Amar Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materi UU Ketenagakerjaan

51 Pages·2017·1.22 MB·Indonesian

F & D
ARIANTO ARMANTO
LAW FIRM
KUMPULAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan

SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jl. M. T. Haryono Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan 12810
www.fardalaw.com Mobile: [phone]
DAFTAR ISI
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-
1. Putusan Mahkamah Konstitusi
X/2012 Tentang Daluarsa Tuntutan Pembayaran
Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Kesalahan
Upah
Berat

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-
XI/2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak atas
VII/2009 Tentang Hak Berunding Serikat Pekerja
Buruh dalam Hal Perusahaan Pailit atau

Dilikuidasi
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-

IX/2011 Tentang Upah Proses
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-

XII/2014 Tentang Frasa “demi hukum” Pasal 59
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU- ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4)
IX/2011 Tentang Efesiensi UU Ketenagakerjaan

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-
IX/2011 Tentang Outsouring XIV/2016 tentang masa jabatan hakim Ad- Hoc
Pasal 67 ayat (2) UU 2/2004
d
ev 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-
r
e
s
er IX/2011 Tentang PHK karena Pengusaha tidak 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-
s
th membayar upah XIII/2015 tentang daluwarsa di dalam Pasal 171
g
ir
llA UU 13/2003 dan Pasal 82 UU 2/2004
–
W
A
L
A Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang Menolak Permohonan Uji Materi UU
D
R
A Ketenagakerjaan
F
©
7
1
0
2
Farianto & Darmanto Law Firm 2
Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Kesalahan Berat

Latar belakang kasus :
Beberapa ketua organisasi serikat buruh di Indonesia mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal

158, 159 dan 160 UUKetenagakerjaan karena dianggap telah melanggar asas praduga tak bersalah
(presumption of innocent).

Amar putusan :
M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
• Pasal 158;
• Pasal 159;
d
e
v • Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “…. bukan atas pengaduan pengusaha …”;
r
e
s
e
r
sth • Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “.… kecuali Pasal 158 ayat (1), …”;
g
ir
llA • Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “…. Pasal 158 ayat (1)…”;
–
W
A • Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “…. Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)…”;
L
A
D
R
A bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
F
©
7
1
0
2
Farianto & Darmanto Law Firm 3
3. Menyatakan Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “…. bukan
atas pengaduan pengusaha …”; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “…. kecuali Pasal 158
ayat (1) …”; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “…. Pasal 158 ayat (1) …”; dan Pasal
186 sepanjang mengenai anak kalimat “…. Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) …” Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;

d
e
v
r
e
s
e
r
s
th
g
ir
llA
–
W
A
L
A
D
R
A
F
©
7
1
0
2
Farianto & Darmanto Law Firm 4
Respon Kenmenaker Terhadap Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
012/PUU-I/2003 Tentang Kesalahan Berat
Surat Edaran Menakertrans Nomer: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan
Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil UU No.13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, terhadap UUD 1945.

Respon Mahkamah Agung Terhadap Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 012/PUU-I/2003 Tentang Kesalahan Berat

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2015
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Farianto & Darmanto Law Firm 5
Penerapan Kesalahan Berat Setelah Putusan MK
PENGUSAHA MEDIATOR PHI
•Menerapkan Pasal 158 seperti sebelum •Menyatakan gugatan tidak dapat diterima
adanya putusan MK, yakni melakukan PHK •Menolak melakukan mediasi tanpa apabila gugatan pemutusan hubungan kerja
sepihak tanpa membayarkan pesangon dan memberikan anjuran apabila belum ada karena kesalahan berat belum memiliki
penghargaan masa kerja. putusan pidana. putusan pidana yang berkekuatan hukum
tetap.
•Hanya melaporkan tindak pidana yang •Melakukan mediasi dan menerbitkan
dilakukan pekerja ke Polisi sedangkan proses anjuran, apabila dalam proses mediasi •Mengabulkan gugatan pemutusan hubungan
ketenagakerjaanya di biarkan atau menunggu pengusaha menyatakan bersedia kerja karena kesalahan berat apabila
putusan pidana. memberikan kompensasi sebesar 1 x kesalahan berat diatur dalam perjanjian kerja
ketentuan pasal 156 ayat (2), (3) & (4) UU atau peraturan perusahaan atau perjanjian
•Melaporkan pekerja terlebih dahulu ke polisi Ketenagakerjaan. kerja bersama dan pengusaha dapat
membuktikanya dalam persidangan.
dan apabila di lakukan penahanan setelah 6
(enam) bulan tidak dapat menjalankan •Melakukan mediasi dan menerbitkan
pekerjaan atau belum 6 (enam) bulan tetapi anjuran untuk mempekerjakan pekerja pada •Dalam hal ini pengadilan akan memberikan
telah ada putusan bersalah dari pengadilan posisi semula atau melakukan pemutusan hukuman kepada pengusaha untuk
pidana maka pengusaha menerbitkan Surat hubungan kerja dengan memberikan membayarkan kompensasi sebesar 1 x
Keputusan PHK sepihak sesuai Pasal 160 kompensasi pesangon sebesar 2 x ketentuan ketentuan pasal 156 ayat (2), (3) & (4) UU
UU Ketenagakerjaan. pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja Ketenagakerjaan. Namun sebagian
sesuai pasal 156 ayat (3) & (4) UU pengadilan ada yang memutuskan tanpa
memberikan hak pesangon dan penghargaan
•Tidak melaporkan kesalahan berat pekerja ke
masa kerja.
polisi akan tetapi langsung melakukan proses
PHK sesuai UU No.2 tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan •Mengabulkan gugatan pemutusan hubungan
Industrial (bipartite, mediasi, PHI) kerja karena kesalahan berat meskipun
dianggap tidak terbukti. Pada beberapa kasus
hakim justru mendasarkan alasan pemutusan
•Tidak melaporkan kesalahan berat pekerja ke
hubungan kerja karena efisiensi sebagaimana
polisi asalkan pekerja bersedia
diatur dalam pasal 164 ayat 3 UU
mengundurkan diri atau diakhiri hubungan
Ketenagakerjaan, dan apabila pengusaha
kerjanya tanpa pesangon dan penghargaan
dinilai telah kehilangan kepercayaan dan
masa kerja.
hubungan kerja menjadi disharmonis maka

pengusaha akan dihukum untuk
•Membuat pengakhiran hubungan kerja
membayarkan pesangon sebesar 2 x
terlebih dahulu dengan pekerja setelah itu
ketentuan pasal 156 ayat (2) UU
melakukan proses pidana dengan melaporkan
Ketenagakerjaan
kesalahan berat pekerja.
6
Farianto & Darmanto Law Firm
Saran Penerapan Kesalahan Berat
Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama tetap mengatur “kesalahan berat” dengan
mengganti istilah menjadi:
- Pelanggaran dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja
- Pelanggaran lainya, dll

Mengubah istilah pidana dalam kesalahan berat menjadi istilah ketenagakerjaan, misalnya:
Mencuri diganti dengan mengeluarkan, memindahkan atau membawa barang milik
perusahaan tanpa melalui prosedur dan ijin atasan, untuk dikuasai atau dimiliki baik
sendiri maupun bersama-sama.

Melakukan proses perundingan bipartit, mediasi dan PHI.

Kompensasi dapat diatur dalam PP atau PKB, tanpa Kompensasi atau Nol tetapi dalam
penerapanya Kompensasi pelanggaran ini, dalam putusan PHI pada umumnya adalah 1 x pasal
156 ayat (2) (3) & (4) UU No.13 tahun 2003, karena PHI merujuk pada pasal 161 atau di anggap
d
ev sebagai pelanggaran PP atau PKB.
r
e
s
er
s
th
gir Proses pidana sudah dapat dilakukan bersamaan dengan proses PHK, sehingga apabila pekerja
llA
– secara nyata melakukan tindak pidana secara bersamaan proses hukum dapat dijalankan.
W
A Identifikasi permasalahan yang diduga sebagai tindak pidana harus dilakukan dengan cermat,
L
A
D supaya proses hukum pidana dapat berjalan dengan baik.
R
A
F
©
7
1 Back to Daftar Isi
0
2
Farianto & Darmanto Law Firm 7
Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 115/PUU-VII/2009 Tentang Hak Berunding Serikat Pekerja
Latar belakang kasus :
Serikat Pekerja BCA Bersatu mengajukan uji materiil terhadap Pasal 120 ayat (1), (2) dan (3) UU
Ketenagakerjaan karena tidak diikutsertakan dalam perundingan PKB PT. Bank Central Asia, Tbk.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
d Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
e
v
r
e
s
e Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
r
s
th
g
ir llA Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
–
W

A
L
A
D
R
A
F
©
7
1
0
2
Farianto & Darmanto Law Firm 8
3. Menyatakan Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) konstitusional bersyarat (conditionally
constitutional) sepanjang:
i) frasa, “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak
terpenuhi, maka...”, dihapus, sehingga berbunyi, “para serikat pekerja/serikat buruh
membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional
berdasarkan jumlah anggota masing masing serikat pekerja/serikat buruh”, dan
ii) ketentuan tersebut dalam angka (i) dimaknai, “dalam hal di satu perusahaan terdapat
lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, maka jumlah serikat pekerja/serikat buruh
yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu
d perusahaan adalah maksimal tiga serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat
e
v
r
e
se pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari
r
s
th
gir seluruh pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan”;
llA
–
W
A
L
A
D
R
A
F
©
7
1
0
2
Farianto & Darmanto Law Firm 9
4. Menyatakan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat;

5. Menyatakan Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat sepanjang:
i) frasa, “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak
d
ev terpenuhi, maka...”, tidak dihapuskan, dan
r
e
s
e
r
sth
g
ir
llA
–
W
A
L
A
D
R
A
F
©
7
1
0
2
Farianto & Darmanto Law Firm 10