Table Of Content

34, No. 1 ISSN 1829-5908 2005 ret GSIS Analisis lemperkokoh dentitas Jasional aiSIS PERISTIWA njauaii Perkeiiibangan Politik: Pemerintahan Awal Tanpa Perubahan Signifikan njauanPerkembanganEkonomi: Kinerja Perekonomian Indonesia: Beberapa Sinyal Positif IKEL ancasila dan Identitas Nasional Indonesia: erspektif Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural evolusi Teknologi, Perang Infonnasi, an Kebijakan Pertahanan omisi Yudisial dan Relevansinya dengan ekuasaan Kehakiman yang Mandiri ilkada dan Prospek Demokrasi Lokal KUMEN ronologi Sengketa Ambalat CENTRE FORSTRATEGIC AND ISSN 1829-6908 INTERNATIONAL : STUDIES 771829"590805' Analisis CSIS Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES Vol. 34, No. 1 (CSIS) sejak 1971 sebagai jurnal berkala untuk menyajikan tulisan-tu- Maret 2005 lisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. ANALISIS CSIS adalah suatu forum terutama untuk para staf peneliti CSIS sendiri. Tetapi sumbangan tulisan dari luar CSIS akan dipertimbangkan untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Isi tulisan-tulisan yang dimuat dalam ANALISIS CSIS sepenuhnya menjadi tanggung jawab pri- badi penulis masing-masing. Logo CSIS Mulai tahun 1 989 CSIS menggunakan logo baru: Nalar Ajar Terusan Budi. Logo berbentuk sebuah piringan cekung berukiran bola dunia yang melatarbelakangi gambaran orang tanpa busana duduk memangku buku terbuka ber- alaskan kain lampin. Tangan kirl menunjuk ke buku dan tangan kanan menunjuk ke atas menggambarkan orang yang sedang menguraikan pengetahuan yang ditimba dari buku. Ketelan- j~angan gambar orang di ten—gah piringan melambangkan keterbukaari budi tiadanya sikap a priori pada warga CSIS, seperti pada para analis umumnya, dalam kegiatan studinya. Gambar ini menunjukkan kegiatan belajar dan mengajar atau menguraikan pikiran, sebagaimana para analis CSIS melakukan studi dan menguraikan pikiran mereka kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sedangkan bola dunia melambangkan alam jagad raya yang menjadi cakrawala dan lingkup CSIS berada dan berkarya. Ka- limat Nalar Ajar Terusan Budi yang tertera pada lingkaran piringan adalah surya sengkala: cara merangkai kata dalam tradisi Jawa untuk menandai suatu tahun penting menurut peredaran matahari dan sekaligus menge- mukakan makna yang terkandung dalam peristiwa yang tahunnya ditandai itu. Nalar menurut tradisi Jawa itu berwatak 1 , Ajar berwatak 7, Terusan berwatak 9, dan Budi berwatak 1 . Sebagaimana lazimnya sengkala dibaca dalam urutan terbalik: 1971, tahun CSIS berdiri. Nalar Ajar Terusan Budi juga menggambarkan alam pikiran, dan hakikat kegiatan CSIS. CSIS sebagai lembaga profesi keilmuan, yang didukung oleh kreativitas individu, pada hakikatnya mempunyai kegiatan intelekfjal yang bukan hanya meng- analisa kebenaran tetapi juga terpanggil untuk menunaikan kewajiban sosialnya. Makna Nalar Ajar Terusan Budi adalah bahwa bag! CSIS, ber- nalar, belajar serta menguraikan pikiran adalah kelanjutan wajar dari budi yang arif. Logo ini dituangkan dalam wujud piringan perunggu oleh G. Sidharta. Pemimpin Redaksi/ Medelina K. Hendytio Penanggung Jawab Dewan Redaksi M. Hadi Soesastro, J. Kristiadi, Bantarto Bandoro, Rizal Sukma, Raymond Atje, Edy Prasetyono, T.A. Legowo Redaksi Pelaksana julius A. Mulyadi Dokumentasi Faustinus Andrea STT SK Menpen Rl No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1 978, tanggai 28 Agustus 1978 ISSN 1829-5908 n V, CSIS Analisis ISSN 1829-5908 Vol. 34, No. 1,Maret2005 DAFTAR ISl PENGANTAR REDAKSI 2-3 ANALISIS PERISTIWA TinjauanPerkembanganPolitik: Pemerintahan Awal Tanpa Perubahan Signifikan M. Sudibjo 4-31 TinjauanPerkembanganEkonomi: Kinerja Perekonomian Indonesia: Beberapa Sinyal Positif Tim Departemen Ekonomi CSIS 32-46 ARTIKEL Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural Azyumardi Azra 47-59 Revolusi Teknologi, Perang Informasi, dan Kebijakan Pertahanan Kusnanto Anggoro .60-79 Komisi Yudisial dan Relevansinya dengan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri Binoto Nadapdap 80-96 Pilkada dan Prospek Demokrasi Lokal Gregorius Sahdan 97-116 DOKUMEN Kronologi Sengketa Ambalat 117-119 PENGANTAR REDAKSI B ERAPA perkembangan ekonomi dan peristiwa politik dalam tiea bulan pertama tahun 2005 ini, mewarnai kehidupan bangsa. Selain kebijakan pemermtah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan alasan untuk mencukupi kekurangan APBN, peristiwa politik lainnva yang menyangkut persengketaan kawasan Ambalat di Laut Sulawesi antara Indonesia-Malaysia menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Dinamika politik tersebut praktis mengundang pro-kontra di banyak kalangan. Kenaikan harga BBM, misalnya, yang dirasakan teiah menambah beban ekonomi masyarakat kecil, kenyataannya tidak diimbangi dengan kesungguhan pemerintah dalam memberantas korupsi, menciptakan keamanan masyarakat yang lebih kondusif, penegakan hukum dan penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, stabilitas ekonomi makro selama 2004 memperlihatkan indikator positif ke depan Pada triwulan pertama 2004, pertumbuhan ekonomi membaik, dari 4,4 persen menjadi 6,7 persen. Dampaknya PDB tumbuh sebesar 5,1 persen. Kondisi ekonomi makro yang membaik, ekspektasi yang optimis, mulai pulihnya investasi, dan pertumbuhan ekspor yang tinggi, berada di balik relatif kuatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2004. Namun demikian, paling tidak selama enam bulan terakhir bencana alami yang tak putus-putusnya menerpa bangsa kita, telah mempengaruhi sumber pendapatan ekonomi negara yang tidak sedikit. Di samping itu bencana mi selain menimbulkan kerugian harta benda juga telah mendatangkan penderitaan bagi para korban yang kehilangan keluarganya. Timbulnya bencana alam secara beruntun telah memperpanjang deretan persoalan yang dihadapi bangsa ini seperti konflik, kemiskinan, pengangguran maupun keter- purukan ekonomi dalam menghadapi persaingan global. Dalam menghadapi dan menyelesaikan semua persoalan tersebut diperlukan kesatuan dan sema- ngat dalam berusaha. Sayangnya, sebagai bangsa yang multikultur yang me- miliki berbagai keberagaman budaya, seringkali menimbulkan fragmentasi dan eksklusivitas di dalam menyatukan langkah dan memadukan pandangan di antara berbagai kelompok. Azyumardi Azra berpendapat bahwa meskipun keberagaman menjadi ciri khas utama masyarakat Indonesia, namun pada saat- yang sama terdapat berbagai simbol, nilai, struktur di dalam kehidupan bersama, yang mengikat berbagai keragaman. Dengan memberi makna secara te- pat menurut Azyumardi, Pancasila tetap dapat dijadikan landasan bersama bangsa dan diterima masyarakat sebagai hal yang relevan bagi perjalanan bangsa ke depan. Identitas nasional yang kokoh juga diperlukan dalam mempertahankan kedaulatan di antara bangsa-bangsa lain. Dalam tulisannya, Kusnanto Anggoro menekankan perlunya penguasaan dan pengelolaan informasi dkn teknologi dalam strategi pertahanan negara. Perhatian yang serius perlu diberikan pada PENGANTARREDAKSI 3 informasi dan teknologi karena informasi dan teknologi mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi dan mengubah kebijakan serta dapat membentuk medan pertempuran yang berbeda dengan medan konvensional. Dalam cakupan yang iebih luas, informasi harus dimasukkan pada struktur tatanan kebijakan pertahanan dan kemudian diterjemahkan dalam strategi pertahanan. Penegakan hukum serta keadilan yang diberikan oleh kekuasaan kehakiman menjadi faktor penting bagi pembentukan identitas nasional. Keikut- sertaan masyarakat dalam mengawasi lembaga yudikatif diperlukan agar dapat membawa perubahan dan perbaikan hukum secara keseluruhan. Dalam ke- rangka inilah Binoto Nadapdap membahas arti penting Komisi Yudisial sebagai lembaga di luar pengadilan yang bertugas melakukan kontrol terhadap lembaga yudikatif. Sebagai representasi masyarakat, Komisi Yudisial diharapkan dapat secara objektif menjalankan tugasnya, termasuk menghindarkan lembaga yudikatif dari intervensi eksekutif. Artikel keempat dalam terbitan Analisis CSIS kali ini adalah tulisan Gregorius Sahdan yang membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Di samping untuk mendorong terwujudnya pemerintahan demokratis di tingkat lokal, pilkada dapat dipakai sebagai sarana pembelajaran politik bagi rakyat, meskipun pelaksanaannya banyak menghadapi persoalan, seperti tertutupnya peluang calon independen untuk ikut pemilihan dan kera- wanan politik uang. Maret 2005 REDAKSI ANALISIS PERISTIWA TINJAUAN PERKEMBANGAN POLITIK Pemerintahan Awal Tanpa Perubahan Signifikan M. Sudibjo PENDAHULUAN media cetak maupun media elek- SELAIN tronika, yang menunjukkan bahwa bencana alam dan ke- hasil karya pemerintah tidak sepa- celakaan yang susul-menyusul dan dengan janji-janji yang pemah dengan korban yang luar biasa diucapkan. Sulit untuk mengatakan besarnya, tiga bulan pertama tahun bahwa pemerintah mampu meme- 2005 ini setidaknya juga ditandai nuhi target atau programnya, baik oleh enam masalah sosial politik. Ke- dalam pemberantasan KKN, pene- tepatan mengatasi masalah itu dapat gakan hukum, maupun peningkat- menjadi panjatan perubahan yang le- an penyediaan lapangan kerja atau- bih baik. Tetapi sebaliknya, kekurang- pun pengurangan pengangguran. tepatan mengatasi masalah itu dapat mendorong terjadinya peningkatan 2. Dampak kebijakan kenaikan harga suhu politik di dalam negeri. Indikasi BBM (yang mulai berlaku 1 Maret ke arah itu. telah nampak antara lain 2005), yang menempatkan pemerin- dalam wujud unjuk rasa untuk me- tah pada kedudukan yang dilema- nunjukkan ketidakpercayaan pada pe- tis. Di satu pihak pemerintah bu- merintahan Presiden Susilo Bambang tuh dana untuk menutupi keku- Yudhoyono - Wakil Presiden Jusuf Kalla. rangan APBN, namun di pihak lain Enam masalah tersebut adalah: kebijakan itu selain menambah beban masyarakat juga mendapat ten- 1. Banyaknya penyimakan masyara- tangan-tentangan, baik dari masya- kat atas hasil kerja awal (sekitar se- rakat maupun DPR. Taruhan be- ratus hari) pemerintahan Presiden sar dipikul oleh pemerintah seka- Susilo Bambang Yudhoyono Wakil rang ini. Unjuk rasa menentang ke- Presiden Jusuf Kalla, baik melalui bijakan itu telah dan sedang ber- ANALISIS PERISTIWA: PERKEMBANGAN POLITIK (Sudibjo) 5 langsung di banyak kota, dan apa- 6. Persiapan pilkada, yang penyeleng- kah hal itu .akan bermuara pada garaannya sendiri baru akan di- impeachment, kiranya masih banyak langsungkan bulan Juni 2005, telah faktor yang akan mempengaruhinya. pula mendapatkan banyak tanggap- an masyarakat. Dengan segala ke- 3. Proses demokrasi di DPR. Kebijak- kurangannya, baik karena kurangnya BBM an menaikkan harga itu te- usaha sosialisasi peraturan perun- lah ikut pula mempengaruhi proses dangan yang dibutuhkan maupun demokrasi, khususnya di dalam kurangnya persiapan daerah itu gedung DPR. Kericuhan dalam Ra- sendiri, pilkada dengan sistem pe- pat Paripurna DPR kembali diper- milihan langsung nampaknya te- tanyakan oleh masyarakat, sejauh tap akan diselenggarakan karena mana misi yang diemban oleh me- telah menjadi komitmen sebagai reka yang mengaku sebagai wakil usaha untuk meningkatkan proses rakyat itu. Masih adakah etika ber- demokrasi. Kekhawatiran tidak dapat demokrasi di kalangan wakil rak- dihindari, selain baru pertama kali yat itu? Perbedaan harus diakui, diselenggarakan, kemungkinan po- tetapi sopan-santun dalam berpoli- litik uang sangat terbuka lebar. tik kiranya pantas dimiliki oleh para anggota parlemen sebagai cermin Hasil awal pemerintahan pasang- kedewasaan politik mereka. an Presiden Susilo Bambang Yudho- - 4. Persengketaan kawasan Ambalat di yono Wakil Presiden Jusuf Kaiia se- Laut Sulawesi antara Indonesia dan dikit banyak justru telah menurun- Malaysia terasa begitu tidak me- kan popularitas Presiden Susilo Bam- nguntungkan pihak Indonesia se- bang Yudhoyono. Kemerosotan popu- karang ini. Selain masalah TKI ile- laritas itu ada kecenderungan sema- gal di Malaysia, dan situasi di da- kin menurun dengan keluarnya ke- lam negeri yang masih carut-marut, bijakan menaikkan harga BBM. Apa- termasuk sejauh mana kesiapan di- lagi Presiden menyatakan tidak takut plomas! dan kesiagaan angkatah popularitasnya menurun (/ don't care perang Indonesia, Indonesia perlu with my popularity). Penurunan popu- bekerja keras lintuk memenangkah laritas itu dalam batas tertentu da- persengketaan ini, pat mengurangi dukungan dan kepercayaan pada pemerintah. Padahal du- 5. Konsolidasi partai politik semakin kungan dan kepercayaan sangat dibu- menambah hangatnya suhu politik tuhkan pemerintah untuk memperce- di dalam negeri. Perebutan pimpin- pat stabilitas nasional. Situasi ini akan an tertinggi partai di antara para semakin terasa berat bila diplomasi tokoh dan elite partai, serta tuntut- dalam persengketaan wilayah Ambalat an suksesi ikut mewarnai kehidup- di Laut Sulawesi gagal dimenangkan an politik di awal tahun 2005 ini. Indonesia. ANALISIS CSIS, Vol. 34, No. 1, 2005: 4-31 AWAL PEMERINTAHAN, AN- salah konflik, penanggulangan TARA DAN teror- JANJI KETIDAK- isme, dan penanggulangan MAMPUAN aksi ile- gal. Mewujudkan Indonesia yang adil Sebenarnya sulit dipercaya kalau dan demokratis dijabarkan dengan pe- nguatan institusi Kejaksaan Agung, bekerja selama 100 had dalam ke- penyelesaian kasus-kasus korupsi, dan adaan yang serba carut-marut seperti melanjutkan reformasi birokrasi. Se- sekarang ini, apalagi dukungan biro- dangkan mewujudkan Indonesia yang krasi belum banyak dapat diharapkan, mampu lebih sejahtera ditempuh melalui per- menghasilkan buah seperti baikan iklim investasi, menjaga yang dijanjikan ketika Susilo Bambang stabilitas ekonomi makro, meningkatkan Yudhoyono dilantik sebagai Presiden kesejahteraan rakyat, dan penanggu- bulan November 2004. Di samping itu langan kemiskinan. pemerintah pasca reformasi tidak lagi dibekali dengan semacam Garis-garis Tetapi sekitar seratus hari itu, be- Besar Haluan Negara (GBHN) seba- lum tampak perkembangan yang sigru- gai penuntun arah pembangunan. fikan atas program yang telah diga- Se- karang perencanaan dibuat sepenuh- riskan itu, termasuk juga dalam per- nya oleh setiap pemerintah baru. Ini baikan kehidupan rakyat. Justru seba- memerlukan penyesuaian, apalagi se- liknya, ada indikasi peningkatan jum- bagian besar menteri Kabinet Indone- lah penduduk miskin setelah harga BBM sia Bersatu adalah muka-muka baru, naik. Masyarakat bawah tidak ber- daya membebaskan yang perlu waktu untuk mengetahui diri dari sistem dan mendalami persoalan departemen- sosial yang korup yang telah tertanam nya, termasuk menyusun program ker- sejak lama. Pemegang roda pemerintahan dari pusat hingga daerah yang ja, tidak terkecuali program kerja 100 hari. Hal ini merupakan kendala-ken- seharusnya segera turun tangan mem- dala awal dalam pemerintahan Pre- bebaskan kaum miskin, justru terpe- siden Susilo Bambang Yudhoyono dan rangkap sendiri ke dalam sistem so- Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tetapi per- sial yang korup itu. Faktor kinerja pa- soalannya adalah Presiden sendiri ra menteri, khususnya menteri bidang yang janji, dan rakyat yang telah la- ekonomi, yang buruk sangat mempe- ma ngaruhi pelaksanaan program peme- menderita menagih janji itu. rintah itu.^ Prioritas agenda 100 hari itu antara lain mencakup: mewujudkan Indo- Para pengamat ekonomi yang tergabung nesia yang aman dan adil; mewujud- dalam Tim Indonesia Bangkit menilai buruk kinerja menteri-menteri perekonomian dalam kan Indonesia yang adil dan demo- Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka memberi kratis; serta mewujudkan Indonesia nilai F atau gagal (failure) kepada Menko Per- yang lebih sejahtera. Mewujudkan In- ekonomian Aburizal Bakrie, yang dianggap tidak mampu mengkoordinasi menteri-men- donesia yang aman dan demokratis teri ekonomi yang ada di bawahnya. Baca dijabarkan sebagai penyelesaian ma- harian Kompas, 3 Februari 2005. ANALISIS PERISTIWA: PERKEMBANGAN POLITIK (Sudibjo) 7 Banyaknya kritik, termasuk yang Kerja yang belum banyak hasilnya dimuat dalam media-media cetak, da- itu, juga disebabkan oleh kompleks pat dinilai sebagai wujud kepedulian dan rumitnya masalah, mekanisme masyarakat akan Indonesia yang le- yang tidak jelas, serta kurangnya du- bih baik. Persoalannya adalah sebe- kungan birokrasi yang seharusnya rapa jauh pemerintah mendengarkan menjadi pelopor pembangunan di ne- masukan itu, yang kemudian ditindak- gara-negara berkembang. Kepedulian lanjuti dengan langkah nyata meng- kalangan birokrasi atas perbaikan ke- atasi kesulitan kehidupan rakyat. Na- hidupan masyarakat dirasakan terla- mun kritik-kritik itu justru ditanggapi lu kecil, karena mereka sibuk dengan secara emosional dengan menyatakan kepentingannya sendiri-sendiri. Me- bahwa "Pemerintah tidak buta dan mang belum dapat dikatakan bahwa tuli" Memang pernyataan itu masih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat diperdebatkan, antara marah, tidak mendapat dukungan dari para benar-benar mendengarkan, atau pura- pejabat eselon satu. Tetapi rencana Pre- pura saja. Tetapi kalau pemerintah te- siden untuk segera mengganti pejabat- tap ngotot mempergunakan data jum- pejabat eselon satu itu memberikan in- lah orang miskin yang tidak sahih dikasi bahwa hal-hal yang dikhawatir- sebagai patokan bantuan kompensasi kan itu ada. Memang dulii ada isu BBM sebagaimana dijelaskan oleh Se- bahwa sebelum lengser karena kalah kretaris Kabinet, dapat dinilai bahwa dalam pemilu Presiden 2004, Presi- pemerintah itu "buta dan tuli" (Mubyarto, den Megawati akan metngganti para 2005). Kunjungan pejabat-pejabat peme- pejabat eselon I, termasuk memberhen- rintah, termasuk Presiden sendiri, ke tikan Panglima TNI yang lama dan daerah-daerah, baru sebatas menun- mengangkat Panglima TNI yang ba- jukkan keterharuan, kalau tidak mau ru. Benarkah lemahnya dukungan itu disebut hanya sebagai kamuflase; be- merupakan faktor utama kurang ber- lum ditindaklanjuti dengan langkah hasilnya pemerintahan Presiden Su- nyata yang terencana. Di samping itu, silo Bambang Yudhoyono? Kiranya hal ucapan-ucapan pejabat-pejabat peme- itu masih perlu penelitian yang men- rintah, seperti bencana gempa bumi dalam. Tetapi kalau bertitik tolak pa- di Nias hanya ditetapkan sebagai da besar dan meratanya korupsi da- bencana daerah, atau peninjauan ke lam jajaran eksekutif dan legislatif, daerah bencana tetapi tidak sampai bahkan yudikatif, indikasi itu sangat ke tempat bencana (rencana ke Lem- kuat. Demikian pula permintaan Presi- bata tetapi hanya sampai di Kupang), den pada peresmian pemasukan Su- dapat semakin mengurangi kepercaya- rat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Ta- 2 an rakyat kepada pemerintah. menegur beberapa menteri, termasuk Menko Baca harian Suara Karya, 12 Februari Perekonomian, yang berbicara kepada publik 2005. Menurul ekonom Sri Edi Swasono, Pre- tidak sesuai dengan apa yang disan\paikan siden Sussilo Bambang Yudhoyor\o telah oleh Presiden. 8 ANAUSIS CSIS, Vol. 34, No. 1, 2005: 4-31 hun Pajak 2004 di Istana Negara, tang- merupakan salah satu negara terko- gal 24 Januari 2005, "agar jajaran pe- rup di dunia.^ Melihat kenyataan itu, merintah menghapuskan kesan biro- tampaknya tidak berlebihan jika dir krasi yang rumit dan bertele-tele," (Bu- katakan bahwa upaya pemberantas- siness News, 26 Januari 2005) memberi- an korupsi di negeri ini hanya meru- kan petunjuk kurangnya pengabdian pakan mitos daripada realitas (Hel- kalangan birokrasi yang berpengaruh my, 2005). Pernyataan Presiden ketika pada kualitas dan produktivitas kerja. bertemu para Gubernur, bahwa pemerintah memfokuskan usaha-usaha anti- Pemerintahan sekarang ini menun- korupsinya pada pencegahan korupsi jukkan sebuah gambaran betapa su- di masa depan daripada mengurusi litnya mengelola politik negara. Penyi- kasus-kasus korupsi yang terjadi di makan secara lebih mendalam me- masa lalu itu dapat dijadikan indi- nimjukkan bahwa aneka ketidakmudah- kasi bahwa kasus-kasus korupsi di an yang dihadapi pemerintah itu le- masa lalu akan didiamkan saja. Belum bih disebabkan oleh internal mereka lagi dengan diberlakukannya asas sendiri daripada faktor luar, seperti retroaktif. model pengelolaan birokrasi yang tidak efektif, yang antara lain nampak Pemberantasan korupsi seharusnya dalam hubungan kerja Presiden dan mendapat tempat yang utama dalam Wakil Presiden, yang sering diwar- urutan prioritas kebijakan pemerin- nai manuver politik dari masing-ma- tah karena masalah itu berkaitan erat sing pihak, koordinasi yang lemah (ti- dengan segala macam persoalan da- dak kompak) antara menteri-menteri, lam rangkaian sebab-akibat yang ru- dan konsolidasi koalisi politik yang mit. Tetapi pemerintahan Presiden Su- tidak kuat (Hasyim, 2005). silo Bambang Yudhoyono, baik dalam lembaga eksekutif, legislatif, maupun KKN Pemberantasan juga belum yudikatif, sernakin menunjukkan tiada- menunjukkan hasil. Justru yang keli- hatan adalah kurangnya kesungguhan dari pemerintah sendiri untuk melaku- dan bupati/walikota di seluruh Indonesia kan tindakan tegas, meskipun Presi- untuk melakukari akselerasi dalam pembe- den telah mengeluarkan^Lastruksi Pre- rantasan korupsi. siden No. 5/2004.'' Indonesia tetap 4Hasil penelitian Transparency Internasional Indonesia (TII) tahun 2004 menempatkan Indo- nesia di peringkat kelima negara terkorup di Dalam Instruksi Presiden No. 5/2004 itu, dunia, naik satu strip dari peringkat keenam Presiden antara lain memerintahkan kepa- pada tahun 2003 Rilis beberapa lembaga da: (a) Menko Perekonomian; (b) Menteri Ke- sejenis seperti Political and Economic Risk Con- uangan; (c) Menteri Negara Perencanaan Pem- sultancy (PERC), International Country Risk bangunan/Kepala Bappenas; (d) Menteri Ne- Guide Index (ICRGI), maupun lembaga domes- gara Pendayagunaan Aparatur Negara; (e) tik, seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), Menteri Hukum dan HAM; (f) Mendiknas; (g) juga menunjukkan kesimpulan yang sama Menteri Negara Komunikasi dan Informasi; bahwa Indonesia adalah salah satu negara (h) Jaksa Agung; (i) Kapolri; serta (j) gubernur terkorup di jagat raya.