11 BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, DAN LANDASAN TEORI 2.1

22 Pages·2011·0.06 MB·Indonesian

11
BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka
Penelitian tentang ungkapan larangan ini menggunakan beberapa pustaka
atau hasil penelitian terdahulu yang terkait sebagai acuan. Beberapa pustaka atau
hasil penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut.
Frazer (1955) yang penelitiannya telah banyak diacu menggunakan
berbagai bahasa yang umumnya tergolong ke dalam rumpun bahasa Austronesia
sebagai sumber data untuk membahas masalah tabu. Secara garis besar, Frazer
membagi tabu menjadi (1) tabu tindakan, (2) tabu orang, (3) tabu benda/hal, dan
(4) tabu kata-kata. Di samping itu, juga digolongkan tabu kata-kata menjadi (1)
tabu nama orang tua, (2) tabu nama kerabat, (3) tabu nama orang yang meninggal,
(4) tabu nama orang dan binatang, (5) tabu nama Tuhan, dan (6) tabu kata-kata
tertentu. Pendapat Frazer tentang tabu memberikan inspirasi kepada peneliti
tentang larangan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan larangan secara prinsip
berkaitan dengan tabu. Demikian selanjutnya, pembagian tabu oleh Frazer ini
diacu dalam penelitian ini.
Mbete (1996) menggunakan bahasa Sumba Dialek Kambera sebagai objek
penelitiannya. Menurutnya, bahasa Sumba Dialek Kambera sebagai budaya,
mencerminkan pula nilai-nilai dan norma-norma masyarakat penuturnya. Hal ini
dapat ditunjukkan pada seperangkat kata yang ditabukan oleh masyarakat
penuturnya. Lebih lanjut dijelaskan, sejumlah kata yang ditabukan dalam bahasa
12
Sumba Dialek Kambera dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor yang
memengaruhi atau yang melatarinya, menjadi (1) tabu dalam kepercayaan (religi),
(2) tabu dalam dunia ketakhayulan, (3) tabu dalam hubungan kekerabatan, dan (4)
tabu atas bagian tubuh manusia.
Menurut Mbete, penghindaran itu selain tidak disebutkan sama sekali
(dipantangkan), memberikan peluang kepada masyarakatnya untuk
menggantikannya dengan bentuk lain atau juga mengembangkan/menciptakan
ungkapan baru dengan makna baru yang mendukung satuan makna yang
ditabukan. Dengan demikian, penelitian terdahulu relevan dengan penelitian ini.
Hal ini disebabkan dalam masyarakat petani Tabanan juga ditemukan larangan
yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai budaya dan norma-norma dalam
kehidupannya.
Laksana (2009) menggunakan penggolongan tabu yang dikemukakan oleh
Frazer sebagai pegangan. Menurutnya, tabu bahasa adalah larangan menggunakan
kata atau ungkapan tertentu karena dianggap dapat membahayakan jiwa atau
mencemarkan nama baik seseorang. Untuk menghindarinya, dapat dilakukan
dengan tiga cara, yaitu (1) penutur diam, (2) penutur berbisik, dan (3) penutur
menggantikan/menyulih kata atau ungkapan tabu dengan kata atau ungkapan lain
yang dilazimkan dalam masyarakat itu. Cara ketiga inilah yang berkaitan dengan
tabu bahasa, yang selanjutnya disebut ”tabu nama dan tabu kata-kata”. Di samping
tabu nama dan tabu kata-kata, juga dibahas tentang tabu sumpah serapah.
Bahasa sebagai bagian dari kebudayaan juga menentukan kebudayaan
mengisyaratkan bahwa pemahaman tabu bahasa harus dilihat dari sudut pandang
13
kebudayaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tabu dalam bahasa Bali dapat
dihindari dengan bentuk-bentuk linguistik berupa majas (metafora dan metonimi),
eufemisme, parafrase, diglosia/alih kode, dan teknonim. Dengan cara itu penutur
dapat menghindarkan dirinya dari bahaya/kecemaran.
Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui penelitian terdahulu dan
penelitian ini ada kesamaan. Penelitian terdahulu mengkaji masalah tabu bahasa
bahasa Bali, sedangkan penelitian ini mengkaji masalah larangan yang pada
prinsipsipnya juga tabu. Akan tetapi, penelitian terdahulu lebih menekankan
pada ”tabu nama dan tabu kata-kata”, sedangkan penelitian ini penekanannya
adalah larangan yang ada pada masyarakat petani di Tabanan. Di samping itu,
kajian kualitatif pada penelitian terdahulu juga diacu dalam penelitian ini. Oleh
karena itu, penelitian terdahulu relevan dengan penelitian ini.
Indra (2007) menjelaskan bentuk wacana larangan yang ada pada
masyarakat Singaraja secara umum disampaikan dengan ungkapan verbal, yaitu
menggunakan bahasa Bali lumrah atau kepara. Fungsi wacana larangan pada
masyarakat Singaraja melibatkan pembicara orang pertama (O1) yang tingkat
usianya lebih tua daripada pendengar/orang kedua (O2), sedangkan dari makna,
disebutkan ada yang mengandung makna etika dan sopan santun. Penelitian ini
merupakan penelitian awal, dengan jumlah data yang sangat terbatas, yaitu (1)
larangan bagi seorang suami memotong rambutnya pada saat istrinya sedang
hamil, (2) larangan menanam pohon sawo di halaman rumah, (3) larangan
bersiul di malam hari, dan (4) larangan anak-anak menduduki bantal.
14
Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, memang ada persamaan, yaitu
sama-sama mengenai larangan. Akan tetapi, dengan daerah penelitian dan sumber
data yang berbeda tentu akan mendapatkan data yang berbeda pula sehingga
akhirnya penelitian terdahulu dan penelitian ini jelas perbedaannya. Hal ini
didasari bahwa setiap daerah umumnya memiliki kekhasan budaya termasuk
larangan yang berbeda antara satu daerah dan daerah yang lain.
Di samping daerah penelitiannya yang berbeda, penelitian ini juga
menggunakan teori yang berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan teori
Linguistik Kebudayaan dan Etnografi Komunikasi sebagai landasannya untuk
mengkaji bentuk, fungsi, dan makna, sedangkan penelitian ini menggunakan
Teori Linguistik Struktural untuk mengkaji bentuk ungkapan larangan, Teori
Fungsi Bahasa untuk mengkaji fungsi ungkapan larangan, dan Teori Semiotik
Sosial untuk mengkaji makna wacana larangan.
Almos (2008) mengkaji struktur lingual, fungsi, dan makna pantang dalam
bahasa Minangkabau. Menurut Almos, struktur lingual pantang dalam bahasa
Minangkabau terdapat pada tataran kata, frasa, dan kalimat. Selanjutnya, struktur
lingual pantang dalam tataran kata dapat dikelompokkan menjadi leksem tunggal,
reduplikasi, dan komposisi. Fungsi pantang dalam bahasa Minangkabau
merupakan fungsi tindak ilokusional, seperti asertif, direktif, komisif, ekspresi,
dan deklaratif, sedangkan maknanya diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis
pantang, yaitu nama orang, nama binatang, nama anggota tubuh, nama penyakit,
kata-kata tertentu, sumpah serapah, dan pantang yang berisikan nasihat.
15
Penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu sama-
sama menyangkut tabu karena baik pantang maupun larangan pada hakikatnya
adalah tabu. Walaupun sama-sama menyangkut masalah tabu, penelitian terdahulu
dan penelitian ini sangat jelas perbedaannya. Di samping objeknya berbeda, teori
yang digunakan juga berbeda. Penelitian terdahulu mendasarkan penelitiannya
pada Teori Komposit Bentuk Makna, Teori Tindak Tutur, dan Teori Semiotik
Sosial, sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Linguistik Struktural, Teori
Fungsi Bahasa, dan Teori Semiotik Sosial.
Mandra (2003) meneliti Aksara Bali dalam Upacara Caru Rsi Gana dan
Mayuni (2005) meneliti Makna Sekar Rare. Kedua penelitian terdahulu
menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian ini. Akan tetapi, kedua
penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji bentuk, fungsi, dan
makna pemakaian bahasa sebagai objek materi kajiannya yang merupakan fokus
kajian Linguistik Kebudayaan. Dengan demikian, kedua penelitian terdahulu
dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

2.2 Konsep
Dalam penelitian ini dibicarakan beberapa konsep yang relevan. Konsep-
konsep tersebut adalah (1) ungkapan, (2) larangan, (3) ungkapan larangan, (4)
petani dan masyarakat petani, (5) bentuk, (6) fungsi, (7) makna, dan (8) modus
dan modalitas. Berikut diuraikan konsep-konsep tersebut secara terperinci.
16
2.2.1 Ungkapan
Ungkapan (expression) adalah ”aspek fonologis atau grafemis dari unsur
bahasa yang mendukung makna” (Kridalaksana, 2008: 250). Sementara itu, dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Departemen Pendidikan Nasional,
2008: 1529) disebutkan ungkapan dapat berarti (1) apa-apa yang diungkapkan, (2)
kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus (makna
unsur-unsurnya sering kali menjadi kabur).
Berdasarkan dua pengertian di atas, yang diacu dalam penelitian ini adalah
konsep ungkapan (expression) yang dikemukakan oleh Kridalaksana. Hal ini
disebabkan oleh konsep ungkapan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia Pusat Bahasa lebih mengarah pada idiom sehingga tidak pas kalau
dihubungkan dengan larangan sebagai objek penelitian ini.

2.2.2 Larangan
Larangan menurut Kridalaksana (2008: 140) adalah ”makna ujaran yang
bersifat melarang; diungkapkan dengan pelbagai bentuk, antara lain dengan
bentuk imperatif negatif jangan atau dengan frase ingkar tidak dibenarkan”.
Larangan ini sangat erat kaitannya dengan aspek kehidupan manusia yang berlaku
dalam masyarakat, seperti kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan, adat istiadat,
norma/hukum, yang didapatkan secara tradisi turun-temurun dari nenek
moyangnya. Di samping itu, larangan juga diartikan sebagai (1) perintah (aturan)
yang melarang suatu perbuatan; (2) sesuatu yang terlarang karena dipandang
17
keramat atau suci; dan (3) sesuatu yang terlarang karena kekecualian (Departemen
Pendidikan Nasional, 2008: 791).
Di samping kata larangan, dikenal juga kata tabu. Tabu pada hakikatnya
adalah ”larangan” atau ”yang dilarang”. Tabu adalah larangan yang jika dilanggar
mendatangkan hukuman otomatis yang diakibatkan oleh pengaruh magi dan religi
(Winick, 1958: 502 dalam Laksana, 2009: 17). Di samping istilah tabu ada juga
istilah pantang (pantangan) yang juga berarti ’larangan’ sebagaimana halnya
tabu. Lebih lanjut dijelaskan walaupun tabu pada hakikatnya adalah ”larangan”,
keduanya menunjukkan perbedaan. Tabu, pelanggarannya menyebabkan
pelanggar terkena tulah, sedangkan pada larangan atau pantangan pelanggar
hanya terkena sanksi fisik atau sanksi sosial.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, larangan yang dimaksudkan
dalam penelitian ini adalah suatu ujaran yang mengandung perintah (aturan) yang
melarang suatu perbuatan. Larangan itu diungkapkan dengan pelbagai bentuk,
antara lain dengan bentuk imperatif negatif jangan atau dengan frasa ingkar tidak
dibenarkan.

2.2.3 Ungkapan Larangan
Berdasarkan konsep ungkapan dan larangan di atas, yang dimaksud
ungkapan larangan dalam penelitian ini adalah aspek fonologis atau grafemis dari
unsur bahasa yang mendukung makna larangan. Dengan kata lain, ungkapan
larangan maksudnya ungkapan yang mengandung larangan.
18
2.2.4 Petani dan Masyarakat Petani
Ditinjau dari mata pencaharian, penduduk Bali kebanyakan sebagai petani
dan hidup di pedesaan (Bali dalam Angka, 2010). Petani adalah orang yang
pekerjaannya bercocok tanam, mengusahakan tanah (Departemen Pendidikan
Nasional, 2008: 1400; Budiono, 2005: 505). Seseorang dikatakan petani apabila
mata pencahariannya berhubungan dengan pertanian. Pertanian di sini adalah
pertanian dalam arti luas, yang meliputi sawah, ladang (abian), ternak, dan
nelayan. Dengan demikian, yang dimaksud petani dalam penelitian ini adalah
orang yang mempunyai mata pencaharian terkait dengan pertanian, sedangkan
masyarakat petani adalah masyarakat yang mata pencahariannya berhubungan
dengan pertanian.

2.2.5 Bentuk
Bahasa pada hakikatnya mempunyai bentuk, fungsi, dan makna. Bentuk
bahasa adalah berupa simbol bunyi ujaran, yang dalam hal ini dibatasi pada bunyi
yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, sedangkan fungsi bahasa secara praktis
adalah sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk bekerja sama, berinteraksi,
dan mengidentifikasikan diri.
Sejalan dengan itu, Kridalaksana (2008: 32) menyatakan bahwa bentuk
(form) adalah penampakan atau rupa satuan bahasa; penampakan atau rupa satuan
gramatikal atau leksikal dipandang secara fonis atau grafemis. Sementara itu,
Ngafenan (1985: 11) menyatakan bentuk sama dengan bentuk linguistik adalah
kesatuan yang mengandung arti, baik arti leksikal maupun arti gramatikal. Satuan
19
gramatikal itu bisa berupa morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat (Ramlan,
1983: 22). Jadi, konsep bentuk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
mencakup aspek struktur linguistik atau struktur bahasa dari tataran paling rendah
sampai dengan tataran paling luas, yakni fonologi, morfologi, sintaksis, dan
wacana, yang membentuk suatu tuturan yang utuh dalam satu tindak bicara
(speech act) (Pastika, 2005: 108).

2.2.6 Fungsi
Fungsi bahasa secara praktis adalah sebagai alat komunikasi yang
digunakan untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri.
Fungsi ini sejalan dengan pendapat Halliday dan Ruqaiya Hasan (1994: 20--23)
yang menyatakan bahwa kata ’fungsi’ dapat dipandang sebagai padanan kata
’penggunaan’. Dengan demikian, fungsi bahasa dalam hal ini tidak dapat
dipisahkan dari konteks situasi dan konteks budaya yang melatarbelakangi bahasa
itu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bahasa digunakan untuk mengungkapkan
banyak hal menyangkut penutur dan petutur, seperti informatif-naratif-
refresentasional, diri sendiri, memengaruhi orang lain, dan imajinatif atau estetis.
Fungsi bahasa dalam arti pemakaian atau penggunaan bahasa oleh
penuturnya merupakan suatu peristiwa sosial. Hal ini disebabkan berhubungan
dengan pihak-pihak bertutur dalam sistuasi dan tempat tertentu, yang merupakan
rangkian sejumlah tindak tutur yang terorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan
(Chaer dan Leoni Agustina, 2004: 49--50).
20
Berdasarkan paparan di atas, konsep fungsi yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah hubungan antara struktur linguistik atau struktur bahasa yang
menjadi konsep bentuk dan latar belakang sosial budaya penggunaannya. Dengan
demikian, dapat ditemukan pola-pola hubungan bentuk-fungsi yang unik dalam
bahasa dari sudut pandang budaya (Pastika, 2005: 108).

2.2.7 Makna
Saussure (1988: 11--13) menyatakan tanda bahasa (sign) adalah sebuah
sistem tanda yang terdiri atas unsur signifie dan signifiant. Signifie berarti ’yang
ditandai’ atau ’petanda’ merupakan makna yang ada pada benak kita, sedangkan
signifiant berarti ’yang menandai’ atau ’penanda’ adalah bentuk yang dapat
ditangkap oleh pancaindra. Dengan kata lain, signifie itu adalah konsep atau
makna suatu tanda bunyi, sedangkan signifiant adalah bunyi-bunyi yang terbentuk
dari fonem-fonem bahasa tersebut. Jadi, tanda bahasa itu terdiri atas unsur bentuk
dan unsur makna dan makna adalah pengertian atau konsep.
Ogden dan Richard (1923) dalam Chaer (1995: 31) menyatakan bahwa
pembentukan makna dalam suatu bahasa dapat dijelaskan dengan
menghubungkan tiga hal, yaitu symbol, reference, dan referent. Hubungan ketiga
unsur ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan segi tiga makna Ogden dan
Richard, yang dapat digambarkan sebagai berikut.