aliran sesat dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana nasional PDF
Preview aliran sesat dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana nasional
ALIRAN SESAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL* Yulkarnain Harahab** dan Supriyadi*** Abstract The disseminator and participant of deviant’s sects can be accused as an “apostate” or “murtad”. They have committed “hudud crime” or “jarimah hudud” and can be punished by death sentence or subsidiary sanction. Nevertheless, the sanctions cannot be implemented because Indonesia is not Islamic state. There is no law enforcement towards the participant of deviant sects. But, they are only requested to be mass repented. The argumentation is that the participants of deviant’s sects are only a victim, so the process of law enforcement must be adjusted to the leader or disseminator of deviant sects. Kata kunci: aliran sesat, hukum pidana islam, hukum pidana nasional, pencegahan, penegakan hukum. A. Latar Belakang Masalah keladi dan pemicu terjadinya tindakan-tin- Aliran sesat merupakan salah satu dakan anarkis di kalangan umat beragama di fenomena sosial yang mewarnai kehidupan tanah air. beragama bangsa Indonesia. Eksistensinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah menyita perhatian publik dan tidak se- pernah mengeluarkan daftar sembilan aliran dikit pula yang mengundang perdebatan di kepercayaan yang dianggap menyesatkan tengah masyarakat. Aliran sesat pada haki- sejak tahun 989. Sembilan aliran yang di- katnya dapat dikatakan sebagai ajaran atau anggap menyesatkan itu antara lain Islam aktivitas yang menyimpang dari norma- Jamaah, Ahmadiyah, Ingkar Sunah, Qur’an norma agama yang berlaku secara universal. Suci, Sholat Dua Bahasa dan Lia Eden. Keberadaan aliran sesat selama ini dirasakan Bahkan hingga tahun 00, terdapat empat telah menyakiti hati dan menyinggung pera- belas aliran yang dinyatakan sesat berdasar- saan keagamaan dalam masyarakat. Bahkan kan hasil penelitian dari Lembaga Penelitian aliran sesat tidak jarang telah menjadi biang dan Pengkajian Islam. Akhir-akhir ini MUI * Laporan Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 008. ** Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. *** Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Supriyadi, “Kejahatan terhadap Agama”, http://www.kr.co.id, Januari 008. Fanny Febiana, “MUI: Ada 9 Aliran Sesat”, http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/11/02/ brk,20071102-110679,id.html, Januari 008. Amin Djamaluddin, 00, Kapita Selekta Aliran-Aliran Sempalan di Indonesia, Lembaga Penelitian dan Peng- kajian Islam, Jakarta, hlm. 7. 54 MIMBAR HUKUM Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008, Halaman 411 - 588 juga telah mengeluarkan fatwa bahwa aliran pimpinan aliran atau kelompok tersebut dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah adalah sesat, kare- saksi ahli atas berbagai data, informasi, dan na bertentangan dengan ajaran Islam. Aliran bukti yang diperoleh. Hasil penelitian Komi- ini mempercayai syahadat baru, memper- si Pengkajian akan disampaikan kepada de- cayai adanya Nabi/Rasul baru sesudah Nabi wan pimpinan, dan apabila dipandang perlu, Muhammad SAW, serta tidak mewajibkan Dewan Pimpinan akan menugaskan Komisi pelaksanaan sholat, puasa dan haji. Aliran Fatwa untuk membahas dan mengeluarkan Al-Qiyadah Al-Islamiyah didirikan oleh Ah- fatwa.5 mad Moshaddeq alias H. Salam yang cikal Mengingat ekses negatif yang dapat bakal pendiriannya di Kampung Gunung ditimbulkan oleh keberadaan aliran sesat Sari, Desa Gunung Bunder, Bogor. Aliran ini bagi kehidupan umat beragama, maka perlu ternyata telah berkembang dan merambah dilakukan upaya-upaya penanggulangannya. ke daerah lain di Indonesia seperti Suma- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendi- tera Barat, Batam, Yogyakarta, dan Jakarta.4 ri juga memberikan dukungannya terhadap Dalam perkembangan berikutnya MUI telah langkah tegas untuk menindak aliran dan mengeluarkan sebuah rekomendasi yang paham sesat sebagaimana yang difatwakan memuat 0 (sepuluh) kriteria untuk menge- oleh MUI. Dalam perspektif hukum pidana, tahui dan menetapkan keberadaan suatu alir- upaya penanggulangan terhadap berkem- an yang dianggap menyesatkan. bangnya aliran sesat tidak dapat dilepaskan Meskipun MUI telah menetapkan sepu- dari konsep penanggulangan kejahatan pada luh kriteria aliran sesat, tetapi untuk memvo- umumnya yang dapat ditempuh dan dilaku- nis bahwa suatu aliran itu sesat dan menye- kan dengan sarana hukum pidana (penal) satkan, maka ada mekanisme dan prosedur maupun dengan sarana di luar hukum pida- yang harus dilalui dan dikaji terlebih dahulu. na (non-penal).7 Dengan demikian, upaya Dalam rekomendasi MUI tersebut dinyata- penanggulangan aliran sesat dapat dilaku- kan bahwa sebelum penetapan kesesatan sua- kan dengan sarana “penal” maupun “non- tu aliran dan/atau kelompok, terlebih dahulu penal”. dilakukan penelitian dengan mengumpulkan Upaya penanggulangan aliran sesat data, informasi, bukti dan saksi tentang pa- melalui sarana “penal” lebih menitikberat- ham, pemikiran, dan aktivitas kelompok kan pada sifat represif atau penindakan sete- atau aliran tersebut oleh Komisi Pengkajian. lah munculnya aliran sesat. Dalam kerangka Selanjutnya Komisi Pengkajian akan mene- demikian, penanggulangan aliran sesat pada liti dan melakukan pemanggilan terhadap prinsipnya dilaksanakan melalui suatu me- 4 “Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah Sesat”, www.suryaning.wordpress.com, Januari 008. 5 “Sepuluh Kriteria Aliran Sesat (Fatwa MUI)”, http://raf03.web.id/sepuluh-kriteria-aliran-sesat-fatwa- mui/2007/11/09/, 9 November 007. Kantor Berita Antara, “Presiden Dukung Langkah Tegas terhadap Aliran Sesat”, http://www.antara.co.id/ arc/2007/11/5/presiden-dukung-langkah-tegas-terhadap-aliran-sesat/, Januari 008. 7 Lihat Barda Nawawi Arief, 00, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4. Harahab dan Supriyadi, Aliran Sesat dalam Perspektif Hukum Pidana 55 kanisme yang dikenal dengan “sistem pe- kajian terkait dengan fenomena aliran sesat negakan hukum pidana”. Sistem penegakan di Indonesia. Pertama, bagaimana aliran se- hukum pidana ini masing-masing didukung sat ditinjau dari perspektif Hukum Pidana dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan Islam? Kedua, apa saja langkah-langkah negara atau aparat penegak hukum yang kongkrit yang dilakukan oleh instansi terkait memiliki landasan hukum dan peraturan dalam rangka mencegah berkembangnya sendiri-sendiri pula. Oleh karena itu, apa- aliran sesat? Ketiga, bagaimanakah upaya bila dilihat secara fungsional, maka sistem aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut merupakan suatu tindakan penegakan hukum terhadap ke- sistem aksi.8 Dengan demikian, terdapat beradaan aliran sesat ? berbagai aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hu- C. Metode Penelitian kum. Dalam penegakan hukum pidana ter- Penelitian ini merupakan penelitian hu- dapat aktivitas dari aparat penegak hukum kum normatif. Data yang digunakan dalam (Polisi, Jaksa, Hakim) yang berupa penyidik- penelitian terdiri dari data sekunder maupun an, penuntutan dan pemeriksaan di sidang data primer. Data sekunder dalam peneli- pengadilan hingga penjatuhan putusan dan tian ini merupakan data yang diperoleh dari pelaksanaan putusan yang bersangkutan. bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder Upaya penanggulangan aliran sesat yang digunakan dalam penelitian ini meli- melalui sarana “non-penal” menitikberatkan puti bahan hukum primer dan bahan hukum pada sifat preventif atau pencegahan agar sekunder.9 Penelitian ini didukung pula de- tidak muncul dan berkembang aliran sesat. ngan data primer, yaitu data yang diperoleh Dengan demikian, sasaran utamanya adalah secara langsung dari subyek penelitian. menangani faktor-faktor kondusif penyebab Data dalam penelitian ini diperoleh muncul dan berkembangnya aliran sesat. melalui penelitian lapangan (field research) Dalam konteks penanggulangan aliran se- maupun penelitian kepustakaan (library sat lewat jalur “non-penal”, maka terdapat research). Penelitian lapangan dimaksud- beberapa instansi terkait yang memiliki pe- kan untuk mendapatkan data primer dari ranan signifikan seperti Departemen Agama, para narasumber, sedangkan penelitian ke- Majelis Ulama Indonesia, Kepolisian, dan pustakaan dilakukan untuk mendapatkan Kejaksaan. data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari B. Perumusan Masalah studi dokumen dan wawancara. Studi doku- Bertolak dari latar belakang pemikiran men digunakan dalam penelitian kepustakaan di atas, maka terdapat tiga permasalahan untuk mendapatkan data sekunder, sedang- fundamental yang perlu mendapatkan peng- kan wawancara dilakukan dalam penelitian 8 Sudarto, 98, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. -. 9 Soerjono Soekanto, 98, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 5. 5 MIMBAR HUKUM Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008, Halaman 411 - 588 lapangan untuk mendapatkan data primer hal aqidah dinamakan aliran, sedangkan dengan menggunakan pedoman wawancara. perbedaan pendapat dalam hal fiqih disebut Analisis data penelitian dilakukan se- mazhab. cara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan Disamping itu, ada beberapa indika- memperhatikan fakta yang ada di dalam tor untuk menilai suatu aliran keagamaan praktek digabungkan dengan data sekunder dipandang sesat. Pertama, mengingkari ke- yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. kadiman Allah SWT. Kedua, mendustakan Selanjutnya hasil analisis tersebut diuraikan salah seorang Rasul Allah. Ketiga, menging- secara deskriptif sehingga diperoleh uraian kari sunnah Rasul/ingkar As-Sunnah. Keem- hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kua- pat, mengingkari Nabi Muhammad sebagai litatif. nabi terakhir atau dengan kata lain menga- ku nabi atau meyakini adanya nabi sesudah D. Hasil Penelitian dan Pembahasan Nabi Muhammad SAW. Kelima, memiliki 1. Aliran Sesat dalam Perspektif Hu aqidah yang bertentangan dengan Al-Qur’an kum Pidana Islam dan Al-Hadits yang telah disepakati oleh Untuk menilai suatu aliran dikategori- ulama (ijma’ ulama). kan sesat atau bukan dalam pandangan Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah maka harus dilihat ketentuan-ketentuan yang mengeluarkan 0 (sepuluh) kriteria untuk ada dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah.0 menilai suatu aliran kepercayaan dipandang Secara umum ajaran Islam dapat digolong- sebagai aliran sesat atau tidak. Jika suatu kan dalam dua kelompok, yaitu Ushul yang aliran terdapat salah satu atau lebih dari 0 merupakan ajaran pokok yang mencakup kriteria tersebut, maka aliran tersebut sudah aqidah dan ibadah serta Furu’ yang meru- dapat dikatakan sebagai sebuah aliran sesat. pakan rincian dari ajaran pokok yang juga Pertama, mengingkari salah satu dari rukun mencakup aqidah dan ibadah. iman yang enam. Kedua, meyakini dan/atau Secara metodologis, suatu ajaran dapat mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dikatakan sesat jika menyimpang dari ajaran Al-Qur’an dan Sunnah. Ketiga, meyakini pokok yang bersumber dari Al-Qur’an dan turunnya wahyu setelah Al-Qur’an. Keem- As-Sunnah. Contohnya adalah mengingkari pat, mengingkari otentisitas dan/atau ke- hari akhir dan mengingkari Nabi Muham- benaran isi Al-Qur’an. Kelima, melakukan mad sebagai nabi terakhir. Sedangkan per- penafsiran Al-Qur’an yang tidak berdasar- bedaan dalam rincian-rincian ajaran (furu’) kan kaidah-kaidah tafsir. Keenam, menging- tidak dianggap sebagai sebuah kesesatan, kari kedudukan hadits sebagai sumber aja- melainkan hanya dipandang sebagai perbe- ran Islam. Ketujuh, menghina, melecehkan daan pendapat. Perbedaan pendapat dalam dan/atau merendahkan para nabi dan rasul. 0 Hasil wawancara dengan Bapak Yunahar Ilyas (PP Muhammadiyah) dan Bapak Suradjiman (Kasi Penyuluhan dan Lembaga Dakwah Kanwil Departemen Agama Yogyakarta), Juni-Juli 008. Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Madjid AS (Katib Syuriyah PW NU DIY), Juli 008. Harahab dan Supriyadi, Aliran Sesat dalam Perspektif Hukum Pidana 57 Kedelapan, mengingkari nabi Muhammad merintah4 melalui Bakorpakem setelah ada sebagai nabi dan rasul terakhir. Kesembilan, penelitian mendalam tentang sejauh mana mengubah, menambah dan/atau mengurangi kesesatannya. Adapun proses untuk menya- pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan takan sesat adalah, pertama, penelitian di oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitul- lapangan oleh Departemen Agama, hal ini lah, shalat wajib tidak 5 waktu. Kesepuluh, untuk melihat apakah suatu aliran menun- mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil jukkan tanda-tanda meresahkan masyarakat syar’i seperti mengkafirkan muslim hanya dan menodai agama, kemudian, kedua, me- karena bukan kelompoknya. lakukan koordinasi dengan instansi terkait, Pihak yang memiliki otoritas untuk me- yaitu Kejaksaan, Polda, dan Depdagri. Jika nentukan suatu aliran termasuk sesat atau Bakorpakem sudah menyatakan sesat, maka tidak secara umum adalah siapa saja boleh Kanwil Depag melalui para penyuluh agama melakukannya asalkan disertai argumentasi akan berusaha membina mereka untuk ber- yang didasarkan pada dalil yang bersumber taubat dan kembali pada ajaran yang benar. dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Walau- Terhadap para pengikut aliran sesat, tidak pun demikian, untuk menentukan sesat ti- boleh ada aksi anarkis kepada mereka kare- daknya suatu aliran biasanya dilakukan oleh na hal tersebut akan menimbulkan hal yang para ulama. Yang perlu dicatat adalah bah- tidak baik.5 wa para ulama hanya bertindak di wilayah Menurut catatan dari Kepolisian Nega- normatif, sedangkan untuk wilayah ekseku- ra Republik Indonesia Daerah Istimewa si adalah kewenangan pemerintah. Ulama Yogyakarta Direktorat Intelijen Keamanan, hanya memberi saran dan pemerintahlah ada beberapa aliran keagamaan di wilayah yang akan menindaklanjuti apakah suatu Yogyakarta yang mendapat pemantauan, aliran akan dilarang atau diberi sanksi berda- yaitu LDII, Ahmadiyah (baik Ahmadiyah sarkan undang-undang ataukah tidak. Untuk Qadian/Jemaat Ahmadiyah Indonesia mau- menunjukkan suatu liran sesat ataukah tidak, pun Ahmadiyah Lahore/Gerakan Ahmadi- ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu yah Indonesia), Al Qiyadah Al Islamiyah, ) inti ajaran yang dinilainya; ) mengapa AKI (Amanat Keagungan Illahi), Hidup di ajaran tersebut dikatakan sesat; dan ) apa Balik Hidup (HDH), Borgol Thoyibah, Is- dasar untuk menyatakannya sebagai aliran lam Suharto, Islam Dharmo Gandhul, Islam sesat. Jamaah, NKA (Negara Karunia Alloh), NII Secara teknis di Indonesia, pihak yang (Negara Islam Indonesia), Alhaq (Dien), JIL mempunyai otoritas untuk menyatakan bah- (Jaringan Islam Liberal), Pengikut Syeh Siti wa suatu aliran termasuk sesat adalah pe- Jenar, Toriqot Naqhsabandiyah, Lia Eden, Al Sigit Pranowo, “Sepuluh Kriteria Aliran Sesat”, http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/aqidah/10-krite- ria-aliran-sesat.htm, Januari 008. Hasil wawancara dengan Bapak Yunahar Ilyas, Juni 008. 4 Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Madjid, Juli 008. 5 Hasil wawancara dengan Bapak Suradjiman, Juli 008. 58 MIMBAR HUKUM Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008, Halaman 411 - 588 Qur’an Suci, Salamullah, Isa Bugis, Bahaa’i, hanya satu macam (kualitas). Ada bebera- dan Shalawat Wahidiyah. Dari beberapa alir- pa tingkatan fatwa. Pertama, Fatwa yang an tersebut, beberapa diantaranya telah di- menyangkut masalah ibadah. Fatwa ini di- nyatakan sesat, yaitu Ahmadiyah, Al Qiya- putuskan melalui Komisi Fatwa dan dalam dah Al Islamiyah, dan Lia Eden; selanjutnya prakteknya fatwa jenis ini tidak banyak dito- ada beberapa aliran yang dikategorikan me- lak oleh masyarakat. Kedua, Fatwa tentang resahkan yaitu NKA (Negara Karunia Alloh) persoalan yang lingkupnya lebih besar. Fat- dan NII (Negara Islam Indonesia). wa ini diputuskan oleh pleno harian. Ketiga, Sesat tidaknya suatu aliran bermula Fatwa yang mempunyai pengaruh terhadap dari fatwa yang dikeluarkan MUI. Kekuat- sosial kemasyarakatan. Fatwa ini diputuskan an suatu fatwa tergantung pada kredibilitas melalui Musyawarah Nasional, misalnya lembaga yang mengeluarkan fatwa. Fatwa tentang Ahmadiyah.7 dapat dianggap sebagai sebuah pendapat hu- Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kum namun jika fatwa tersebut dikeluarkan MUI sering menghadapi kendala dalam oleh orang atau lembaga yang kredibel maka pelaksanaannya di masyarakat. Kendala- fatwa tersebut tidak dapat diabaikan. Seba- kendala tersebut menyangkut beberapa hal. gai contoh adalah di Arab Saudi ada sema- Pertama, kualitas umat Islam. Dalam hal cam majelis ulama-ulama besar dan fatwa ini biasanya umat Islam hanya menjalankan yang dikeluarkan oleh majelis tersebut tidak fatwa yang tidak merugikan dirinya. Kedua, dapat diabaikan oleh siapa pun, bahkan oleh sosialisasi MUI yang lemah. Dampak dari raja sekalipun. Di Indonesia, Majelis Ulama hal ini adalah umat Islam seringkali tidak Indonesia (MUI) merupakan forum ulama, mengetahui adanya sebuah fatwa, bahkan cendekiawan, dan pemimpin umat Islam dari ada pula pengurus MUI di daerah yang tidak 4 ormas Islam sehingga gaung dari fatwa tahu mengenai adanya suatu fatwa. Ketiga, MUI cukup besar bahkan berskala nasional. pendidikan. Hal ini berhubungan dengan da- MUI tersusun dari tingkat pusat (nasional) sar dikeluarkannya fatwa dan akibatnya.8 maupun tingkat regional (provinsi/kabupa- Berkaitan dengan hal tersebut, seharus- ten). Dapat terjadi bahwa suatu aliran dipan- nya sosialisasi fatwa MUI juga dilakukan dang sesat berdasarkan fatwa dari beberapa oleh seluruh ormas Islam yang wakilnya ada MUI Daerah saja, namun kemudian pleno di MUI, namun dalam kenyataannya wa- MUI pusat pun menyatakan demikian. Con- kil-wakil ormas tersebut terbentur dengan tohnya adalah aliran Al-Qiyadah. kehendak induk ormas, atau terkadang wa- Kadang kala terjadi bahwa suatu fat- kil ormas tersebut tidak menerapkan fatwa wa yang dikeluarkan MUI tidak populer di MUI di ormas yang bersangkutan sehingga kalangan umat Islam. Berkaitan dengan hal ilmunya hanya untuk ia sendiri. Namun di- ini, harus dipahami bahwa fatwa MUI tidak balik hal itu semua, juga harus diperhatikan Hasil wawancara dengan Bapak Yunahar Ilyas, Juni 008. 7 Ibid. 8 Ibid. Harahab dan Supriyadi, Aliran Sesat dalam Perspektif Hukum Pidana 59 masalah yang jauh lebih penting, yaitu ko- Namun demikian, hukuman mati dapat dibe- mitmen umat Islam terhadap ajaran agama rikan kepada orang murtad yang: (a) men- Islam sudah semakin melemah.9 jadi muslim atas kesadaran sendiri; (b) mela- Sebelum terbentuknya MUI, sebenar- kukan sholat lima waktu; (c) setelah murtad nya ada beberapa ormas Islam yang menge- ia menjadi musuh umat Islam atau memba- luarkan fatwa mengenai aliran sesat. Seba- hayakan umat Islam. Kedua, orang yang di- gai contoh adalah Muhammadiyah yang hukum murtad yaitu orang-orang yang tidak pada tahun 9 pernah memfatwakan ten- mengaku murtad namun ia dikatakan murtad tang aliran sesat tetapi tidak menyebut nama karena pikirannya dan perkataannya. Jika aliran yang bersangkutan dengan alasan, seseorang pikirannya murtad tetapi ia tetap pertama, supaya tidak bersinggungan lang- melaksanakan sholat lima waktu maka sho- sung dengan aliran yang bersangkutan; dan, latnya tersebut membatalkan kemurtadan- kedua, supaya fatwa tersebut bersifat umum nya. Bagi mereka tidak ada hukumannya. sehingga dapat berlaku bagi semua aliran se- Dalam kasus demikian hanya dapat dike- sat. Fatwa tersebut menyatakan bahwa, ”Ba- luarkan fatwa untuk melindungi orang lain rangsiapa yang mengimani nabi setelah Nabi yang awam agar terlindung dari pemikiran Muhammad maka ia adalah kafir”. Fatwa yang menyesatkan. Dalam hal pemerintah tersebut tegas tetapi tidak menyebut nama mengambil tindakan terhadap orang seperti suatu aliran tertentu. Sebagai tindak lanjut ini untuk menjaga ketertiban masyarakat dan dari fatwa tersebut, Muhammadiyah kemu- menjaga ketentraman, maka hal tersebut di- dian mendisiplinkan anggotanya (bersifat perbolehkan. internal), sedangkan untuk masyarakat di Hal yang sama dinyatakan oleh Toha luar lingkungan Muhammadiyah, Muham- Abdurrahman dan Suradjiman yang menya- madiyah hanya melakukan dakwah tetapi takan bahwa dari segi hukum Islam, para tidak menindak.0 pengikut aliran sesat dikategorikan murtad, Dalam pandangan hukum Islam, para namun untuk kondisi di Indonesia mereka pengikut aliran sesat dikategorikan murtad yang telah dianggap murtad sekedar dilarang (keluar dari agama Islam). Oleh karena itu untuk meneruskan kepercayaan mereka dan/ bagi mereka berlaku ketentuan-ketentuan atau melanjutkan kegiatan mereka, namun menyangkut akibat hukum dari perbuatan- tidak ada hukuman secara hukum Islam. nya. Dalam kaitan ini, ada dua macam ke- Mereka dibiarkan dalam kekafiran mereka murtadan. Pertama, orang murtad yaitu (kafir dzimy). Hal ini berbeda jika kasus ter- orang-orang yang secara sadar mengaku sebut terjadi di negara Islam, mereka lang- keluar dari agama Islam. Hukuman bagi sung diperangi, misalnya negara Arab Saudi mereka secara umum adalah hukuman mati. yang telah melarang Jama’ah Ahmadiyah 9 Ibid. 0 Ibid. Hasil wawancara dengan Bapak Yunahar Ilyas, Toha Abdurrahman, Abdul Madjid, dan Suradjiman, Juni-Juli 008. Hasil wawancara dengan Bapak Yunahar Ilyas, Juni 008. Hasil wawancara pada bulan Juni-Juli 008. 50 MIMBAR HUKUM Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008, Halaman 411 - 588 untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekkah sesama warga negara sebagaimana yang karena mereka tidak lagi dianggap sebagai dicontohkan oleh founding father bangsa umat Islam. Di negara Indonesia, terha- Indonesia yang tidak memakai piagam Ja- dap para pengikut aliran sesat, seperti Al- karta ketika merumuskan Pancasila (Abdul Qiyadah, yang telah dilarang namun tetap Madjid).5 melanjutkan kegiatannya maka MUI hanya Dalam kasus aliran sesat, pihak yang dapat melaporkan hal tersebut kepada peme- terutama mendapat sanksi hukuman adalah rintah agar pemerintah menindak mereka. para tokohnya atau para penyebarnya, mis- Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang alnya terhadap tokoh-tokoh Aliran Ahmadi- Nomor /PNPS/95 tentang Pencegahan yah, sedangkan para pengikutnya harus di- Penyalahgunaan dan/atau Penodaan terha- dekati secara persuasif karena para pengikut dap Agama. tersebut biasanya tidak tahu apa-apa. Para Dalam perspektif hukum pidana Islam, pengikutnya diberi pengampunan massal penyebaran aliran sesat dapat dikategorikan asalkan para pengikutnya berniat untuk sebagai tindak pidana (jarimah) bila dilaku- bertaubat.7 Dalam masalah ini, Pemerintah kan dengan sengaja, tepatnya dikategorikan dapat mengambil langkah-langkah tertentu sebagai jarimah hudud. Sanksi pidana ter- untuk meminimalisir merebaknya aliran se- hadap jarimah ini ada dua macam. Pertama, sat yang digerakkan oleh para tokoh-tokoh- hukuman pokok berupa pidana mati yaitu nya. Sebagai contoh adalah iuran para ang- apabila tidak mau bertaubat setelah disadar- gota Ahmadiyah sangatlah besar; jika aliran kan dan diberi kesempatan bertaubat. Huku- uang tersebut tidak jelas maka dapat dikenai man mati ini didasarkan pada hadits nabi. sanksi dalam bidang keuangan. Dalam hal Kedua, hukuman pengganti. Jika penyebar ini Indonesia perlu mencontoh Amerika di- dan pengikut aliran sesat bertaubat maka mana setiap iuran resmi harus terlebih da- gugur (tidak dilaksanakan) hukuman mati, hulu diaudit oleh Pemerintah.8 dan digantikan dengan hukuman ta’zir yang Untuk mencegah dan mengatasi ber- sesuai dengan kondisi pelaku tindak pidana, kembangnya aliran sesat, ada beberapa bisa berupa hukuman jilid atau penjara atau langkah atau tindakan yang dapat ditem- pengasingan.4 puh oleh umat Islam, ormas Islam, maupun Yang perlu dicatat adalah bahwa pene- pemerintah. Ada beberapa hal yang dapat rapan sanksi pidana menurut hukum Islam dilakukan oleh umat Islam. Pertama, harus tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indone- belajar agama yang sebenar-benarnya dan sia karena Indonesia bukan negara Islam dan belajar agama pada ahli agama yang benar juga adanya semangat saling menghormati atau dengan kata lain mempelajari Islam 4 Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Madjid dan Bapak Suradjiman, Juli 008. 5 Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Madjid, Juli 008. Hasil wawancara dengan Bapak Yunahar Ilyas, Toha Abdurrahman, dan Bapak Suradjiman, Juni- Juli 008. 7 Hasil wawancara dengan Bapak Suradjiman, Juli 008. 8 Hasil wawancara dengan Bapak Yunahar Ilyas, Juni 008. Harahab dan Supriyadi, Aliran Sesat dalam Perspektif Hukum Pidana 5 secara komprehensif, utuh, tidak sepotong- hadapi banyaknya aliran sesat di Indonesia. sepotong. Kedua, memperdalam ilmu agama Pemerintah Indonesia dapat mencontoh Pe- karena jika ilmu agama dangkal maka akan merintah Malaysia dalam menangani me- mudah untuk disusupi oleh orang-orang rebaknya aliran sesat, di Malaysia jika ada yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, ber- orang yang murtad maka ia akan ditangkap tanya tentang masalah-masalah ganjil dalam untuk diluruskan kembali dengan menda- agama kepada ahli agama. Keempat, berbu- tangkan para ustadz selama orang tersebut at bijak jika terbukti ada aliran sesat karena ditahan; jika ia sadar dan bertaubat maka ia sudah ada lembaga yang berwenang. Ke- akan dibebaskan, tetapi jika ia tidak kunjung lima, orangtua harus lebih waspada karena sadar (dalam jangka waktu beberapa bulan) sebagian besar korban aliran sesat adalah maka ia akan diadili. Hal ini dikarenakan di anak-anak muda dan orang tua harus mem- Malaysia, Islam telah menjadi agama resmi bekali dengan aqidah yang benar. Keenam, negara meskipun Malaysia bukanlah negara jangan mudah terpengaruh dengan bujukan. Islam, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Ketujuh, mengajarkan Islam secara sopan Agama Islam hanya berlaku bagi para pe- santun. Kedelapan, introspeksi diri apakah meluknya. Contohnya, Malaysia mendirikan ia termasuk dalam aliran tersebut atau ti- tempat judi tetapi umat Islam di sana tidak dak. Kesembilan, melindungi orang-orang diperbolehkan memasukinya.0 terdekatnya dari aliran sesat tersebut. Kese- Secara konkrit, hal-hal yang bisa di- puluh, membantu saudara-saudara kita yang lakukan oleh ormas-ormas Islam adalah sesat dengan mendekati mereka dan tidak (a) membina anggotanya agar waspada dan memusuhi mereka. Kesebelas, jika tidak menyebarluaskan ajaran Islam yang be- dapat mendekati mereka maka setidaknya ti- nar sebagaimana disepakati oleh mayoritas dak melakukan tindakan kekerasan terhadap umat Islam dari generasi ke generasi sampai mereka, karena kekerasan akan membentuk akhir zaman; (b) penguatan internal ormas; opini yang buruk tentang Islam dan strate- (c) kontak lintas ormas Islam agar dapat ber- gi yang telah disusun oleh MUI dan Depag sama-sama mencegah adanya aliran sesat. akan berantakan.9 Dengan kata lain diperlukan kerjasama an- Adapun hal-hal yang dapat dilakukan tar organisasi Islam untuk membentengi dan oleh ormas-ormas Islam untuk menangani menanggulangi ajaran-ajaran sesat; dan (d) aliran sesat sebenarnya cukup banyak, na- menampilkan wajah Islam yang santun se- mun permasalahannya adalah di internal bagai rahmatan lil ’alamin. ormas pun sudah sarat masalah. Oleh kare- Adapun langkah-langkah yang perlu na itu, harapan bertumpu pada pemerintah. diambil Pemerintah adalah () mengada- Pemerintah dituntut untuk lebih aktif meng- kan kerjasama dengan ulama dan ormas 9 Dirangkum dari hasil wawancara dengan Bapak Yunahar Ilyas, Toha Abdurrahman, Abdul Madjid, dan Suradji- man, Juni-Juli 008. 0 Hasil wawancara dengan Bapak Yunahar Ilyas, Juni 008 Hasil wawancara dengan Bapak Toha Abdurrahman, Suradjiman, dan Abdul Madjid, Juni-Juli 008 5 MIMBAR HUKUM Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008, Halaman 411 - 588 Islam dalam mencegah dan menanggulangi berwenang mengawasi aliran yang dapat berkembangnya aliran sesat dalam Islam; menimbulkan perpecahan atau mengancam () melindungi kebebasan agama yang be- persatuan dan kesatuan bangsa”. Sedang- nar; serta () melindungi semua agama dari kan tugas dan wewenang Kejaksaan diama- penodaan dan penyimpangan dari ajaran natkan oleh Pasal 0 ayat () huruf d dan agama yang benar. e Undang-Undang Nomor Tahun 004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang 2. Pencegahan terhadap Perkembang menyatakan bahwa “Dalam bidang keter- an Aliran Sesat tiban dan ketentraman umum, kejaksaan tu- Salah satu upaya yang dapat ditempuh rut menyelenggarakan kegiatan pengawasan dalam penanggulangan tindak pidana adalah kepercayaan yang dapat membahayakan dengan menggunakan sarana di luar hukum masyarakat dan negara serta pencegahan pe- pidana atau melalui jalur “non-penal”. Upaya nyalahgunaan dan/atau penodaan agama”. penanggulangan tindak pidana dengan sara- Hasil penelitian menunjukkan bahwa na non-penal lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan terhadap berkembangnya sifat preventif (pencegahan/penangkalan/ aliran sesat dilaksanakan oleh Kepolisian pengendalian) sebelum tindak pidana terja- dan Kejaksaan melalui dua mekanisme. Per- di. Dalam kerangka penanggulangan tindak tama, pencegahan aliran sesat melalui Tim pidana, maka seluruh elemen masyarakat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam Masyarakat (Timkor Pakem) atau yang sela- pencegahan terjadinya tindak pidana, terma- ma ini lebih dikenal dengan sebutan “Badan suk mencegah berkembangnya aliran sesat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercaya- yang bisa berpotensi kepada tindak pidana an Masyarakat (Bakorpakem)”. Pembentuk- penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. an Timkor Pakem ini berawal dari adanya Dalam kerangka hukum yang berlaku di ketentuan Pasal ayat () Undang-Undang Indonesia, Kepolisian, dan Kejaksaan meru- Nomor 5 Tahun 9 tentang Ketentuan- pakan institusi yang diberi amanat secara Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik In- langsung oleh peraturan perundang-undang- donesia. Timkor Pakem tersebut dibentuk an untuk mencegah berkembangnya aliran di tingkat Kejaksaan Agung berdasarkan sesat. Tugas dan wewenang Kepolisian ter- Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP- kait pencegahan terhadap berkembangnya 08/J.A/5/984 dan Surat Keputusan Jaksa aliran sesat tersebut dirumuskan dalam Pasal Agung Nomor: KEP-89/J.A/0/984. 5 ayat () huruf d Undang-Undang Nomor Dalam perkembangannya kedua peraturan Tahun 00 tentang Kepolisian Negara tersebut telah dicabut oleh Surat Keputusan Republik Indonesia yang menyatakan bah- Jaksa Agung Nomor: KEP-004/JA/0/994 wa “Kepolisian Negara Republik Indonesia Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Madjid, Juli 008 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 9 telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 yang dalam perkembangannya telah diganti pula dengan Undang-Undang Nomor Tahun 004 tentang Kejaksaan Repu- blik Indonesia.
Description:The list of books you might like
