BaB 1 ManajeMen Pelayanan PuBlik PDF
Preview BaB 1 ManajeMen Pelayanan PuBlik
MANAJEMEN & KEPEMIMPINAN DALAM PELAYANAN PUBLIK Manajemen & Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik © Dr. Nashudin, M.Pd, 2016 Penulis: Dr. Nashudin, M.Pd Editor: Dr. Sobri Sutikno Layout: Sanabil Creative Desain Cover: Sanabil Creative All rights reserved Hak Cipta dilindungi Undang Undang DIlarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku baik dengan media cetak ataupun digital tanpa izin dari penulis Cetakan 1: April 2016 ISBN: 978-602-26223-23-4 Sanabil Perum Puri Bunga Amanah Jl. Kerajinan I Blok C/13 Email: [email protected] Telp.0370. 7505946, SMS: 081805311362 Pengantar Penulis Meningkatnya tuntutan transparansi terhadap penyelenggara negara, semakin menguatnya image masyarakat tentang profesionalisme yang dimiliki oleh para birokrat. Karena itu, tidak sedikit masyarakat masih meragukan kinerja yang ditunjukkan oleh para birokrat, yang terkesan saling berebut keuntungan, bukan berusaha menumbuhkan kinerja yang efektif dan efisien. Tatanan praktis terhadap tuntutan layanan yang lebih baik, disertai dengan semakin membaiknya pengertian masyarakat terhadap hak-haknya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Hal ini tentunya membawa dampak terhadap perubahan iklim kerja di pemerintahan, sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Jika hal tersebut dikaitkan dengan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi yang berorientasi pada public service, maka petugas layanan yang profesional perlu diwujudkan. Hal ini penting mengingat dalam sistem pemberian layanan kepada masyarakat menunjukkan banyak permasalahan. Akan tetapi mengkaji atau mengevaluasi hanya sebatas praktek pelayanan menjadi tidak fair jika tidak mengaitkan dengan kebijakan publik. Sebab antara kebijakan dan pelayanan adalah dua hal yang berbeda akan tetapi sangat lekat dan tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks pelayanan publik misalnya, maka untuk dapat memenuhi kriteria layanan pubik yang efisien dan efektif, maka penyelenggara pelayanan publik harus memenuhi unsur- unsur sebagaimana ditetapkan dalam keputusan menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 yaitu: (a) Hak dan kewajiban bagi pemberi layanan maupun penerima layanan, harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing; (b) Pengaturan setiap bentuk layanan iii umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan calon dan kemampuan masyarakat untuk membayar; (c) Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum; (d) Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ter paksa harus mahal, maka instansi yang bersangkutan berkewajiban member peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai peraturan perundang-un dangan yang berlaku. Selanjutnya pemerintah telah mem berikan rambu-rambu kepada birokrat untuk dapat mem berikan pelayanan prima, seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993, yakni: (a) sederhana, mudah, lancar dan tidak berbelit-belit, (b) jelas dan pasti, (c) aman, (d) terbuka, (e) ekonomis, (f) efisien, (g) adil dan merata, serta (h) tepat waktu. Dewasa ini, penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut dapat disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menghadapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, komunikasi, transformasi, investasi dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pemb angunan nasional. | iv | Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan prilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan, cita-cita dan tujuan nasional. Buku ini sengaja penulis susun sebagai bahan kajian dan atau bahan inspirasi bagi para pembaca atau berbagai pihak yang berkepentingan agar dalam proses layanan public bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Penulis berkeyakinan bahwa konsep layanan prima menjadi model yang perlu diterapkan guna meningkatkan kualitas layanan public. Pelayanan prima merupakan strategi dalam mewujudkan budaya kualitas dalam pelayanan publik. Orientasi dalam pelayanan prima adalah kepuasan masyarakat pengguna layanan. Buku yang ada di tangan pembaca ini, tidak akan mungkin terwujud tanpa kontribusi berbagai pihak, terutama para professor yang telah mentransformasikan pengetahuannya kepada penulis, begitu juga kolega beserta segenap civitas akademika IAIN Mataram yang telah banyak memberikan support dan perhatian sampai buku ini terwujud. Akhirnya penulis berharap semoga buku ini ber manfaat bagi pembaca di mana pun berada dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT. Dan semoga keberadaan buku ini dihitung oleh Allah sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir kepada penulis sampai ke akhirat. Amin. Mataram, Januari 2016 Penulis v Daftar isi Pengantar Penulis ~ iii BaB 1 ManajeMen Pelayanan PuBlik ~ 1 A. Konsep Manajemen Pelayanan Publik ~ 1 B. Strategi Penyusunan Standar Layanan Publik ~ 17 BaB 2 konseP kePeMiMPinan DalaM Pelayanan PuBlik ~ 23 A. Konsep Kepemimpinan ~ 23 B. Peran Pemimpin ~ 33 C. Menggagas Pola Kepemimpinan Baru dalam Pelayanan Publik ~ 35 D. Tugas Pemimpin Baru ~ 59 E. Perubahan Mindset ~ 72 F. Sifat-sifat Terpuji bagi Pemimpin dalam Pandangan Islam ~ 81 BaB 3 MoDel keBijakan Dan Pelayanan PuBlik Di inDonesia ~ 91 [kasus pelayanan haji di indonesia] ~ 91 BaB 4 PuBlic Policy Dan Pelayanan PuBlik ~ 105 A. Kebijakan Publik (Public Policy) ~ 105 B. Pelayanan Publik (Public Service) ~ 112 vii BaB 5 Menuju keBijakan Dan Pelayanan PuBlik unggul ~ 151 Daftar Pustaka ~ 165 inDex ~ 175 BaB 1 ManajeMen Pelayanan PuBlik a. konsep Manajemen Pelayanan Publik 1. Perubahan orientasi Manajemen Pelayanan Publik efisiensi sektor publik merupakan salah satu kunci menuju terciptanya daya saing nasional di tingkat pasar global. Dalam spiritualitas reinventing government, negara berusaha merekonstruksi dirinya pada semua tataran untuk bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai konsumen pelayanan publik. Manajemen publik juga bagian dari aspek administrasi publik yang memfokuskan pada fungsi-fungsi dan proses manajemen organisasi publik. Administrasi publik lebih luas pengertiannya dari manajemen publik, yang meliputi politik, sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi organisasi- organisasi publik. Sedangkan manajemen publik hanya meliputi (a) perencanaan, (planning) (b) pengorganisasian (organizing), (c) pengisian staf (staffing) (d) pengarahan (directing) (e) pengkoordinasian (coordinating), (f) pelaporan (reporting) (g) penganggaran (budgeting). Kesemuanya ini diadakan untuk mencapai tujuan organisasi. Namun konsep di atas sekarang telah meluas menjadi analisis kebijakan, analisis manajemen keuangan, analisis SDM, analisis informasi, dan relasi dengan pihak-pihak luar (external relation). Pelayanan publik yang berkualitas dapat mengadopsi nilai- nilai privat yang berorientasi pada profit making ke sektor publik, 1
Description:The list of books you might like
