analisis penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya

99 Pages·2014·0.9 MB·Indonesian

ANALISIS PENGGUNAAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR,
TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) DALAM
PERDAGANGAN BARANG
PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2013
RINGKASAN EKSEKUTIF
Latar belakang
1. Dalam rangka penguatan pasar dalam negeri, Kementerian Perdagangan
melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan perlindungan
kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, salah satunya
melalui peningkatan pengawasan terhadap UTTP (Laporan Kinerja Menteri
Perdagangan Tahun 2011).
2. Hasil pengawasan UTTP pada 2010 yang dilakukan di 66 pasar tradisional oleh
Kementerian Perdagangan terdapat 21.814 UTTP. Ditemukan UTTP yang tidak
bertanda tera sah sebanyak 9.843 (45,1%) atau rata-rata 149 UTTP di setiap
pasar. Dengan demikian di 66 pasar tersebut masih ada 9.843 UTTP yang di
gunakan walaupun tidak bertanda tera sah yang berlaku.
3. Alat UTTP harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk
mengetahui apakah alat tersebut masih layak pakai. Alat UTTP yang tidak ditera
mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran. Kesalahan
hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen
melainkan juga akan merugikan pelaku usaha.
4. Data mengenai alat UTTP yang dipergunakan di pasar tradisional tersebut perlu
dikoleksi dan diolah. Dari pengolahan data tersebut diharapkan bisa dianalisis
penggunaan alat-alat UTTP dalam perdagangan di pasar tradisional. Analisis
mengenai penggunaan alat-alat UTTP dalam perdagangan di pasar tradisional
berguna bagi pengambil kebijakan dalam rangka mendorong terciptanya
perdagangan yang adil, khususnya di pasar tradisional.
5. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan analisis ini adalah untuk (i)
mengevaluasi pelaksanaan wajib tera dan tera ulang UTTP di pasar tradisional;
(ii) menganalisis gap pelayanan tera/tera ulang UTTP dengan perkembangan
penggunaan alat UTTP di pasar tradisional; (iii) merumuskan usulan kebijakan
tertib ukur dalam rangka perlindungan konsumen.
Metode Penelitian
6. Sebagian besar data diolah dengan menggunakan analisis deskriptif, seperti
menggunakan perhitungan proporsi, distribusi frekuensi, grafik, dan penyajian
dalam bentuk matriks sebaran atau tabulasi silang (crosstab). Pada beberapa
bagian, data diolah dan dianalisis secara inferensial, terutama untuk melihat
i
pengaruh perbedaan wilayah, jenis pasar, tingkat kapasitas UPT metrologi
daerah. Analisis inferensial yang digunakan adalah analisis Chi-square, dan uji
beda dua rata-rata melalui ANOVA.
Pembahasan dan Kesimpulan
7. Secara umum pelayanan tera/tera ulang UTTP sebagai bagian dari Metrologi
Legal di Indonesia mengalami penurunan kapasitas sejak masa otonomi daerah,
akibat: (i) kurangnya kepedulian pemerintah propinsi/ kabupaten/ kota dalam
mengembangkan unit metrologi, yang ditunjukkan dengan besaran APBD yang
kurang memadai, (ii) adanya persepsi bahwa unit metrologi legal semata-mata
sebagai sumber retribusi PAD, (iii) penurunan jumlah SDM akibat pensiun atau
rotasi kerja lintas instansi, dan keterbatasan pengembangan kompetensi SDM
metrologi daerah, (iv) peralatan dan standar kerja yang kurang memadai jika
dibandingkan dengan perkembangan jumlah UTTP yang pesat di masyarakat,
serta (v) kerjasama antar unit metrologi daerah dinilai pada tingkat yang sangat
rendah, padahal dunia kemetrologian menuntut intensitas kerjasama dan saling
pengakuan yang tinggi antar unit metrologi.
8. Terdapat beberapa gap antara penggunaan UTTP, khususnya timbangan,
dengan kapasitas UPT Metrologi Legal di daerah, terutama pada bagian-bagian:
• Pemahaman dan dukungan dari pembuat kebijakan
• Keterbatasan Anggaran untuk operasional dan pengadaan standar
• Kondisi sarana memerlukan banyak perbaikan seperti peralatan uji lab kurang,
sehingga tidak seluruh jenis UTTP dapat ditera/tera ulang
• Pertumbuhan pedagang tradisional dan modern membuat sebaran pedagang
menjadi lebih luas
• Tidak ada pengawasan terhadap timbangan. Hal ini karena UPT Metrologi Legal
hanya memiliki tugas untuk melakukan pelayanan tera dan tera ulang.
• Tidak ada sanksi jika ada pelanggaran yang ditemukan. Hal ini karena UPT tidak
memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan tindakan. Pelanggaran
besar dilaporkan kepada pihak kepolisian.
• Pemerintah daerah dan UPT tidak memiliki data Wajib Tera dan UTTP di wilayah
kerjanya. Perhitungan potensi dan perencanaan didasarkan pada data pelayanan
tahun sebelumnya.
• Koordinasi dalam pendataan, pengawasan dan penindakan belum dilaksanakan.

ii
9. Kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP masih mengandalkan Pemerintah
Pusat yang saat ini masih menghadapi permasalahan seperti keterbatasan jumlah
dan kompetensi SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana tera/tera ulang.
Sedangkan pemerintah daerah belum memprioritaskan kegiatan tersebut, karena
semata-mata hanya sebagai sumber PAD bukan tugas yang sifatnya mandatory
dalam rangka perlindungan konsumen.
10. Pengamatan terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang di daerah kajian
menunjukkan kapasitas pelayanan tera/tera ulang UTTP masih lebih kecil
dibandingkan potensi jumlah pelayanan tera/tera ulang yang seharusnya
dilaksanakan setiap tahun Secara umum, kapasitas pelayanan tera/tera ulang
hanya dapat menjangkau sekitar 24,7% dari estimasi populasi timbangan yang
ada.
Rekomendasi kebijakan
11. Perlu mendorong pemerintah Provinsi dan Kabupaten /kota bahwa pelayanan
tera/tera ulang UTTP bersifat mandatory dalam upaya perlindungan konsumen.
12. Perlu mendorong dan memfasilitasi koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan
pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan pelayanan tera/tera
ulang UTTP khususnya timbangan antara lain : membentuk UPT dan UPTD-
UPTD yang dilengkapi jumlah dan kompetensi SDM (penera dan pegawai yang
berhak) yang memadai; ketersediaan sarana dan prasarana (gedung, peralatan
standar, alat transportasi, dll), kegiatan pengawasan dan penyuluhan tera/tera
ulang. Sedangkan koordinasi Pemerintah Kabupaten dengan pengelola pasar
adalah dalam upaya untuk meningkatkan akses pelayanan tera/tera ulang
termasuk update data UTTP yang valid di pasar tradisional.
13. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan tera/tera ulang UTTP
agar dapat menjangkau seluruh populasi timbangan yang ada di pasar tradisional
melalui:
1) Membentuk standar operasi dan prosedur (SOP) pelayanan tera ulang yang
lebih baik dan teratur sehingga jangkauan pelayanan dapat lebih banyak dan
dilakukan secara periodik serta tidak ada komplain timbangan rusak sesudah
di tera ulang. Berdasarkan SOP ini akan diketahui kebutuhan jumlah hari
pelayanan tera ulang di setiap pasar.
2) Memetakan kebutuhan tenaga penera/PPNS Metrologi Legal di masing-masing
provinsi dan kabupaten/kota ;
iii
3) Menambah dan memperbaiki kondisi sarana/prasara pelayanan relatif sudah
tua.
14. Perlu ada penegakan aturan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang
merugikan konsumen.
15. Upaya sosialisasi masih terus ditingkatkan baik dalam bentuk langsung kepada
pedagang dan konsumen maupun dalam bentuk tayangan iklan, pos ukur ulang,
bantuan timbangan pengganti seperti di pasar tertib ukur dan konsumen cerdas
termasuk pro-aktif dalam layanan pengaduan.

iv
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat serta hidayahNya, sehingga
laporan “Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
(UTTP) Dalam Perdagangan Barang” dapat diselesaikan. Analisis ini dilatarbelakangi
akan pemahaman mengenai pentingnya penguatan pasar dalam negeri. Sejalan
dengan hal tersebut, Kementerian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya yang
bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang
beredar dan jasa, salah satunya melalui peningkatan pengawasan terhadap UTTP.
Namun dari hasil pengawasan UTTP pada 2010 yang dilakukan di 66 pasar
tradisional oleh Kementerian Perdagangan menemukan bahwa sekitar 45,1% UTTP
yang digunakan di pasar tradisional tidak bertanda tera sah, yang menunjukkan tidak
adanya jaminan terhadap akurasi dan reliabilitas UTTP yang digunakan dalam
perdagangan barang di pasar tradisional. Padahal akurasi dan reliabilitas alat-alat
UTTP ini diperlukan agar masing-masing pihak memperoleh perlindungan yang setara
Pedagang dilindungi dari kerugian karena memberikan barang yang melebihi
massa atau volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian
karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari massa atau volume yang
diminta/dibayarkannya.
Analisis ini diselenggarakan secara swakelola oleh Pusat Kebijakan
Perdagangan Dalam Negeri, dengan tim penelitian yang terdiri dari Yudha Hadian Nur
sebagai koordinator dan peneliti terdiri dari Heny Sukesi, Bagus Wicaksena, Erizal
Mahatama dan Azis Muslimin. Penelitian ini dibantu oleh tenaga ahli Lomi Hija.
Disadari bahwa laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan baik ditinjau
dari aspek substansi, analisa, maupun data-data yang sifatnya pendukung, oleh
karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dalam
kesempatan ini tim peneliti menyampaikan terima kasih terhadap semua pihak yang
membantu terselesaikannya laporan ini. Sebagai akhir kata semoga penelitian ini
dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan di bidang
standardisasi dan perlindungan konsumen.

Jakarta, September 2013
Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri

v
DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................................................................................i
KATA PENGANTAR .................................................................................................................... iv
DAFTAR ISI .................................................................................................................................. v
DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ..................................................................................................................... 1
1.2. Tujuan Analisis ..................................................................................................................... 3
1.3. Keluaran Analisis ................................................................................................................. 4
1.4. Dampak Analisis .................................................................................................................. 4
1.5. Ruang Lingkup ..................................................................................................................... 4
1.6. Sistematika Penulisan .......................................................................................................... 5
1.7. Organisasi ............................................................................................................................ 6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................................... 7
2.1. Kalibrasi Dan Peneraan ....................................................................................................... 8
2.2. Otoritas Metrologi ............................................................................................................... 10
2.3. SDM Metrologi ................................................................................................................... 11
2.4. Penelitian Terdahulu .......................................................................................................... 13

BAB III. METODE PENELITIAN .................................................................................................. 17
3.1. Kerangka Pemikiran ........................................................................................................... 17
3.2. Data dan Sumber Data....................................................................................................... 20
3.3. Responden dan Sampling .................................................................................................. 20
3.4. Sampling ............................................................................................................................ 21
3.5. Metode Pengumpulan Data ................................................................................................ 22
3.6. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data ...................................................................... 23
a. Tabulasi dan Metode Pengolahan Data ........................................................... 23
b. Analisis Data ..................................................................................................... 23
3.7. Tahapan Pelaksanaan Penelitian ....................................................................................... 25

vi
BAB IV. GAMBARAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG UTTP DI DAERAH ANALISIS ........ 27
4.1. Gambaran Responden Survey ........................................................................................... 27
4.2. Gambaran Pelayanan Tera/Tera Ulang di Daerah ............................................................. 36
a. Denpasar-Bali ................................................................................................... 36
b. Bandung-Jawa Barat ........................................................................................ 46
c. Ternate-Maluku Utara ....................................................................................... 51

BAB V. EVALUASI PELAYANAN TERA/TERA ULANG UTTP .................................................. 56

BAB VI. GAP PELAYANAN TERA/TERA ULANG DENGAN PERKEMBANGAN
PENGGUNAAN ALAT UTTP DI PASAR TRADISIONAL .................................................. 61
6.1. Gambaran Komponen Gap Pelaksanaan Tera/Tera ulang UTTP di Pasar Tradisional ...... 62
6.2. Pengelompokan Masalah Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP ............................................ 76
6.3. Analisis Gap ....................................................................................................................... 79

BAB VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ........................................................................ 84
7.1. Kesimpulan ........................................................................................................................ 84
7.2. Rekomendasi ..................................................................................................................... 85

DAFTAR PUSTAKA

vii
DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3. 1. Key Person/Responden, Instrumen, dan Metode Pengumpulan Data ................................. 20
3. 2. Daftar Pasar Sampel ........................................................................................................... 22
3. 4. Metode Analisis dan Sumber Data ...................................................................................... 24
4. 1. Proporsi Sudah dan Belum Tera Ulang, Menurut Wilayah Survey ...................................... 31
4. 2. Tabulasi Silang Sudah Tera Ulang vs Hasil Pemeriksaan Ulang Timbangan Meja Beranger32
4. 3. Tabulasi Silang Sudah Tera Ulang vs Hasil Pemeriksaan Ulang Timbangan Pegas........... 32
4. 4. Tabulasi Silang Hasil Ukur Ulang vs Apakah Sudah Tera Ulang, Pada Timbangan Meja
Beranger dan Pegas Dengan Persentasi Menurut Kolom dan Baris. .................................. 33
4. 5. Rata-Rata Waktu Pemilikan Timbangan (Tahun) ............................................................... 36
4. 6. Jumlah Jenis UTTP Bali, Tahun 2012 ................................................................................ 38
4. 7. Jumlah SDM UPT Metrologi Legal Provinsi Bali ................................................................. 38
4. 8. Gambaran Sarana UPT Metrologi Legal Bali, Tahun 2013 ................................................. 40
4. 9. Komposisi Pegawai di Balai Kemetrologian Bandung ......................................................... 47
4. 10. Pelayanan Balai Kemetrologian Bandung Terhadap Jenis UTTP ....................................... 48
4. 11. Data Pelayanan Tera/Tera Ulang Maluku Utara tahun 2012 .............................................. 51
4. 12. Jenis UTTP Yang Mendapatkan Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun 2012 .......................... 52
4. 13. Tabel Estimasi Jumlah UTTP di Prov. Maluku Utara ......................................................... 53
4. 14. Komposisi SDM Menurut Jabatan UPTD Balai Metrologi di Provinsi Maluku Utara, Tahun
2011-2013 .......................................................................................................................... 53
4. 15. Komposisi SDM UPTD Balai Metrologi di Provinsi Maluku Utara Menurut Pendidikan,
Tahun 2011-2013 ............................................................................................................... 54
4. 16. Tabel Komposisi SDM UPTD Balai Metrologi di Provinsi Maluku Utara Menurut Umur ...... 54
6. 1. Lembaga Pelaksana Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP di Daerah Survey ........................ 63
6. 2. Jumlah SDM UPT Metrologi Legal Wilayah Denpasar, Bandung, Ternate Tahun 2013 ...... 68
6. 3. Gap SDM Metrologi Legal Wilayah Denpasar, Bandung, dan Ternate ............................... 69
6. 4. Catatan Mengenai Sarana UPT Bali, Bandung, dan Ternate. ............................................. 72
6. 5. Catatan Mengenai Anggaran UPT Bali, Bandung, dan Ternate. ......................................... 74
6. 6. Jangkauan Pelayanan Tera Ulang Timbangan ................................................................... 75
6. 7. Analisis Gap Pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP Dengan Perkembangan Penggunaan
Alat UTTP Di Pasar Tradisional .......................................................................................... 80

viii
DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2. 1. Rantai Ketertelusuran ........................................................................................................... 9
2. 2. Tanda Peneraan ................................................................................................................. 11
3. 1. Kerangka Pemikiran ............................................................................................................ 18
4. 1. Jenis Kelamin, Usia Pedagang dan Lama Berdagang ......................................................... 27
4. 2. Tempat Berdagang, Status Tempat Berdagang, dan Lokasi Berdagang ............................ 28
4. 3. Penggunaan Timbangan di Denpasar, Bandung, dan Ternate ........................................... 30
4. 4. Alasan Penggunaan Timbangan ........................................................................................ 32
5. 1. Pelayanan dan Pengawasan Tera Ulang UTTP ................................................................. 56
5. 2. Faktor Penyumbang Gap Pelayanan UTTP Timbangan Meja dan Pegas........................... 58
5. 3. Posisi Reparatur Timbangan Dalam Prosedur Tera Ulang ................................................. 60
6. 1. Faktor Pendorong Supply dan Demand Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP Pada
Timbangan ......................................................................................................................... 62
6. 2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali............................ 64
6. 3. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat ................ 65
6. 4. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara ............ 66
6. 5. Pohon Masalah Pelayanan UTTP ...................................................................................... 78

ix