Apa Kata Mereka? Apa Kata Mereka?

112 Pages·2014·40.75 MB·Indonesian

Edisi 18I | Novemnber - Desember 201s3 ideTax
MEDIA TREN PERPAJAKAN
TTrreenn,, OOuuttllooookk,, ddaann

TTaannttaannggaann PPeerrppaajjaakkaann 22001144::
AAppaa KKaattaa MMeerreekkaa??
SEGERA TERBIT!!
Volume 1 buku ini memberikan
pemahaman mendalam tentang
bagaimana menginterpretasikan
serta mengaplikasikan suatu
Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda (P3B). Buku ini disusun
dengan mengkombinasikan
konsep, prosedur, sekaligus praktik
penerapannya. Buku yang terdiri
dari 32 bab ini membahas mulai
dari konsep pajak internasional
dari perspektif UU PPh Indonesia,
konsep perpajakan internasional,
model P3B, aplikasi P3B dan
persyaratan administratif,
sampai kepada interaksi hukum
perpajakan internasional dengan
hukum internasional lainnya serta
mengupas perkembangan terkini
dalam perpajakan internasional.
Buku ini disusun oleh enam praktisi
DANNY DARUSSALAM Tax Center
yang mempunyai latar belakang
pendidikan LL.M in International
Tax Law, serta menggunakan
berbagai literatur yang kredibel
hingga pengalaman tim penulis
dalam menangani kasus-kasus
perpajakan internasional.
Info Pemesanan Hubungi:
Eny / Mita
Phone : [phone]
Fax : [phone]
Website : www.dannydarussalam.com
DANNY DARUSALAM Tax Center (PT Dimensi Internasional Tax)
Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit #0501, #0601, dan #0602
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia
insideCONTENT
Edisi 18 | November - Desember 2013
5 Inside Greetings
6 Inside Prologue
8 Suara Pengamat:
8
8 Darussalam
18
12 Target Pajak Tahun 2014, Realistiskah?
18 Rubino Sugana
21 Melihat Kinerja Penerimaan Pajak di Indonesia dalam Jangka Panjang
22 Suara Pemerintah: 22
22 Fuad Rahmany
25 Gambaran Kondisi Organisasi Ditjen Pajak
26 Studi Empiris: Kelembagaan sebagai Faktor Utama Pencapaian Penerimaan Pajak
34 Penerimaan Pajak sampai dengan 19 Desember 2013
36 Astera Primanto Bhakti 36 40 44
40 Gunadi
44 Imam Arifin
48 Suara Wajib Pajak: 48
48 Andi Rahmat
51 Kandidat Capres Bicara Soal Pajak
52 Rachmat Gobel 52 60
56 Tax Enlightenment
60 Sofjan Wanandi
64 Perkembangan Insentif Pajak di Indonesia
66 Haryadi Sukamdani 66 70
68 Inside Journal
70 Salahuddin Wahid
72 Mengukur Performa Pajak Negara-negara ASEAN
insideCONTENT
74 Suara Konsultan Pajak: 74 78
74 Danny Septriadi
78 Sukiatto Oyong
84 Suara Hukum: 84
84 Juniver Girsang 90
88 Inside Intermezzo
90 I G N Mayun Winangun
93 Banding & Gugatan di Pengadilan Pajak
94 Suara Akademisi: 94 98
94 Sally Wallace
98 Haula Rosdiana
102 106 101 Outlook Perekonomian 2014
102 Titi Muswanti Putranti
106 Jeffrey Owens
InsideTax|Edisi 18|Edisi Khusus
insidegreetings
Komunitas Pajak yang terhormat,
Di penghujung tahun 2013 ini, kami mengucapkan: Selamat Natal dan Tahun Baru
2014. Sebagai hadiah, kami sengaja mengubah Edisi 18 ini menjadi suatu Edisi
Khusus. Kata ‘khusus’ yang tersemat di muka majalah memang mencerminkan isi
dari edisi kali ini.
Idenya sederhana saja. Hingga saat ini, belum ada media di Indonesia yang secara
khusus menyusun potret perpajakan selama tahun sebelumnya, sekaligus menyajikan Diterbitkan oleh:
mengenai apa-apa yang diperkirakan akan terjadi di tahun sesudahnya. Anehnya, isu DANNY DARUSSALAM Tax Center
pajak bahkan tidak diulas secara spesifik oleh media-media terkemuka di Indonesia PT Dimensi Internasional Tax
dalam laporan tutup tahunnya. Pajak terpinggirkan dalam menu sarapan informasi
PEMIMPIN UMUM
masyarakat. Ironis, karena pajak merupakan urat nadi pembangunan di Indonesia Darussalam
yang menyumbang lebih dari 70% pendapatan negara,
WAKIL PEMIMPIN UMUM
Danny Septriadi
Kata ‘khusus’ juga mewakili upaya tim redaksi dalam membawa suara-suara para
pemangku kepentingan di sektor perpajakan, mulai dari suara pemerintah, sektor PEMIMPIN REDAKSI
hukum, Wajib Pajak, akademisi, praktisi, hingga para pengamat. Tidak tanggung- B. Bawono Kristiaji
tanggung, kami menyuguhkan pandangan 19 tokoh dari dalam dan luar negeri.
REDAKSI
Mereka memaparkan outlook, dan tantangan perpajakan di tahun 2014, sekaligus
Ganda Christian Tobing
juga refleksi atas tren yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, khususnya tahun Deborah
2013. Atas nama redaksi Inside Tax, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Toni Febriyanto
tokoh-tokoh tersebut dalam membagi perspektifnya dengan jernih, cerdas, dan Hiyashinta Klise
Indah Kurnia
gamblang.
Dienda Khairani
Berbeda dengan edisi lainnya, Inside Tax edisi khusus ini tidak menyertakan kolom- DESAIN
kolom yang biasanya hadir di depan para pembaca, seperti: inside court, inside Gallantino Farman
regulation, inside library, dan sebagainya. Kali ini, hanya ada tiga artikel dari meja
FOTOGRAFI & PRODUKSI
redaksi. Satu artikel merupakan pengantar yang merangkum rapor 2013 dan proyeksi Ronny Fhyzar
2014 sebagai appetizer. Dua artikel lainnya merupakan hasil kajian Tim Riset
DANNY DARUSSALAM Tax Center tentang proyeksi perhitungan penerimaan pajak REKENING BANK
BCA KCP Ruko Artha Gading
di 2014 dan studi empiris tentang peran Semi-Autonomous Revenue Authority bagi
A/C: 8400031020
kinerja pajak. Selain itu, pada edisi khusus ini kami banyak menyertakan data dan A/N: PT Dimensi Internasional Tax
indikator perpajakan untuk membantu pembaca dalam memahami tren, outlook, dan
tantangan perpajakan di Indonesia. ALAMAT REDAKSI
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
*****
Unit #0501, #0601, dan #0602
Tahun 2013 diwarnai dengan banyak peristiwa penting, sayangnya masih berkutat Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No.1
pada persoalan yang itu-itu saja. Walau demikian, selalu ada hikmah di balik seluruh Summarecon, Kelapa Gading
peristiwa yang sekiranya bisa dijadikan bekal untuk melangkah ke tahun depan. Jika Jakarta Utara, 14240, Indonesia
www.dannydarussalam.com/insidetax
saya boleh menyodorkan tiga kata penting yang dapat mewakili kilas balik 2013 dan
proyeksi 2014, maka itu adalah: ketidakpastian, ketidakpastian dan ketidakpastian.
Dunia perpajakan di Indonesia diwarnai dengan ketidakpastian hukum, ketidakpastian
Informasi Berlangganan dan
situasi ekonomi, ketidakpastian kebijakan pajak, serta ketidakpastian politik. Situasi
yang penuh ketidakpastian tersebut jelas menciptakan lingkaran persoalan yang sulit Pemasangan Iklan
dipecahkan.
Untuk berlangganan dan pemasangan iklan,
Anda dapat menghubungi:
Tahun 2014 pada hakikatnya adalah momentum untuk melakukan pembenahan.
Eny, 021 29385758, 021 29385759 (fax)
Dunia pajak Indonesia tidak dapat lagi dipandang dengan kacamata yang biasa-biasa
atau dengan mengirimkan e-mail ke:
saja, dipikirkan dengan pengetahuan yang biasa-biasa saja, dan digeluti dengan energi
[email protected]
yang biasa-biasa saja. Kita membutuhkan terobosan-terobosan yang selaras dengan
tuntutan ekonomi, dipimpin oleh kemauan politik yang kuat, didukung suara rakyat, Inside Tax terbit dwibulanan setiap minggu
serta adil dan transparan. ketiga. Wartawan dan staf Majalah Inside
Tax selalu dibekali tanda pengenal dan tidak
Akhir kata, selamat menyongsong 2014 dengan semangat untuk membenahi diperkenankan menerima atau meminta
imbalan dari narasumber.
perpajakan Indonesia kita tercinta. Hal ini bisa dimulai dari duduk bersama dan
berdiskusi, namun harus diakhiri dengan komitmen dan suatu aksi.
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Unit #0501, #0601, dan #0602
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No.1
B. Bawono Kristiaji Summarecon, Kelapa Gading
Jakarta Utara, 14240, Indonesia
InsideTax|Edisi 18|Edisi Khusus
insideprologue
PAjAk DI TENGAh kETIDAkPASTIAN
penerimaan pajak dalam negeri. Selama Insentif Pajak
P
lima tahun terakhir (2009-2013),
penerimaan pajak selalu meleset dari Kemudian pada pertengahan
erkembangan ekonomi
target. Rasio pajak pun hanya berkisar tahun 2013, belum pulihnya kondisi
global di tahun 2013, 11-12,3%. Dapat dikatakan rendah, perekonomian global yang ditandai
masih dipengaruhi oleh karena rata-rata dunia ataupun negara- oleh merosotnya nilai tukar Rupiah
negara OECD, memiliki rasio mencapai dan penurunan Indeks Harga Saham
krisis pada periode 2008-
14%. Gabungan (IHSG), mendorong
2009. Krisis tersebut
pemerintah mengeluarkan empat paket
sangat mengguncang pasar
Mengatasi rendahnya rasio pajak dan kebijakan ekonomi yakni: kebijakan
keuangan dan sektor riil penerimaan pajak yang selalu meleset untuk memperbaiki neraca transaksi
di dunia, termasuk Eropa. dari target, banyak cara telah ditempuh berjalan; menjaga pertumbuhan ekonomi
oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) dan daya beli masyarakat; menjaga
Dalam menghadapi krisis
Pajak. Salah satunya, di tahun 2013, tingkat inflasi; serta kebijakan untuk
tersebut, berbagai kebijakan
perluasan basis pajak dilakukan dengan mempercepat investasi.
untuk menstimulus
mengenakan presumptive tax melalui
pertumbuhan ekonomi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun Empat Peraturan Menteri Keuangan
diluncurkan. 2013 (PP 46/2013) tentang Pajak (PMK) terkait dengan insentif fiskal
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha kemudian diterbitkan sebagai kelanjutan
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dari paket kebijakan ekonomi tersebut.
Tim Redaksi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Mulai dari peraturan mengenai Kawasan
Berikat, PPnBM atas barang kena
PP ini kemudian menjadi populer pajak yang tergolong mewah selain
Namun, paket kebijakan yang dengan sebutan ‘Pajak UKM (Usaha kendaraan bermotor, pembebasan PPN
diluncurkan oleh negara-negara Eropa, Kecil dan Menengah)’,karena walaupun atas buku-buku pelajaran dan agama,
juga membuat mereka menghadapi tidak secara eksplisit menyebutkan sektor serta pengurangan PPh Pasal 25 dan
beban utang pemerintah yang tinggi. Hal mana yang dikenakan pajak, batasan penundaan PPh Pasal 29 bagi Wajib
ini disebabkan paket kebijakan tersebut peredaran bruto yang disebutkan dalam Pajak industri tertentu.
tidak disertai oleh pengelolaan fiskal PP 46/2013 tersebut mengarah pada
yang hati-hati. Permasalahan utang sektor UKM. Latar belakang pengenaan Selain itu, di bulan September 2013
negara-negara Eropa tersebut, serta pajak ini adalah demi menjaring potensi pemerintah juga memberikan insentif
permasalahan ekonomi yang menimpa pajak dari sektor UKM yang dinilai sangat PPnBM atas mobil murah ramah
negara-negara utama dunia lainnya besar. Dari tahun 2006 sampai 2012, lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC),
membuat perekonomian dunia kembali dengan jumlahnya yang mencapai 99% yang diatur dalam PP 41/2013 dengan
melemah di tahun 2012.1 dari total unit usaha di Indonesia, UKM menetapkan dasar pengenaan pajak
memberikan kontribusi sekitar 60% 0% dari harga jual mobil. Pemberian
Pemulihan ekonomi global pada terhadap Pendapatan Domestik Bruto insentif ini bertujuan untuk mendorong
tahun 2013 pun masih belum berjalan (PDB) Nasional.2 Namun sumbangan penggunaan kendaraan bermotor yang
seperti yang direncanakan. Pertumbuhan pajak dari sektor tersebut, masih sangat hemat energi dan ramah lingkungan,
ekonomi di Amerika Serikat masih minim. Seperti pada tahun 2009 sektor mendukung konversi energi di bidang
mengalami perlambatan. Permintaan UKM hanya menyumbang 0,5% dari transportasi, serta mendukung upaya
impor dari negara-negara maju total penerimaan pajak. peningkatan kapasitas produksi industri
menurun, harga komoditas menurun.
kendaraan bermotor dalam negeri.
Pada akhirnya berdampak pada Upaya perluasan basis pajak Namun, respon negatif datang dari
melemahnya perekonomian negara- melalui pengenaan presumptive tax kepala-kepala daerah dan sebagian
negara berkembang, seperti Indonesia, ini memang merupakan tugas yang masyarakat, yang menilai kebijakan ini
yang menggantungkan ekonominya pada tidak mudah bagi Ditjen Pajak, karena tidak mendukung upaya mereka dalam
ekspor produk manufaktur dan komoditas sejak pemberlakuannya sampai dengan mengatasi kemacetan di daerahnya.
ke negara-negara maju. saat ini, PP 46/2013 masih menuai
kontroversi di kalangan masyarakat. Pemberian insentif-insentif pajak di
Kondisi ekonomi global yang tidak
tahun 2013 tersebut menambah daftar
menentu tersebut berpengaruh pada
panjang insentif pajak yang pernah dan
2 Data Kementerian Koperasi dan UKM 2013,Internet, masih berlaku di Indonesia. Seperti:
dapat diakses melalui http://www.depkop.go.id/index.
pembebasan atau pengurangan PPh
1 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan php?option=com_phocadownload&view=category&id=
dan Belanja Negara: Tahun Anggaran 2014 118:data-umkm-2013&Itemid=93
6 InsideTax|Edisi 18|Edisi Khusus
insideprologue
antara 5 sampai10 tahun yang diberikan Pelayanan Administrasi Pajak dan Belum lagi jika kondisi ini ditambah
kepada industri pionir dan diskon Ke(tidak)pastian Hukum dengan peraturan perpajakan yang
tarif PPh Badan sebesar 50% untuk multitafsir, sehingga sekali lagi sengketa
dua tahun setelahnya; pemberian tax Terkait masalah pelayanan, sebuah akan sering terjadi. Sengketa hanya
allowance serta insentif PPN dan PPnBM pelayanan yang baik sangat bergantung menyebabkan penambahan biaya
tidak dipungut untuk industri di Kawasan pada kualitas maupun kuantitas sumber administrasi bagi otoritas pajak dan biaya
Perdagangan dan Ekonomi Terpadu daya manusia. Dari segi kualitas, kepatuhan bagi Wajib Pajak. Akibatnya,
(KAPET); dan lain sebagainya. pemerataan pengetahuan petugas sistem perpajakan menjadi tidak efisien
pajak masih rendah. Dalam hal ini, dan keadilan tidak tercapai.
Namun permasalahannya, apakah Ditjen Pajak melalui Pusat Pendidikan
insentif-insentif tersebut berpengaruh dan Pelatihan (Pusdiklat) Pajak, harus Tantangan ke Depan
positif dalam menarik investasi asing mampu meningkatkan kompetensi
langsung (Foreign Direct Investment/ seluruh pegawai pajak sampai ke daerah- Nota keuangan dan RAPBN tahun
FDI)? Data World Bank menunjukkan daerah terpencil di Indonesia. anggaran 2014 memproyeksikan dalam
bahwa jumlah FDI yang masuk ke tahun 2014 perekonomian dunia akan
Indonesia selama tiga tahun terakhir Dari segi kuantitas, kurangnya jumlah berjalan lebih baik dari tahun 2013
(2009-2012) adalah USD 52,6 triliun, pegawai pajak juga menjadi kendala meskipun masih terdapat beberapa
masih lebih rendah dari India yang bagi Ditjen Pajak untuk memberikan potensi risiko. Sejalan dengan hal
berjumlah USD 87,9 triliun. Dengan pelayanan yang optimal dan mencapai tersebut, perekonomian nasional juga
peningkatan dari tahun ke tahun sebagai target penerimaan. Saat ini, jumlah diproyeksikan membaik di 2014. Namun,
berikut: 1,82% di tahun 2010; 0,4% di pegawai pajak hanya sekitar 31.000 pesta demokrasi atau Pemilu yang akan
tahun 2011, dan 0,02% di tahun 2012.3 orang sementara jumlah Wajib Pajak mewarnai 2014 juga membuat iklim
terdaftar ada sekitar 24 juta orang. usaha menjadi ‘wait and see’.
Data tersebut, menunjukkan peran Dengan kata lain, satu petugas pajak
insentif pajak yang tidak signifikan menghadapi 700 Wajib Pajak. Hal tersebut akan menjadi tantangan
dalam menarik FDI ke Indonesia. Banyak tersendiri bagi Ditjen Pajak dalam
faktor mempengaruhi hal tersebut Dari jumlah pegawai pajak tersebut, pemenuhan target 2014, yang dipatok
seperti desain insentif pajak Indonesia hanya terdapat kurang lebih 4.300 cukup tinggi yakni, 1.280 triliun Rupiah.
yang kurang matang dan tepat sasaran pemeriksa. Jumlah pemeriksa yang jauh Untuk mencapainya, kewenangan Ditjen
(diberikan di daerah yang tidak memiliki lebih sedikit dari Wajib Pajak ini, tentunya Pajak yang lebih besar diperlukan,
potensi ekonomi), regulasi insentif pajak menyebabkan intensitas pemeriksaan sehingga Ditjen Pajak dapat lebih
yang sering berubah-ubah dalam waktu berkurang, dan peluang meningkatnya leluasa mengatur sumber daya manusia,
singkat, terdapat grey area dalam regulasi pengemplang pajak akan semakin organisasi, serta anggarannya sendiri.
insentif pajak, serta proses administrasi besar. Di sisi lain, kondisi tersebut dapat
pengajuan insentif yang tidak efisien. merugikan Wajib Pajak patuh, karena Terakhir, adalah bagaimana Ditjen
tuntutan kerja yang melebihi kapasitas Pajak mampu mengurangi jumlah
Pemberian insentif yang tidak pemeriksa pajak, dapat menimbulkan sengketa yang sebenarnya tidak perlu
didesain dengan matang dan tepat kesalahan dalam menjalankan tugas. namun berlarut-larut, demi menciptakan
sasaran, hanya akan menyebabkan Akibatnya, menimbulkan banyak efisiensi dalam pemungutan pajak.
tingginya pengeluaran-pengeluaran pajak sengketa antara Wajib Pajak dengan Perumusan kebijakan harus dilakukan
(tax expenditure). Hal ini dikhawatirkan petugas pajak. Seringkali sengketa ini bersama-sama dengan Wajib Pajak
dapat memperbesar defisit anggaran dan tidak selesai hanya sampai di pemeriksa, dan Pengadilan Pajak, sehingga dapat
membelit negara dengan utang, seperti namun dapat berlanjut pada banding mencegah adanya kebijakan yang
yang terjadi pada negara-negara Eropa di Pengadilan Pajak bahkan Peninjauan multitafsir dan menjamin kepastian
dalam upayanya memberi stimulus Kembali di Mahkamah Agung. hukum bagi semua pihak. Seperti yang
ekonomi. ditegaskan oleh Pengamat Perpajakan,
Lagi-lagi, Pengadilan Pajak maupun Darussalam, tanpa kepastian hukum
Bagi pengusaha sendiri, seperti diakui Mahkamah Agung, memiliki keterbatasan mustahil keadilan dapat tercapai.
IT
oleh Ketua Umum Pengurus Harian jumlah hakim yang memutus. Hal ini
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), terlihat dari jumlah putusan yang jauh
Sofjan Wanandi, yang dibutuhkan lebih sedikit dari jumlah berkas banding
bukanlah insentif pajak tetapi jalan dan gugatan yang masuk. Pada tahun
keluar bagi permasalahan-permasalahan 2013, dari 16.341 berkas, hanya
perpajakan yang dialami pengusaha, sebanyak 5.630 yang diputus. Artinya ,
kepastian hukum, kestabilan politik, ada sekitar 10.711 berkas yang masih
serta pelayanan yang baik. menunggu untuk segera diselesaikan.

Minimnya pengetahuan dan jumlah
3 World Bank Indicator, Internet, dapat diakses melalui
petugas pajak, akhirnya memberikan
http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.
CD.WD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_ ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak.
value+wbapi_data_value-last&sort=asc
InsideTax|Edisi 18|Edisi Khusus 7
suarapengamat
Darussalam
MANAGING DIrecTor
DANNY DArUSSALAM TAX ceNTer
kEMBALI kE FILOSOFI PAjAk
Ditemui di perpustakaan DANNY DARUSSALAM Tax Center, tempat di mana Darussalam sehari-harinya
melahap buku-buku perpajakan, tim redaksi Inside Tax berkesempatan berbincang-bincang untuk menggali
pandangannya terhadap berbagai isu pajak. Pria yang sering menghiasi berbagai media cetak dan televisi
dengan komentar-komentarnya tentang pajak, adalah lulusan S2 dalam bidang studi International and European
Tax Law dari joint program Tilburg University Belanda dan Katholieke Universiteit Leuven Belgia.
Dalam dunia perpajakan Indonesia, Darussalam dikenal produktif menulis. Saat ini sudah 75 artikelnya
dipulikasikan di dalam maupun di luar negeri. Serta lima buku sudah dibuat olehnya. Di samping sebagai
managing director DANNY DARUSSALAM Tax Center, ia juga pengajar di Program Magister Akuntansi FEUI
dan S2 Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pajak FISIP UI. Serta pernah menjadi ahli (tax expert) di Pengadilan
Negeri, Pengadilan Tipikor, dan Mahkamah Konstitusi. Berikut berbagai pandangan Darussalam atas isu-isu
pajak yang menjadi perhatiannya.
suarapengamat
parlemen. Dengan demikian, undang- Indonesia, berdasarkan Pasal
undang perpajakan merupakan 28H ayat (4) UUD 1945, mengakui
kesepakatan antara negara dan rakyat adanya hak milik pribadi dan hak milik
terkait dengan pengenaan pajak. tersebut tidak boleh diambil alih secara
Tidak ada pajak tanpa diatur dengan sewenang-wenang oleh siapapun. Atas
undang-undang. dasar Pasal 23A dan 28H ayat (4)
UUD 1945, “pajak hendaknya tidak
“Atas dasar Selanjutnya, Darussalam hanya dipandang sebagai kewajiban
menjelaskan bahwa Negara Indonesia kenegaraan saja, tetapi juga dipandang
Pasal 23A
juga menganut paham demokrasi, sebagai pengambilan sebagian harta
dan 28h
pajak sebagai hasil proses demokrasi rakyat oleh negara yang tidak boleh
ayat (4) secara jelas dinyatakan dalam Pasal dilakukan dengan sewenang-wenang”,
UUD 1945, pajak 23A UUD 1945. Pasal tersebut tegas Darussalam.
menyatakan bahwa pajak dan
hendaknya tidak
pungutan lain yang bersifat memaksa Bagaimana agar tidak sewenang-
hanya dipandang
untuk keperluan negara diatur dengan wenang? Dia menjawab, “harus
sebagai kewajiban undang-undang. Undang-undang dipungut berdasarkan prinsip-prinsip
kenegaraan adalah produk dari demokrasi. pemajakan yang bersifat fiscal justice.
Prinsip ini meliputi: kepastian hukum,
saja, tetapi juga
Lantas bagaimana pengenaan adil, sesuai dengan undang-undang,
dipandang sebagai pajak? Dia menerangkan bahwa tidak berlaku surut, efisien, dan
pengambilan pajak dikenakan terhadap subjek dipungut oleh lembaga yang dipercaya
pajak tertentu atas objek pajak oleh masyarakat”.
sebagian harta
tertentu yang dihitung dari dasar
rakyat oleh negara
pengenaan pajak dikalikan tarif. Aturan Pajak Harus Jelas dan Tidak
yang tidak boleh Dengan demikian, unsur-unsur pajak Multitafsir
adalah i) subjek pajak, ii) objek pajak,
dilakukan dengan
iii) dasar pengenaan pajak, dan iv) Biaya pemungutan pajak harus
sewenang-wenang.”
tarif pajak. Taat dengan Pasal 23A efisien. Efisien tidak hanya dari sisi
UUD 1945, pengaturan empat unsur otoritas pajak (cost of administration),
pajak tersebut harus melalui undang- tetapi juga harus efisien dari sisi Wajib
undang. DPR, sebagai representasi Pajak (cost of compliance).
Wajib Pajak, seharusnya tidak boleh
menyerahkan atau mendelegasikan Salah satu bentuk efisiensi
penentuan empat unsur pajak tersebut pemungutan pajak adalah menghindari
kepada aturan yang tingkatannya di sengketa pajak yang tidak perlu. Untuk
bawah undang-undang. Sekali lagi, itu, menurut Darussalam, dengan
Ganda Christian Tobing1 pajak adalah kesepakatan. mengutip sekali lagi pernyataan
Philip Baker, pajak seharusnya
Pajak adalah Hasil dari Proses Cara Memandang Pajak dikenakan dengan aturan yang jelas
Demokrasi dan tidak multitafsir. Pajak tidak
Dilihat dari sejarahnya, Darussalam boleh dikenakan atas dasar analogi
Darussalam mengawali mengutip Tibor R Machan, pajak katanya menanggapi pendekatan
perbincangan dengan sedikit merupakan warisan dari sistem analogi dalam praktik interpretasi
berfilosofi bahwa di negara demokrasi, feodal. Sistem ini, tidak mengenal hukum pajak di Indonesia. “The
sistem perpajakan dikembangkan dari hak kepemilikan pribadi oleh rakyat. liability for tax cannot be extended by
hasil proses keputusan demokrasi Oleh karena itu, pajak merupakan analogy or comparison. A tax is either
(democratic decision-making). upeti yang harus dibayar oleh rakyat due or not due”, tegas Jean-Claude
Artinya, pajak yang dipungut oleh kepada penguasa sebagai balas jasa Bouchard sebagaimana dipaparkan
negara kepada rakyatnya harus atas penggunaan hak milik negara oleh oleh Darussalam. Bahkan Frans
melibatkan rakyat dalam proses rakyat. Di sisi lain, bagi negara yang Vanistendael melarang penggunaan
penyusunannya. Atau dengan kata mengakui adanya hak milik pribadi, analogi “the prohibition of analogous
lain, untuk dapat memungut pajak pajak dipandang sebagai pengambilan application”. Darussalam menjelaskan
harus melalui persetujuan rakyat, sebagian harta milik rakyat oleh negara. lebih lanjut.
yaitu melalui wakil rakyat yang ada di Menurut Philip Baker, kutip Darussalam,
pajak tidak lain adalah bentuk legal dari Terkait dengan kepastian hukum,
1 Ganda Christian Tobing adalah Manager, Tax perampasan. Dengan demikian, pajak Adam Smith, sebagaimana dikutip
Compliance and Litigation Services di DANNY yang pengenaannya tidak sesuai dengan oleh Mansury, mengatakan bahwa
DARUSSALAM Tax Center. Saat ini sedang mengambil
undang-undang merupakan perampasan kepastian hukum lebih penting
program studi lanjutan (LL.M) di Vienna University of
Economics and Business Administration, Austria dengan yang bersifat ilegal. dari keadilan. Mansury lebih lanjut
beasiswa penuh dari DANNY DARUSSALAM Tax Center.
InsideTax|Edisi 18|Edisi Khusus 9
suarapengamat
mengungkapkan asas kepastian Wajib Pajak diberikan apresiasi Sayangnya, ketentuan advance ruling
ini adalah sangat penting, sebab karena telah membantu melakukan ini belum diterapkan di Indonesia.
tanpa kepastian, keadilan yang telah administrasi perpajakan.
dirancang ke dalam sistem perpajakan Pembiaran atas Keterbatasan
sulit untuk bisa dicapai, papar Perlu diperhatikan, dalam self Kapasitas Ditjen Pajak dan Implikasi
Darussalam. assessment system harus didukung Seriusnya
dengan adanya ketentuan tentang
Hakikat Self Assessment advance ruling. Yaitu, suatu konfirmasi Saat ini, kata Darussalam, Ditjen
tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas Pajak dalam menjalankan tugasnya,
Hakikat self assessment adalah pajak yang ditujukan kepada Wajib tidak diberikan otonomi atau diskresi
menghitung, memperhitungkan, Pajak yang meminta klarifikasi tentang penuh dalam bidang: (i) sumber
membayar, dan melaporkan kewajiban perlakuan perpajakan atas suatu daya manusia, (ii) organisasi, dan
pajak diri sendiri, bukan kewajiban transaksi yang spesifik yang akan (iii) anggaran. Karena keterbatasan
pajak orang lain. Faktanya di Indonesia, dilakukan oleh Wajib Pajak. kapasitas yang dimiliki, menurut
menurut Darussalam, dengan semakin Darussalam, berimplikasi kepada
luasnya objek PPh Pemotongan Dalam ketentuan tentang advance kebijakan-kebijakan yang diambil oleh
dan Pemungutan (withholding tax) ruling harus diatur antara lain mengenai Ditjen Pajak. Yaitu, cenderung untuk
pengertian self assessment yang batas waktu penerbitan, status mengambil beberapa kebijakan yang
kita anut menjadi kabur. Karena, hukum, dan publikasinya. Advance bertentangan dengan prinsip-prinsip
selain menghitung pajaknya sendiri ruling ini akan membantu Wajib Pajak perpajakan yang bersifat fiscal justice.
Wajib Pajak juga diberi tugas untuk memenuhi dan melaksanakan
untuk memungut, menyetor, dan kewajiban perpajakannya dan dapat Sebagai contoh, pengenaan PPh
mengadministrasikan kewajiban pajak mencegah terjadinya perbedaan Final atas sektor UKM dilakukan
orang lain, yang seharusnya tugas pandangan antara Wajib Pajak dan karena memang terbatasnya pegawai
tersebut menjadi tanggung jawab otoritas pajak. Oleh karena itu, tak pajak untuk melakukan pembinaan
Ditjen Pajak. heran Maarten J. Ellise menyatakan dan pengawasan atas sektor UKM.
bahwa advance ruling ini merupakan
Atas tugas tambahan tersebut, instrumen yang harus ada dalam self Pendapat Darussalam, agar prinsip-
pendapat Darussalam, semestinya assessment system, kutip Darussalam. prinsip perpajakan yang bersifat fiscal
10 InsideTax|Edisi 18|Edisi Khusus