SIARAN NASIONAL BERJARINGAN DAN SINDIKASI TAHUN 2018 PETUNJUK PELAKSANAAN Supervisi : Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Pengarah : Direktur Utama LPP RRI Penanggung Jawab : Direktur Program dan Produksi Ketua : Kepala Bidang Program dan Produksi Siaran Koordinator Pelaksana : Kepala Seksi Program Siaran Wakil Koordinator Pelaksana : Kepala Seksi Produksi Siaran Sekretaris : Hartati Anggota : Rudifto, Dadan Rahadian, Gusti Ayu P, Evi Fauziah, Juniar Widyasuci Design Grafis : Mila Nurul Aprilia Diterbitkan : Direktorat Program dan Produksi LPP RRI Untuk Tahun 2018 P E N G A N T A R Alhamdulillah Puji serta Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat, Karunia dan Ridho-Nya, Direktorat Program dan Produksi LPP RRI kembali menerbitkan Buku Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) Siaran Nasional Berjaringan dan Sindikasi Tahun 2018 dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan siaran berjaringan yang merupakan salah satu kekuatan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Juklak Siaran Nasional Berjaringan dan Sindikasi Tahun 2018 bertujuan untuk menggali kekayaan potensi konten lokal, melestarikan seluruh potensi daerah, memberdayakan masyarakat, memacu dan mengembangkan kreatifitas anak muda serta dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dilakukan guna menumbuhkembangkan apresiasi seni & budaya generasi muda, serta mempererat hubungan warga masyarakat yang berbeda suku bangsa, budaya, agama dan bahasa. Berdasarkan hasil pantauan Siaran Nasional Berjaringan dan Sindikasi Nasional tahun 2017 masih terdapat RRI yang tidak melaksanakan relay, untuk itu seluruh RRI (Tipe A, B dan C) pada tahun 2018 wajib melaksanakan relay. Apabila tidak melaksanakan relay karena adanya kerjasama dengan para pihak atau kendala teknis harap membuat laporan pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada Direktur Program dan Produksi. Direktorat Program dan Produksi akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Siaran Nasional Berjaringan dan Sindikasi Tahun 2018. Semoga Juklak Siaran Nasional Berjaringan dan Sindikasi ini dapat bermanfaat, sebagai acuan dan pedoman bagi RRI daerah dalam penyelenggaraan Siaran Nasional Berjaringan dan Sindikasi. Jakarta, Desember 2017 Direktur Program dan Produksi Drs. Soleman Yusuf, MM D A F T A R I S I Kata Pengantar Standar Operasional Siaran Nasional Berjaringan Dan Sindikasi 2018 Kebijakan Siaran Nasional Berjaringan Insidentil 2018 A. Programa 1, Acara : 1. Kreatifitas Anak : “ Pelangi Anak Nusantara ” 2. Warga Berkebutuhan Khusus / Disabilitas 3. Potret Pedesaan : “ Kiprah Desa ” B. Programa 2, Acara : 1. Kreatifitas Indonesia 2. Indonesia Pro Indie 3. Indonesia Top 20 Nasional C. Jadwal Acara Siaran Nasional Berjaringan dan Sindikasi Tahun 2018 STANDAR OPERASIONAL SIARAN NASIONAL BERJARINGAN DAN SINDIKASI 2018 Dalam upaya memperbaiki kualitas dan kuantitas program siaran nasional berjaringan dan sesuai dengan Visi dan Misi LPP RRI yang disandingkan dengan Misi pemerintah diantaranya membangun Indonesia dari pinggiran dan wilayah perbatasan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan, memperkuat pendidikan, kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga serta memperkuat jati diri sebagai Negara maritime. Hal tersebut akan menjadi sumber mengisi konten siaran RRI yang akan disiarkan khusus melalui programa 1, 2 LPP RRI, melalui siaran berjaringan nasional dan sindikasi tahun 2018. Disamping itu membangun sinergi yang konstruktif diantara berbagai pihak yang terlibat, maka diperlukan standar operasional yang berlaku Nasional dan menjadi tolok ukur kinerja bagi pengelolaan programanya di setiap Satker LPP RRI. Kondisi Aktual Programa ( 1,2 ) Programa 1 adalah saluran pemberdayaan masyarakat lokal. Berdasarkan pedoman Penyelenggaraan siaran Programa 1 secara singkat maksud pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang disengaja untuk menfasilitasi publik lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collectif action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi,sosial, polotik dan hukum. Programa 2 adalah saluran kreatifitas anak muda. Kreatifitas merupakan kemampuan melahirkan sesuatu yang baru baik gagasan maupun karya nyata, baik formula baru maupun kombinasi dengan karya lain, yang berbeda dengan karya sebelumnya. Kreatifitas yang ingin dibentuk melalui siaran di programa 2 adalah karakter pribadi anak muda yang berorientasi kepada hasil terbaik dan karya yang orisinil. Kebijakan Berjaringan Kebijakan siaran nasional berjaringan dan sindikasi merupakan penjabaran Visi dan Misi dari LPP RRI dan upaya mengembangkan apresiasi, promosi dan pelestarian budaya nusantara lintas daerah. Kebijakan ini merupakan amanat UU 32/2002 dan menjadi salah satu ciri khas layanan siaran RRI yang menjangkau nusantara. Dasar pelaksanaan Siaran Nasional Berjaringan dan Sindikasi Pro 1, 2 1. UU 32/2002 tentang Penyiaran pasal 14 2. PP 11 dan 12 tahun 2005 tentang LPP 3. P3SPS KPI 4. Pedoman Penyelenggaraan Siaran LPP RRI 2007 5. Pedoman Penyelenggaraan Siaran Pro 1 dan 2 Tahun 2011 Program-program siaran nasional berjaringan dan sindikasi umumnya dilaksanakan secara berjenjang, dari regional hingga nasional. Program berjaringan dan sindikasi bersifat Wajib siar dan atau sukarela. Deskripsi dan standar produksi masing-masing program dimuat dalam kumpulan Juklak yang diterbitkan setiap awal tahun oleh Direktorat Program dan Produksi LPP RRI, dilakukan revisi setiap tahun dan didistribusikan kepada semua Satker. Siaran nasional berjaringan dan sindikasi ditempuh untuk memperkaya konten programa 1,2 di stasiun LPP RRI dan memberikan pelayanan yang luas agar dapat membangun reputasi programa dimaksud secara lebih baik dan masih diperlukan pengayaan konten berjaringan dan secara bersamaan penguatan kualitasnya. Terdapat setidaknya tiga tingkatan siaran berjaringan: 1. Tingkat Nasional yang dikoordinir Direktorat PP,RRI Jakarta. 2. Tingkat Regional yang dikoordinir RRI Koordinator Wilayah, host bergiliran. 3. Tingkat kawasan khusus: Jawa, inisiatif dua atau lebih stasiun lintas Korwil, dll. Inisiatif untuk melakukan siaran berjaringan dapat muncul dari Direktorat Program & Produksi dan RRI daerah sepanjang tidak mengganggu kenyamanan publik menyimak siaran Pro 1, 2 serta tidak bertabrakan dengan program yang siap siar sebelumnya, kecuali program yang telah ditetapkan oleh Direktorat Program & Produksi secara nasional. RRI daerah wajib memberitahukan alasan melalui surat kepada Direktur Program dan Produksi LPP RRI. Jumlah Program Siaran Nasional Berjaringan dan Sindikasi 2018 Terdapat 5 program siaran berjaringan sebagai berikut: 1. Pelangi Anak Nusantara / Siaran kreatifitas anak (Majalah Udara, Bulanan, Jum’at, 14.00-15.00 WIB) 2. Kiprah Desa (Majalah Udara, Mingguan, Sabtu, 15.00 -16.00 WIB) 3. Siaran Bagi Warga Berkebutuhan Khusus / Disabilitas (Bulanan Nasional, Variety/Live Event, Sabtu, 08.00 - 09.00 WIB) 4. Indonesia Pro Indie (setiap hari Minggu, Pkl. 19.00 – 20.00 WIB) 5. Indonesia Top 20 Nasional Relay Jakarta setiap hari Minggu Pkl. 14.00 - 15.00 WIB Dari Sembilan (5) jenis program tersebut, dapat dikategorikan tiga model : 1. Sindikasi (jaringan dengan mengirimkan materi/CD/Email atau lainnya ke RRI Jakarta sebagai host: Album Legenda dan Pelangi Ramadhan) 2. Berjaringan Nasional : Indonesia Pro Indie, Indonesia Top 20 Nasional Berjaringan yang diproduksi bersama-sama oleh beberapa stasiun LPP RRI dengan satu stasiun tertentu yang sudah dijadwal berperan sebagai host (live interactive): Warga Berkebutuhan Khusus /Disabilitas, Pelangi Anak Nusantara, Kiprah Desa dan Kreativitas Indonesia Tugas Host/Koordinator Dalam proses produksi dan siarannya, dikembangkan mekanisme koordinasi dengan menunjuk salah satu RRI sebagai host atau koordinator. Penunjukan bisa dilakukan secara langsung/otomatis: RRI Jakarta dan Koordinator Wilayah untuk program tertentu dan atau bergiliran semua Satker yang ditentukan Direktorat Program dan Produksi untuk program tertentu. Adapun tugas host melingkupi sebagai berikut: 1. Proaktif melakukan koordinasi teknis penyiaran dengan stasiun didaerah sesuai jadwal 2. Membagi alokasi waktu secara merata dengan stasiun anggota jaringannya 3. Menyediakan pemandu/telangkai saat penyampaian materi siaran 4. Membuka kesempatan publik berinteraksi langsung. 5. Menjaga kualitas audio dan estetika siaran 6. Melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan siarannya dengan melibatkan anggota jaringan dan publik setempat 7. Melaporkan secara tertulis hasil point 6. KEBIJAKAN SIARAN NASIONAL BERJARINGAN INSIDENTIL 2018 Kebijakan yang akan diterapkan mulai Januari 2018 sebagai berikut : 1. Kebijakan penentuan sebuah paket siaran berjaringan budaya (diluar program yang telah berlaku nasional seperti dalam Juklak) dilakukan melalui prosedur: 2. Permohonan dari Pusat dan Satker daerah melalui surat resmi ke Direktorat Program dan Produksi LPP RRI paling lambat 8 x 24 jam sebelum hari (H) pelaksanaan. Usulan yang kurang dari tanggal waktu tersebut tidak diperhatikan. 3. Permohonan akan dipelajari Direktorat PP melibatkan Direktur, kepala Bidang Program dan Produksi Siaran dan Kepala seksi terkait, dengan mempertimbangkan beberapa kriteria/indikator sebagai berikut: Kriteria sebuah kegiatan layak disiarkan secara nasional berjaringan adalah: Dialog Budaya atau Seremoni Kebudayaan/prosesi Kebudayaan yang unik, tidak terdapat di daerah lain, tidak merupakan program yang dikemas untuk program budaya terjadwal, disajikan secara interaktif dengan membuka akses pendengar secara nasional. Program budaya berskala nasional: melibatkan tokoh nasional, diselenggarakan dimana saja dan oleh Satker semua tipe, sepanjang topik dan persoalannya bersifat nasional 4. Keputusan final akan disampaikan melalui surat dan juga telepon ke Satker yang telah mengajukan permohonan berjaringan paling lambat satu hari sebelum acara dilaksanakan, sekaligus instruksi kepada Satker terkait yang akan diwajibkan merelay. 5. Keputusan akhir Direktorat Program dan Produksi terhadap permohonan siaran berjaringan oleh Satker tertentu merupakan pilihan dari beberapa keputusan berikut: Diputuskan dapat berjaringan secara nasional, dengan RRI pengusul sebagai host Diputuskan hanya berjaringan daerah/regional tertentu/Korwil Diputuskan tidak perlu berjaringan, disiarkan secara lokal saja, dianjurkan dikemas ulang sebagai siaran tunda. 6. RRI Jakarta sebagai host, setiap tiga bulan sekali wajib melaporkan progres siaran berjaringan budaya dalam format tabel dan disertai CD rekaman semua paket yang telah disiarkan dengan kategorisasi yang rinci sehingga dapat langsung disimpan di pusat data. ( dibuat Nota Dinas kepada Kepala RRI Jakarta ). 7. Direktorat Program dan Produksi menyampaikan secara terbuka Evaluasi kinerja Satker terkait siaran berjaringan, saat Raker agar menjadi pengetahuan, koreksi dan saling memperbaiki kekurangan yang terjadi, sekaligus sebagai penghargaan. STANDAR OPERASIONAL SIARAN NASIONALBERJARINGAN DAN SINDIKASI PRO 1, 2 Permintaan Siaran Pro 1, 2 Nasional Berjaringan Insidentil/order Pagelaran ke Dit.PP : Uraian Tugas Penanggung Jawab Direktorat Program dan Produksi 1. Surat Permintaan/ Permohonan Kepada Direktur PP Order sekurangnya 8 hari sebelum pelaksanaan , berisi : a. Substansi/ Materi ( terkait dengan judul acara, tema dan topik ) b. Alokasi waktu c. Lokasi Kegiatan 2. Membuat Disposisi ke Kabid. Program dan Produksi Direktur Program dan Siaran Produksi 3. Melakukan koordinasi dengan bidang terkait Kabid Program dan Produksi Siaran 4. Menugaskan Kasi Program Siaran untuk melakukan Kabid Program dan koordinasi dengan: Produksi Siaran a. Kasi Perencanaan dan Program RRI Jakarta b. Kasi Teknik Studio dan Multimedia RRI Jakarta c. KoordInasi dengan pemberi order 5. Melaporkan kepada Direktur Program dan Produksi Kabid Program dan bahwa siaran berjaringan dapat dilaksanakan. Produksi Siaran 6. Melakukan koordinasi dengan RRI Jakarta untuk Kasi Program Siaran pelaksanaan siaran berjaringan: a. Kasi Perencanaan dan Program RRI Jakarta b. Kasi Teknik Studio dan Multimedia RRI Jakarta c. Koordinasi dengan pemberi order 7. Membuat konsep surat Kasi Program Siaran 8. Mengirimkan surat (e-mail, fax) ke RRI Jakarta Kasi Program Siaran sebagai poros dan RRI seluruh Indonesia 9. Melakukan koordinasi dengan Pengarah Acara RRI Kasi Produksi Siaran Jakarta untuk melaksanakan siaran berjaringan 10. Mengevaluasi data dan laporan pelaksanaan serta Kasi Produksi Siaran mendokumentasikan siaran berjaringan Uraian Tugas Penanggung Jawab RRI Type B & C 1. Menelaah surat instruksi Dir PP Kasatker 2. Membuat disposisi kepada kepala bidang Kasatker Programa / Seksi Siaran Bidang Programa Siaran/ Seksi Siaran 3. Melakukan koordinasi dengan kepala Kabid Programa Bidang / Kasi terkait Siaran/ Kasi Siaran - Kabid SDT/ Kasi SDT - Kabid LPU/ Kasi LU 14. Membuat disposisi kepada : Kabid Programa - Kepala Seksi Perencanaan Evaluasi Siaran/ Kasi Siaran Program / Kasubsi PEP - Kepala Seksi Programa terkait (1,2 ) 15. Meneruskan disposisi kepada sub seksi & Kasi Perencanaan unit terkait. Evaluasi Program 16. Mengawal & mengontrol penyelenggaraan Kasi Programa (1/2)/ siaran Kasubsi Bidang SDT 17. Menindak lanjuti hasil koordinasi antar Kabid SDT bidang STANDAR OPERASIONAL SIARAN NASIONAL BERJARINGAN TERJADWAL (JUKLAK) RRI JAKARTA SEBAGAI POROS Uraian Tugas Penanggung Jawab RRI Jakarta 1. Melakukan koordinasi terkait order Kabid Programa Siaran 2. Menelaah surat instruksi Kepsta 3. Disposisi bidang terkait Kepsta - Bidang programa siaran - Bidang produksi siaran - Bidang TMB Bidang Programa Siaran 4. Menelaah disposisi Kabid Programa Siaran 5. Mengalokasikan waktu Kabid Programa Siaran 6. Mengeluarkan surat penetapan alokasi Kabid Programa Siaran acara siaran ke kabid terkait 7. Mencantumkan alokasi siaran pada DAS Kasi Peregram sesuai programa 8. Mengawal dan mengontrol jalannya acara siaran Kasi Programa Bidang Produksi 9. Menelaah surat disposisi Ka RRI dan surat Kabid Produksi penetapan alokasi siaran (berdasarkan klasifikasi & konten) 10. Menunjuk seksi terkait sesuai dengan Kabid Produksi klasifikasi konten 11. Seksi yang ditunjuk membentuk kerabat kerja Kasi terkait di lingkungan Bidang Produksi 12. Kerabat kerja yang dibentuk Tim Produksi melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya Bidang TMB 13. Menelaah surat disposisi Ka RRI dan surat Kabid SDT penetapan alokasi terkait dukungan sarana teknik 14. Menunjuk seksi teknik studio dan multimedia Kabid SDT 15. Menunjuk petugas pelaksana sesuai Kasi teknik studio dan kebutuhan produksi multimedia Tugas Penanggung Jawab 1. Mengingatkan seksi terkait perihal Jadwal Siaran Kabid Produksi Berjaringan Nasional yang diterbitkan Dit. PP. (paling lambat 8 hari sebelum hari H) 2. Memerintahkan kepada tim produksi untuk melakukan Kepala Seksi terkait dilingkungan bidang koordinasi dengan pengarah acara di stasiun yang produksi sesuai Jadwal Siaran Berjaringan Nasional 3. Melakukan koordinasi dengan seksi peregram Kepala seksi terkait dilingkungan bidang (perencanaan evaluasi program) produksi 4. Menuangkan dalam DAS (Daftar Acara Siaran) Kepala Seksi Peregram 5. Melakukan koordinasi dengan seksi teknik studio dan Pengarah Acara multimedia 6. Melakukan koordinasi teknis dengan pengarah acara di Pengarah Acara stasiun yang terjadwal 7. Melaksanakan acara siaran berjaringan nasional Tim produksi 8. Mengawal dan mengontrol berlangsungnya acara Kepala Seksi Terkait 9. Menghimpun laporan dan dokumentasi siaran dari Kepala Seksi terkait dilingkungan bidang Pengarah Acara dan laporan log book siaran produksi 10. Membuat dan menyusun laporan bulanan untuk Kepala Seksi terkait dilingkungan bidang diserahkan berjenjang kepada Kabid, Kepala Stasiun produksi dan Direktur PP. SOP SIARAN BERJARINGAN NASIONAL TERJADWAL RRI TYPE B (HOST) Uraian Tugas Penanggung Jawab 1. Menerima menganalisa Jadwal Siaran Berjaringan Kasatker Nasional yang diterbitkan DIR PP. 2. Mendisposisikan Jadwal Siaran Berjaringan Nasional Kasatker kepada Kepala Stasiun RRI di lingkungan Korwil masing-masing. 3. Mendisposisikan Jadwal Siaran Berjaringan Nasional Kasatker kepada Kepala Bidang Programa Siaran – Kepala Bidang SDT – Kepala Bidang Layanan Pengembangan Usaha, dan Kepala Bagian Tata Usaha. 4. Menginstruksikan Kepala Bidang Programa Siaran Kasatker untuk menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala Bidang SDT – Kepala Bidang Layanan Pengembangan usaha - Kepala Bagian Tata Usaha.
Description: