PENA W ARAN UMUM PERD ANA S AHAM PT BANK A GRIS T bk. T AHUN 20 14 PDF
Preview PENA W ARAN UMUM PERD ANA S AHAM PT BANK A GRIS T bk. T AHUN 20 14
Tanggal Efektif : 11 Desember 2014 Masa Penawaran Umum : 12 – 16 Desember 2014 Tanggal Penjatahan : 18 Desember 2014 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 19 Desember 2014 Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 19 Desember 2014 Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia : 22 Desember 2014 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. P E PT BANK AGRIS Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN N SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. A W A S R A N U PT BANK AGRIS Tbk. U M KEGIATAN USAHA U Bergerak dalam bidang usaha Perbankan M T Berkedudukan di Jakarta, Indonesia P JARINGAN PELAYANAN E 1 Kantor Cabang Utama, 9 Kantor Cabang, 2 Kantor Cabang Pembantu dan 7 Kantor Kas R K KANTOR PUSAT D Wisma GKBI Suite UG-01 A Jl. Jend. Sudirman No. 28 N Jakarta 10210 Indonesia A Telepon: +62 21 5790 8888 E S Faksimili: +62 21 5790 6888 A Email: [email protected] Website: www.bankagris.co.id H A P PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM M Sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 21,25% (dua puluh satu koma P dua lima persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham T dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp110,- (seratus S sepuluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Nilai B Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp99.000.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah). A Perseroan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebesar 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) saham atau sebesar 0,06% N (nol koma nol enam persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. K O Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada bab I Prospektus ini. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full A comittment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. G R PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK I S R T PT Indo Premier Securities b k . PENJAMIN EMISI EFEK T P PT Jasa Utama Capital • PT Lautandhana Securindo • PT Overseas Securities A H SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). U N SAHAM INI BUKAN MERUPAKAN PRODUK PERBANKAN DAN TIDAK DIJAMIN OLEH PEMERINTAH 2 RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENGINGAT SEBAGIAN BESAR ASET PERSEROAN ADALAH 0 BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO 1 TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI 4 DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI. RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”). Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2014. Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK di Jakarta dengan surat No.014/DIR/X/14 pada tanggal 6 Oktober 2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-‐undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (selanjutnya disebut “UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya. Saham akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan BEI tanggal 14 Mei 2014 juncto Addendum I Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-‐00259/BEI.HKM/10-‐2014 tanggal 3 Oktober 2014. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Efek tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham biasa atas nama atau sebesar 21,25% (dua puluh satu koma dua lima persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga akan mencatatkan sejumlah 3.293.163.711 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sebelas) saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 4.193.163.711 (empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sebelas) saham atau 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Sedangkan sejumlah 42.355.189 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan) saham milik PT Dian Intan Perkasa atau 1,00% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (“PP No.29”) dan Pengumuman BEI No.Peng-‐10/BEJ-‐DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing. Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-‐masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-‐masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-‐hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-‐UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-‐UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. DAFTAR ISI DAFTAR ISI ......................................................................................................................................................................... i DEFINISI DAN SINGKATAN ................................................................................................................................................ ii RINGKASAN ....................................................................................................................................................................... x I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .............................................................................................................. 1 II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ....... 5 III. PERNYATAAN UTANG ............................................................................................................................................ 6 IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ................................................................................................................ 11 V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ............................................................................................. 15 VI. RISIKO USAHA ...................................................................................................................................................... 42 VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ..................................................... 45 VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN ................................................................................................................. 46 8.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .................................................................................................................. 46 8.2. IZIN-‐IZIN ................................................................................................................................................ 50 8.3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN ....................................................................................... 51 8.4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM ............................. 64 8.5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN ............................................................................................................ 66 8.6. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN .............................................................................................. 67 8.7. SUMBER DAYA MANUSIA .......................................................................................................................... 74 8.8. SKEMA KEPEMILIKAN PERSEROAN ............................................................................................................... 76 8.9. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM ........... 76 8.10. PERUSAHAAN DALAM SATU KELOMPOK USAHA DENGAN PERSEROAN ............................................................... 76 8.11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN ........................................................................................ 77 8.12. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) .................................................................................................. 77 8.13. ASURANSI .............................................................................................................................................. 77 8.14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI ...................................................................... 78 8.15. PERJANJIAN-‐PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA ............................................................................... 78 8.16. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN ............................................................................................. 79 IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN ................................................................................................... 80 9.1. UMUM .................................................................................................................................................. 80 9.2. KEGIATAN USAHA .................................................................................................................................... 81 9.3. PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT ............................................................................................................... 87 9.4. MANAJEMEN RISIKO ................................................................................................................................ 89 9.5. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (“GCG”) ................................................................................................. 93 9.6. PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (“KYC”) ............................................................................................. 94 9.7. PEMASARAN ........................................................................................................................................... 94 9.8. PERSAINGAN ........................................................................................................................................... 96 9.9. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN ................................................................................................. 96 X. EKUITAS ................................................................................................................................................................ 98 XI. PERPAJAKAN ...................................................................................................................................................... 100 XII. KEBIJAKAN DIVIDEN ........................................................................................................................................... 103 XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK .................................................................................................................................. 104 XIV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN ....................................................................................................................... 106 XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ............................................................................................................................................................... 127 XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .......................................................................................................................... 129 XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN .................................................. 149 XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ........................................................................................... 293 XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ................................... 299 i DEFINISI DAN SINGKATAN “Afiliasi” berarti pihak-‐pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti : a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. “Aset Produktif” berarti penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), dan tagihan derivative. “Aset Non Produktif” berarti aset bank selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, rekening antar kantor dan suspense account. “ALCO” berarti Assets and Liabilities Committee yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aset dan liabilitas yang diketuai oleh Presiden Direktur, bertugas menyusun strategi pengelolaan aset dan liabilitas. “ATM” berarti Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan. “ATMR” berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung CAR. “BAE” berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Transferindo, berkedudukan di Jakarta, merupakan pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum ini, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 12 tanggal 8 September 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. “Bank Kustodian” berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM. “Bapepam” Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. ii “Bapepam dan LK” berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. : 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang sejak 31 Desember 2012 kewenangannya telah beralih ke OJK. “BEI atau Bursa Efek” berarti Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan. “BI Rate” berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter yang di implementasikan melalui operasi pasar terbuka untuk SBI tenor 1 (satu) bulan. “BMPK” berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai ketentuan Bank Indonesia. “BNRI” berarti Berita Negara Republik Indonesia. “BOPO” berarti Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, yaitu rasio total beban operasional dibagi total pendapatan operasional. “CAR” berarti Capital Adequacy Ratio yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR. “CAGR” berarti Compounded Annual Growth Rate atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun. “CKPN” berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, yaitu penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. “Daftar Pemegang Saham berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang atau DPS” kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. “Daftar Permohonan berarti daftar yang memuat nama-‐nama dari pemesan Saham Yang Pemesanan Saham atau Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun DPPS” berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-‐masing Penjamin Emisi Efek. “DPK” berarti Dana Pihak Ketiga, yaitu dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dimana nasabah menempatkan dananya dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. iii “Efektif” berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-‐122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. “Formulir Konfirmasi berarti formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama Penjatahan Saham atau FKPS” pemesan atau pembeli Saham Yang Ditawarkan, yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana. “Formulir Pemesanan berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham atau salinan dari formulir Pembelian Saham atau FPPS” tersebut yang disediakan oleh Perseroan, formulir mana harus dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang masing-‐masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli calon pembeli atau pemesan dan diajukan oleh calon pembeli atau pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Baru. “GWM” berarti Giro Wajib Minimum, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia. “Harga Penawaran” berarti harga atas setiap Saham Baru, yaitu sebesar Rp 110,-‐ (seratus sepuluh Rupiah). “Hari Bursa” berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek. “Hari Kerja” berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. “Konfirmasi Tertulis” berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder. “KPMM” berarti singkatan dari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yaitu kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. “KSEI” berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif. iv “LDR” berarti singkatan dari Loan to Deposit Ratio, yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap DPK berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. “Manajer Penjatahan” berarti PT Indo Premier Securities yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Baru menurut syarat-‐syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7. “Masa Penawaran Umum berarti jangka waktu untuk pemesanan saham yang dapat dilakukan oleh Perdana Saham” Masyarakat dengan mengajukan FPPS kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, kecuali jika Masa Penawaran Umum Perdana Saham ditutup lebih dini yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. “Masyarakat” berarti perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri. “Menkumham” berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-‐undangan Republik Indonesia atau nama lainnya). “NIM” berarti Net Interest Margin yaitu marjin pendapatan bunga bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-‐rata Aset Produktif. “NPL” berarti Non-‐Performing Loan, yaitu kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. “Otoritas Jasa Keuangan atau berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain OJK” yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-‐Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. “Pemerintah” berarti Pemerintah Republik Indonesia. “Pemegang Rekening” berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek. “Penawaran Awal” berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2. “Penawaran Umum Perdana berarti Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Masyarakat Saham” berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-‐ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-‐ ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. v “Penitipan Kolektif” berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI. “Penjamin Emisi Efek” berarti perseroan terbatas yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang akan menjamin secara sendiri-‐sendiri penjualan Saham Baru, dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan sesuai dengan porsi penjaminan, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam PPEE. “Penjamin Pelaksana Emisi berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Efek” Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Securities. “Peraturan No. IX.A.2“ berarti Peraturan Bapepam-‐LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-‐LK No. Kep-‐122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. “Peraturan No. IX.A.6” berarti Peraturan No. IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-‐ 06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. “Peraturan No. IX.A.7” berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-‐LK No. Kep-‐691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. “Peraturan No. IX.A.8” berarti Peraturan No. IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-‐ 41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo. “Peraturan KSEI” berarti Peraturan KSEI No.Kep-‐015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat Keputusan Ketua Bapepam No.S-‐1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-‐perubahan dan/atau penambahan-‐penambahan dan/atau pembaharuan-‐pembaharuan dikemudian hari. “Perjanjian Pendaftaran Efek” berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI Nomor: SP-‐0012/PE/KSEI/0414 tanggal 15 April 2014 yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan-‐perubahan dan/atau penambahan-‐penambahan dan/atau pembaharuan-‐pembaharuan yang dibuat oleh pihak dikemudian hari. “Perjanjian Penjaminan Emisi berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 11 tanggal 8 September Efek atau PPEE” 2014 Juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 54 tanggal 31 Oktober 2014 Juncto Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 35 tanggal 12 November 2014 Juncto Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 10 tanggal 5 Desember 2014 yang dibuat oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. “Pernyataan Pendaftaran” berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek bersama-‐sama sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM juncto Peraturan No. IX.C.1 dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2. vi “Perseroan” berarti PT Bank Agris Tbk., berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang–undangan Negara Republik Indonesia. “Posisi Devisa Neto” berarti dikenal dengan Net Open Position berarti angka yang merupakan penjumlah dari nilai mutlak untuk jumlah dari (i) selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam posisi keuangan untuk setiap valuta asing; ditambah dengan (ii) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administrasi untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah. “PP No. 29” berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. “PPAP” berarti singkatan dari Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, yaitu cadangan yang harus dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset Produktif. “Prinsip Akuntansi” berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI Revisi 2001), dan bila sesuai, dengan praktek-‐praktek industri perbankan dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia. “Prospektus” berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan emisi saham dengan tujuan agar masyarakat membeli saham sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM juncto Peraturan No. IX.C.2. “Prospektus Awal” berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah, Harga Penawaran Saham, penjaminan emisi efek atau hal-‐hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan. “Prospektus Ringkas” berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal yang akan diumumkan dalam sekurang-‐kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yang disusun oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek bersama-‐sama sesuai dengan Peraturan No. IX.C.3 dalam waktu selambat-‐lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2. “Rekening Efek” berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahan efek dan/atau Bank Kustodian. “ROA” berarti Return on Assets atau Imbal Hasil Investasi yang merupakan perbandingan antara jumlah laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-‐turut dengan jumlah rata-‐rata aset dalam periode yang sama. vii “ROE” berarti Return on Equity atau Imbal Hasil Ekuitas yang merupakan perbandingan antara jumlah laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-‐turut dengan jumlah rata-‐rata ekuitas dalam periode yang sama. “RUPS” berarti Rapat Umum Pemegang Saham. “RUPSLB” berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. “Saham Baru” berarti saham atas nama Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. “Saham Yang Ditawarkan” berarti Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sebesar 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham biasa atas nama masing-‐masing dengan nilai nominal Rp100,-‐ (seratus Rupiah) dari portepel Perseroan yang yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan. “SBI” berarti Sertifikat Bank Indonesia yaitu surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. “SKS” berarti Surat Kolektif Saham. “Tanggal Emisi” berarti tanggal distribusi saham ke dalam rekening efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan sertifikat jumbo yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan. “Tanggal Pembayaran” berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan PPEE kepada Perseroan. “Tanggal Pencatatan” berarti tanggal pencatatan seluruh saham Perseroan di BEI, tanggal mana tidak boleh lebih dari 3 (tiga) Hari Bursa setelah Tanggal Penjatahan. “Tanggal Pengembalian Uang berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Baru oleh Pemesanan” Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan, dalam kondisi apapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran PPEE yang mengakibatkan dibatalkannya Penawaran Umum Perdana Saham. “Tanggal Penjatahan” berarti selambat-‐lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham. “UKM” berarti Usaha Kecil dan Menengah. “UMKM” berarti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. “USD” berarti Dollar Amerika Serikat. viii
Description:The list of books you might like
