ARTI PENTING VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK ...

18 Pages·2016·0.49 MB·English

by  Hamidah Siadari

DIPONEGORO LAW JOURNAL
Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Website : http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

ARTI PENTING VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Hamidah Siadari*, Nur Rochaeti, Bambang Dwi Baskoro
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: [email protected]

ABSTRAK

Tindak Pidana Perkosaan memerlukan alat bukti sah dalam pembuktiannya, minimal dua alat
bukti yang sah dalam membentuk keyakinan hakim. Jika sekurang-kurangnya ada dua alat bukti
yang ditemukan penyidik maka keyakinan hakim dapat terbentuk, namun jika alat bukti kurang
dari dua maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membuat Visum et Repertum.
Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik menyusun penelitian hukum dengan judul “Arti
Penting Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan”
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah masalah bagaimana kebijakan formulasi dalam
pembuktian tindak pidana perkosaan dan bagaimana kedudukan dan kekuatan Visum et Repertum
terhadap pembuktian tindak pidana perkosaan.
Metode penelitian dilakukan dengan metode pendekatan normatif empiris dan spesifikasi
penelitian deskriptif analisis. Kemudian metode pengumpulan datanya dilakukan melalui studi
kepustakan dan wawancara, sedangkan analisis datanya dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian yang didapat yaitu bahwa penanganan tindak pidana perkosaan sudah diatur
dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sudah dimuat beserta perluasan tindak
pidana perkosaan dalam konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terutama
perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana jika dilihat dari paradigma Rancangan KUHP
yang tidak terlepas dari penerimaan instrumen HAM (Hak Asasi Manusia) dan pendekatan model
Restorative justice sebagai model untuk mengahadapi kejahatan kejahatan yang terjadi, dan
mencari sistem keadilan baru dari yang selama ini ada. Kedudukan Visum et Repertum hanya
termasuk satu dari 5 alat bukti yang sah namun dengan melampirkan bukti Visum et Repertum di
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses
penuntutan oleh penuntut umum otomatis bukti Visum et Repertum menjadi alat bukti sah. Namun
Visum et Repertum harus dilakukan agar dapat diketahui apakah benar telah terjadi tindak pidana
tersebut terhadap korban. Visum et Repertum mutlak harus ada dalam penyidikan kejahatan
perkosaan namun tidak selalu ada dokter setempat yang terpencil.
Kekuatan dalam pembuktian tindak pidana perkosaan, dengan Visum et Repertum dapat
diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang dan para praktisi hukum dapat
menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.
Karena tujuan Visum et Repertum adalah untuk memberikan kepada hakim suatu kenyataan akan
fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan sebagaimana tertuang dalam bagian
pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau
fakta-fakta, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim.

Kata kunci: Visum et Repertum, Alat Bukti, Tindak Pidana Perkosaan

Abstract

Crime of Rape require valid evidence in his demonstration, at least two valid evidence in
shaping the judge's conviction. If there are at least two items of evidence that investigators found
the judge's conviction can be formed, but if the evidence is less than two, then one way to do is
make a post mortem. Visum et Repertum has a meaning as a result of the examination (data) that
has the function as evidence, how are viewed and obtained a doctor be used for analysis in making
inferences. Based on these descriptions authors interested in preparing legal research titled "The
Importance of Visum et Repertum as Evidence in Handling the Crime of Rape"
Referring to the background, the authors conducted a study on the problems that arise on how
1
DIPONEGORO LAW JOURNAL
Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Website : http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

policy formulation in proving the crime of rape and how to position and strength Visum et
Repertum to proving the crime of rape.
Based the problems, in legal writing, the author uses empirical and normative approach
method specification descriptive analysis. Then the data collection method is done through
kepustakan studies and interviews, while data analysis is conducted qualitatively.
Based on the research that has been done, the result that the handling of the crime of rape is
already stipulated in Article 285 of the Code of Criminal Law and preloaded along with the
expansion of the crime of rape in the concept design of the Code of Criminal especially the
protection and recovery of victims of crime when seen of paradigm draft Penal Code can not be
separated from the receipt of the instrument of human rights (Human Rights) and the model
approach Restorative justice as a model for facing evil crimes were committed, and look for a new
justice system than previously existed. Position Visum et Repertum only included one of five valid
evidence but on receipt of a post mortem on the dossier (BAP) by the investigator or the
examination stage in the prosecution by the public prosecutor automatic evidence of a post
mortem into evidence valid. But a post mortem to be done in order to know whether it has
occurred such offenses against the victim. Visum et Repertum absolute must have in the
investigation of the crime of rape but there is always a local doctor isolated. Strength in proving
the crime of rape, with Visum et Repertum be clear what has happened to someone and legal
practitioners can apply legal norms in criminal cases concerning human body and spirit. Because
the purpose of a post mortem is to give the judge a reality of the facts of that evidence on all
circumstances as set out in the news that the judge can take decisions appropriately on the basis of
fact or facts, so that it can become a supporter on conviction judge.

Keywords: Visum et Repertum, Evidence, Crime of Rape

I. PENDAHULUAN menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian hidup,
Indonesia merupakan negara agar sesuai dengan apa yang
hukum. Hal ini telah dinyatakan diamanatkan dalam Pancasila dan
dengan tegas dalam penjelasan UUD UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap
NRI Tahun 1945 bahwa “Negara negara berhak atas rasa aman dan
Republik Indonesia berdasar atas bebas dari segala bentuk kejahatan.
hukum (rechstaat)”, tidak berdasar Kejahatan atau tindak kriminal
atas kekuasaan belaka (machstaaf). selalu ada dan melekat pada tiap
Dalam negara hukum, hukum bentuk masyarakat. Kejahatan
merupakan tiang utama dalam merupakan ancaman bagi
menggerakkan sendi-sendi berlangsungnya ketertiban sosial.
kehidupan masyarakat, berbangsa Indonesia telah menetapkan sanksi
dan bernegara. Oleh karena itu, salah pidana dalam perundang-undangan
satu ciri utama dari suatu negara sebagai sarana utnuk menanggulangi
hukum terletak pada masalah kejahatan. Namun nyatanya
kecenderungannya untuk menilai kejahatan masih sulit dihilangkan,
tindakan-tindakan yang dilakukan meskipun dengan perangkat hukum
oleh masyarakat atas dasar peraturan- dan undang-undang yang
peraturan hukum. Suatu negara dirumuskan oleh legislatif1
dengan konsep negara hukum selalu

mengatur setiap tindakan dan tingkah 1 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif
laku masyarakatnya berdasarkan atas dalam Penanggulangan Kejahatan dengan
Undang-undang yang berlaku untuk Pidana Penjara, (Yogyakarta : Genta
Purblishing, 2009), halaman 2
2
DIPONEGORO LAW JOURNAL
Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Website : http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Salah satu bentuk kejahatan yang pidana, apabila menyangkut tubuh
terjadi ialah Tindak Pidana manusia atau bagian dari tubuh
Perkosaan yang dilakukan oleh manusia. Pendapat dokter diperlukan
seseorang baik secara individu karena seorang dokter sebagai ahli
maupun secara bersama-sama, yang dibekali ilmu-ilmu yang
disadari dapat menimbulkan berhubungan dengan anatomi tubuh
keresahan dimasyarakat karena manusia, yaitu dalam rangka
sering kali perkosaan yang dilakukan menemukan kebenaran materiil atas
mengakibatkan kerugian moril perkara pidana.
maupun materiil pada korbannya. Berdasarkan uraian yang telah
Pembuktian dalam perkara dipaparkan, maka penulis tertarik
pidana menurut Pasal 184 KUHAP untuk menyusun penelitian hukum
memerlukan adanya alat bukti yang dengan judul : “ARTI PENTING
sah, yaitu keterangan saksi, VISUM ET REPERTUM SEBAGAI
keterangan ahli, surat, petunjuk dan ALAT BUKTI DALAM
keterangan terdakwa. Hakim dapat PENANGANAN TINDAK PIDANA
menjatuhkan pidana berdasarkan PERKOSAAN”
Pasal 183 KUHAP, sekurang- Berdasarkan uraian pada latar
kurangnya dua alat bukti yang sah belakang masalah tersebut di atas
yang dapat membentuk keyakinan intinya berkenaan dengan Visum et
hakim tentang kesalahan terdakwa. Repertum sebagai alat bukti dalam
Terbentuknya keyakinan hakim persidangan tindak pidana perkosaan,
dalam menjatuhkan putusan pidana maka dirumuskan masalah sebagai
didasarkan pada hasil pemeriksaan berikut :
alat-alat bukti yang dikemukakan 1. Bagaimana kebijakan
dalam persidangan. formulasi KUHP dalam
Cara yang dapat dilakukan untuk pengaturan tindak pidana
pembuktian perkara pidana perkosaan?
perkosaan adalah meminta bantuan 2. Bagaimana kedudukan dan
dokter sebagai ahli. Seorang dokter kekekuatan Visum et
bisa bertindak sebagai ahli dan juga Repertum terhadap
bisa membuat surat keterangan yang pembuktian tindak pidana
disebut dengan Visum et Repertum. perkosaan?
Pembuatan Visum et Repertum
memberikan tugas sepenuhnya II. METODE
kepada dokter sebagai pelaksana di
lapangan untuk membantu jaksa Penelitian merupakan suatu hal
dalam menentukan arah dakwaan pokok yang penting bagi
yang akan di dakwakan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan
terdakwa, serta membantu hakim dan teknologi, Oleh karena itu
dalam menemukan kebenaran metode yang diterapkan harus sesuai
materiil dalam memutuskan perkara dengan ilmu pengetahuan induknya.
pidana. Dokter dilibatkan untuk turut Namun hal ini tidak berarti bahwa
dalam memberikan pendapat metodologi dari setiap ilmu
berdasarkan ilmu pengetahuan yang pengetahuan itu berbeda sama sekali.
dimiliki dalam pemeriksaan perkara Sebab meskipun berbeda, penelitian
3
DIPONEGORO LAW JOURNAL
Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Website : http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

tersebut mempunyai tujuan yang penelitian hukum kepustakaan dan
sama yaitu untuk megungkap penilitian hukum sosiologis atau
kebenaran secara sistematis, empiris.4
metodologis dan konsisten. Pada penelitian hukum normatif,
Menurut Soerjono Soekanto, peneliti melakukan penelitian buku-
penelitian di bidang hukum buku sebagai sumber kepustakaan,
merupakan penelitian di bidang non sehingga penelitian ini disebut juga
eksakta atau sosial. Penelitian penelitian doktrinal. Pada penelitian
Hukum adalah sebagai berikut : hukum sosiologis, peneliti
“Penelitian Hukum merupakan suatu melakukan penelitian terhadap data
kejadian ilmiah, yang didasarkan primer, dengan menggunakan
pada metode, sistematika, dan metode dan teknik-teknik yang lazim
pemikiran tertentu, dengan jalan digunakan pada penelitian di bidang
menganalisanya. Kecuali itu, maka ilmu-ilmu sosial, sebagaimana
juga diadakan pemeriksaan yang tersebut :
mendalam terhadap fakta hukum Penelitian hukum normatif atau
tersebut, untuk kemudian penelitian hukum kepustakaan atau
mengusahakan suatu pemecahan atas penelitian hukum doktrinal,
permasalahan yang timbul di dalam mencakup : 5
gejala yang bersangkutan”.2 1. Penelitian terhadap asas-asas
Penelitian dibedakan antara yang hukum
diperoleh langsung dari masyarakat 2. Penelitian terhadap sistematik
dan dari bahan-bahan pustaka. hukum
Penelitian yang datanya diperoleh 3. Penelitian terhadap taraf
langsung dari masyarakat disebut sinkronisasi vertikal dan
data primer (data dasar), sedangkan horizontal
yang datanya diperoleh dari bahan- 4. Perbandingan Hukum
bahan pustaka disebut data 5. Sejarah Hukum
sekunder.3
Soerjono Soekanto membedakan Penelitian ini mempergunakan
jenis penelitian hukum menjadi dua Metode Penelitian Hukum Normatif
jenis, dua jenis penelitian ini adalah Empiris. Normatif maksudnya
jenis penelitian yang sering penelitian hukum yang bertujuan
digunakan oleh para peneliti untuk memperoleh pengetahuan normatif
menemukan suatu fakta tertentu. tentang hubungan antara satu
Menurut jenisnya penelitian hukum peraturan dengan peraturan lain
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dalam penerapan dan prakteknya.
penelitian hukum normatif atau Empiris maksudnya penelitian
penelitian hukum kepustakaan dan hukum positif tidak tertulis mengenai
penelitian hukum normatif atau perilaku anggota masyarakat dalm
hubungan hidup bermasyarakat.

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian
Hukum (Jakarta:UI Press,1981), halaman 4 Rony Hanitijo Sumitro, Metodologi
432 Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia
3 Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, Indonesia, 1988), halaman 10
Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: 5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op
Rajawali Pers, 1985), halaman 14 cit, halaman 15
4
DIPONEGORO LAW JOURNAL
Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Website : http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Penelitian Hukum Normatif Empiris i. Pelaku : laki-laki yang
merupakan penggabungan antara dapat melakukan
pendekatan hukum normatif dengan persetubuhan
adanya berbagai unsur empiris. ii. Perbuatan : harus ada
Metode Penelitian Normatif Empiris kekerasan atau
mengenai implementasi ketentuan ancaman kekerasan,
hukum normatif (undang-undang) harus ada
dalam aksinya pada setiap peristiwa persetubuhan
hukum tertentu yang terjadi dalam iii. Korban : wanita
suatu masyarakat. bukan isterinya6
Beberapa alasan atau latar
III. HASIL DAN PEMBAHASAN belakang, rumusan delik dalam
Pasal 285 KUHP adalah sebagai
A. Kebijakan Formulasi KUHP berikut :
dalam Pengaturan Tindak
Pidana Perkosaan 1. Dalam keadaan dipaksa
a. Pengaturan Tindak Pidana laki-laki tidak mungkin
dalam Kitab Undang- mengalami respon seksual
undang Hukum Pidana (penis mengalami ereksi),
Terdapat hukum yang sehingga tidak ada laki-
mengatur tindak pidana laki yang menjadi korban
perkosaan saat ini, yakni perkosaan.
dalam Kitab Undang-undang 2. Perkawinan sebagai suatu
Hukum Pidana (KUHP), persetujuan bagi laki-laki
yakni : untuk melakukan
Pasal 285 KUHP : persetubuhan dengan
Barangsiapa dengan wanita yang dinikahinya
kekerasan atau ancaman tidak ada perkosaan
kekerasan memaksa seorang dalam ikatan pernikahan.7
wanita bertubuh dengan dia
diluar pernikahan, diancam Selama ini dalam praktek
karena melakukan perkosaan, pembuktian Pasal 285 KUHP,
dengan pidana penjara paling alat bukti yang paling
lama dua belas tahun. Unsur menentukan adalah keterangan
yang dapat dilihat dari Pasal ahli dalam bentuk Visum et
285 ini adalah : perbuatannya Repertum (VeR) dari seorang
“memaksa bersetubuh”, dokter ahli yang ditunjuk
caranya “dengan kekerasan menurut undang-undang. Selain
atau ancaman kekerasan” dan itu juga harus ada keyakinan
objeknya “perempuan bukan hakim bahwa benar telah terjadi
istrinya”. Pasal diatas tindak pidana perkosaan.
merupakan pengaturan tindak
pidana perkosaan umum.

Dengan demikian dalam 6 Bambang Dwi Baskoro, Buku Ajar Ilmu
tindak pidana perkosaan Kedokteran Forensik (Semarang : 2010)
diisyaratkan : halaman 105
7 Ibid
5
DIPONEGORO LAW JOURNAL
Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Website : http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

b. Pengaturan Tindak Pidana dengan kehendak
dalam Rancangan Kitab perempuan tersebut.
Undang-undang Hukum b. Laki-laki yang
Pidana (RUU KUHP) dan melakukan persetubuhan
Perbandingannya dengan dengan perempuan di luar
Pengaturan KUHP perkawinan, tanpa
persetujuan perempuan
Pengaturan tindak pidana tersebut.
perkosaan dalam Rancangan c. Laki-laki yang
Kitab Undang-undang Hukum melakukan persetubuhan
Pidana (RUU KUHP), terdapat dengan perempuan, dengan
pasal yang mengatur mengenai persetujuan perempuan
tindak pidana perkosaan. Di tersebut, tetapi persetujuan
dalam RUU KUHP ini ada itu dicapai melalui ancaman
perluasan dari pasal yang untuk dibunuh atau dilukai.
mengatur tentang tindak pidana d. Laki-laki yang
perkosaan dalam KUHP. melakukan persetubuhan
Hanya saja di dalam RUU dengan perempuan, dengan
KUHP tersebut ditegaskan persetujuan perempuan
bahwa tindak pidana perkosaan tersebut karena perempuan
merupakan pelanggaran tersebut percaya bahwa
terhadap hak asasi manusia laki-laki tersebut adalah
khususnya hak asasi suaminya yang sah.
perempuan. e. Laki-laki yang
Rancangan KUHP yang melakukan persetubuhan
mengatur tindak pidana dengan perempuan padahal
perkosaan dalam Bab XIV diketahui bahwa perempuan
tentang tindak pidana tersebut dalam keadaan
kesusilaan, pada bagian kelima pingsan atau tidak berdaya.
dengan sub bagian tentang (2) Dianggap juga melakukan
perkosaan dan perbuatan cabul, tindak pidana perkosaan,
pada paragraf 1 tentang jika dalam keadaan
perkosaan, Pasal 489 yang sebagaimana dimaksud
berbunyi : 8 dalam ayat (1) :
(1) Dipidana karena melakukan a. Laki-laki memasukkan
tindak pidana perkosaan, alat kelaminnya kedalam
dengan pidana penjara anus atau mulut perempuan.
paling sedikit 3 (tiga) tahun b. Laki-laki yang
dan paling lama 12 (dua memasukkan suatu benda
belas) tahun: yang bukan merupakan
a. Laki-laki yang bagian tubuhnya kedalam
melakukan persetubuhan vagina atau anus
dengan perempuan diluar perempuan.
perkawinan, bertentangan

8 Ibid
6
DIPONEGORO LAW JOURNAL
Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Website : http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Unsur tindak pidana hak asasi perempuan dengan
perkosaan yang terdapat dalam seluas mungkin dapat menjerat
Pasal 489 RUU KUHP adalah pelaku tindak pidana perkosaan
sebagai berikut : sehingga sulit untuk dapat luput
1. Unsur paksaan, dimana dari penuntutan dan
paksaan ini dapat berupa pemidanaannya.
paksaan fisik maupun Kelemahan pengaturan
psikis. KUHP saat ini adalah terletak
2. Bentuk paksaan fisik dapat pada rumusan formil perbuatan
berupa pukulan pada tubuh yakni sanksi yang diancamkan
korban yang dapat dalam KUHP maupun RUU
menyebabkan tidak KUHP yang belum sepadan
berdaya, sedangkan dengan akibat yang
paksaan psikis dapat berupa ditimbulkan oleh perbuatan
ancaman dengan kata-kata perkosaan. Mengenai akibat
atau senjata tajam untuk kerusakan yang ditimbulkan
dibunuh atau dilukai tindak pidana perkosaan
sehingga korban
menyetujuinya. c. Kebijakan Formulasi dalam
3. Korban adalah seorang pembuktian Tindak Pidana
perempuan, baik Perkosaan
perempuan dewasa ataupun Kebijakan Formulasi adalah
perempuan yang berusia kebijakan pembentuk undang-
dibawah 14 tahun. undang mengenai masalah
4. Unsur persetubuhan, kriminalisasi, dekriminalisasi,
persetubuhan yang depenalisasi dan merupakan
dimaksud adalah penegakan hukum in abstracto
persetubuhan dalam arti oleh badan pembuat undang-
sesungguhnya dan juga undang. Menurut Barda
hubungan seks secara oral Nawawi Arief, kebijakan
dan anal. legislatif (formulatif)
5. Perkosaan itu dapat terjadi merupakan tahap paling
di dalam maupun di luar strategis dari keseluruhan
perkawinan. Di dalam proses operasionalitas/
perkawinan dapat fungsionalitas dan konkretisasi
ditafsirkan bahwa seorang hukum pidana. Sehingga
suami yang memaksa dengan demikian kebijakan
istrinya melakukan legislatif atau disebut juga
persetubuhan tanpa ada sebagai kebijakan perundang-
kerelaan dari si isteri, maka undangan merupakan langkah
dapat digolongkan awal di dalam penanggulangan
termasuk perkosaan. kejahatan, yang secara
Rumusan hukum mengenai fungsional dapat dilihat sebagai
tindak pidana perkosaan dalan bagian dari perencanaan dan
RUU KUHP memperlihatkan mekanisme penanggulangan
adanya upaya untuk melindungi kejahatan, yang dituangkan
7
DIPONEGORO LAW JOURNAL
Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Website : http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

dalam perundang-undangan sanksi terhadap tindak pidana
dan meliputi : perkosaan tidak berdampak
a. Perencanaan atau mendatangkan efek jera
kebijakan tentang terhadap pelaku kejahatan
perbuatan apa yang terutama untuk para calon-
dilarang calon pelaku kejahatan yakni
b. Perencanaan/kebijakan masyarakat.
tentang sanksi apa yang Memperhatikan model
dapat dikenakan terhadap restorative justice dalam
pelakunya (baik berupa pembaharuan hukum acara
pidana atau tindakan) dan pidana, sangat tergantung dari
sistem penerapannya.9 tujuan pembaharuan itu sendiri.
Kejelasan tujuan ini sangat
Suatu perbuatan tindak penting, karena penekanan dari
pidana merupakan dasar untuk berbagai pengalaman dan
dijatuhkan suatu sanksi pidana. implementasi model restorative
Kemudian apabila perbuatan justice di berbagai negara juga
tersebut memenuhi rumusan berbeda-beda. Pada satu sisi,
delik yang telah diatur dalam tujuan penting dari proses
Kitab Undang-undang Hukum keadilan pidana adalah
Pidana (KUHP), itu berarti merekonsiliasikan para pihak
perbuatan tersebut sudah dan memperbaiki “luka” akibat
memenuhi unsur-unsur tindak kejahatan. Tujuan ini sangat
pidana. Perbuatan yang telah relevan untuk
memenuhi rumusan delik mempertimbangkan penggunaan
dalam KUHP merupakan model restorative justice. Tujuan
perwujudan dari adanya asas ini diharapkan sebagai proses
legalitas. Unsur untuk sarana kontrol atas
pertanggungjaaban pidana bagi kejahatan. Namun model
pelaku tindak pidana adalah restorative justice ini sangat
wujud tanggungjawab atas tidak relevan jika tujuan
penderitaan yang dirasakan pembaharuan hukum pidana
oleh korban. adalah semata untuk
Tim perumus rancangan menghukum pelaku (penguatan
KUHP melakukan perubahan retributive justice).
mendasar dengan memperluas Pengaturan dalam Pasal 285
cakupan tindak pidana KUHP hanya memperhatikan
perkosaan. Bahkan diperinci pemberian sanksi terhadap
tindak pidana apa saja yang pelaku tindak pidana namun
masuk kategori itu. Sebut tidak memperhatikan
misalnya, oral seks dan sodomi bagaimana korban, padahal jika
yang sudah masuk kategori diperhatikan dampak yang
tindak pidana perkosaan. paling menderita adalah
Selama ini yang kita perhatikan dirasakan korban. Hukum
pidana terutama KUHP belum

membuat pengaturan terhadap
9 Barda Nawawi Arief, Op cit halaman 257
8
DIPONEGORO LAW JOURNAL
Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Website : http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

pemulihan korban tindak KUHAP, Alat bukti yang sah
pidana perkosaan. KUHP tidak adalah :
mengatur secara eksplisit 1. Keterangan Ahli
mengenai korban kejahatan 2. Keterangan Saksi
dalam norma hukum pidana, 3. Surat
baik Buku I, II dan Buku III. 4. Petunjuk
Namun demikian Pasal 14 5. Keterangan Terdakwa
huruf c mengenai penjatuhan
pidana dapat dikembangkan Keterangan ahli sebagai
dalam praktek untuk alat bukti dalam pemeriksaan
memberikan perhatian terhadap di persidangan berarti apa
korban kejahatan dalam bentuk yang seorang ahli nyatakan di
santunan ganti kerugian. sidang pengadilan.
Berdasarkan perbandingan Keterangan ahli tersebut
tersebut dapat dilihat secara dapat juga sudah diberikan
jelas dan nyata bahwa KUHP pada waktu pemeriksaan oleh
selaku peraturan hukum saat penyidik atau penuntut umum
ini masih memiliki banyak yang dituangkan dalam suatu
kelemahan karena tidak ada bentuk “laporan” yang dibuat
tawaran yang jelas untuk dengan mengingat sumpah
pemulihan keadaan korban diwaktu ia menerima jabatan
sedangkan RUU KUHP sudah atau pekerjaan.
memberikan tawaran dan Selanjutnya penjelasan
perlidungan yang nyata Pasal 186 KUHAP
terhadap pemulihan korban. menerangkan, jika laporan itu
RUU KUHP sudah selangkah tidak diberikan pada waktu
lebih maju dibanding KUHP pemeriksaan oleh penyidik
yang berlaku saat ini. atau penuntut umum maka
Kebijakan formulatif yang pada waktu pemeriksaan di
dibuat oleh para legislatif sidang, diminta untuk
sudah merupakan langkah memberikan keterangan yang
baik untuk terciptanya cita dicatat dalam Berita Acara
hukum. Pemeriksaan. Keterangan itu
diberikan setelah ia
B. Kedudukan dan Kekuatan mengucapkan sumpah atau
Visum et Repertum janji dihadapan hakim atau
Terhadap Pembuktian dapat dilakukan setelah
Tindak Pidana Perkosaan memberikan keterangan ahli.
a. Kedudukan Visum et Ahli yang telah
Repertum dalam tahap mengutarakan pendapatnya
penyidikan Tindak Pidana tentang suatu hal atau
Perkosaan keadaan/peristiwa tertentu,
Berdasarkan alat bukti dapat dipakai sebagai
yang sah seperti disebutkan kejelasan dan dasar-dasar
dalam Pasal 184 ayat (1) bagi hakim untuk menambah
keyakinannya. Akan tetapi,
9
DIPONEGORO LAW JOURNAL
Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Website : http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

hakim tidak wajib menuruti oleh majelis hakim dapat
pendapat dari ahli itu dinyatakan, semua unsur
bilamana pendapat dari ahli telah terbukti berdasarkan
itu bertentangan dengan fakta-fakta disertai alat bukti
keyakinannya, sehingga ia yang cukup, termasuk
akan mengambil keterangan ahli dalam
kesimpulannya sendiri. hubungannya satu dengan
Keterangan ahli dapat yang lain, saling bersesuaian
diperoleh dari pendapat dan satu dengan yang lain,
pikirannya tentang suatu hal sehingga menurut hukum
atau keadaan dari perkara dinyatakan terdakwa itu
yang bersangkutan dan dapat secara sah dan meyakinkan,
pula diperoleh dari pengajuan telah terbukti bersalah
atas fakta-fakta sebenarnya. melakukan tindak pidana itu
Dalam hal ahli didakwakan kepadanya dalam
mengemukakan pendapatnya, surat dakwaan penuntut
hakim dapat menyetujui dan umum.
mengambil alih pendapat itu Hakim ketua dalam suatu
ataupun tidak menyetujui dan perkara yang diperiksa itu
mengambil kesimpulan berpendapat, bahwa ada
sendiri. Akan tetapi, bila ahli sesuatu hal atau keadaan
tersebut mengemukakan dan (soal) atau peristiwa dan
mengajukan hal-hal atau benda hidup, mayat atau
keadaan atas dasar fakta-fakta bukti fisik yang belum jelas,
apa adanya, hakim disini dalam kaitan dengan perkara
tidak mudah akan mengambil itu sendiri yang belum jelas
keputusan sendiri. pula, berdasarkan Pasal 180
Pemeriksaan oleh dokter ayat (1) KUHAP, maka
ahli atau orang ahli lainnya, dalam hal yang diperlukan
yang kemudian dituangkan untuk menjernihkan
dalam pendapat dan duduknya persoalan yang
pengambilan kesimpulan ahli timbul di sidang pengadilan,
(expertise) itu kepada hakim, hakim ketua sidang dapat
sebagai salah satu upaya meminta keterangan ahli pada
untuk membantu mencari ahli kedokteran kehakiman
serta mengungkapkan fakta- atau ahli (spesialis) lain.
fakta selengkapnya. Bagi Dalam tahap pemeriksaan
pengadilan, bantuan orang di muka pengadilan, isi
ahli bersama-sama alat bukti sumpah atau janji bagi dokter
lain nantinya, akan ahli kedokteran kehakiman
berangkaian dan bersesuaian atau ahli lainnya sebelum
satu dengan yang lain dan memberikan keterangannya
bermanfaat bagi terbuktinya di persidangan sama dengan
pemenuhan unsur-unsur tahap pemeriksaan di muka
tindak pidana disertai penyidik, bahwa ia akan
keyakinan hakim. Sehingga memberikan keterangan dan
10