persyaratan perizinan lingkungan dan arti pentingnya bagi upaya pengelolaan lingkungan di ...

14 Pages·2015·0.14 MB·Indonesian

Suparto Wijoyo: Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya 97

PERSYARATAN PERIZINAN LINGKUNGAN
DAN ARTI PENTINGNYA BAGI UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DI INDONESIA
Suparto Wijoyo
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, [email protected]
Abstract
The functional meaning of environmental license in order to manage environment can be
seen on the precision or exactness of fulfillment of conditions of environmental license
which administratively is relevant for environmental protection. The conditions, that must
be met to hold environmental license, have important meaning to evaluate environmental
management conducted by corporation. Conditions of environmental license as inserted
in document of license are direction that must be followed by the holder of license.
Government institutions which have competence to give license should formulate all
aspects of operation of industrial activity in the form environmental license.
Keywords: environmental licence, environmental protection, environmental management.
Abstrak
Makna fungsional izin lingkungan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup tercermin
pada ketepatan atau kepastian pada pemenuhan persyaratan izin lingkungan, yang
secara administratif relevan untuk memberikan perlindungan lingkungan. Persyaratan-
persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin lingkungan memiliki arti penting
untuk mengevaluasi pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan.
Persyaratan-persyaratan sebagaimana disertakan dalam dokumen perizinan menjadi
arahan yang harus dipatuhi bagi pemegang izin. Lembaga pemerintah yang memiliki
kewenangan untuk menerbitkan izin harus memformulasikan seluruh aspek operasional
kegiatan industri dalam bentuk izin lingkungan.
Kata Kunci : izin lingkungan, pengelolaan lingkungan dan perlindungan lingkungan
Pendahuluan There are many cases where enforcement
of general environmental regulations
Makna fungsional izin lingkungan
and standards, alone, is insufficient to
dalam upaya pengelolaan lingkungan
effectively protect the environment. In
hidup tercermin pada ketepatan
these case, it is useful for additional
penuangan persyaratan perizinan yang
and site specific environmental control
secara administratif sangat relevan bagi
conditions to be applied throughout
perlindungan lingkungan:
98 Yuridika: Volume 27 No 2, Mei-Agustus 2012
the period of continuing operations. lingkungan harus dilakukan secara cermat
This can be done by attaching relevant dan berhati-hati. Izin lingkungan yang
conditions specific to the particular diterbitkan tidak mengenai sasaran untuk
operation to the environmental kepentingan perlindungan lingkungan
protection of pollution control licence (lingkungan) apabila persyaratan perizinan
for that operation, and the enforcement yang diperlukan tidak dituangkan secara
of those conditions.1 spesifik, tegas, tepat, terarah, terukur serta
dapat diimplementasikan.3
Melalui persyaratan perizinan itulah Izin lingkungan dan persyaratannya
instrumen perizinan lingkungan memiliki harus dibuat berdasarkan ukuran-ukuran
arti penting dalam rangka pencegahan yuridis yang memperhitungkan keadaan
pencemaran lingkungan maupun untuk individual kegiatan industri yang memiliki
menilai kinerja pengelolaan lingkungan dampak pada langkah-langkah pengelolaan
suatu perusahaan: lingkungan hidup. Kemampuan instansi yang
berwenang menerbitkan izin lingkungan
An environmental protection licence
untuk menetapkan persyaratan perizinan
is a tool that an environmental agency
akan mempengaruhi dan menentukan
can use to impose conditions on the
tingkat keberhasilan pengelolaan lingkungan
operations of a particular premise or
hidup serta menjadi faktor penting bagi
site to strengthen its environmental
pengembangan “legal instruments of
management and performance. It is
environmental policy”.4
a licence to operate and to control
pollution (not a “licence to pollute”), 2. Pembidangan Persyaratan Perizinan
subject to a number of site specific Lingkungan
conditions. The licence conditions
Terdapat pembidangan persyaratan
control the actual or potential
perizinan lingkungan yang mengakomodasi
environmental impacts from the site.2
segala bentuk komponen dasar perlindungan
Persyaratan perizinan lingkungan lingkungan, yaitu:
yang tertuang dalam dokumen izin adalah
a. persyaratan standar (“standard
arahan yang wajib ditaati para pemegang
izin. Instansi yang berwenang menerbitkan
3 Ibid., h. 17 dan 20. Badan Pengendalian Dampak
izin lingkungan merumuskan semua aspek Lingkungan (Bapedal) and East Java Pollution
Control Implementation (PCI) Project, Manual for
operasional kegiatan industri dalam format Environmental Law Enforcement and Casework, Project
Report No. 54, December 1998. Laporan ini merupakan
izin lingkungan.
hasil penelitian bersama dari “A Project Managed on
Behalf of the Government of Indonesia and the Australia
Penuangan persyaratan perizinan
Agency for International Development (AusAID) by the
CSS Joint Venture: CMPS&F – CINCLAIR KNIGHT
1 Warwick Forrest, Manual for Environmental Law MERZ – SAGRIC”.
Enforcement and Casework, Project Report No. 54, h. 19. 4 G.H. Addink, Penataran Environmental … op.cit.,
(Bapedal Jawa Timur) h. 29-68. Th.G. Drupsteen dan L. Woltgens, op.cit., h.
2 Ibid. 30.
Suparto Wijoyo: Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya 99

conditions”) persyaratan pemantauan (“monitoring
b. persyaratan batas (“limit conditions”) conditions”) termuat kewajiban perusahaan
untuk melakukan monitoring internal
c. persyaratan operasi (“operating
terhadap semua emisi. Hasil pemantauan
conditions”)
diinformasikan secara terbuka dan dapat
d. persyaratan pemantauan (“monitoring
menjadi indikator kehandalan kinerja
conditions”), dan
industri yang bersangkutan dalam
e. persyaratan pelaporan (“reporting
melakukan pengelolaan lingkungan hidup.
conditions”).5
Ditekankan bahwa:
Persyaratan standar (“standard
conditions”) berisikan penegasan bahwa The monitoring conditions of a
pemegang izin lingkungan diharuskan untuk: pollution control should stipulate:
mentaati peraturan perundang-undangan
• the specific discharge/emission
dan baku mutu lingkungan yang relevan, streams to be monitored;
memelihara sarana teknis pengelolaan • the location points at which
lingkungan hidup, serta menginformasikan monitoring is to occur;
kepada instansi pemberi izin mengenai • each of the pollutants and parameters
emisi yang melebihi baku mutu.6 to be monitored;
Persyaratan batas (“limit conditions”) • the levels of precision required;
perizinan lingkungan memuat perincian • the nature and frequency of
daftar bahan pencemar yang perlu mendapat monitoring.8
perhatian dan beban masing-masing Persyaratan pelaporan (“reporting
konsentrasi “pollutants”. Penerapan conditions”) merupakan fase lanjutan dari
pembatasan dilakukan berdasarkan tingkat persyaratan pemantauan yang menekankan
buangan emisi yang berasal dari sumber pada kegiatan untuk melaporkan hasil
pencemaran (industri).7 pemantauan kepada badan pengelola
lingkungan dan masyarakat. Dari persyaratan
Persyaratan operasi (”operating
pelaporan dapat diketahui tingkat penaatan
conditions”) berkaitan dengan lokasi
industri terhadap keseluruhan persyaratan
dan kegiatan industri. Persyaratan ini
perizinan lingkungan.9
dimaksudkan untuk memastikan bahwa
instalasi industri yang didirikan hanya Persyaratan perizinan lingkungan
mempunyai risiko yang kecil atau tersebut pada dasarnya dapat disederhanakan
tidak mencemarkan lingkungan. Dalam secara kategoris dalam: persyaratan
8 Ibid., h. 21-22.
5 Warwick Forrest, loc.cit. 9 Ibid., h. 23. Sehubungan dengan pembahasan
6 Ibid., h. 20. ini, sebagai bahan perbandingan dapat dibaca pula
7 Ibid., h. 21 The U.S. Environmental Protection Direktoral Pengendalian Pencemaran Air dan Laut
Agency, RCRA Orientation Manual, Office of Solid Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal)
Waste/Communications, Information, and Resources dan Pollution Control Implementation (PCI), Bahan
Management Division, Washington, D.C., 1998, h. 123- Pendukung Lokakarya Perizinan Buangan Limbah Cair,
137. Bandung, 30-31 Maret 1999, h. 55-58.
100 Yuridika: Volume 27 No 2, Mei-Agustus 2012
prosedural (“procedural conditions”), merupakan tindak lanjut yang harus
persyaratan substansial (“substantial dilakukan pemegang izin (pengawasan
conditions”) dan persyaratan evaluatif internal) maupun instansi yang berwenang
(“evaluation conditions”). Persyaratan (pengawasan eksternal) dalam menilai
prosedural menyangkut identitas perusahaan tingkat ketaatan penanggung jawab
yang termanifestasi dalam “application instalasi. Komponen persyaratan evaluatif
form” izin lingkungan. Persyaratan direfleksikan dalam persyaratan pemantauan
substansial berkaitan dengan kewajiban dan persyaratan pelaporan.
yang harus dilaksanakan pemegang izin
Esensi ketiga jenis persyaratan perizinan
dalam menjalankan instalasi sebagaimana
lingkungan termaksud (persyaratan
terangkum dalam persyaratan standar dan
prosedural, persyaratan substansial dan
persyaratan batas. Persyaratan evaluatif
persyaratan evaluatif) dapat digambarkan
dalam tabel berikut:
Esensi Persyaratan Perizinan Lingkungan
PERSYARATAN PROSEDURAL PERSYARATAN SUBSTANSIAL PERSYARATAN EVALUATIF
* Identitas Pemohon: * Persyaratan Standar: * Persyaratan Pemantauan:
Nama Mentaati peraturan per-undang Mempertanggungjawabkan kinerjapengelolaan
Alamat undangan ling-kungan (terkait) lingkungan yang dilakukan dalam kegiatan
Jabatan industrinya
dan seterusnya. Mentaati baku mutu lingkungan
(terkait) Melakukan pemantauan semua limbah buangan
* Data Perusahaan: industri (emisi)
Nama Pengoperasian instalasi dengan
Kategori Industri baik (sesuai dengan standar Menginformasikan kinerja pengelolaan
Peta Lokasi teknis) lingkungan secara terbuka kepada pemerintah
dan seterusnya dan masyarakat
* Persyaratan Batas:
* Informasi Produksi: Konsentrasi dan beban pencemaran Memberitahukan tingkat penaatan lingkungan
Bahan Produksi (emisi) sesuai dengan syarat kepada publik
Proses Produksi yang ditetapkan
Kepasitas Produksi Mempublikasikan tentang sifat dan frekuensi
dan seterusnya * Persyaratan Operasi: pemantauan
Mencegah terjadinya pencemaran
* Deskripsi Instalasi lingkungan * Persyaratan Pelaporan:
Pengolahan Limbah:
Jumlah emisi Pengoperasian instalasi yang tidak Memberitahukan kepada publik saat terjadi
Teknologi yang digunakan mencemarkan lingkungan keadaan darurat atau bahaya (emisi yang
Teknik pengolahan dibuang tidak mentaati baku mutu emisi karena
Bahan pencemar yang dihasilkan gangguan teknis instalasi)
* Dan lain sebagainya, disesuaikan Melaporkan secara periodik atau berkala semua
dengan kebutuhan dan hasil pemantauan yang dilakukan secara internal
perkembangan (oleh penanggung jawab perusahaan)

Tabel 1.
Persyaratan prosedural, substansial dan evaluatif merupakan kesatuan yuridis
administratif dalam tatanan perizinan lingkungan. Elemen persyaratan prosedural
menginformasikan tentang identitas pemohon izin secara individual maupun institusional
Suparto Wijoyo: Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya 101

kepada instansi yang berwenang menerbitkan Ketentuan Pasal 4 HO telah dijabarkan
izin lingkungan. Lingkup persyaratan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam
substansial menunjukkan beragam Negeri No. 7 Tahun 1993 tentang Izin
kewajiban yang harus dilakukan pemegang Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-
izin lingkungan. Komponen persyaratan undang Gangguan Bagi Perusahaan
evaluatif digunakan untuk menilai tingkat Industri (Permendagri No. 7 Tahun 1993).
penaatan internal dan eksternal pemegang
Persyaratan prosedural Izin Usaha
izin lingkungan terhadap persyaratan
Industri tidak diatur dalam UU Perindustrian
susbtansial yang ditetapkan instansi yang
maupun PP No. 13 Tahun 1995. Persyaratan
berwenang di bidang perizinan lingkungan.
prosedural Izin Usaha Industri terdapat
Dari persyaratan evaluatif dapat diketahui
dalam Keputusan Menperindag No. 590
kinerja pengelolaan lingkungan pemegang
Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Negara
izin dalam mengimplementasikan izin
Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan
lingkungan.
Koordinasi Penanaman Modal No. 126/I/
Industri/1995 tentang Pemberian Izin
Contoh Persyaratan Prosedural Izin HO,
Usaha Industri (Keputusan Menteri Negara
Izin Usaha Industri, Izin Pembuangan
Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM
Limbah ke Media Lingkungan (IPLM)
No. 126 Tahun 1995).
dan Izin Lokasi
Permohonan Izin Usaha Industri
Materi persyaratan prosedural Izin HO,
dilakukan dengan mengisi Formulir Isian
Izin Usaha Industri, IPLM dan Izin Lokasi
Izin Usaha Industri yang mencakup uraian
ternyata tidak sama. Persyaratan prosedural
mengenai: (i) “identitas perusahaan” (nama
Izin HO dapat ditelusuri pada Pasal 4 HO:
perusahaan, alamat kantor, nomor pokok
Bij het verzoek van vergunning wordt wajib pajak [NPWP], nama pimpinan, dan
een nauwkeurige omschrijving, zoo lokasi pabrik), serta (ii) “informasi rencana
noodig toegelicht door nauwkeurige kegiatan industri” (lahan, produksi, bahan
teekeningen, overgelegd van de baku, jenis peralatan, proses produksi,
plaats, waar de inrichting zal worden jumlah investasi serta jumlah tenaga kerja
opgericht, zoomede van de daarbij te (domestik maupun asing).11
bezigen machinerijen, werktuigen en
begitu juga tentang mesin-mesin yang digunakan dan
hulpmiddelen en van hun plaatsing in alat-alat bantu (perkakas-perkakas) yang diperlukan dan
tentang tempatnya di dalam instalasi, demikian pula suatu
de inrichting, benevens een opgave van keterangan tentang segala sesuatu yang akan dikerjakan,
dibuat, dikumpulkan atau disimpan dalam instalasi
het geen in de inrichting zal worden
(bangunan tempat usaha) itu”. Terjemahan ini dapat
verricht, vervaardigd, verzameld of bandingkan dengan John Salindeho, Undang-undang
Gangguan dan Masalah Lingkungan, Sinar Grafika,
bewaard.10 Jakarta, 1993, h. 173.
11 Kutipan ini dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan
10 Terjemahan bebas Pasal 4 HO: Permohonan untuk penulisan Disertasi ini tanpa mengurangi substansi
mendapatkan izin harus dilampiri dengan keterangan yang Formulir Isian Izin Usaha Industri. Untuk perbandingan
seksama, jika perlu dijelaskan pula dengan gambar yang dapat dibaca dalam Departemen Perindustrian Kantor
rinci tentang lokasi di mana instalasi itu akan didirikan, Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Jawa
102 Yuridika: Volume 27 No 2, Mei-Agustus 2012
Persyaratan prosedural Izin Lokasi terdapat dalam Permeneg Agraria/Kepala BPN No.
2 Tahun 1999 dan Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara
Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal (Permeneg
Agraria/ Kepala BPN No. 2 Tahun 1993).
Bertumpu pada berbagai peraturan perundang-undangan bidang perizinan dapat
disarikan persyaratan prosedural Izin HO, Izin Usaha Industri, IPLM dan Izin Lokasi dalam
tabel di bawah ini:
Persyaratan Prosedural Izin HO, Izin Usaha Industri,
Izin Pembuangan Limbah Ke Media Lingkungan
dan Izin Lokasi
IZIN HO IZIN USAHA INDUSTRIIZIN PEMBUANGAN IZIN LOKASI
(IUI) LIMBAH KE MEDIA
LINGKUNGAN
(IPLM)
• Rekaman SuratIzin Lokasi • Identitas Perusahaan: Belum diatur • Akte pendirian perusahaan
Nama Perusahaan: • NPWP
• Rekaman Alamat • Sketsa tanah yang dimohon
KTP dan Kantor: …….. • Pernyata-an kesang-gupan memberi
NPWP NPWP ganti kerugian/menyediakan tempat
Nama pimpinan:.. penampungan bagi pemilik tanah maupun
• Rekaman Akte Pendirian Lokasi pabrik: … yang berhak atas tanah
Perusahnan
• Informasi Kegiatan • Uraian rencana proyek yang akan dibangun
• Rekaman Tanda Industri: • SPPP/ SPPM atau persetujuan prinsip
Pelunasan Lahan Produksi
PBB tahun terakhir Bahan baku dan Persyaratan ini merupakan lampiran dari
penolong permohonan izin lokasi yang diajukan
• Rekaman Sertifikat hak atas Jenis peralatan pemohon izin lokasi yang telah memberikan
tanah produksi isian identitasnya.
Proses produksi
• Rencana tata letak instalasi, Upaya pengelolaan
mesin dan perlengkapan limbah/cemaran
bangunan industri
• Persetujuan tetangga
• Bagan alir proses produksi
dan pengolahan limbahnya
Persyaratan tersebut merupakan
kelengkapan permohonan
Izin HO yang diajukan oleh:
Nama: ….
Kewarganegaraan: …
Pekerjaan: …
Alamat: …
Telpon : …
(identitas lengkap pemohon,
penanggung jawab instalasi)
Tabel. 2
Timur, Keputusan Menteri Perindustrian Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Surabaya, t.th. dan
Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No. 126/I/Industri/1995 tentang Pemberian Izin
Usaha Industri.
Suparto Wijoyo: Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya 103

Dari persyaratan prosedural perizinan gezondheid;
lingkungan dapat diketahui tentang 9. hinder van ernstigen aard,
waartoe behoort:
penanggung jawab instalasi. Melalui
1. het ter bewoning ongeschikt
persyaratan prosedural terdapat proyeksi
of minder geschikt maken van
dan antisipasi perencanaan yang dilakukan
woonhuizen of gedeelten van
instalasi industri dalam mengendalikan woonhuizen, het belemmeren
pencemaran lingkungan. Persyaratan van het gebruik van scholen
of van lokalen en gebouwen
prosedural merupakan langkah awal bagi
bestemd tot zieken verpleging
instansi yang berwenang menerbitkan
of tot uitoefening van den
“izin lingkungan” untuk menetapkan
openbaren eeredienst, binnen
elemen persyaratan substansial yang wajib een kring van tweehondered
ditaati pemegang izin dalam menjalankan meter van het gebouw of
lokaal ler inrichting gelegen;
roda perusahaannya dalam memberikan
ieder overeenkomstig de
perlindungan hukum terhadap lingkungan.
bestemming, welke het gebouw
of lokaal, tijdens het verzoek
Persyaratan Substansial Izin HO, Izin
werd gedaan, had;
Usaha Industri, Izin Pembuangan
2. het verspreiden van vuil of
Limbah ke Media Lingkungan (IPLM) van walgelijke uitdampingen
dan Izin Lokasi of geuren;
(3) Vrees voor mededinging
Persyaratan substansial Izin HO dapat in eenig bedrijf, door
ditemukan pada Pasal 6 dan 7 HO yang belanghebbenden geuit, kan
geen reden tot weigering
menekankan bahwa Izin HO diberikan
zijn.12
dengan dasar pertimbangan instalasi yang
Artikel 7 HO:
didirikan tidak menimbulkan “gevaar”
Indien door het stellen van
(bahaya), “schade” (kerusakan) dan voorwaarden aan het bezwaar van
“hinder” (gangguan) terhadap lingkungan: gevaar, schade of hinder kan worden
Artikel 6 HO: 12 Terjemahan bebas Pasal 6 HO: (1) Penolakan
suatu izin dilakukan dengan surat keputusan yang memuat
a. Weigering van een vergunning
alasan-alasannya. (2) Alasan yang dapat menyebabkan
geschiedt bij met redenen penolakan hanyalah: I. ketentuan peraturan sebagaimana
omkleed besluit. dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, II. Keberatan-keberatan
yang dikarenakan khawatir akan terjadinya: a. bahaya,
b. Tot de weigering kunnen
b. kerugian pada milik, perusahaan atau kesehatan, c.
alleen leiden: gangguan yang berat, termasuk: 1. sesuatu hal yang
menyebabkan rumah kediaman atau bagiannya menjadi
i. de voorschriften van een
tidak dapat atau kurang baik untuk didiami (dihuni), hal
verordening als bedoeld merintangi pemakaian sekolah-skolah atau bilik-bilik dan
in de artikelen 2 en 3. bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk perawatan
orang sakit atau untuk menjalankan ibadah umum, yang
ii. De bezwaren ontleend aan
terletak dalam lingkungan dua ratus meter dari bangunan
vrees voor: atau ruangan instalasi itu, masing-masing menurut
peruntukan bangunan atau bilik tempat kerja tersebut yang
7. gevaar;
menyengat. (3) Kekhawatiran persaingan dalam suatu
8. schade aan eigendommen, perusahaan, yang diketengahkan oleh para pihak yang
bedrijven of de berkepentingan, tidak dapat menjadi alasan penolakan izin.
Bandingkan dengan John Salindeho, op.cit., h. 166-167.
104 Yuridika: Volume 27 No 2, Mei-Agustus 2012
tegemoetkomen, wordt de vergunning yang berlaku dapat dituangkan dalam Tabel
voorwaardelijk verleend.13
9. Kesempurnaan penuangan persyaratan
Dalam konteks pengelolaan lingkungan substansial dalam “perizinan lingkungan”
hidup terdapat kewajiban pemegang Izin menentukan secara signifikan efektivitas
HO untuk mencegah terjadinya bahaya, pengelolaan lingkungan hidup sehubungan
kerusakan atau gangguan terhadap dengan beroperasinya instalasi industri.
lingkungan akibat beroperasinya instalasi Perumusan persyaratan substansial memiliki
industri. implikasi-korelatif terhadap komponen dasar
persyaratan evaluatif perizinan lingkungan
Persyaratan substansial Izin Usaha
dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup
Industri dalam pengelolaan lingkungan
yang dilakukan oleh suatu korporasi (badan
hidup tercermin pada Pasal 21 ayat (1)
hukum).
UU Perindustrian dan Pasal 10 ayat (3) PP
No. 13 Tahun 1995: melaksanakan upaya
melestarikan fungsi lingkungan (lingkungan)
dan larangan untuk melanggar baku mutu
lingkungan (baku mutu lingkungan ambien
maupun baku mutu emisi).
Pasal 20 UUPLH yang mengatur
IPLM tidak menuangkan persyaratan
substansial. Namun, Pasal 18 ayat (3)
UUPLH memberikan arahan bahwa IPLM
harus mencantumkan “kewajiban untuk
melakukan upaya pengendalian dampak
lingkungan”.
Dalam Pasal 8 ayat (3) Permeneg
Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999
diformulasikan persyaratan substansial Izin
Lokasi: menghormati kepentingan pihak
lain yang tanahnya belum dibebaskan,
tidak mengurangi aksesibilitas publik, dan
menjaga kepentingan umum.
Persyaratan substansial Izin HO, Izin
Usaha Industri, IPLM dan Izin Lokasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan
13 Terjemahan bebas Pasal 7 HO adalah: Apabila
dengan persyaratan-persyaratan dapat diupayakan
hilangnya keberatan tentang bahaya, kerusakan atau
gangguan, maka izin itu diberikan dengan syarat”. Lihat
Ibid., h. 167.
Suparto Wijoyo: Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya 105

Persyaratan Substansial Izin HO, Izin Usaha Industri, Izin Pembuangan Limbah ke
Media Lingkungan dan Izin Lokasi
IZIN HO IZIN USAHA INDUSTRI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH KE MEDIA IZIN LOKASI
(IUI) LINGKUNGAN
(IPLM)
Mencegah Melaksanakan upaya Melakukan upaya Menghormati
terjadinya: keseimbangan dan pengendalian dampak kepentingan pihak lain
bahaya, kelestarian (fungsi) sumber lingkungan (lingkungan) yang tanahnya
kerusakan, daya alam belum dibebaskan
dan gangguan (SDA).
terhadap Tidak mengurangi
lingkungan Mencegah timbulnya aksesibilitas masyarakat
(berupa pencemaran dan perusaka sekitar lokasi
penyebaran lingkungan (tanah, air
kotoran, maupun lingkungan) Menjaga dan
penguapan atau melindungi kepentingan
kebauan akibat Mentaati ketentuan baku umum
dari beroperasi- mutu lingkungan (BML)
nya instalasi
industri) Melaksanakan upaya
keamanan dan keselamatan
alat, bahan baku dan
bahan penolong, proses
produksi serta
berbagai hasil produksinya
Tabel. 3
Persyaratan Evaluatif Izin HO, Izin industri” secara periodik “mengenai kegiatan
Usaha Industri, Izin Pembuangan dan hasil produksinya”. Namun, peraturan
Limbah ke Media Lingkungan (IPLM) perundang-undangan Izin Usaha Industri
dan Izin Lokasi tidak memuat keharusan bagi industri untuk
mempublikasikan “informasi industri”
Dalam HO tidak diketemukan ketentuan
kepada publik. Informasi industri terkesan
mengenai persyaratan evaluatif Izin HO.
(hanya) bersifat internal-birokratik.
Pengaturan Izin HO tidak mewajibkan
kepada pemegangnya untuk melakukan Pasal 9 Permenag Agraria/Kepala BPN
pemantauan (“monitoring”) dan pelaporan No. 2 Tahun 1999 menetapkan persyaratan
(“reporting”) terhadap pelaksanaan evaluatif Izin Lokasi: “menyampaikan
persyaratan substansial Izin HO. secara periodik tentang perolehan tanah
dan pelaksanaan penggunaan tanah kepada
Persyaratan evaluatif Izin Usaha
Kepala Kantor Pertanahan”. Pelaporan
Industri terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) UU
kegiatan pemegang Izin Lokasi kepada
Perindustrian dan Pasal 10 PP No. 13 Tahun
Kepala Kantor Pertanahan merupakan
1995 yang mengatur tentang kewajiban pihak
tindakan yang “salah alamat”. Wewenang
industri untuk menyampaikan “informasi
106 Yuridika: Volume 27 No 2, Mei-Agustus 2012
menerbitkan Izin Lokasi menurut Pasal 6 ayat (2) Permenag Agraria/Kepala BPN No. 2
Tahun 1999 berada di Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta, bukan di
Kepala Kantor Pertanahan.
Jelaslah bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan “izin lingkungan”
merumuskan persyaratan evaluatif. Bahkan formulasi hukum persyaratan evaluatif “izin
lingkungan” sarat problematika seperti tampak pada tabel di bawah ini:
Persyaratan Evaluatif Izin HO, Izin Usaha Industri,
Izin Pembuangan Limbah ke Media Lingkungan dan Izin Lokasi
IZIN HO IZIN USAHA IZIN PEMBUANGAN LIMBAH KE IZIN LOKASI
INDUSTRI MEDIA LINGKUNGAN
(IUI) (IPLM)
Tidak ada Menyampaikan Tidak ada Menyampaikan
informasi industri
laporan secara
secara periodik atau
periodik tentang
berkala kepada instansi
yang berwenang perolehan tanah
menerbitkan Izin dan penggunaan
Usaha Industri (IUI)
tanah
mengenai kegiatan dan
hasil industrinya
Tabel. 4
Pengaturan perizinan lingkungan hidup, dikemukakan pula aturan di Amerika
dan totalitas penuangan persyaratannya Serikat, Belanda, Jepang dan Singapura
ternyata kurang efektif sebagai instrumen sebagai bahan perbandingan. CAA Amerika
hukum pengelolaan lingkungan hidup. Serikat menuangkan persyaratan perizinan
Berdasarkan Pasal 22 PP PPU: semua jenis lingkungan bagi aktivitas pengelolaan
perizinan lingkungan (Izin HO, Izin Usaha lingkungan hidup pada ketentuan tentang
Industri, IPLM dan Izin Lokasi) seyogianya “permit programs” (Pasal 502) dan “permit
merumuskan secara tepat persyaratan conditions” (Pasal 504).14
perizinan yang kondusif bagi upaya
Belanda mengatur persyaratan
pengelolaan lingkungan hidup.
(prosedural, substansial dan evaluatif)
perizinan lingkungan secara khusus dalam
Penutup: Persyaratan Perizinan
Environmental Management Establishment
Lingkungan yang Kondusif Bagi Upaya
and Licences Decree. Dokumen hukum
Pengelolaan Lingkungan Hidup di
Environmental Management Establishment
Indonesia
14 EPA United States Environmental Protection
Berkenaan dengan persyaratan
Agency, Regulations, http://www.epa.gov/oar/caa/
perizinan lingkungan yang memiliki arti caa502.txt, 11/12/2000. M. Granger Morgan, “Risk
Analysis and Management”, Scientific American, July
penting bagi pengelolaan lingkungan
1993, h. 32-41.