ARTI PENTING PEMBERLAKUAN UU NO. lIPNPS/1965

37 Pages·2017·9.01 MB·Indonesian

ARTI PENTING PEMBERLAKUAN UU NO. lIPNPS/1965
Hwian Christianto
1
Abstract
Law Enforcement No.lIPNPSI1965 basically have a significant impactfor religious
life in Indonesia. Legal provisions explicitly provide protection for the actions of
irregularities, defamation of religion also prohibits the spread of the teachings of
atheism. In the development of the law NO.lIPNPS.l1965 assessed not according to
the 1945 in terms of both formal and substantive judicial. Act petition was filed to
clarifY the constitutionality of laws that actually impeded NO.IIPNPSI1965 religious
life. Legal issues of interest in the issue of the relation of State and religion within
the context of Pancasila and the 1945 Constitution. NO.lIPNPSI1965 Act also
provides three (3) types ofc rimes are very influential for Criminal Law.
Keywords: freedom ofr eligion, the protection oft he law, the state
Abstrak
Pemberlakuan UU NO.lIPNPSI1965 pada dasarnya memiliki dampak yang
siginifikan bagi kehidupan beragama di Indonesia. Ketentuan hukum tersebut secara
eksplisit memberikan perlindungan atas tindakan penyimpangan, penodaan agama
juga melarang adanya penyebaran ajaran atheisme. Pada perkembangannya UU
No.lIPNPS.l1965 dinilai tidak sesuai dengan UUD 1945 baik dari segi juridis formil
maupun materiil. Permohonan pengujian Undang-Undang pun diajukan untuk
memperjelas konstitusionalitas UU NO.1IPNPSI1965 yang justru dinilai
menghambat kehidupan beragama. Isu hukum yang menarik dalam permasalahan
tersebut tentang hubungan Negara dan agama di dalam konteks Pancasila dan UUD
1945. UU NO.lIPNPSI1965 juga memberikan 3 (tiga) bentuk kejahatan yang sangat
berpengaruh bagi Hukum Pidana.
Kata kunci: kebebasan agama, perlindungan hukum, negara
1 Penulis adalah Dasen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya.
360 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No.3 Juli-Seplember 2011
I. Pendahuluan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VIII2009 tentang Peno1akan
Pengujian Undang-Undang Nomor 1IPNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalah
gunaan danlatau Penodaan Agama semakin menegaskan arti penting pemberlakuan
UU No. IIPNPS/1965 (selanjutnya disebut UU No.1/PNPS/1965). Putusan tersebut
sekaligus memperkuat dasar keberlakuan yang sah secara konstitusional bagi UU No.
1/PNPS/1965 dan sekaligus pemberlakuan Pasal 156 bis KUHP. Dalam pokok
permohonannya, pemohon bukan hanya mengajukan uji materiil namun juga uji
formil atas keberlakuan UU No. IIPNPSI1965. Permohonan pengajuan baik materiil
maupun formil sebenamya juga pemah dilakukan terhadap UU No.2/PNPSI1964
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati bagi terpidana mati yang juga diuji
secara formil maupun materiiL Dikatakan sarna karena produk hukum yang
dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang dibentuk pad a masa demokrasi
terpimpin yang dinilai tidak sesuai dengan cita-cita dan semangat UUD 1945. Selain
itu dari sisi permohonan pengujian temyata keduanya juga dimohonkan secara
materiil dan formiil karena pemohon menilai dari kedua sisi tersebut, produk hukum
ini bertentangan dengan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dua
perkara ini pun sarna-sarna menolak permohonan dan menguatkan produk hukum
yang berasal dari masa demokrasi terpimpin itu. Jika putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 211PUU-VII2008 semakin mengukuhkan tata cara pidana mati dengan
ditembak sampai mati2 maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor l40/PUU
VII12009 menekankan pentingnya partisipasi negara dalam menjaga kemumian
ajaran agama me1a1ui pemberlakuan UU No. 11PNPS/1965.
Hal menarik, bersamaan dengan pengajuan permohonan pengujian UU No.
1IPNPSJ1965 saat itu diketahui adanya aliran Ahmadiyah yang menyebut dirinya
sebagai bagian dari Agama Islam. Menanggapi aliran Ahmadiyah ini, MUI
menyatakan aliran ini sebagai aliran yang dilarang ada di Indonesia karena ajarannya
tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama Islam sebagaimana diajarkan dalam
Al-Quran. Merespons hal ini Menteri Agama dengan mendasarkan diri pada UU No.
1IPNPS/1965 menyatakan aliran Ahmadiyah merupakan aliran yang dilarang dalam
Agama Islam dan tidak mendapat perlindungan hukum.
Pandangan berbeda dikemukakan Pemohon pengujian UU No. IIPNPSI1965
yang menilai keberlakuan Undang-undang ini sangat bertentangan dengan konstitusi
2 Hwian Christian to, Tala Cara Pelaksanaan Pidana Mali bagi Terpidana Mati dalam Hukum
Pidana, Jurnal Mahkamah Konslilusi, Vol. 6, Namar I (April 2009), hal. 26 .
ArtiPenting Pemberlakuan UU Na.l'PNPSI1965, Christiania 361
baik dari segi formil (proses pembuatan) maupun segi materiil (muatan). Sorotan dari
segi formil ditujukan pada situasi pembuatan UU No. IIPNPS/1965 pad a masa
demokrasi terpimpin sebagai hasil Dekrit Presiden 1959 sehingga dinilai tidak sesuai
dengan prinsip pembentukan Undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Sedangkan dari segi materiil, UU No. IIPNPSI1965 dinilai sangat bertentangan
dengan Konstitusi karena melanggar Hak Asasi Manusia untuk beragama secara
bebas (Pasal28E ayat (I), (2), Pasal28! ayat (I) dan Pasal29 ayat (2) UUD 1945).
II. Rumusan masalah
Permohonan Pengujian UU No. I/PNPSI1965 terhadap UUD 1945 baik secara
formil maupun materiil merupakan hal yang sangat penting bagi terjaminnya hak
asasi untuk beragama. Hal yang perlu dikaji secara mendalam dari Putusan
Mahkamah Konstitusi yang menolak pengujian UU No. IIPNPS/1965 ini adalah:
1. Apakah UU No. IIPNPS/1965 secara yuridis formil tidak melanggar Konstitusi?
2. Apakah ketentuan hukum tentang Pencegahan Penyalah-gunaan danlatau
Penodaan Agama tidak melanggar Pasal28E ayat (I), (2), Pasal 281 ayat (1) dan
Pasal29 ayat (2) UUD 1945 sehingga penting untuk diberlakukan?
3. Apakah dampak yuridis pemberlakuan UU No. IIPNPSI1965 bagi Hukum
Pidana?
III. Pembahasan
1. Latar belakang Pembentukan UU No. l/PNPS/1965
Latar belakang pembentukan UU No. l/PNPSI1965 tidak terlepas dari
suasana politik hukurn pada tahun 1950-1966. Masa tersebut merupakan mas a
pembangunan hukurn nasional yang berada dalam dua pilihan kebijakan yaitu
tetap memberlakukan realism pluralisme (kebijakan dominan sejak zaman
Kolonial) dan cita-cita Unifikasi (semangat persatuan dan kesatuan perjuangan
revolusi Indonesia).3 Soetandyo menegaskan pertimbangan kebijakan hukum
yang ada pada kurun waktu tersebut didasarkan oleh pertimbangan sosio-
Soetandyo Wignjosoebroto, "Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial
3
Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia", (Jakarta: RajawaliGrafindo, 1994), hal. 200.
362 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No.3 Juli-September 2011
yuridis sekaligus politik-ideologik.4 Akibatnya setiap perundang-undangan
yang terbentuk di mas a itu lebih mencerminkan petjuangan untuk membentuk
pembangunan hukum nasional. Hal tersebut terlihat dengan adanya 2 (dua) sub
periode dengan dasar konstitusi berbeda, yaitu Sub periode 1950-1959 di
bawah arahan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Sub periode 1959-
1966 di bawah arahan Undang-Undang Dasar 19455. UU No. I/PNPS/1965
sendiri lahir da1am sub peri ode 1959-1966 yang berada dibawah arahan UUD
1945. Hanya saja terdapat kejangga1an dari pemberlakuan Sistem Demokrasi
Terpimpin oleh Presiden Soekamo sebagai ke1anjutan dike1uarkannya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 me1alui KEPRES No. 150/1959. Pemerintah pada saat itu
memberikan beberapa definisi tentang demokrasi terpimpin diantaranya:
I. Demokrasi Terpimpin ialah demokrasi atau menurut istilah UUD 1945
"kerakyatan yang dipimpin oleh hikrnat kebijaksanaan dalam
pemusyawaratan perwaki1an";
2. Demokrasi terpimpin bukanlah dictator, berlainan dengan demokrasi
sentralisme, dan berbeda pula dengan demokrasi liberal, yang kita
praktekan selama ini;
3. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian
dan dasar hidup 8angsa Indonesia;
4. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan
kemasyarakatan, yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi dan sosial;
5. Inti daripada demokrasi terpimpin adalah pemusyawaratan tetapi suatu
pemusyawaratan yang "dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan" bukan oleh
"perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan
dan perhitungan suara pro dan kontra";
6. Demokrasi terpimpin adalah alat, bukan tujuan.6
Kekuasaan eksekutifpada masa itu memang sangat kuatjika dibandingkan
kekuasaan lainnya (baik legislatif maupun yudisial). Mohammad T. Mansoer
berpendapat "sistim pemerintahan di dalam Undang-Undang Dasar 1945
bukanlah Demokrasi Terpimpin. Setidak-tidaknya, tidak sarna dengan
demokrasi terpimpin. Sistimnya adalah Pemerintahan yang bertanggung-jawab,
Ibid.
4
, Ibid.
6 Ismail Suny, ''Pergeseran Kekuasaan Eksekutif', (Jakarta: Alesara Baru, 1983), hal. 193-194.
Arti Penting Pemberlakuan UU No.l?PNPSI1965, Christian to 363
dalam hal ini oleh Presiden, kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat." 7
Kondisi ini ditandai dengan dikeluarkannya beberapa produk hukum oleh
Presiden seperti PNPS No. 111959 tentang Dewan Perwakilan Rakjat yang
isinya menetapkan sementara DPR sebelum tersusun DPR yang sesuai dengan
UUD 1945, PNPS NO.2/1959 tentang Madjelis Permusjawaratan Rakjat
Sementara yang menetapkan susunan MPR sementara sebelum MPR sesuai
UUD 1945 terbentuk karena memang DPR juga belum terbentuk. Selanjutnya
Mohammad T. Mansoer menegaskan bahwa tindakan Presiden tersebut
memang kurang pada tempatnya "sebab dengan suasana yang demikian
suasana yang "pyramidal" itu menunjukkan subordinasi mereka terhadap
Presiden ... Menurut pemohon pengujian undang-undang, kedua produk
,,8
hukurn ini dikeluarkan Presiden dengan produk hukum Penetapan Presiden
karena keadaan negara Indonesia pada saat itu dalam darurat. Unsur-unsur
yang harus ada dalam negara dalam keadaan darurat menurut Jazim Hamidi
dan Mustafa Lutfi meliputi:
1. Adanya bahaya negara yang patut dihadapi dengan upaya luar biasa;
2. Upaya biasa, pranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk
digunakan menanggapi dan menanggulangi bahaya yang ada;
3. Kewenangan luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada pemerintah
negara untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat tersebut, kembali ke
dalam keadaan atau kehidupan normal;
4. Wewenang luar biasa dari hukum tata negara darurat itu adalah untuk
sementara waktu saja, sampai keadaan darurat itu dipandang tidak
membahayakan lagi.9
Mengenai bentuk-bentuk keadaan bahaya, Jimly Asshiddiqie
menyebutkan:
IO
7 Mohammad Tolchah Mansoer, "Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan-Kekuasaan
Eksekutifdan LegislatifNegara Indonesia", (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 297.
8 Ibid., hal. 298
9 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat
Dalam Suatu Negara, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, (ApriI2009), hal. 46.
10 Jimly Asshiddiqie, "Hukum Tata Negara Darurat", (Jakarta: RajawaliPers, 2007), hal. 68-70.
364 Jurnai Hukum dan Pembangunan Tahun ke-4i No.3 Juli-September 2011
I. Keadaan bahaya karena ancaman perang yang datang dari luar negeri
(external aggression or foreign invasion);
2. Keadaan bahaya karena tentara nasional sedang berperang di luar negeri,
seperti tentara Amerika Serikat berperang di Irak;
3. Keadaan bahaya karena pelanggaran yang terjadi di dalam, negeri atau
ancaman pemberontakan bersenjata oleh kelompok separatis di dalam negeri,
seperti pernah terjadi di masa DOM (Daerah Operasi Militer);
4. Keadaan bahaya karena kerusuhan sosial yang menimbulkan ketegangan
sosial yang menyebabkan fungsi-fungsi pemerintahan konstitusional tidak
dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
5. Keadaan bahaya karena teIjadinya bencana alam (natural disaster) atau
kecelakaan yang dahsyat yang menimbulkan kepanikan, ketegangan,dan
mengakibatkan mesin pemerintahan konstitusional tidak dapat berfungsi
sebagaimana mestinya;
6. Keadaan bahaya karena tertib hukum dan administrasi yang terganggu atau
menyebabkan mekanisme administrasi negara tidak dapat dijalankan
sebagaimana mestinya sesuai keadaan yang berlaku. Keadaan yang demikian
ini, misalnya, tercakup dalam keadaan yang dimaksud oleh Finer, Bogdanor,
dan Rudden sebagai "internal state ofe mergency" (innerer notstand);
7. Keadaan bahaya karena kondisi keuangan negara dan kondisi administrasi
negara yang tidak mendukung atau dimana ketersediaan keuangan negara
tidak memungkinkan dilaksanakannya tugas-tugas pemerintahan oleh
lembaga penyelenggara sebagaimana mestinya, sementara kebutuhan untuk
bertindak sudah sangat genting dan mendesak untuk dilakukan;
8. Keadaan-keadaan lain dimana fungsi-fungsi kekuasaan konstitusional yang
sah tidak dapat bekeIja sebagaimana mestinya, kecuali dengan cara
melanggar undang-undang tertentu, semen tara keharusan untuk mengubah
undang-undang dimaksud belum dapat dipenuhi dalam waktu yang tersedia.
Jika beberapa bentuk diatas dikomparasikan dengan keadaan negara
Indonesia pada saat itu maka dijumpai perbandingan sebagai berikut:
Arti Penting Pemberlakuan Uu. No.l?PNPSI1965, Christianto 365
Unsur Hukum Tata Negara Darurat Inforrnasi
Bahaya negara yang patut dihadapi - Tahun 1965 merupakan mas a
dengan upaya yang luar biasa transisi II untuk melaksanakan UUD
1945 secara mumi dan konsekuen
- Pertentangan pendapat di
Konstituante yang terlalu lama,
tidak bermanfaat bagi masyarakat
dan sulit mencari penyelesaian
secara damai.12
- masih ada MPRS dan DPRS
Upaya biasa tidak memadai untuk diperlukan satu tindakan untuk mengatur
menanggulangi kondisi tersebut dengan membentuk
ke1engkapan baru
Adanya kewenangan yang luar biasa Pasal 12 dan 22 ayat (I) UUD 1945
yang diberikan oleh hukum memberikan hak khusus bagi Presiden
dalam keadaan bahaya atau kegentingan
yang memaksa
Berlaku hanya sementara sampai mas a tersebut berlaku sementara
keadaan normal
Sungguh pun negara dalam keadaan darurat tidak berarti Pemerintah bisa
berbuat sekehendak hati tanpa ada batasan yang jelas. Pemerintah memang
wajib memberikan pengaturan yang sifatnya mendadak tetapi tetap harus
mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Menurut Van Dullemen semua
peraturan yang dikeluarkan pemerintah di masa negara darurat harus
memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
1. Kepentingan tertinggi negara yakni adanya atau eksistensi negara itu
sendiri;
2. Peraturan darurat itu harus mutlak atau sangat perlu;
11 Soetandyo Wignjosoebroto, Loc. Cit ..
12 Ismail Suny, Loc. Cit., hal. 192.
366 Jurnai Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No.3 Juli-September 2011
3. Noodregeling itu bersifat sementara, provosoir, selama keadaan masih
darurat saja, dan sesudah itu, diperlakukan aturan biasa yang normal, dan
tidak lagi aturan darurat yang berlaku;
4. Ketika dibuat peraturan darurat itu, Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat
mengadakan sidang atau rapatnya secara nyata dan sungguh. I3
Keempat syarat ini bersifat kumulatif sehingga peraturan pemerintah yang
dibuat pada saat negara dalam keadaan darurat haruslah diuji berdasarkan
keempat syarat tersebut. Termasuk didalamnya UU No. IIPNPSIl965 yang
. memang dibuat dalam kurun waktu negara dalam keadaan darurat. Jika dilihat
dari latar belakang pembentukan UU No. I/PNPS/l965 seperti dijelaskan pada
bagian Konsiderans Penetapan Presiden bahwa penetapan Presiden tersebut
dibuat dalam rangka pengamanan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi
nasional dan pembangunan semesta menuju pencegahan penyalahgunaan atau
penodaan agama dan untuk pengamanan revolusi dan ketentraman masyarakat.
Setidaknya terdapat dua alasan mendasar pembentukan penetapan presiden ini
yaitu:
I. Pengamanan Negara dan revolusi Nasional terkait dengan pencegahan
penyalahgunaan atau penodaan agama;
2. Pengamanan revolusi dan ketenteraman masyarakat.
Dari kedua alasan diatas, sangat tampak tujuan utama dikeluarkannya
penetapan presiden ini semata-mata untuk mendukung pengamanan revolusi
sedangkan pencegahan penyalahgunaan at au penodaan agama merupakan salah
satu faktor penunjang tercapainya revolusi Nasional. Hal tersebut menunjukkan
bahwa Penetapan presiden tersebut selalu menempatkan Dekrit Presiden
sebagai sumber hukum padahal MPRS dan DPRS sudah terbentuk. Mohammad
T. Mansoer menilai hal tersebut sebagai suatu tindakan yang "tidak ada
rationya".14 Penetapan Presiden tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan
tentang hubungan antara Negara dan agama, apakah terdapat satu kewenangan
negara untuk mencampuri urusan agama dan sebaliknya. Oemar Seno Adji
menjawab hal tersebut dengan mengatakan:
13 Herman Sihombing, "Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia", (Jakarta: Djambatan,
1996), hal. 7.
14 Mohammad T. Mansoer, Loc. Cit., hal. 314.
uu.
Arti Penting Pemberlakuan No.1 ?PNPS11965, Christianto 367
Bagaimanapun, Negara Hukum kita berdasarkan Pancasi/a, yang
bukan Negara Agama, berdasarkan - "Einheit" antara Negara dan
Agama dan yang tidak menganut "separation" dalam batas-batas
yang tajam dan strict, seperti dianut oleh Negara-negara Barat dan
Negara-negara Sosialis yang bahkan mengikut-sertakan sanctie
pidana pada azas "separation" tersebut, ...
15
Indonesia sebagai negara yang berdasar alas ke-Tuhanan Yang Maha Esa
sekaligus negara hukum harus memandang kedua bidang ini sebagai salu
kesatuan yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Konsepsi
negara hukum membawa konsekuensi bagi Indonesia untuk mengatur segala
tatanan kehidupan masyarakat dengan hukum demi terciptanya ketertiban dan
kepastian hukum. Wirjono Prodjodikoro menegaskan pentingnya peran serta
Negara berdasarkan Pasal 29 ayat (I) UUD 1945 untuk menjamin keharusan
setiap warga negara Indonesia untuk beragama.16 Sedangkan negara
berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak berarti Indonesia merupakan
Negara Agama sehingga mendasarkan dirinya pada salah satu agama tetapi
agama merupakan nilai moral dan pengakuan hati nurani rakyat adanya rahmat
Allah yang maha kuasa, negara ini ada. Pendapat senada diberikan Soewoto
dengan menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara seculer yang tidak
secularistik yang berarti tidak mendasarkan diri pada satu agama tertentu atau
semua agama tetapi berwawasan kebangsaan.17 Urusan agama memang pad a
dasamya merupakan urusan pribadi tiap individu tetapi dalam relasinya dengan
kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama, Negara harus berinisiatif
memberikan perlindungan hukum. Selanjutnya Oemar Seno Adji memaparkan
3 (tiga) pandangan tentang pentingnya perlindungan agama: 18
1. Friedensschutz theory, memandang "der religiosce interkon fessionelle
Feriede" sebagai kepentingan Hukum yang harus dilindungi;
"Oemar Seno Adji, "Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Sekarang dan di
Masa lang akan Datang", (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1983), hal. 50.
16 Wirjono Prodjodikoro, "Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia", (Jakarta: Dian
Rakyat, Cetakan Kelima, 1983), hal. 160.
17 Soewoto, Perlindungan Hukum terhadap Agama dan Aliran Kepercayaan, Jurnal Yuridika,
No.2, Tahun XI, (Maret-April 1996), tanpa nomor halaman.
IS Oemar Seno Adji, Op. Cit.
368 Jurnai Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No.3 Juli-September 2011
2. Gefiihlsschutz-theorie yang hendak melindungi rasa keamanan sebagai
"das heiligste Innenleben der Gesammtheit", seperti dikemukakan oleh
Binding, dan
3. Religiollsshutz-theori, dikemukakan oleh Kohler dan KahI, yang melihat
Agama sebagai kepentingan hukum yang hams diamankan oleh Negara
berdasarkan "das KlIltllrgut der Religion und der ungeheuren Idealismus,
der aus ihrfiirreine grosse Menge von Menschen hervorgeht".
Indonesia sendiri dengan pengaturan kejahatan terhadap agama lebih
cenderung menerapkan Religionsshutz-theori karena tujuan pengaturan UU
NO.I/PNPSII 965 untuk mengamankan kepentingan hukum atas agama yang
dianut di Indonesia. Oemar Seno Adji juga menekankan pentingnya aturan
"blasphemy" tersebut mengingal "Indonesia dengan Pancasila dengan sila
Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai causa prima, tidak memiliki suatu "afiveer"
terhadap serangan kala-kata mengejek terhadap Tuhan".19 Soedarto
menjelaskan kondisi pada waktu itu dengan banyaknya kasus penodaan agama
seperti AI-Qur'an disobek-sobek dan dinjak-injak, Nabi Muhammad dikatakan
"nabi bohong", pastor dihina karena tidak kawin, ketoprak dengan judul "Paus
Gandrung" dan muncuinya aliran-aliran kebathinan kecil yang menamakan
dirinya agama tetapi praktek keagamaannya sangat menyimpang dari aturan
agama yang sudah ada.20 Pengaturan kejahatan terhadap agama dalam UU
NO.I/PNPSII 965 seharusnya ada tetapi harus Iebih disempurnakan dengan
perumusan yang sesuai dengan sifat Negara yang berke-Tuhanan Yang Maha
Esa.21 Hal senada juga ditegaskan UU No.6 Tahun 1969 bahwa materi UU
NO.I/PNPSII 965 periu dituangkan dalam undang-undang bam dengan
penyempurnaan yang diperlukan.
2. Aspek Yuridis Formiil UU No. IIPNPS/1965
Keberadaan penetapan presiden di mas a itu memang benar-benar amat
dibutuhkan mengingat bermunculan aliran-aliran atau organisasi-organisasi
19 Oemar Seno Adji, "Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik", Cetakan Kedua,
(Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 297.
20 Soedarto, "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan
Hukum Pidana", (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 78-79.
2I Oemar SenD Adji, Op. Cit.