Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal

332 Pages·2014·21.03 MB·Indonesian

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA
T
a
t
a

K
e
Blo
il
da
a
P
n
ge
n

Ke
er
a
s
p
e
ha
n
a
t S
a
nta
un
nd
ta
ur
k P

Ke
ala
by
ua
pn
aa
tn
e

nM
/Kin
oi
tm
a
a
l

(
S
USAID-KINERJA P
M
Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807
)

Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46
Jakarta, 10210
Phone: [phone]
Fax: [phone]
Email: [email protected]
www.kinerja.or.id
Maret 2014

KATA PENGANTAR
Peningkatan pelayanan publik oleh unit pelayanan yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan mandat
yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.
PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Dengan dukungan USAID, Program KINERJA telah berupaya memperkenalkan program bantuan teknis
peningkatan pelayanan publik di 20 kabupaten/kota mitra di empat provinsi di Indonesia (Aceh, JawaTimur,
Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan) yang bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan publik. Program
ini difokuskan pada penguatan pihak penyedia layanan (supply side) dan pihak pengguna layanan (demand
side) di sektor pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan perbaikan iklim usaha. Pada tahun ketiga, Program
KINERJA menambah 4 kabupaten/kota lagi di Provinsi Papua yang bekerja khusus di sektor kesehatan.
Di bidang kesehatan Program KINERJA mendorong pemerintah daerah memperbaiki dan meningkatkan
pelayanan Kesehatan Ibu & Anak (mother and child health) dengan focus pada Persalinan Aman, Menyusu
Dini dan ASI eksklusif (atau disingkat PA-IMD-ASI atau Save delivery, immediate breast feeding, exclusive
breas tfeeding/SD-IBF-EB). Peningkatan pelayanan tersebut dimaksudkan agar unit pelayanan dapat
menyelenggarakan kegiatannya untuk pencapaian standar pelayanan publik (SPP), standar pelayanan minimal
(SPM), dan standar nasional serta mencapai tujuan-tujuan MDG (Millennium Development Goals).
KINERJA juga mendorong munculnya kebijakan di tingkat kabupaten/kota agar praktek baik dalam pelayanan
kesehatan ibu dan anak (KIA) dapat diadopsi dan disebarluaskan ke daerah-daerah lainnya, maka untuk lebih
memudahkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menerapkannya maka diperlukan
sebuah modul yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelatihan, pendampingan, dan pelaksanaannya.
Diharapkan modul ini dapat membantu pemerintah daerah yang ingin menerapkan tatakelola yang baik dan
penghitungan kebutuhan pemenuhan target standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan. Untuk
membantu pemerintah daerah dalam proses dan teknis penerapan pendekatan ini, modul ini juga memuat
daftar organisasi/konsultan yang selama ini membantu Program KINERJA.
Jakarta, Maret 2014
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
www.kinerja.or.id 1
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB 1 RINGKASAN EKSEKUTIF 3
Tujuan dan Keberhasilan KINERJA 3
Rekomendasi kepada para Pimpinan Daerah 6
Rekomendasi kepada para Calon OMP 6
Rekomendasi kepada para Lembaga Diklat 7
BAB 2 PENDEKATAN KINERJA 8
Pendekatan Umum Proyek KINERJA 8
Prinsip-prinsip Tata Kelola Sektor Kesehatan 9
Prinsip dan Tahapan dalam Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan SPM Kesehatan 10
BAB 3 PENGALAMAN KINERJA DALAM PENDAMPINGAN PERENCANAAN SPM 12
BIDANG KESEHATAN
Situasi yang Dihadapi di Daerah 12
Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif 13
Proses kerja 15
BAB 4 MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES 18
Tantangan 18
Keberhasilan Program 19
BAB 5 REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI 23
Rekomendasi Kepada Daerah Lain yang Ingin masuk Kedalam Program KINERJA 23
Rekomendasi Kepada Daerah Lain yang Ingin untuk Replikasi Pendekatan SPM 24
Rekomendasi untuk Calon Konsultan dan OMP 25
Rekomendasi untuk Lembaga Penyedia Pelatihan 25
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2 www.kinerja.or.id
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
BAB 1
RINGKASAN EKSEKUTIF
Tujuan dan Keberhasilan KINERJA
1. Tujuan Umum Program KINERJA
Program Kinerja adalah sebuah program tata kelola pemerintahan yang baik yang difokuskan pada
peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di sektor Pendidikan Dasar (basic education), Kesehatan
Ibu & Anak (Mother and Child Health) dan Iklim Usaha yang baik (Business Enabling Environment). Program
Kinerja dibiayai oleh donor USAID dan dilaksanakan oleh suatu konsorsium konsultan RTI International
sebagai lead-firm dan mitra konsorsiumnya, yaitu The Asia Foundation (TAF), Kemitraan - Partnership, Social
Impact (SI), Lembaga Penelitian SMERU dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Jangka waktu pelaksanaan
program ini adalah 5 tahun dari tanggal 30 September 2010 sampai 28 Februari 2015.
Program Kinerja bekerja di 20 kabupaten/kota di 4 Propinsi yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan
Sulawesi Selatan. Kinerja bekerja dengan Pemerintah Daerah, Provinsidan Pusat serta Organisasi Masyarakat
Sipil untuk memperkuat mekanisme partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan membantu pemerintah daerah
agar dapat lebih tanggap (responsive) terhadap kebutuhan masyarakat atas tata kelola pelayanan publik yang baik.
Program KINERJA dilakukan melalui pendekatan dua sisi yaitu sisi penyedia layanan (supply) dan sisi
pengguna layanan (demand). Kedua sisi tersebut didorong untuk peningkatan aspek-aspek tatakelola yang
baik (good governance), Pada sisi penyedia layanan, dalam hal ini SKPD/Dinas, unit layanan serta Pemda
(eksekutif dan legislatif) didorong untuk meningkatkan manajemen efisien dan efektif yang berorientasi pada
standar pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan publik. Padapendekatan pengguna layanan (demand
side) dilakukan dengan meningkatkan kepedulian, keterlibatan dan pengawasan masyarakat terhadap kualitas
pelayanan publik melalui peran forum multi stakeholder (FMS) atau forum peduli serta jurnalisme warga/media.
Sedangkan pada pendekatan penyedia layanan (supply side) dilakukan dengan meningkatkan kemampuan
pemberi layanan untuk pengelolaan pelayanan berbasis inovasi dan penerapan praktik yang baikuntuk
perbaikan kualitas pelayanan publik yang mengacu kepada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang telah ditetapkan melalui peraturan perundangan
pemerintah (untuk sektor Pendidikan dengan Permendikbud No.23 th 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar di
kab/kota). Ada 27 indikator SPM yang harus dipenuhi sejakdari ketersediaan buku, alat peraga, ruang kelas,
guru, pengawas sekolah, hingga penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
www.kinerja.or.id 3
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Program Kinerja mempunyai sasaran:
1. Menciptakan insentif untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah. Insentif tersebut
mencakup harapan hasil kinerja yang lebih baik, akibat adanya peningkatan keterlibatan warga dan
pertanggungjawaban kepada warga, penghargaan (atau sanksi) atas kinerja yang baik (atau buruk), dan
kebanggaan (atau perasaan malu) ketika kinerja pemerintah daerah diumumkan kepada publik. Bantuan
teknis menghasilkan insentif yang lebih kuat dengan memberi warga suara yang lebih efektif dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, mendukung sistem manajemen kinerja pada pemerintah daerah, dan
meningkatkan persaingan melalui benchmarking, serta program pemberian penghargaan yang kompetitif.
2. Mendorong pengadopsian penyelenggaraan pelayanan yang inovatif. Program Kinerja menawarkan
pilihan intervensi teknis yang tepat sasaran dan dirancang dengan baik di tiga sektor pendidikan,
kesehatan dan iklim usaha. Program berfokus pada elemen-elemen penting dari pelayanan di sektor-
sektor khusus tersebut, beberapa elemen yang mampu memberikan dampak, bukan melaksanakan terlalu
banyak kegiatan yang berlainan.
3. Mereplikasi sistem manajemen yang lebih baik dan mendiseminasinya dengan skala yang lebih luas
melalui organisasi-organisasi perantara dan konsultan. Dampak program Kinerja diperluas secara nasional
melalui diseminasi-diseminasi.
4. Menerapkan skema evaluasi dampak yang cermat dengan menggunakan kabupaten kontrol yang
dipilih secara teliti dan studi mendalam. Evaluasi ini mengukur hasil untuk memberikan informasi tentang
intervensi mana saja yang efektif, mengapa dan bagaimana.
2. Lokasi Program KINERJA
KINERJA bekerja di 20 kabupaten/kota di 4 provinsi, yakni:
1. Provinsi Aceh: Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Simeulue, danKota Banda Aceh.
2. Provinsi Jawa Timur: Kabupaten Bondowoso, Jember,Probolinggo dan Tulungagung, dan Kota
Probolinggo,
3. Provinsi Sulawesi Selatan: Kabupaten Barru, Bulukumba, Luwu dan Luwu Utara, danKota Makassar.
4. Provinsi Kalimantan Barat:, Kabupaten Bengkayang, Melawi, Sambas, Sekadau dan Kota Singkawang.
Dari 20 kabupaten/kota mitra Kinerja di atas, Kinerja melaksanakan pendampingan SPM bidang kesehatan di
6 kabupaten/kota pada Round-1 dan 13 kabupaten/kota pada Round-2.
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4 www.kinerja.or.id
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
3. Keberhasilan KINERJA dalam Pendampingan Perencanaan dan
Penganggaran SPM Bidang Kesehatan
Bantuan teknis KINERJA di sektor kesehatan di kabupaten/kota secara umum adalah pelayanan Kesehatan
Ibu dan Anak (KIA atau Maternal Neonatal and Child Health/MNCH) dengan fokus pada Persalinan Aman,
Menyusu Dini dan ASI eksklusif (PA-IMD-ASI atau Save delivery, immediate breastfeeding, exclusive
breastfeeding/SD-IBF-EB).
Keberhasilan KINERJA pada pendampingan perencanaan dan penganggaran SPM bidang kesehatan, antara
lain adalah :
• Dari sisi proses, keberhasilan pendampingan ini ditunjukkan dengan antara lain:
a) Terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mampu menyelesaikan perencanaan dan
penganggaran SPM kesehatan dalam kurun waktu rata-rata 6 bulan. Proses perencanaan dan
penganggaraan ini meliputi pembenahan sistem pendataan untuk perhitungan baseline SPM
kesehatan, perhitungan kesenjangan capaian terhadap target SPM, analisis penyebab kesenjangan,
identifikasi program dan kegiatan prioritas untuk mengurangi kesenjangan, dan perhitungan kebutuhan
biaya untuk program dan kegiatan prioritas tsb dalam rangka pemenuhan target SPM (costing SPM).
b) Pemanfaatan hasil perhitungan kebutuhan biaya pemenuhan target SPM dalam perencanaan
dan penganggaran daerah. Dengan kata lain, perencanaan dan penganggaran di kabupaten/kota
dampingantelah mulai mengacu pada kebutuhan pemenuhan target SPM.
• Dari sisi hasil, keberhasilan pendampingan ini ditunjukkan dengan antara lain:
a) Diintegrasikannya hasil prioritisasi kegiatan dan kebutuhan anggaran SPM Kesehatan ke dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, seperti oleh Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten
Aceh Singkil, Kabupaten Jember, Kabupaten Singkawang, dan Kabupaten Bulukumba. Kabupaten
Singkawang mengintegrasikan SPM Kesehatan dalam Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD 2013-
2018. Berdasarkan hasil perhitungan costing pada Tahun 2013, Kabupaten Jember melalui KUA-PPAS
2014 telah mengalokasikan sedikitnya 79 Milyar untuk kegiatan pencapaian SPM Kesehatan.
b) Kota Makassar menerbitkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan Kota Makassar. Peraturan Walikota ini memuat pasal mengenai target tahunan dan
program prioritas untuk memenuhi nilai dan batas waktu pencapaian SPM Kesehatan 2015. Target
tahunan dan program prioritas ini telah mengacu pada hasil costing SPM Kesehatan Kota Makassar
hasil kerjasama Tim Dinas Kesehatan, MSF, dan Program Kinerja.
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
www.kinerja.or.id 5
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
Rekomendasi Kepada Para Pimpinan Daerah
Program Perencanaan dan Penganggaran SPM Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan bersama
stakeholder kabupaten/kota dengan dukungan dari KINERJA menunjukkan bahwa pendekatan yang
digunakan telah membawa hasil dan perubahan, sebagaimana disampaikan diatas. Rekomendasi pertama
KINERJA kepada pimpinan daerah, khususnya daerah dengan anggaran terbatas dan kesenjangan pelayanan
kesehatan yang tinggi, adalah untuk belajar dari pengalaman KINERJA, dari pengalaman itu menghitung
kebutuhan pemenuhan SPM Kesehatan dan mengintegrasikan hasilnya dalam penyusunan dokumen
perencanaan daerah dan APBD.Berdasarkan pengalaman tersebut, ada beberapa rekomendasi, yakni:
a) Diperlukan komitmen yang kuat dari para pimpinan daerah (Bupati/Walikota, DPRD, Sekda, dan Kepala
Dinas Kesehatan) untuk menerapkan SPM bidang Kesehatan,
b) Setiap kebijakan pada pelayanan publik hendaknya berorientasi pada target standar pelayanan minimal
sehingga capaiannya dapat diukur dengan jelas,
c) Melibatkan organisasi masyarakat sipil/OMS atau forum-forum multi stakeholder (FMS)
dalampenyelengaraan tata kelola pelayanan kesehatan,
d) Mendayagunakan staf dan struktur organisasi yang ada tanpa perlu membentuk unit organisasi baru,
seperti mendayagunakan Dewan Kota Sehatdan perguruan tinggi setempat.
e) Berkoordinasi dan sinergi antar SKPD dan instansi pemerintah daerah terkait.
f) Menetapkan indikator kinerja dan pengukuran keberhasilan program, dan
g) Mengadopsi pendekatan KINERJA dan menggunakan bahan-bahan yang telah dibuat oleh KINERJA
sebagai instrument pendukung perbaikan kinerja pelayanan publik.
Rekomendasi kepada para Calon OMP
Organisasi-organisasi Mitra Pelaksana (OMP) dan konsultan mitra pelaksana KINERJA yang telah banyak
membantu pemerintah daerah/Dinas Kesehatan dan forum multi stakeholder dalam pendampingan penerapan
Program Perencanaan dan Penganggaran SPM bidang kesehatan, merupakan aset daerah yang berharga.
Ada beberapa rekomendasi bagi OMP dan Konsultan dalam upaya melanjutkan perannya, yakni:
a) Mengintegrasikan aspek tata kelola yang baik (good governance) dalam setiap kegiatan penguatan dan
pendampingan dengan melibatkan warga masyarakat dan forum-forum multi stakeholder,
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
6 www.kinerja.or.id
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
b) Tetap berorientasi pada hasil, tidak sekadar memenuhi jadwal kegiatan dan jumlah peserta,
c) Bertindak sebagai advisor yang berperan lebih pada memberi stimulus daripada sebagai pegawai yang
melaksanakan program, dan
d) Menggunakan modul-modul yang dikembangkan KINERJA untuk penguatan kapasitas OMP sendiri
maupun penguatan pemerintah daerah dan forum multi stakeholder,
e) Bekerjasama antar OMP dan Perguruan Tinggi setempat untuk lebih meningkatkan kapasitas/kemampuan.
Rekomendasi kepada para Lembaga Diklat
Lembaga-lembaga pendidikan dan latihan di berbagai tingkat pemerintahan (Diklat Kabupaten/kota, Diklat
Provinsi, Diklat Pusat) mempunyai peran strategis dalam pendayagunaan aparatur negara karena secara
periodik menyelenggarakan latihan untuk pegawai negeri sipil (PNS). Direkomendasi agar lembaga-lembaga
tersebut memasukkan pendekatan-pendekatan dan praktek-praktek baik KINERJA dalam kurikulum dan
pelatihan yang diselenggarakan Diklat yang meliputi:
a) tata kelola (governance) yang melibatkan warga masyarakat sebagai pengguna layanan publik,
b) lebih berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan tidak sekadar peningkatan pengetahuan dan
pemahaman,
c) mengadopsi modul, inovasi dan praktek baik (good practice) yang dikembangkan KINERJA DONOR lain,
serta Kementerian Teknis terkait, seperti KemenPAN,
d) Menyelenggarakan pelatihan peningkatan pelayanan public secara berkala, dengan membuka
kesempatan melibatkan narasumber (OMP, Konsultan, Dinas/Instansi) yang sudah menerapkan praktek
baik inovasi pelayanan publik.
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
www.kinerja.or.id 7
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota
BAB 2
PENDEKATAN KINERJA
Pendekatan Umum Proyek KINERJA
KINERJA bekerja untuk menguatkan sisi penyediaan dan permintaan pelayanan publik yang lebih baik di
bidang kesehatan, pendidikan dasar dan iklim usaha yang baik.
KINERJA bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan penyediaan pelayanan publik
di bidang kesehatan, pendidikan, dan iklim usaha yang baik.
Melalui insentif yang lebih baik, inovasi yang lebih luas, dan lebih banyak replikasi, pemerintah daerah di
Indonesia diharapkan mampu menyediakan layanan yang lebih berkualitas serta lebih responsif terhadap
kebutuhan dan permintaan warga negara atau pengguna layanan.
Salah satu aspek kunci pendekatan KINERJA adalah keterlibatan warga masyarakat, organisasi masyarakat
sipil (LSM), dan media lokal untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan pemberian bantuan teknis
kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam
perencanaan dan penerapan SPM peran legislatif DPRD sangat dominan karena fungsi penganggaran berada
di dewan perwakilan rakyat daerah. Peran Bappeda selaku koordinator perencanaan daerah juga sangat
penting.
Sebagian besar program KINERJA dilaksanakan melalui organisasi mitra pelaksana (OMP) dan Konsultan
(short term/STTA) Kinerja, yang juga menerima pelatihan peningkatan kapasitas dari KINERJA. Beberapa
contoh strategi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat adalah:
1. Mendukung pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi empiris melalui kajian dan analisa, seperti Analisa
Anggaran Daerah dan Analisa Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan SPM;
2. Membentuk forum multi-pemangku kepentingan untuk menciptakan kemitraan antara pemerintah dan
masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran yang partisipatif;
3. Melibatkan masyarakat untuk mengawasi penyediaan pelayanan publik melalui mekanisme penanganan
pengaduan dan janji perbaikan pelayanan; serta
Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
8 www.kinerja.or.id
Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota