Analisis dan Evaluasi Perlindungan Varietas Tanaman

95 Pages·2010·0.33 MB·English

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI Nomor : G1-11.PR.09.03 Tahun 2006 Tertanggal 16 Januari 2006
dibentuklah Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan
Varietas Tanaman (UU No.29 Tahun 2000).

Pembahasan dalam laporan ini disusun berdasarkan hasil
pembahasan para anggota Tim dan masukan dari pakar serta melalui
pengumpulan data pustaka yang kemudian dianalisis dan dievaluasi.
Laporan ini disusun atas kerjasama antar anggota Tim dan berkoordinasi
dengan instansi terkait di dalam membahas permasalahan yang berkaitan
dengan Perlindungan Varietas Tanaman.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada
badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberi kepercayaan kepada
Tim untuk melakukan Analisis dan Evaluasi terhadap Undang-Undang
Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Kami selaku Ketua Tim juga
mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim, yang telah berperan
serta secara aktif sehingga dapat tersusun laporan tepat pada waktunya.

1
Semoga laporan tim ini dapat memenuhi harapan Badan
Pembinaan Hukum Nasional dan dapat dipergunakan sebagai bahan
masukan bagi penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait.

Jakarta, Desember 2006

Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang
Perlindungan Varietas Tanaman
(UU No.29 Tahun 2000)

Ketua,

DR. Ir. Sugiono Moelyopawiro, MSc.

2
DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ………………………………………….. i
DAFTAR ISI …………………………………………………... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang …………………………………… 1
B. Pokok Permasalahan …………………………….. 4
C. Maksud dan Tujuan ……………………………… 5
D. Ruang Lingkup ………………………………….. . 5
E. Metodologi ………………………………………. 5
F. Jadwal Kegiatan …………………………………. 6
G. Susunan Keanggotaan …………………………… 6

BAB II TINJAUAN UMUM
A. Perlindungan Varietas Tanaman …………………... 8
B. Syarat dan Tata Cara Perolehan Hak PVT ………. 20
C. Peraturan Perundang-undangan …………………. 29

BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN VARIETAS
TANAMAN
A. Penggunaan PVT …………………………………. 43
B. Penegakan Hukum PVT …………………………… 47
C. Pengawasan PVT …………………………………. 59
D. Sosialisasi …………………………………………. 60

BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI
A. Materi Hukum …………………………………….. 68
B. Aparatur Hukum ………………………………….. 76
C. Sarana dan Prasarana Hukum …………………….. 77
D. Budaya Hukum …………………………………… 86

3
BAB V P E N U T U P
A. Kesimpulan ……………………………………… 89
B. Saran ……………………………………………… 91

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

4
BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki
sumber daya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai
negara “mega biodiversity”. Keaneka ragaman hayati ini adalah rahmat
karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, yang
merupakan sumber plasma nuftah dan dapat dimanfaatkan untuk
merakit varietas unggul masa depan yang sangat penting untuk
mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya
1
dan pembangunan nasional pada umumnya
Varietas tanaman merupakan faktor penunjang keberhasilan
pembangunan sektor pertanian, tetapi banyak sekali varietas tanaman
Indonesia yang belum jelas perlindungan hukumnya. Hal itu
kemungkinan dapat disebabkan antara lain oleh (a) pemuliannya tidak
mau minta perlindungan, (b) banyak yang belum mengetahui tentang
Perlindungan Varietas Tanaman, atau (c) varietas tanaman yang
dihasilkan pemulia tidak memiliki nilai komersial sehingga tidak layak
dilindungi. Sebagai hasil invensi di bidang teknologi, sudah seharusnya
varietas tanaman dapat diberikan perlindungan hak paten. Namun
demikian, undang-undang Paten yang ada saat ini tidak memberikan
perlindungan seperti yang diharapkan para pemulia sehingga perlu diatur

1
Penjelasan UU No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
5
secara khusus dalam undang-undang No.29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman.
Berdasarkan Pasal 1.1 Undang-Undang No.29 Tahun 2000
tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan varietas tanaman
selanjutnya disingkat PVT, adalah Perlindungan khusus yang diberikan
negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya
dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap
varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui
2
kegiatan pemulia tanaman
Menurut Bungaran Saragih, varietas tanaman merupakan
komponen penting dalam sistem pertanian dan industri benih sehingga
tidak dapat diabaikan begitu saja. Apabila harapan pemulia dan kalangan
industri pembenihan akan adanya perlindungan bagi varietas tanaman
tidak terwujud, maka dikhawatirkan akan semakin melemahkan kondisi
sektor pertanian Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual (H.K.I) bagi varietas tanaman merupakan upaya untuk
3
memperbaiki kondisi perbenihan di dalam negeri .
Berbicara mengenai masalah HKI tidak akan terlepas dari
keikutsertaan Indonesia menjadi anggota World Trade Organization
(WTO) yang diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 1994, dimana dalam
salah satu perjanjian yang ada di dalamnya terdapat ketentuan mengenai
HKI yaitu Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights
(TRIPs). Sebagai Negara yang masih termasuk dalam kategori “watch
list” yaitu Negara yang karya intelektualnya hanya mencapai ± 3%

2
Pasal 1.1. UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
3
Andriana Krisnawati, S.H.,MH.Ajazelba Saleh, S.H.,MH. Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman
Dalam Perspektif Hak Paten.
6
dalam pembuatan barang dan jasa, Indonesia didesak untuk
melaksanakan penegakkan HKI dalam rangka peningkatan kemampuan
menghasilkan barang dan jasa.
Perlindungan varietas tanaman (PVT) yang merupakan “sui
generis” dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman
yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur baru,
unik, seragam, stabil (BUSS). Di Indonesia pengelolaan Paten dan
pengelolaan PVT tidak berada di satu tangan, Paten berada di bawah
Departemen Hukum dan HAM, sedangkan PVT dikelola di bawah
Departemen Pertanian. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka keberadaan
pemulia yang melakukan pemuliaan akan terlindungi, dimana pemulia
yang menghasilkan varietas tanaman yang memenuhi ketentuan UU
No.29 Tahun 2000 tersebut akan dapat memperoleh hak PVT dan
mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya itu.
Situasi perkembangan perekonomian global akan segera
menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional, termasuk
sektor pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan
praproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan perdagangan.
Selama ini dan juga masa yang akan datang keberhasilan pembangunan
pertanian sangat ditentukan antara lain oleh Keunggulan Varietas
Tanaman yang dipakai, yang memiliki potensi hasil panen tertentu
sesuai dengan lingkungan tumbuh dan karekteristik varietas tanaman
tersebut. Upaya peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh
keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman yang
sangat dipengaruhi oleh adanya interaksi antara varietas tanaman dengan
lingkungan tumbuhnya.
7
Namun, varietas baru yang penggunaannya bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum,
kesusilaan, norma-norma agama, kelestarian lingkungan hidup, dan
kesehatan tidak akan memperoleh perlindungan. Perlindungan tersebut
juga tidak dimaksudkan untuk menutup peluang bagi petani kecil
memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan
tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat luas.
Dari uraian tersebut di atas, maka Badan Pembinaan Hukum
Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memandang perlu
melakukan analisis dan evaluasi terhadap Undang Undang No. 29 Tahun
2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

B. Pokok Permasalahan.
a. Apakah Undang Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
Varietas Tanaman telah cukup melindungi varietas tanaman di
Indonesia ?.
b. Permasalahan-permasalahan apa saja yang ditemui berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang ada ?.
c. Upaya-upaya yang harus dilakukan agar perlindungan varietas
tanaman berjalan lebih efektif dan efisien ?.

C. Maksud dan Tujuan.
Maksud kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan
menginventarisasi permasalahan yang ada, menyangkut Undang Undang
No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan
peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, selanjutnya
menganalisis serta mengevaluasi semua permasalahan tersebut.
8
Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi atau masukan
(a) apa yang harus dilakukan pemerintah agar PVT diketahui dan
difahami secara luas dan dimanfaatkan oleh para pemulia dan (b) bagi
penyempurnaan dan pembaruan peraturan perundang-undangan tentang
Perlindungan Varietas Tanaman dalam rangka Perencanaan
Pembangunan Hukum Nasional

D. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup pembahasan terhadap Perlindungan
Varietas Tanaman adalah meliputi :
a. UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan
undang-undang terkait lainnya.
b. Permasalahan yang timbul dari Perlindungan Varietas Tanaman.
c. Sosialisasi Perlindungan Varietas Tanaman yang telah dilakukan.

E. Metodologi.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang
dilakukan dengan :
a. Menggunakan metode analisis terhadap UU No.29 Tahun 2000 dan
peraturan yang terkait yang diuraikan secara deskriptif.
b. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Perlindungan Varietas Tanaman.
c. Menginventarisir dan manganalisa kegiatan sosialisasi yang pernah
dilakukan.

9
F. Jadwal Kegiatan.
Pelaksanaan kegiatan tim ini dilaksanakan dari bulan Januari
2006 sampai dengan bulan Desember 2006, dengan susunan jadwal
kegiatan adalah sebagai berikut :
a. Penyusunan Personil dan pembuatan proposal (Januari s/d Maret
2006)
b. Pengumpulan Data (April s/d Mei 2006)
c. Pengolahan Data (Juni s/d Juli 2006)
d. Analisis dan Evaluasi Data (Agustus s/d September 2006)
e. Penyusunan Laporan Akhir (Oktober s/d Nopember 2006)
f. Penyerahan Laporan Akhir (Desember 2006)

G. Susunan Keanggotaan
Keanggotaan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang
Perlindungan Varietas Tanaman (UU No.29 Tahun 2000) adalah :

Ketua : DR. Ir. Sugiono Moeljopawiro, MSc
Sekretaris : Melok Karyandani, S.H.
Anggota : 1. Suprahtomo, S,H.,MH., M.Si
2. Ir. Sri Parwati Murwani Budi Susanti, MSc
3. Drs. Onny Untung
4. Ir. Erizal
5. Artiningsih, S.H.
6. Imran Gunawan, S.H.,M.Hum
7. Yul Ernis, S.H.,MH.
8. Lukino, S.H.
10