0 analisis pengaruh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi ...

182 Pages·2010·1.48 MB·Indonesian

by  Zulfi Brilliant

0

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI
DAN OTONOMI DAERAH, PELAYANAN PUBLIK
DAN REFORMASI BIROKRASI TERHADAP
PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF
DI KABUPATEN BEKASI

Tesis
Untuk memenuhi sebagian
persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi
Magister Administrasi Publik (MAP)

Diajukan oleh:
Kokoh Prio Utomo
2008-02-010

Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik (MAP)
Universitas Esa Unggul
Jakarta
2010
i

LEMBAR PENGESAHAN
ii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis saya ini asli dan belum pernah
diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Esa Unggul
maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Dalam karya tulis ini terdapat atau pendapat
yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis menjadi
acuan dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini,
maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang
telah diperoleh karena karya ini dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dan
aturan yang berlaku di Universitas Esa Unggul.

Jakarta, 30 September 2010

Kokoh Prio Utomo
iii

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kami haturkan karena berkat limpahan rahmad,
hidayah dan rejeki dari Allah SWT maka tesis ini dapat kami selesaikan. Tesis ini
dilandasi oleh pemikiran bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya yang
terkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi
birokrasi merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pembangunan ekonomi dengan cara mendatangkan investasi
sebanyak-banyaknya karena dengan investasi akan tercipta industri atau usaha
baru yang otomatis akan menciptakan lapangan kerja baru. Mendatangkan
investasi sebanyak-banyaknya merupakan upaya penciptaan iklim investasi
kondusif sehingga diduga bahwa kebijakan-kebijakan desentralisasi dan otonomi
daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi telah memberikan pengaruh
terhadap penciptaan iklim investasi kondusif di Kab. Bekasi.
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1. Ir. Alirahman, M.Sc., Ph.D., selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Esa
Unggul Jakarta;
2. Deddy S Bratakusumah, Ph.D., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar
mendidik dan mengarahkan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini;
3. Ir. Yahya R Hidayat, M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Pasca Sarjana Magister
Administrasi Publik Universitas Esa Unggul Jakarta;
4. Ir. Leroy S Uguy, Ph.D, selaku dosen pengajar Magister Administrasi Publik
Universitas Esa Unggul Jakarta;
5. Muhammad Cholofihani, Ph.D., selaku dosen pengajar Magister Administrasi
Publik Universitas Esa Unggul Jakarta;
6. Ir. Holiq Raus, IAP., selaku PR III Universitas Esa Unggul yang telah
memberikan bantuan beasiswa kepada penulis;
7. Para staf dan karyawan sekretariat Pasca Sarjana Universitas Esa Unggul
Jakarta;
iv

8. Pejabat dan staf Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi atas bantuan dan
dukungan data-data dan informasinya;
9. Keluarga tercinta di Socah dan di Simo, atas dukungan dan doanya;
10. Rekan-rekan MAP Universitas Esa Unggul angkatan VIII dan IX atas
bantuan dan dukungannya;
11. Rekan-rekan Indonesia Local Developent and Policy Institute (ILDP) di
Rawamangun atas bantuan dan dukungannya;
12. Rekan-rekan House Of Indonesia (HOI) di Utan Kayu atas bantuan dan
dukungannya;
Tesis ini penulis persembahkan buat Henny Litta Indriyani dan
Muhammad Ahza Gavrilla Utomo serta Sang Jabang Bayi yang masih dalam
kandungan Ibunda tercinta karena pengorbanan dan keikhlasan mereka selama
penyusunan tesis ini kurang mendapat perhatian dan waktu.
Akhir kata, tiada gading yang tak retak, tiada pekerjaan yang sempurna
karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT.

Jakarta, 30 September 2010

Kokoh Prio Utomo
v

ABSTRAK
Kokoh Prio Utomo. Analisis Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi
Daerah, Pelayanan Publik Dan Reformasi Birokrasi Terhadap Penciptaan Iklim
Investasi Yang Kondusif Di Kabupaten Bekasi (Dibimbing oleh Deddy S
Bratakusumah, Ph. D.)
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan
reformasi birokrasi salah satu tujuannya adalah agar daerah dapat menciptakan
iklim investasi yang kondusif, tapi faktanya jumlah investasi di Kab. Bekasi
mengalami tren yang naik turun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan
reformasi birokrasi terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif di
Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan
penyempurnaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik
dan reformasi birokrasi terhadap penciptaan iklim investasi yang kondusif di
Kabupaten Bekasi.
Metodologi analisa data menggunakan uji regresi berganda dengan
variabel desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi
birokrasi sebagai variabel independen dan variabel iklim investasi sebagai
variabel dependen. Hasil dan pembahasan analisis data menunjukkan bahwa
variabel desentralisasi dan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi
birokrasi secara bersama-sama maupun secara individu masing-masing
berpengaruh terhadap penciptaan iklim investasi kondusif.
Variabel reformasi birokrasi dan variabel pelayanan publik sangat
berpengaruh karena indikator variabel reformasi birokrasi yaitu pemerintah daerah
Kab. Bekasi sangat mampu dalam menjalin sinergi (networking) dengan
pemerintah daerah lain dan juga pemerintah pusat untuk mengupayakan orientasi
pelayanan yang tepat terhadap masyarakat. Sedangkan variabel pelayanan publik
dikarenakan indikator prosedur pelayanan publik Pemda Kab. Bekasi sangat
mudah dipahami oleh pelaksana maupun penerima pelayanan publik.
vi

ABSTRACT
Kokoh Prio Utomo. Influence Analysis of Decentralization Policy and Local
Autonomy, Public Service and Bureaucracy Reforms Towards Creation
Conducive Investment Climate In Bekasi District (Supervised by Deddy S
Bratakusumah, Ph.D.)
Decentralization and regional autonomy policy, public services and
bureaucracy reform the purpose is local government towards the creation of a
conducive investment climate but the fact amount of investment in Bekasi District
is become fluctuative. This study aims to determine the effect of decentralization
and regional autonomy policy, public services and bureaucracy reform towards
the creation of a conducive investment climate in Bekasi District. This research
hope can use as advise improvement of decentralization and regional autonomy
policy, public services and bureaucracy reform towards the creation of a
conducive investment climate.
The methodology of data analysis using multiple regression with variables
of decentralization and regional autonomy, public services and bureaucracy
reform as an independent variable and the investment climate variables as the
dependent variable. Results and discussion of data analysis showed that the
variables of decentralization and regional autonomy, public service and
bureaucracy reform jointly or individually each influenced the creation of
conducive investment climate.
Bureaucracy reform variable and public service variable are very
influential because of bureaucratic reform indicator variable that is local
government of Bekasi is very capable in establishing synergy (networking) with
other local governments and also central government for the orientation to seek
appropriate services for the community. While the public services variable due to
the indicator for local government public service of Bekasi very easily understood
by implementers and recipients of public services.
vii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..................................................................................... i 
LEMBAR PERNYATAAN .................................................................................... ii 
PRAKATA ............................................................................................................. iii 
ABSTRAK ...............................................................................................................v 
ABSTRACT ........................................................................................................... vi 
DAFTAR ISI ......................................................................................................... vii 
DAFTAR TABEL ....................................................................................................x 
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xii 
DAFTAR GRAFIK .............................................................................................. xiii 
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xiv 
BAB I. PENDAHULUAN .......................................................................................1 
1.1.  Latar Belakang Penelitian ................................................................ 1 
1.2.  Identifikasi Masalah ...................................................................... 10 
1.3.  Batasan Masalah ............................................................................ 11 
1.4.  Rumusan Masalah ......................................................................... 12 
1.5.  Tujuan Penelitian ........................................................................... 13 
1.6.  Manfaat Penelitian ......................................................................... 13 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ...........................................................................14 
2.1.  Kajian Literatur ............................................................................. 14 
2.1.1. Pengertian Kebijakan ........................................................... 14 
2.1.2. Pengertian Kebijakan Publik ................................................ 17 
2.1.3. Analisis Kebijakan Publik .................................................... 21 
2.1.4. Desentralisasi ....................................................................... 25 
2.1.5. Otonomi Daerah ................................................................... 31 
2.1.6. Kebijakan Pelayanan Publik ................................................ 34 
2.1.6.1.  Teori Administrasi Publik Lama (Old Public
Administration/OPA) ........................................... 39
viii

2.1.6.2.  Teori Administrasi Publik Baru (New Public
Management/NPM) ............................................. 41 
2.1.6.3.  New Public Services (NPS) ................................. 44 
2.1.7. Pengertian Birokrasi ............................................................. 52 
2.1.8. Reformasi Birokrasi ............................................................. 58 
2.1.9. Investasi atau Penanaman Modal ......................................... 67 
2.1.10.  Iklim investasi ....................................................... 68 
2.2.  Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .................................. 70 
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .............................................................73 
3.1.  Kerangka Penelitian....................................................................... 73 
3.2.  Hipotesis Penelitian ....................................................................... 74 
3.3.  Desain Penelitian ........................................................................... 74 
3.4.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ............................ 75 
3.5.  Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel ................... 80 
3.6.  Uji Kualitas Data ........................................................................... 82 
3.7.  Metode Analisis ............................................................................. 85 
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ..............................................................86 
4.1.  Gambaran Umum Obyek Penelitian .............................................. 86 
4.1.1. Kondisi Fisik Alam .............................................................. 86 
4.1.2. Kondisi Penduduk ................................................................ 86 
4.1.3. Ekonomi 91 
4.1.4. Sarana Dan Prasarana ........................................................... 99 
4.1.5. Ketentraman Dan Ketertiban Umum ................................. 103 
4.1.6. Pemerintahan Dan Aparatur ............................................... 103 
4.1.6.1.  Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bekasi ................................................................ 104 
4.1.6.2.  Jumlah PNS Kabupaten Bekasi ......................... 106 
4.1.7. Kondisi Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Kabupaten
Bekasi ............................................................................. 107 
4.1.8. Kondisi Pelayanan Publik di Kabupaten Bekasi ................ 113 
4.2.  Pembahasan ................................................................................. 120
ix

4.2.1. Analisis Deskriptif ............................................................. 120 
4.2.2. Karakteristik Responden .................................................... 122 
4.2.3. Statistik Desentralisasi dan Otonomi Daerah ..................... 123 
4.2.4. Statistik Pelayanan Publik .................................................. 124 
4.2.5. Statistik Reformasi Birokrasi ............................................. 125 
4.2.6. Statistik Iklim Investasi Kondusif ...................................... 126 
4.2.7. Hasil Uji Kualitas Data ...................................................... 127 
4.2.8. Pengujian Hipotesis ............................................................ 136 
4.2.9. Pembahasan Hasil Penelitian ............................................. 144 
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ..............................................................151 
5.1.  Kesimpulan .................................................................................. 151 
5.2.  Saran ......................................................................................... 152