KBRKfiMBWGWN PERADILAN mnQmfflniEGARA DAN ai A USAHA NEGARA DILIHAT I ...

649 Pages·2017·14.7 MB·Indonesian

MAHKAMAH AGVNO
KBRKfiMBWGWN PERADILAN
m nQm fflniEGARA DAN
- HUKUM
p o k o k pokok
A USAHA NEGARA DILIHAT

a i
iHKAMAH AGUNG Rl
I BEBERAPA SUDUT PANDANG
R 347.035
MAHKAMAHAGUNGJRI
PERKEMBANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DAN POKOK-POKOK HUKUM TATA USAHA NEGARA
DILIHAT DARI BEBERAPA SUDUT PANDANG
Milik
Perpustakaan
Mahkamah Agung - RI
PERPUSTAKAAN DAN LAYANAN INFORMASI
BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2011
Perpustakaan Nasional RI : Data Katalos Dalam Terbitan (KDT)
Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum
Tata Usaha Negara Dilihat dari Beberapa Sudut Pandang. —
Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.
vi, 642 him. ; 16 x 23 cm.
ISBN 978-979-19258-1-5
1. Indonesia. Mahkamah Agung.
3 3 £013
~ -
Tanggal
'o 'bTd CjJA
No. Induk
J17 -035 - fmJ - P ■
No. Kias
JteK/Hadiah : .....
KATA PENGANTAR
Penerbitan Buku Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan
Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut
Pandang ini dimaksudkan setidaknya dapat memenuhi sebagian kebutuhan
para hakim dalam mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan Hukum
Tata Usaha Negara.
Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata
usaha Negara Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara dilaksanakan oleh :
a. Pengadilan Tata Usaha Negara
b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
Melalui apa yang disajikan buku ini kiranya dapat lebih memperjelas dan
menambah nuansa pengetahuan kita terkait dengan beberapa peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum tata usaha negara.
Sangat disadari bahwa buku ini masih mengandung banyak kekurangan,
untuk itu saran-saran bagi penyempurnaan sangat diharapkan.
Ucapan terima kasih tak lupa disampaikan untuk Tim Penyusun yang
telah berupaya bagi penerbitan buku ini disertai doa semoga segala daya
upaya yang telah dicetuskan mendapat imbalan pahala dari Tuhan Yang
Maha Esa.
Jakarta, Februari 2011
Kepala Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI
DR. H./SUBAGYO, SH.MM.
m
TIM PENYUSUN
Pengarah : Nurhadi SH., MH.
Kepala Biro Hukum dan Humas
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI
Penanggung Jawab : M.E.R. Herki Artani R., SH.
Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan In
formasi Biro Hukum dan Humas
Badan Urusan Administrasi - MARI
Sekretaris : H.M. Arief Ismail, SH.
Kasubbag Penerbitan
Biro Hukum dan Humas BUA - MARI
Anggota : 1. Supenianto, SH.
2. Hidayat, SH.
3. Zamzani, K.Z., SH.
4. Yuni Hayati Putri, SH.
5. Dading Rochati
6. Nur’aini
Sekretariat : 1. Kerlina Purba
2. Kartika Sandi Taurus, A.Md
3. Dwi Listiani, A.Md.
4. Muhammad Udin
Nara Sumber : Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI
Alamat Redaksi : Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Blok H Lt. 4
Jakarta 10010
Tromol Pos No. 1020
Telp. [phone] Psw. : 438/409
E-mail: [email protected]
DAFTAR ISI
1. Tim Penyusun
2. Kata Pengantar iii
3. Daftar isi v
4. Sejarah Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara 1
5. Peradilan Tata Usaha Negara 29
6. Keputusan atau Penetapan dan Peraturan 59
7. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara 77
8. Gugatan, Upaya Administratif, dan Tenggang Waktu 83
9. Hakim dan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara 105
10. Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara 117
11. Ketentuan Umum Peradilan Tata Usaha Negara 139
12. Kewenangan dan Susunan Peradilan Tata Usaha Negara 147
13. Pengajuan Gugatan 159
14. Pemeriksaan Pihak Sengketa 173
15. Pembuktian 181
16. Putusan Pengadilan 185
17. Banding 195
18. Pemeriksaan Kasasi 199
19. Pemeriksaan Peninjauan Kembali 20 !
20. Peradilan Tata Usaha Negara dan Kompetensi Absolut 205
21. Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha 233
Negara
22. Hubungan Hukum Administrasi dan Tindakan Hukum Adminis- 261
trasi
23. Norma Konkret 281
24. Ketetapan 289
25. Rencana 311
26. Tindakan Hukum Administrasi yang Tidak Teratur 327
27. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara 331
28. Cara-cara Mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha 341
Negara
v
29. Pemeriksaan di Persidangan 353
30. Pembuktian 373
31. Putusan dan Pelaksanaan Putusan 381
32. Keputusan Tata Usaha Negara 389
33. Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara 529
34. Para Pihak 441
35. Keikutsertaan Pihak Ketiga 457
36. Bantuan Hukum 465
37. Hukum Pembuktian 471
38. Upaya Hukum 487
39. Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara 511
40. Eksekusi Putusan Peradilan 517
41. Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 Tanggal 29 Desember 1986 533
42. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara 585
43. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 607
44. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara 631
vi
SEJARAH LAHIRNYA
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
A. Sejarah Hukum Peradilan Tata Usaha Negara
Masalah Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu
masalah yang cukup penting bagi kehidupan hukum dan banyak
menarik perhatian kalangan ilmuwan hukum. Di negara-negara yang
telah maju, konsep tentang Welfare State dan perkembangan sosiai
telah sedemikian rupa sehingga mendesak pemikiran-pemikiran
kembali mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Masalahnya
adalah, peranan pemerintah yang bertambah besar dalam
penciptaan Welfare State memerlukan kelincahan yang lebih besar
daripada dalam suatu negara di mana pemerintah hanya bersikap
sebagai polisi dan hanya bertindak atas permintaan perorangan atau
apabila ada kepentingan yang dilanggar. Akan tetapi di lain pihak,
terhadap kebebasan bertindak dan mengatur yang bertambah besar
dalam negara-negara ini, perlu dipikirkan cara-cara yang tepat agar
dapat dipelihara keseimbangan antara kepentingan umum dan
kepentingan warganegara.
Soal campur tangan pemerintah yang lebih besar dalam
kegiatan-kegiatan kehidupan masyarakat, sebenarnya merupakan
masalah di negara-negara berkembang di mana wewenang untuk
mengatur gejala menyolok dirasa perlu untuk dapat menyelengga­
rakan pembangunan di segala bidang dalam rangka pembangunan
nasional. Namun, di negara-negara berkembang yang menjunjung
tinggi paham Negara Hukum, dirasakan perlunya mencari cara-cara
yang di satu pihak dapat menjamin wewenang bertindak dan
mengatur dari pemerintah, dan di lain pihak dapat menjamin bahwa
wewenang bertindak dan mengatur yang bertambah itu tidak
melanggar hak-hak asasi warganegara.
Di negara Republik Indonesia, kecenderungan akan pemeli­
haraan keseimbangan tersebut sudah diletakkan dasar-dasarnya
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 10 ayat (1)
Undang-Undang tersebut menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman
dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :
a. Peradilan Umum
b. Peradilan Agama
1
c. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata Usaha Negara.
Sedangkan yang menjadi dasar hukum peradilan di Negara
Republik Indonesia tercantum dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar
1945, yaitu :
Ayat (1): "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan lain-lain bagi badan Kehakiman
menurut Undang-Undang".
Ayat (2): "Susunan dan kekuasaan badan-badan Kehakiman itu
diatur dengan undang-undang".
Sedangkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
di atas merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 24 Undang-
Undang Dasar 1945 tersebut. Di mana dalam penjelasan pasal 10
ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut
menegaskan bahwa Undang-Undang ini membedakan antara empat
lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan
wewenang mengadili dan meliputi badan-badan peradilan tingkat
pertama dan tingkat banding.
Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan
peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu,
sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada
umumnya baik untuk perkara perdata maupun pidana.
Selain itu pula keinginan untuk mewujudkan Peradilan Tata
Usaha Negara di Indonesia dapat pula dijumpai dalam salah satu
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan
lembaga tertinggi negara pada tahun 1978 yaitu yang tertuang dalam
TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan
Negara (GBHN) pada bagian dasar dan arah pembangunan serta
pembinaan hukum, yang lengkapnya menentukan :
a. Pembangunan di bidang hukum dalam Negara Hukum Indonesia
didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti
terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
b. Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar hukum
mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan
pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan
ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan
2
pembangunan. Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha
untuk:
1) peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum
nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan
kodifisikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu
dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masya­
rakat;
2) menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi
dan wewenangnya masing-masing;
3) meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparatur
penegak hukum;
4) membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan
masyarakat yang kurang mampu.
c. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga
menghayati hak dan kewajibannya dan meningkatkan pembi­
naan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya
hukum, keadilan dan perlindungan hukum sesuai Undang-
Undang Dasar 1945.
d. Mengusahakan terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara.
e. Dalam usaha pembangunan Hukum Nasional perlu ditingkatkan
langkah-langkah untuk penyusunan perundang-undangan yang
menyangkut hak dan kewajiban asasi warganegara dalam
rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.1)
Sesungguhnya niat untuk membentuk suatu Peradilan Tata
Usaha Negara telah ada sejak Negara Republik Indonesia baru
merdeka, yaitu terbukti dengan dicantumkannya dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1948 mengenai Peraturan tentang
Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman yang dalam
Pasal 6 ayat (1) disebut dengan istilah Peradilan Tata Usaha
Pemerintahan, lengkapnya berbunyi:
"Jika dengan Undang-Undang atau berdasar atas Undang-
Undang tidak ditetapkan badan-badan Kehakiman lain untuk
memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam soal Tata
Usaha Pemerintahan, maka Pengadilan Tinggi dalam tingkatan
1) Ketetapan-ketetapan MPR RI, Sidang Umum MPR R111-12 Maret 1978, Arena Ilmu, Jakarta
1978, halaman 108-109.
3