Table Of Content

Vol. 34, No. 2 ISSN 1829.590^ juni 2005 Analisis CSIS Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal ANAMSIS PFRISTIVVA Tinjauan Perkembangan Politik: PerpecahanPartaiPolitik,PemberantasanKorupsi danBerbagaiMasalahPolitikLainnya TinjauanPerkembanganEkonomi: PertumbtihanyangRelatifTinggidanBerkesinambungan ARTIKEL Relasi Kades-BPD di Era Desentralisasi dan Masa Depannya PILKADA Langsung:BeberapaCatatanKritis ParlemenASEAN: SebuahRefleksike Depan Quo VadisKemitraanStrategisBaruAsia-Afrika DOKUMEN Kenaikan Haxga BBM 2005: DeritaRakyatdanKomplikasiPolitik tENiTRE FORSTRATEGIC AND ISSN 1829-5908 INTERNATIONAL STUDIES 9"771829"590805' Analisis CSIS Diterbitkan oleh CENTRE FOP STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES Vol. 34, No. 2 (CSIS) sejak 1971 sebagai jurnal berkala untuk menyajikan tulisan-tu- Juni 2005 lisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. ANALISIS CSIS adalah suatu forum terutama untuk para staf peneliti CSIS sen- diri. Tetapi sumbangan tulisan darl luar CSIS akan dipertimbangkan untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Isl tulisan-tulisan yang dl- muat dalam ANALISIS CSIS sepenuhnya menjadi tanggung jawab pri- badi penulis masing-masing. Logo CSIS Mulai tahun 1989 CSIS menggunakan logo baru: Nalar Ajar Terusan Budi. Logo berbentuk sebuah piringan cekung berukiran bola dunia yang melatarbelakangi gambaran orang tanpa busana duduk memangku buku terbuka ber- alaskan kain lampin. Tangan kiri menunjuk ke buku dan tangan kanan menunjuk ke atas menggambarkan orang yang sedang menguraikan pengetahuan yang ditimba dari buku. Ketelan- j—angan gambar orang di ten—gah piringan melambangkan keterbukaan budi tiadanya sikap a priori pada warga CSIS, seperti pada para analis umumnya. dalam kegiatan studinya. Gambar ini menunjukkan kegiatan belajar dan mengajar atau menguraikan pikiran, sebagaimana para analis CSIS melakukan studi dan menguraikan pikiran mereka kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sedangkan bola dunia melambangkan alam jagad raya yang menjadi cakrawala dan lingkup CSIS berada dan berkarya. Ka- limat Nalar Ajar Terusan Budi yang tertera pada lingkaran piringan adalah surya sengkala: cara merangkai kata dalam tradisi jawa untuk menandai suatu tahun penting menurut peredaran matahari dan sekaligus menge- mukakan makna yang terkandung dalam peristiwa yang tahunnya ditandai itu. Nalar menurut tradisi Jawa itu berwatak 1 , Ajar berwatak 7, Terusan berwatak 9, dan Budi berwatak 1. Sebagaimana lazimnya sengkala dibaca dalam urutan terbalik: 1971, tahun CSIS berdiri. Nalar Ajar Terusan Budi juga menggambarkan alam pikiran, dan hakikat kegiatan CSIS. CSIS sebagai lembaga profesi keilmuan, yang didukung oleh kreativitas individu, pada hakikatnya mempunyai kegiatan intelektual yang bukan hanya meng- analisa kebenaran tetapi juga terpanggil untuk menunaikan kewajioan sosialnya. Makna Nalar Ajar Terusan Budi adalah bahwa bagi CSIS, ber- nalar, belajar serta menguraikan pikiran adalah kelanjutan wajar dari budi yang arif. Logo ini dituangkan dalam wujud piringan perunggu oleh C. Sidharta. Pemimpin Redaksl/ Medelina K. Hendytio Penanggung Jawab Dewan Redaksi M. Hadi Soesastro, j. Kristiadi, Bantarto Bandoro, Rizal Sukma, Raymond Atje, Edy Prasetyono, T.A. Legowo Redaksi Pelaksana Lilies Achmadi Dokumentasi Faustinus Andrea STT SK Menpen Rl No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978, tanggal 28 Agustus 1978 ISSN 1829-5908 CSIS Analisis ISSN 1829-5908 Vol. 34, No. 2, Juni 2005 DAFTAR ISI PENGANTAR REDAKSI 122 ANALISIS PERISTIWA TinjauanPerkembanganPolitik: PerpecahanPartaiPolitik,PemberantasanKorupsi danBerbagaiMasalahPolitikLainnya H. Anton Djawamaku 123-152 TinjauanPerkembanganEkonomi: PertumbuhanyangRelatifTinggidanBerkesinambungan Tim Departemen Ekonomi CSIS 153-166 ARTIKEL Relasi Kades-BPD di Era Desentralisasi dan Masa Depannya Heru Cahyono 167-184 PILKADALangsung:BeberapaCatatanKritis Leo Agustino 185 - 197 ParlemenASEAN: Sebuah Refleksi ke Depan Bantarto Bandoro 198 - 205 Quo VadisKemitraanStrategisBaruAsia-Afrika Anak Agung Banyu Perwita 206 - 215 DOKUMEN a Kenaikan Harga BBM 2005: DeritaRakyatdanKomplikasiPolitik M. Djadijono 216 - 232 PENGANTAR REDAKSI ESENSI pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal tidak hanya untuk menjaga penyelewengan kekuasaan di tingkat lokal serta mengarahkan kekuasaan hanya untuk kepentingan rakyat tetapi yang lebih penting menjamin peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengam^ bilan keputusan. Pembentukan lembaga-lembaga di tingkat lokal termasuk pede- saan yang dimaksudkan untuk mendorong demokratisasi dan desentralisasi sering mengalami kegagalan karena lemahnya struktur organisasi maupun karena adanya perbenturan kepentingan antar elit lokal. Untuk membahas masalah tersebut Analisis CSIS menyajikan dua tulisan. Tulisan pertama Hem Cahyono yang membahas tentang kemunduran pelaksanaan demokrasi di tingkat pede- saan karena digantikaimya Badan Perwakilan Desa dengan Bamusdes (Badan Mu- syawarah Desa). Perubahan ini dipandang memperlemah pengakuan akan eksis- tensi, potensi dan prakarsa desa yang pada akhimya merusak upaya demokratisasi lokal dan desentralisasi. Tulisan kedua yang ditulis oleh Leo Agustino menyoroti pelaksanaan proses demokrasi di tingkat lokal melalui pemilihan kepala daerah langsung (Pil- kada Langsung). Selain untuk mempertegas kedaulatan rakyat, pilkada langsung juga dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas publik serta mem- bentuk keseimbangan kekuasaan di tingkat lokal. Ide calon independen, politik uang, konflik antar pendukung serta pendidikan politik bagi masyarakat menjadi wacana yang perlu dicermati terkait dengan pelaksanaan Pilkada Langsung. Dalam edisi ini dua tulisan yang terkait dengan masalah internasional membahas tentang Parlemen ASEAN oleh Bantarto Bandoro dan Kemitraan baru Asia-Afrika oleh A.A. Banyu Perwita. Gagasan parlemen ASEAN yang diinspirasi proses integrasi Eropa dianggap sebagai hal yang sangat positif karena diharapkan mampu mengelola isu kawasan dan memainkan peran yang lebih baik di tingkat regional maupun internasional. Di sisi lain kerja sama internasional antar Negara-negara Asia-Afrika dipandang perlu guna merumuskan kembali nilai-nilai yang mendasari berdirinya organisasi ini. Hal ini terkait dengan tantangan-tantangan baru dalam hubungan internasional. Peny-usunan agenda strategi dalam kerangka hubungan kemitraan Asia-Afrika perlu diarahkan untuk mengatasi persoalan ekonomi, keamanan dan restrukturisasi politik glo- bal. Sementara pada bagian akhir, dokumentasi yang ditulis oleh M. Djadijono tentang kenaikan harga BBM 2005, merekam kejadian dan kebijakan yang terkait dengan kenaikan harga BBM beserta implikasi kebijakan tersebut yang di- rasakan oleh masyarakat. REDAKSI Juni 2005 ANALISIS PERISTIWA TINJAUAN PERKEMBANGAN POLITIK Perpecahan Partai Politik, Pemberantasan Korupsi dan Berbagai Masalah Politik Lainnya H. Anton Djawamaku PERKEMBANGAN politik dalam KEMELUT PARTAI POLITIK dua bulan terakhir (April-Mei 2005) ditandai oleh beberapa Dalam beberapa bulan terakhir ini, masalah penting yang menuntut per- sejumlah partai politik telah menye- hatian publik. Setidaknya ada dua lenggarakan kongres maupun mukta- isu paling menonjol, yaitu konflik in- mar. Di antaranya adalah Partai De- ternal yang melanda beberapa partai mokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), politik besar dan upaya pemerintah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai dalam pemberantasan korupsi. Selain Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bin- itu, tercatat pula beberapa masalah tang Reformasi, Partai Bulan Bintang, lain yang perlu mendapat perhatian, Partai Demokrat dan Musyawarah Ma- yakni: (1) berkenaan dengan sosiali- jelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera sasi perubahan UUD 1945; (2) berke- (PKS). naan dehgan keterlibatan anggota TNI dalam Pilkada; pencabutan (3) hak atas tanah; perundingan Partai Demokrasi Indonesia- (4) in- Perjuangan (PDI-P) formal RI-GAM; sengketa Amba- (5) lat; (6) gerakan ekstrim termasuk pe- Kongres II PDI-P yang berakhir pa- ledakan bom di Tentena, Sulawesi Te- da tanggal 31 Maret 2005 di Denpasar, ngah; (7) lawatan Presiden Rl ke be- Bali, berhasil memilih pengurus baru berapa Negara sahabat; (8) Konferensi periode 2005-2010. Megawati Soekamo- Asia-Afrika; dan Hubungan (9) Bila- putri kembali terpilih secara aklama- teral RI. si menjadi Ketua Umum DPP PDI-P. 124 ANAUSIS CSIS, Vol 34, No. 2, 2005: 123-152 Pengurus lama PDI-P banyak yang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terpental dari kepengurusan baru dan Muktamar mereka mendirikan Gerakan Pembaha- II Partai Kebangkitan ruan (GP) PDI-P. Tanggal 4 April GP Bangsa berlangsung di Semarang PDI-P mengumumk^n kepengurusan tanggal 16-19 April. Dari 466 utusan DPW kolektif nasional, dengan Pelaksana dan DPC, yang tercatat hadir Harian diketuai oleh Roy B.B. Janis. 382 peserta. Perebutan pengaruh di Mereka menilai Kongres II PDI-P ca- arena muktamar bukan lianya di an- cat hukum, karena melanggar Ang- tara para muktamirin, tetapi juga me- garan Dasar (AD) dan Anggaran Ru- libatkan kiai sepuh yang secara for- mah Tangga (ART) Partai. Mekanisme mal bukan peserta muktamar, Perta- pengambilan keputusan dan pcmilih- rungan bukan hanyal terjadi di an- an dalam kongres—yaitu, dengan te- tara Tim Sukses kandidat Ketua Umimi tap menggunakan formatur tunggal, Tanfidziyah, tetapi juga di antara para pendukimg K.H. Abdurrahaman hak prerogatif, aklamasi dan pene- tapan calon tunggal—dinilai tidak Wahid dengan para kiai dari Forum Langitan. demokratis, sehingga keputusannya dianggap patemalistik, feodal dan elitis. Pada muktamar tersebut secara aklamasi Gus Dur terpilih menjadi Ke- tua Dewan Syuro PKB periode lima Partai Amanat Nasional (PAN) tahun mendatang. Dari 33 utusan DPW yang menyampaika" pem.andang- an umum, 29 diantaranya menyata- Kongres II Partai Amanat Nasio- kan mencalonkan kembali Gus Dur nal (PAN) berlangsung tanggal 7-11 sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Ke- April di Semarang. Pada kesempat- an tersebut, Ketua Umum PAN Amin putusan itu mengejutkan mengingat muktamar belum membahas agenda Rais menyatakan tidak akan menca- tata cara pemilihan. Walaupun demi- lonkan diri kembali menjadi Ketua Umum PAN. Dalam kongres ini Soe- kian, pengesahan Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro PKB 2005-2010 trisno Bachir terpilih menjadi Ketua Umum Umum DPP PAN periode 2005-2010, berjalan mulus. Pemilihan Ketua Dewan Tanfidz tanggal 19 April juga menyisihkan 6 calon lainnya terrtva- dilakukan secara aklamasi dan ber- suk politikus kawakan Fuad Bawa- zir. Sedangkan Sekjen PAN terpilih jUamlaunmlanTcaanrf.idTzerpPiKliBh amdeanljaahdiMuKheatiu-a Zukifli Hasan yang juga seorang min Iskandar yang meraih 304 dari pengusaha. Sementara Amien Rais 369 suara peserta muktamar. terpilih menjadi Ketua Majelis Pertim- bangan Partai, didampingi wakilnya Sementara muktamar berlangsung, Hatta Rajasa dan A.M. Fatwa. Se- sekitar 11 orang kiai sepuh yang di- dangkan Badan Arbitrase diketuai kenal sebagai Forum Langitan membuat oleh M. Askin. pernyataan bahwa Muktamar PKB di ANAUSIS PERISTIWA: PERKEMBANGAN POLITIK (Djawamaku) 125 Semarang tidak sah karena dianggap mimpin partai ini, namun hanya telah melanggar AD/ART PKB serta Hamdan Zoelva dan M.S. Kaban yang tata tertib sidang. Mereka menyam- meraih dukungan 50 suara. Hamdan paikan tausiyah berupa seruan agar Zoelva kemudian menyerahkan du- para peserta menarik. diri dan tidak kungan atas kepemimpinan PBB ke- melanjutkan muktamar. pada M.S. Kaban. Selanjutnya sidang pleno juga memilih, Yusril Isha Ma- Alwi Shihab dan SaifuUah Yusuf hendra menjadi Ketua Majelis Syuro tanggal 18 April menyatakan akan PBB, menyisihkan ketiga calon lainnya. tetap melanjutkan proses somasi terhadap pengurus DPP PKB yang telah menonaktifkan mereka. Dengan Demokrat Partai adanya dukungan para kiai dari Fo- rum Langitan, mereka menyatakan Kongres I Partai Demokrat ber- siap melanjutkan roda kepemimpinan langsung tanggal 20-23 Mei di Sa- sebagai Ketua Umum dan Sekjen PKB nur, Bali. Peserta kongres secara ak- yang diangkat oleh Muktamar Luar lamasi memilih Susilo Bambang Yu- Biasa PKB di Yogyakarta. dhoyono sebagai Ketua Dewan Pem- bina. Dewan Pembina adalah struktur baru di dalam Partai Demokrat Partai Bintang Refonnasi (PBR) yang tidak ada sebelumnya. Badan Muktamar I Partai Bintang Refor- ini oleh Kongres ke-II ditetapkan sebagai badan kolektif yang bertugas masi (PBR) berlangsung di Jakarta memberikan pembinaan, petunjuk, sa- tanggal 26-28 April. Rapat pleno se- ran dan nasihat kepada DPP dalam cara aklamasi memilih kembali Zae- Umum menjalankan dan mengendalikan ke- nuddin M.Z. sebagai Ketua giatan partai. Selanjutnya sidang ple- PBR. Pemilihan dilakukan secara ak- no Partai Demokrat memutuskan un- lamasi, dipercepat dari rencana se- mula dan tidak dilakukan dengan tuk mencalonkan kembali Susilo Bam- bang Yudhoyono sebagai Presiden pa- sistem satu delegasi satu suara, se.- da Pemilu 2009 untuk periode 2009- bagaimana disepakati dalam rapat Umum DPP 2014. Sedangkan Ketua sebelumnya. Pada waktu dan tempat yang sama 'juga muncul ke pengurus Partai Demokrat terpi]ih,JHadi.Utomo_ imhik periode 2005-2010. PBR tandingan yang dipimpin oleh Zaenal Ma'arif selaku Ketua Umum. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Bulan Bintang (PBB) Musyawarah Majelis Syuro I Par- Muktamar II Partai Bulan Bintang tai Keadilan Sejahtera (PKS) 2005-2010 (PBB) berlangsung di Surabaya tang- berlangsung tanggal 26-29 Mei di Ja- gal 28 April - 1 Mei 2005. Pada mu- karta. Terpilih sebagai Ketua Majelis lanya terdapat 13 orang calon pe- Syuro K.H. Hilmi Aminuddin. Untuk posisi Presiden PKS, terpilih pejabat an terjadinya konflik internal, sebaik- sementara Tifatul Sembiring. Selain nya partai mulai mengubah dirinya itu Majelis Syuro memilih Surahman menjadi partai yang modern dan de- Hidayat sebagai Ketua Dewan Sya- mokratis.^ riah Pusat, Suharna Surapranata sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pu- Terlalu kuatnya figur pimpinan Muhammad sat, Anis Matta sebagai partai politik berpotensi mematikan Sekretaris Jenderal dan Mahfudz Ab- kaderisasi di tubun parpol bersang- durrahman sebagai Bendahara Umum. kutan. Figur yang kuat seringkali di- Keputusan penting lainnya adalah anggap mampu menjadi perekat, se- penegasan kembali PKS sebagai par- mentara pada saat bersamaan kader tai dakwah dan Majelis Syuro seba- yang memiliki kualifikasi sepadan ti- gai lembaga tertinggi partai. Arti- dak pernah dipersiapkan sebagai ca- nya keputusan Majelis Syuro meng- lon pengganti. Masuknya pimpinan ikat seluruh organisasi, termasuk ke- parpol di lembaga eksekutif maupun putusan suksesi pemilihan ketua lem- legislatif pasca-reformasi 1998 mem- baga tinggi partai. buat regenerasi tidak pernah dipersiapkan, karena pucuk pimpinan par- Salah satu penyebab konflik inter- pol lebih disibukkan dengan urusan nal dalam tubuh beberapa parpol ada- eksternal partainya, sehingga tidak lah karena partai tidak memiliki plat- pernah ada persiapan kader penggan- form yang jelas, sehingga mengaki- ti. Ketika masa pergantian tiba selalu batkan tidak adanya ikatan ideolo- ada keragUdn mengenai calon peng- gis di antara anggota partai. Ketika ganti yang layak diajukan. Apalagi terjadi perpecahan yang bersifat klik, pada saat kelahirannya, ketokohan personal atau kelompok, dengan mu- pucuk pimpinan parpol dalam po- dah hal itu memecah belah partai. sisi "tinggi", sehingga sekarang pun Selain itu, beberapa akar permasalah- dianggap belum muncul kader yang an yang sering muncul adalah fak- dinilai selevel.^ tor kepemimpinan tunggal dan manajemen konflik yang buruk. Hampir Dipandang dari proses regenerasi seluruh partai di Indonesia hanya yang harus dilakukan, kegagalan mun- mengandalkan satu pemimpi^ yang culnya tokoh baru dalam parpol me- dijadikan figur pemersatu seluruh nunjukkan kegagalan partai melaku- anggota partai. Akibatnya, ketika du- kan reformasi internal, terutama un- kungan terhadap figur terpecah, par- tuk revitalisasi dan regenerasi. Mam- tai akan terpecah. Hampir semua partai di Indonesia tidak memiliki manajemen konflik yang baik. Hal itu ka- Lihat pandangan Eep Safulloh Fatah dalam Kompas, 4 April 2005. rena manajemen konflik belum men- 2 jadi bagian penting dari manajemen Pandar\gan ini antara lain dikemukakan oleh Sukardi Rinakit dalam Kompas, 7 partai. Untuk mengurangi kemungkin- April 2005. ANAUSIS PERISTIWA: PERKEMBANGAN POLITIK (Djawamaku) 127 patnya regenerasi terutama karena fi- kepercayaan, harapan dan dukungan gur petingginya menjadi simbol in- rakyat terhadap partai politik sema- stitusi. Dari perspektif historis, par- kin memudar. Indikatomya adalah me- pol di Indonesia seakan selalu diba- ningkatnya jumlah golongan putih wa lari dari sebuah krisis ke krisis dalam Pemilu 1999 dan 2004.'* lain. Dengan dalih untuk menyelesai- Berbagai konflik tersebut merupakan krisis yang belum selesai, pu- kan persoalan utama parpol yang ha- cuk pimpinan parpol justru memper- rus diselesaikan, jika Indonesia ingin solid posisinya. Akibatnya proses re- mendorong demokratisasi. Konflik in- generasi terhambat, sehingga tidak ternal parpol sebetulnya menunjukkan ada kader pengganti yang siap. Pa- bahwa parpol di Indonesia adalah dahal pada saat yang sama terjadi organisasi yang belum menjadi par- perubahan konstelasi politik yang me- pol dalam arti sebenamya. Kalau par- nuntut tersedianya kader berkualitas. pol tidak mampu menyelesaikan kon- Untuk mengisi kekosongan di ting- flik internal, bagaimana; parpol mam- kat elit kepengurusan, terjadilah ke- pu menyelesaikan konflik yang sifat- mudian eksodus kader dari satu par- nya nasional. Salah satu penyelesai- pol ke parpol lain yang tidak siap de- an ialah bahwa pemimpin partai yang ngan kelahiran pemimpin baru. Keha- kharismatik harus bisa mentransfor- diran kader yang "lompat pagar" se- masikan kharismanya dalam sistem perti itu menjadi kontra produktif, pengelolaan partai yang demokratis. karena kader yang ada di dalam tu- Selama parpol masih mengandalkan buh parpol merasa dipinggirkan.^ kepemimpinan kharismatik, akan su- Parpol diharapkan dapat menye- lit bisa dibangun faksi-faksi. Faksi di lesaikan berbagai konflik internal de- partai hanya bisa berkembang, apabila ngan baik, karena salah satu fungsi basisnya kedaulatan berada di anggo- partai politik adalah mengelola kon- ta partai, bukan pada tokoh kharisma.^ Kegagalan dalam menyelesaikan flik. Penyelesaian internal parpol sebe- koriflik internal dapat mermnbulkan ke- namya dapat dilakukan melalui tra- jenuhan masyarakat terhadap parpol, disi rule of law dan rule of ethic. Jika sehingga masyarakat beralih ke in- seorang pemimpin parpol bermjimpi strumen lain seperti miiiter. Konflik memimpin sebuah negeri yang demo- internal parpol memang memprihatin- kratis dan berdasarkan hukum, maka kan, karena peran partai politik sebe- narnya sangat diperlukan untuk mem- ia harus terlebih dahulu menunjukkan bangun demokrasi. Sementara itu, sejak tahun 1998 tampak jelas bahwa Lihat pandangan yang dikemukakan oleh Kepala Pusat Penelitian LIPI Ikrar Nusa Bhakti dalam Kompas, 11 April 2005. Pandangan pakar ilmu politik UGM Ris- ^Pandangan ini dikemukakan oleh Ke- wandha Imawan juga tersaji dalam Kompas, tua Departemen Politik CSIS, Tommy Legowo 7 April 2005. dalam Kompas, 26 April 2005. 128 kemampuannya memimpin demokrasi basis keahlian dan dan kapasitas, atau rule of law di internal partai. Jika gabungan tidak mampu melakukan ketiganya. Parpol di Indo- hal tersebut, nesia tampaknya bagaimana mungkin mampu cenderung ke arah meya- survival di mana mereka yang kinkan rakyat bahwa mampu dire- mimpin Negara yang lieabih komplemkes.- mkroudtaludmaunmandyaan hmaasnsyaa. yang memiliki Perselisihan parpol merupakan gejala sementara dalam transisional demo- Selain itu, Parpol umumnya juga krasi. Hampir semua lembaga parpol tidak menegaskan posisinya, apakah kini sedang mengalami disorientasi. beroposisi atau mendukung pemerin- Jalan keluarnya ialah bahwa parpol tah dan belum berfungsi sebagai ti- harus segera melakukan konsolidasi tik referensi. Pertikaian terjadi kare- dan membangun tradisi rule of law dan na menumpuknya persoalan keempat rule of ethic yang mapan. Rule of law fungsi partai tersebut. Pertikaian dalam di internal partai bisa dilihat dari organisasi parpol terjadi karena AD/ART politisi cenderung menganggap partai bersangkutan. Semen- par- tara rule of ethic juga harus diatur da- tai sebagai tempat kekuasaan. Dalam lam organisasi, seperti sopan-santun hal ini, mereka melupakan dua hal dan norma-norma perilaku yang di-, mendasar, yaitu etika politik dan si- idealkan, meski belum sampai pada kap menghormati keputusan partai. norma hukum. Di antaranya yang per- Parpol sering dianggap warisan, mi- lu disepakati adalah mekanisme salnya PKB oleh K.H. Abdurahman penyelesaian perbedaan pendapat Wahid yang keturunan pendiri NU internal.^ dan PDI-P oleh Megawati yang keturunan Soekarno. Demokrasi modern Penyebab utama perpecahan da- tampak bersinggungan dengan feodal- lam Parpol yang terjadi akhir-akhir ini isme politik. Seharusnya partai yang adalah karena politisi Indonesia ti- menyatukan tokoh, bukan tokoh yang dak memahami konsep dan fungsi menyatukan partai.'' kepartaian. Mereka beranggapan bahwa Partai-partai politik yang menga- merekalah kelompok kepentingan lami konflik, misalnya PDI-P dan PKB, sekaligus penekan, sehingga fungsi mencerminkan sirkulasi kepemimpinan J^regasi tidak berjalan sebagaimana yang terpusat pada tokoh kharisma- mestinya. Parpol juga tidak memiliki tik. Kedua partai tersebut telah ber- konsep dan pola perekrutan yang kembang menjadi "partai teater" di jelas, apakah menganut sistem par- mana pemain utama PDI-P diperan- tisan yang berdasarkan loyalitas, sur- kan oleh Megawati, sementara di PKB vival yang berdasarkan uang dan oleh Gus Dur. Hakikat partai teater massa, sistem meritokratik yang ber- 6 Lihat, Ketut Putra Erawan dalam Kom- Pendapat ini dikemukakan oleh Jimly pas, 17 Mei 2005. Lihat juga, Nur Iman Subono Asshiddiqie. Lihat Kompas, 14 Mei 2005 pada harian yang sama.