anak dan harta bersama menurut Hakim Pengadilan Agama Kediri.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang

timbul, diantaranya adalah:

1. Apabila yang bertindak menjadi wali nikah adalah wali yang tidak

sebenarya (tidak sah), maka perkawinan ini dapat dibatalkan atas

pengajuan pihak yang berwenang.

2. Terdapat kecerobohan Pegawai Pencatat Nikah dalam meneliti

kelengkapan rukun dan syarat perkawinan seperti halnya, identitas diri

15 Pasal 41 Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
7

calon mempelai, wali maupun saksi, sehingga terdapat kesalahan (ketidak

absahan) setelah terjadi perkawinan.

3. Adanya suatu ancaman hukum atas kesalahan status mengenai diri suami

atau istri maupun wali dalam rukun perkawinan yang memberikan

kemungkinan kepada suami atau istri tersebut untuk meminta pembatalan

perkawinan.

4. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak

mengatur secara panjang lebar mengenai masalah akibat hukum dari

pembatalan perkawinan.

5. Aturan tentang status anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan

karena wali yang tidak sah belum ada dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam.

6. Penjelasan mengenai perwalian anak yang perkawinan orang tuanya

dibatalkan juga tidak dijelaskan secara terperinci.

7. Pengaturan mengenai pembagian harta perkawinan (harta bersama) di

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun

Kompilasi Hukum Islam masih belum jelas.

Maka dalam kajian ini akan difokuskan pada pandangan Hakim

Pengadilan Agama Kediri dalam menerima, menangani, serta memutuskan

perkara pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah dan akibat hukum

yang timbul dari pembatalan perkawinan tersebut yakni terhadap anak dan harta

bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
8

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah menurut

Hakim Pengadilan Agama Kediri?

2. Bagaimanakah prosedur pembatalan perkawinan menurut Hakim

Pengadilan Agama Kediri?

3. Bagaimanakah dampak pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah

terhadap anak dan harta bersama menurut Hakim Pengadilan Agama

Kediri?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah

menurut Hakim Pengadilan Agama Kediri.

2. Untuk mengetahui prosedur pembatalan perkawinan menurut Hakim

Pengadilan Agama Kediri.

3. Untuk mengetahui dampak pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak

sah terhadap anak dan harta bersama menurut Hakim Pengadilan Agama

Kediri.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

a. Dapat memberikan kntribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu

pengetahuan bidang hukum Islam pada umumnya dan bidang hukum

perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
9

b. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-

alat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam

usaha penertiban dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 maupun Kompilasi Hukum Islam,, sehingga dapat mengurangi

praktik perkawinan yang bertentangan dengan Undang-undang.

2. Praktis

a. Para pihak pencatat perkawinan lebih jelas memeriksa identitas/data

calon mempelai dengan baik dan benar, dan apabila perlu di lakukan

pembuktian tentang kebenaran data tersebut dengan cara surve.

b. Penulis berharap dengan sajian tulisan ini akan lebih berhati-hati dalam

menentukan langkah-langkah hukum terutama dalam bidang hukum

perkawinan dengan segala akibat hukum yang menyertainya karena

akan berakibat pula pada proses kehidupan selanjutnya.

F. Kerangka Teoritik

1. Pandangan umum tentang perkawinan

Perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul

antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling tolong menolong

diantara keduanya serta menetukan batas hak dan kwajiban diantara

keduanya.16 Dari pengertian tersebut, pernikahan / perkawinan mengandung

aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan

hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan keluarga

16 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, untuk IAIN,STAIN,PTAIS, (Bandung: Pustaka
Setia,2000),11.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
10

(suami/istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong. Karena

perkawinan merupakan pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung

adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.17 Menurut

Zakiyah Daradjat, bahwa perkawinan merupakan akad yang memberikan

faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara

pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak
bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.18 Dalam

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.19 Dari pemaparan tersebut,

maka dapat diambil kesimpulan bahwa unsur dan prinsip perkawinan yang

ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

adalah sejalan dan sesuai dengan apa yang ada dalam hakekat pernikahan

dalam Islam.

Tujuan dan hikmah perkawinan antara lain:

a. Memperoleh keturunan yang sah bagi kelanjutan generasi yang akan

datang.

b. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketanangan hidup dan rasa

kasih sayang.

c. Menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.20

17 Zakiyah Daradjat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37..

18 Ibid.
19 Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasa l 1
20 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), 46.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id