ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

258 Pages·2015·9.49 MB·Indonesian

AANNAALLIISSIISS DDAAMMPPAAKK LLIINNGGKKUUNNGGAANN

((AANNDDAALL))

RREEKKLLAAMMAASSII PPAANNTTAAII KKAAPPUUKK NNAAGGAA IINNDDAAHH

((PPuullaauu 22AA,, 22BB ddaann 11))

DDii

KKaawwaassaann PPaannttaaii UUttaarraa JJaakkaarrttaa

KKeelluurraahhaann KKaappuukk MMuuaarraa ddaann KKaammaall MMuuaarraa,, KKeeccaammaattaann PPeennjjaarriinnggaann,,

KKoottaa AAddmmiinniissttrraassii JJaakkaarrttaa UUttaarraa

PPTT.. KKAAPPUUKK NNAAGGAA IINNDDAAHH

JJll.. PPaannttaaii IInnddaahh BBaarraatt,,

PPaannttaaii IInnddaahh KKaappuukk

JJaakkaarrttaa UUttaarraa

22001122
Pendahuluan
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kebijakan, rencana dan program penataan kembali Kawasan Pantai Utara Jakarta yang telah
digagas sejak tahun 1990 terus mengalami penyempurnaan. Konsep penataan kembali Pantura
Jakarta yang mencakup konsep reklamasi pulau dan konsep revitalisasi pantai lama yang dimuat
di dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Kawasan Pantura Jakarta
telah diakomodasi ke dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang
Kawasan Jabodetabekpunjur. Di dalam Rencana Tata Ruang tersebut, selain mengatur tata ruang
makro Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi,
Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang serta Kota Depok, dimuat juga zonasi perlindungan
dan zonasi pemanfaatan kawasan Pantura. Mengacu ke zonasi tersebut dapat dipahami bahwa
penataan kembali kawasan Pantura Jakarta diarahkan kewujud reklamasi pulau, dimana jarak
antara garis pantai lama dengan pulau reklamasi ± 200 m. Arahan tata ruang di dalam peraturan
presiden tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2030, yang memuat arahan rencana
struktur tata ruang, sistem infrastruktur dan rencana pola ruang kawasan Pantura Jakarta yang
terpisah dari daratan lama, yang pemnbangunannya melalui pendekatan reklamasi pulau.
Berkaitan dengan itu, dapat dikemukakan bahwa materi pengaturan penataan kembali kawasan
Pantura yang dimuat di dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 1995
(sebagai Kawasan Andalan) sudah tidak sesuai dengan materi arahan tata ruang kawasan
reklamasi dan kawasan revitalisasi pantai lama sebagaimana dimuat di dalam Perda Provinsi DKI
Jakarta nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030 yang menggolongkan
kawasan Pantura sebagai Kawasan Strategis Provinsi di bidang ekonomi dan lingkungan hidup.

Bersamaan dengan proses finalisasi RTRW DKI Jakarta 2030, Pemerintah Pusat, Pemerintah DKI
Jakarta bersama pemerintah Kerajaan Belanda melaksanakan kajian Jakarta Coastal Defence
Study yakni kajian penyelamatan ekosistem Jakarta akibat naiknya muka air laut dan turunnya
permukaan tanah di kawasan Pantura, dengan demikian dapat dikatakan bahwa reklamasi Pulau-
pulau di pantai Utara Jakarta yang mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan pantai merupakan
rangkaian program penyelamatan ekosistem Jakarta.

Untuk memperoleh gambaran utuh tentang dinamika konsep penataan kembali Kawasan Pantura
dapat dijelaskan beberapa hal penting tentang pemanfaatan dan resiko lingkungan kawasan pantai
ini. Dalam kurun waktu sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2010, yakni masa proses
penyusunan dan pemantapan konsep penataan kembali Kawasan Pantura Jakarta tidak banyak
dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kawasan pantai, sementara itu proses pembebanan
lingkungan sebagai akibat pembangunan fisik bagian-bagian Kota Jakarta yang sangat pesat ke
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) [I – 1]
Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah
Pendahuluan
segala arah sejak periode tahun 1975 sampai dengan tahun 1995 selain memberikan manfaat bagi
penduduk kota juga menimbulkan permasalahan lingkungan. Masalah utama yang dihadapi adalah
minimnya prasarana drainase, prasarana transportasi, prasarana sanitasi dan perumahan bagi
rakyat. Akumulasi dampak pembangunan fisik berlangsung di kawasan pantai yang fisiknya
merupakan dataran rendah yang sangat datar. Bahkan 40% dari luas wilayah Jakarta Utara
merupakan sub merged land, yakni dataran yang lebih rendah dari muka laut. Topografi kawasan
pantai yang lebih rendah dari muka laut menimbulkan masalah lingkungan tatkala berfungsi
sebagai ujung pembuangan (end of pipe) aliran air permukaan dan aliran limbah cair. Karena
terbatasnya jaringan sanitasi dan drainase kota, maka aktivitas perkotaan terutama di bagian kota
berkepadatan tinggi menimbulkan masalah lingkungan yang serius, sementara itu bahan-bahan
pencemar yang dibawa oleh aliran 13 sungai tersebar di perairan laut dangkal mulai dari pantai
Marunda di sebelah Timur hingga Kamal Muara di sebelah Barat.

Upaya untuk menanggulangi dan mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup dan penyediaan
lokasi pembangunan baru di kawasan pantai dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan
cara reklamasi yang parsial. Awal tahun 1990 muncul masalah lingkungan akibat konflik
penggunaan tanah di kawasan pantai, antara lain gangguan terhadap instalasi PLN di Muara
Karang. Upaya penyelesaian masalah dilakukan melalui rekayasa teknik dengan cara mengatur
aliran sirkulasi air out let air hasil pendinginan mesin, dan menjauhkannya dari lokasi in take air
pendingin. Sejak masa itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan
kajian penataan Pantai Utara Jakarta dan dilanjutkan dengan kajian-kajian sektoral oleh Dinas
Tata Ruang DKI Jakarta, Dinas Perikanan DKI Jakarta dan BAPPEDA.

Di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta ditetapkan batasan tentang Reklamasi
Pantai Utara dan Kawasan Pantai Utara Jakarta, yakni:
1. Reklamasi Pantai Utara adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan
laut Jakarta;
2. Kawasan Pantai Utara Jakarta adalah sebagian wilayah adiministrasi Kotamadya Jakarta
Utara yang meliputi areal daratan Pantai Utara Jakarta yang ada dan areal reklamasi Pantai
Utara Jakarta.

Di dalam Keputusan Presiden tersebut secara tegas dikemukakan juga bahwa wewenang dan
tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota
Jakarta. Dalam rangka mengendalikan Reklamasi Pantura, dibentuk sebuah Badan Pengendali
yang bertugas untuk:
1. Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan Reklamasi Pantura;
2. Mengendalikan penataan Kawasan Pantura Jakarta.

Untuk menyelenggarakan Reklamasi Pantura, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
membentuk Badan Pelaksana (BP) Pantura sebagai perpanjangan tangan Pemda DKI Jakarta,
dimana dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana (BP) Pantura dapat melakukan
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) [I – 2]
Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah
Pendahuluan
kerjasama usaha dengan pihak lain dengan tidak mengurangi wewenang dan tanggung jawab
Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Masa tugas BP Pantura ini telah berakhir tahun
2009, sehingga tugas-tugas penanganan yang terkait dengan Pantura Jakarta ditangani oleh
instansi terkait melalui koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Atas dasar kajian-kajian tematis yang dilakukan oleh berbagai instansi, Pemerintah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta menjabarkan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 ke dalam format Peraturan Daerah,
yakni Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana
Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. Kebijaksanaan penyelenggaraan reklamasi Kawasan
Pantura Jakarta ditujukan untuk mewujudkan lahan hasil reklamasi seluas 2.700 Ha dan
memanfaatkannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2010, serta
dilaksanakan secara terpadu dengan penataan kembali (revitalisasi) daratan Pantura Jakarta
seluas 2.500 Ha untuk meningkatkan kualitas lingkungannya. Revitalisasi merupakan serangkaian
program perkuatan dan pemberdayaan fungsi kawasan melalui penataan kembali, perbaikan,
pemugaran, pembangunan, konservasi dan preservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan
dan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030, Kawasan Pantura Jakarta ditetapkan sebagai
Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Pada pasal 101
dimuat arahan Kawasan Strategis Pantura Jakarta sebagai berikut:
1. Kawasan Strategis Pantura mencakup pengembangan areal reklamasi dan kawasan daratan
pantai dilakukan secara terpadu yang bersama-sama ditetapkan sebagai satu kawasan
perencanaan.
2. Pelaksanaan reklamasi, harus memperhatikan kepentingan lingkungan, kepentingan
pelabuhan, kepentingan kawasan berhutan bakau, kepentingan nelayan, dampak terhadap
banjir rob dan kenaikan permukaan laut serta sungai, kepentingan dan fungsi lain yang
ada di Kawasan Pantura.

Pada pasal 102 dinyatakan bahwa:
1. Penyelenggaraan reklamasi Pantura, diarahkan bagi terwujudnya lahan hasil reklamasi siap
bangun dan pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang yang terpadu dengan penataan
kembali kawasan daratan Pantura.
2. Penataan kembali kawasan daratan Pantura, diarahkan bagi tercapainya penataan ruang
yang berhasil guna dan berdaya guna, peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan,
pelestarian bangunan bersejarah, kelancaran lalu lintas, dan peningkatan fungsi sistem
pengendalian banjir baik itu banjir rob dan kenaikan muka laut/sungai.
3. Penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi dan penataan kembali
kawasan daratan Pantura, dilaksanakan secara terpadu melalui kerjasama usaha yang
saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) [I – 3]
Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah
Pendahuluan
Bersamaan dengan pemantapan berbagai instrument perencanaan dan pembangunan Kawasan
Pantura, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengikat kerjasama dengan beberapa mitra
usaha. Pada bulan Juli 1997, Pemda DKI Jakarta telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama
(Nomor 162 Tahun 1997 dan Nomor 094/KNI-SP/VII/97 tanggal 28 Juli 1997) Pengembangan
Penyelengaraan Reklamasi Pada Areal Blok I dan IV Di Sub Kawasan Barat dengan pihak PT.
Kapuk Naga Indah. Atas dasar naskah perjanjian kerjasama tersebut PT. Kapuk Naga Indah
melakukan berbagai kajian perencanaan, baik kajian rencana tata ruang maupun kajian rencana
sarana dan prasarana lingkungan dalam kajian general design. Krisis ekonomi yang menerpa
Indonesia dan berbagai negara mengakibatkan terhentinya kegiatan pembangunan fisik terutama
pembangunan di bidang properti.

Dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT.
Kapuk Naga Indah (tahun 1997) tersebut, maka sejak tahun 2005 PT. Kapuk Naga Indah telah
memutakhirkan konsep-konsep persiapan pengembangan proyek reklamasi yang telah
memperoleh persetujuan prinsip tahun 1997 dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan-
kegiatan yang telah diselesaikan oleh PT. Kapuk Naga Indah, antara lain:
1. Konsultasi penjabaran Rencana Rinci Tata Ruang Kecamatan (skala 1 : 5000) ke tingkat
Rencana Teknik Ruang Kota (skala 1 : 1000);
2. Kajian pemodelan hidrodinamika perairan laut untuk memilih opsi teknik reklamasi dan lebar
kanal vertikal, yang dilakukan oleh Witteven Bos Indonesia (Nedeco) dengan second opinion
BPPT;
3. General design rencana reklamasi Tahap I;
4. Kajian kaitan hidrolika reklamasi Kapuk Naga Indah dengan pola tata air DAS yang bermuara
ke wilayah proyek Kapuk Naga Indah;
5. Kajian restorasi ekosistem mangrove Angke Kapuk sebagai kegiatan paralel konstruksi Kapuk
Naga Indah;
6. Kajian Keanekaragaman Jenis Perikanan Tangkap di Teluk Jakarta Bagian Barat;
7. Kajian Perubahan Sosial Masyarakat di Kecamatan Penjaringan;
8. Kajian Penjabaran Rencana Sarana dan Prasarana Lingkungan;
9. Pengukuran dan Pemetaan TM30 (derajat) lokasi proyek;
10. Kegiatan pembebasan bagan para nelayan budidaya kerang hijau telah dilakukan pada tahun
2006 dengan memberikan kompensasi biaya ganti rugi bekerjasama dengan Kantor
Kelurahan Kamal Muara dan tidak dilakukan relokasi;
11. Penyelenggaraan konsultasi publik dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor
76 Tahun 2001 tentang Pedoman Operasional Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan
Informasi Dalam Proses AMDAL, telah dilaksanakan pada tanggal 11 April 2006;
12. Rekomendasi ANDAL, RKL dan RPL Nomor 25/Amdal/-1.774.151, tanggal tanggal 28
September 2007 dari Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi DKI Jakarta;
13. Penyelenggaraan konsultasi publik (kedua) dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur
Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Operasional Keterlibatan Masyarakat dan
Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL, telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2011,
bertempat di Ruang Fatahillah Gedung Walikota Jakarta Utara Blok P Lantai 2, Jl. Yos
Sudarso Kav. 27 – 29, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) [I – 4]
Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah
Pendahuluan
14. Studi pengembangan CSR PT. Kapuk Naga Indah bersama Swisscontact tahun 2009;
15. Rangkaian konsultasi KNI dengan instansi terkait di lingkungan Pemda DKI Jakarta;
16. Presentasi Kapuk Naga Indah dihadapan Rapim Gubernur DKI Jakarta Tahun 2010;
17. Studi Pandang 4 (empat) Perguruan Tinggi (ITB, UGM, UNDIP, dan UNHAS) tentang
Implikasi Reklamasi Pulau Kapuk Naga Indah.

Tujuan dan kegunaan pembangunan di areal Kapuk Naga Indah pada dasarnya identik dengan
tujuan dan penyelenggaraan Reklamasi Pantura sebagaimana dinyatakan di dalam Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang
Pantura Jakarta, yang sudah diakomodasikan ke dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030, yakni:
1. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan Kota Jakarta sebagai
kota pelayanan yang strategis dan memiliki daya saing yang tinggi dalam perkembangan
kota-kota dunia,
2. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan keseimbangan
kepentingan kesejahteraan dan keamanan,
3. Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan yang memperhatikan
pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya, dan
4. Mengurangi tekanan pertumbuhan kota ke arah Selatan.

Sedangkan pertimbangan peranserta PT. Kapuk Naga Indah dalam rangka pelaksanaan
Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah, antara lain:
1. Menyambut tawaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun Jakarta sebagai Ibu
Kota Negara Republik Indonesia yang berkualitas,
2. Mengembangkan sekaligus diversifikasi usaha di bidang jasa konstruksi dalam negeri,
3. Mengoptimalkan peluang pemanfaatan ruang Pantura yang relatif dekat dengan Bandara
Soekarno-Hatta,
4. Membangun kota pantai (waterfront city) yang memiliki faktor penarik bagi investasi asing,
5. Membangun prasarana yang handal untuk jangka panjang (infrastruktur jalan raya, rel KA
Ganda dan Light Train),
6. Menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, dan
7. Areal Kapuk Naga Indah menjadi salah satu Sistem Pusat Regional.

Di dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 162 Tahun 1997 dan Nomor 094/KNI-SP/VII/97 tanggal 28
Juli 1997, dijelaskan bahwa kerjasama Pemda DKI Jakarta dengan PT. Kapuk Naga Indah adalah
mengembangkan proyek reklamasi pada areal seluas ± 674 Ha. Mengacu ke Adendum Perjanjian
Kerjasama dan hasil pengukuran dan pemetaan oleh Dinas Pertanahan dan Pemetaan Provinsi
DKI Jakarta (hingga kedalaman -8 m), maka luas areal kerja PT. Kapuk Naga Indah adalah ± 870
Ha terdiri dari Pulau 1 ± 275 Ha, Pulau 2A ± 310 Ha, dan Pulau 2B ± 285 Ha. Pengukuran dan
pemetaan areal kerja dalam rangka pelaksanaan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemakaian Peta Dasar Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta (Pemetaan TM30)
seluas ± 1.131 Ha.
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) [I – 5]
Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah
Pendahuluan
Sebagaimana dijelaskan bahwa tahun 2007 PT. Kapuk Naga Indah telah memperoleh
rekomendasi AMDAL 1 pulau (pulau 2A). Untuk mengakomodasi penyesuaian-penyesuaian
rencana reklamasi dan arahan-arahan RTRW Jakarta 2030 tentang Kawasan Strategis Pantura
Jakarta, maka dilakukan penyusunan ANDAL Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (2012) sebagai
tindak lanjut dari KA-ANDAL Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (2012).

Walaupun PT. Kapuk Naga Indah sudah memperoleh Izin Membangun Prasarana dan
Rekomendasi AMDAL, tetapi karena belum memperoleh izin/persetujuan melaksanakan reklamasi,
maka PT. Kapuk Naga Indah belum melakukan kegiatan fisik reklamasi tetapi lebih berorientasi
pada penyempurnaan berbagai konsep, melaksanakan kegiatan restorasi ekosistem mangrove
dan CSR bagi keluarga Nelayan di Kamal Muara.

Pasal 50 ayat (2) e, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
menyatakan bahwa keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan
dinyatakan kadaluwarsa apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditertibkannya Izin Lingkungan (ANDAL, RKL dan RPL). Selain
faktor legalitas evaluasi dan peninjauan RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030, perubahan rona
lingkungan sekitar rencana proyek, yakni peningkatan angka kepadatan vegetasi dan luasan
tutupan mangrove hasil restorasi yang dilaksanakan oleh PT. Kapuk Naga Indah menjadi bahan
pertimbangan dokumen ANDAL Reklamasi 3 Pulau Kapuk Naga Indah ini, sebagai tindak lanjut
dari dokumen KA-ANDAL Reklamasi 3 Pulau Kapuk Naga Indah yang telah disusun.

Selain itu, dokumen ANDAL Reklamasi Pulau Kapuk Naga Indah ini juga akan mempertimbangkan
beberapa kajian yang diselenggarakan akhir-akhir ini, terutama: (a) Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Pantai Utara Jakarta yang dilakukan oleh BPLHD tahun 2009 dan Kajian Lingkungan
Hidup Teluk Jakarta Tiga Provinsi yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta bersama
Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2010 dan (c) Penyiapan data dan analisis dalam rangka
penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Pantura oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta tahun
2010.

Pada tanggal 6 Juli 2011 Kantor Lingkungan Hidup Kota Jakarta Utara telah melakukan fasilitasi
PT. Kapuk Naga Indah bersama Tim Penyusun Studi AMDAL menyelenggarakan Konsultasi
Publik berkaitan dengan Rencana Reklamasi 3 Pulau Kapuk Naga Indah. Kegiatan tersebut
dimaksud dipimpin oleh Walikota Jakarta Utara, dihadiri oleh sekitar 60 orang peserta (menurut
daftar absensi terlampir). Saran dan atau tanggapan atas diskripsi rencana kegiatan yang potensial
menimbulkan dampak akan menjadi bahan pertimbangan di dalam pelaksanaan pendugaan dan
evaluasi dampak serta bila relevan akan dikaji di dalam proses mitigasi dampak.

Dengan demikian perlu dijelaskan bahwa dokumen KA-ANDAL tahun 2012 telah selesai disusun,
maka laporan ANDAL Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah ini disusun sebagai pembaharuan
laporan ANDAL tahun 2007 dan pendekatan penyusunannya tetap Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL. Kondisi di lapangan saat ini
untuk kegiatan persiapan Reklamasi Pulau 2A seluas ± 310 Ha serta persiapan dilakukan
pembangunan jembatan penghubung.
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) [I – 6]
Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah
Pendahuluan
1.2. TUJUAN DAN MANFAAT

Di dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan PT. Kapuk Naga Indah
Nomor 162 Tahun 1997 dan Nomor 094/KNI-SP/VII/97, tanggal 28 Juli 1997 telah disepakati
bahwa maksud kerjasama adalah melakukan reklamasi di dalam “Pengembangan Areal
Reklamasi” dengan pola saling menguntungkan bagi ke dua belah pihak guna menunjang
pengembangan areal reklamasi dan kegiatan di sekitarnya, serta mendukung terwujudnya Kota
Pantai Utara dan Penataan Kawasan Daratan Pantai Utara Jakarta. Keuntungan yang diperoleh
Pemda DKI Jakarta akan terlihat dari berbagai indikator, bukan hanya yang terkait dengan retribusi
perizinan sesuai Perda Retribusi Pembangunan dan bagi hasil tanah reklamasi, pajak atas tanah
hasil reklamasi, tetapi juga terwujudnya struktur ruang dan pola ruang yang direncanakan di dalam
RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030. Hal ini sudah merupakan idealisme dan komitment PT Kapuk
Naga Indah sejak proses perumusan surat perjanjian kerja sama.

Untuk mendukung gagasan dan idealisme rencana pembangunan tersebut, PT. Kapuk Naga Indah
akan tetap melanjutkan konsultasi teknis perencanaan kepada instansi di lingkungan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta, baik perencanaan teknis reklamasi maupun rencana pola ruang serta desain
ruang kota (urban design) serta tanggung jawab sosial perusahaan PT. Kapuk Naga Indah kepada
masyarakat.

Sebagai bagian dari perencanaan makro Kawasan Pantura Jakarta, maka kegunaan kegiatan
pembangunan proyek reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah mengacu pada kebijakan dan strategi
penataan ruang Kawasan Strategis Pantura sebagaimana dirumuskan di dalam RTRW Provinsi
DKI Jakarta 2030. Sebagai dokumen yang memuat arahan rencana tata ruang kawasan strategis
Kawasan Pantura. Salah satu butir pada Pasal 6 ayat (1) huruf c Perda 1 Tahun 2012 tentang
RTRW DKI Jakarta 2030 merupakan salah satu kebijakan penataan ruang Provinsi DKI Jakarta
adalah “peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi di sektor perdagangan, jasa, industri
kreatif, industri teknologi tinggi dan pariwisata”. Untuk mendukung kebijakan tersebut pada Pasal 7
ayat (3) dirumuskan strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut, yakni meliputi:
1. Meningkatkan kapasitas dan intensitas pusat kegiatan primer dan sekunder untuk mewadahi
aktivitas perdagangan, jasa, dan industri kreatif berskala regional, nasional dan internasional;
2. Membangun kawasan Sentra Primer Barat, Sentra Primer Timur, Kawasan Segitiga Emas
Setiabudi, Kawasan Manggarai, Kawasan Jatinegara, Kawasan Bandar Baru Kemayoran,
Kawasan Dukuh Atas, Kawasan Mangga Dua, Kawasan Tanah Abang, Kawasan Pantura,
Kawasan Pengembangan Ekonomi Marunda, dan kawasan strategis lainnya;
3. Membangun prasarana pariwisata untuk penyelenggaraan kegiatan MICE bertaraf;
4. Mempercepat revitalisasi kawasan kota tua sebagai pusat kegiatan pariwisata sejarah dan
budaya.

Kebijakan dan strategi penataan Kawasan Pantura akan menjadi landasan operasional
penyusunan rencana struktur dan rencana pola ruang Kawasan Strategis Pantura. Berkaitan
dengan itu, maka PT. Kapuk Naga Indah akan menjadi mitra Pemerintah DKI Jakarta untuk
merealisasikan penataan dan pembangunan Kawasan Pantura Sub Kawasan Barat melalui
kontribusi rangkaian kegiatan, terutama:
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) [I – 7]
Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah
Pendahuluan
1. Mendukung Pemerintah dalam mengembangkan program penyediaan dan penyiapan tanah
hasil reklamasi bagi pembangunan pemukiman, komersial, jasa dan rekreasi beserta sarana
dan prasarana lingkungan yang memadai.
2. Kontribusi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan (revitalisasi) melalui
penataan kembali dan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan, perbaikan kampung,
dan pembangunan rumah susun yang dilaksanakan oleh instansi terkait.
3. Kontribusi dalam rangka pelestarian ekosistem mangrove Angke Kapuk.
4. Kontribusi dalam rangka peningkatan aksesibilitas antara Kawasan Pantura Jakarta dengan
wilayah Kabupaten Tangerang.
5. Membantu upaya pengendalian banjir dan pemeliharaan sungai.
6. Meningkatkan fungsi pantai sebagai public domain.

1.3. PERATURAN

Penyusunan ANDAL Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (3 Pulau ) ini didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1.3.1. Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya; digunakan sebagai acuan pengelolaan sumberdaya alam hayati
(Mangrove dan satwa).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati; digunakan sebagai
acuan pengelolaan keanekaragaman hayati.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah; digunakan sebagai
acuan pengelolaan Pulau Kapuk Naga Indah.
5. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; digunakan sebagai
acuan pengelolaan perairan.
6. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; digunakan sebagai
acuan pengelolaan sumber daya air.
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; digunakan sebagai
acuan penataan ruang.
8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulai-
pulau kecil;digunakan untuk pengelolaan Pulau Reklamasi PT KNI.
9. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; digunakan sebagai acuan kekhususan
Provinsi DKI Jakarta.
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) [I – 8]
Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah
Pendahuluan
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
digunakan sebagai acuan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan
lingkungan hidup.
11. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; sebagai
acuan penyampaian informasi kepada publik.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
digunakan sebagai acuan pengelolaan gangguan alur pelayaran dan keselamatan
pelayaran.
13. Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; sebagai acuan
pengelolaan sampah.
14. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan; sebagai
acuan pengelolaan jalan dan transportasi darat.
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup; digunakan sebagai acuan kewajiban melakukan
pengelolaan lingkungan hidup.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
digunakan sebagai acuan pengelolaan kesehatan kerja dan kesehatan lingkungan.
17. Undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus; sebagai
acuan pengelolaan kawasan ekonomi khusus.
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
digunakan sebagai acuan pengelolaan dampak perikanan.
19. Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya; sebagai acuan
pengelolaan kawasan cagar budaya.

1.3.2. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Republik Indomesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut; digunakan sebagai acuan
pengelolaan dan pengendalian pencemaran laut.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara; digunakan sebagai acuan baku mutu kualitas udara ambien
nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Bahan Berbahaya dan Beracun; digunakan sebagai acuan pengelolaan B3.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air; digunakan sebagai acuan pengelolaan kualitas air.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; digunakan sebagai acuan pembagian
kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) [I – 9]
Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah