inkonsistensi anwar sadat tentang demokrasi program studi pemikiran politik islam fakultas ...

80 Pages·2008·0.46 MB·Indonesian

INKONSISTENSI ANWAR SADAT TENTANG DEMOKRASI

Oleh

ACHMAD BAEHAKI
NIM: 101033221773

PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1428 H/2007 M

PEMIKIRAN ANWAR SADAT TENTANG DEMOKRASI
vi
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Pemikiran Politik Islam

Oleh:
ACHMAD BAEHAKI
101033221773

Di Bawah Bimbingan:

Pembimbing I, Pembimbing II,

Dr. Zainun Kamaluddin, M.A. Drs. Idris Thaha,
M.Si
NIP: 150 228 884 NIP: 150 317 723

Jurusan Pemikiran Politik Islam
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta
1428 H/2007 M

vii
KATA PENGANTAR

Bismillâh al rahmân al rahîm
Dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini penulis
memanjatkan puji kepada Allah Subhânah wa Ta‘âla. Dialah Dzat yang Maha
Agung yang telah menciptakan manusia dan seluruh ciptaannya baik di bumi
maupun di langit. Dialah yang selalu Ada ketika manusia fana. Shalawat dan
salam tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul Allah, Muhammad shalla Allâh
‘alaih wa sallam yang telah meletakan pondasi yang kuat bagi peradaban
manusia.
Perjalanan menempuh sarjana bagi penulis memang tidak semudah yang
dibayangkan. Berbagai halangan yang mengganggu baik selama perkuliahan
maupun dalam penyelesaian skripsi ini selalu ada. Tetapi dengan kekuasaan-Nya
Allah memperlihatkan kasih sayang-Nya dengan cara-Nya sendiri, sehingga
penulis mampu menuntaskan skripsi ini sesuai ketentuan tradisi akademik yang
membahas tentang “pemikiran Anwar Sadat tentang demokrasi”.
Skripsi ini juga ditulis untuk menambah pengayaan bagi wacana
demokratisasi di Indonesia. Demokrasi selama ini belum mencapai cita-cita
idealnya. Demokrasi Indonesia hanya sebatas prosedurnya saja, terutama ditandai
dengan pemilihan yang diadakan secara langsung. Tetapi hakekatnya belum
mencapai apa yang sebenarnya dituju oleh demokratisasi itu sendiri. Di sini
pentingnya, berkaca apakah problem demokrasi antara Mesir dan Indonesia
memiliki potensi persoalan yang sama, mengingat kedua negara merupakan
bangsa dengan penduduk mayoritas Muslim.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterima kasih kepada semua
pihak yang telah memberikan peran penting bagi terselesaikannya skripsi ini.
Pihak-pihak tersebut antara lain: Perputakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat,
Perpustakaan Utama UIN, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Freedom
Institute, CSIS, dan LIPI. Tak lupa pula kepada mereka, dengan rendah hati
penulis haturkan banyak terima kasih atas kerjasama yang manis ini.
viii
Akhirnya penulis sadar betul berhutang budi kepada mereka yang telah
memberikan kontribusi yang berharga selama penulis menempuh jenjang
pendidikan sarjana dan penyelesaian skripsi ini. Mereka itu adalah:
1. Kedua orang tuaku, Maturidi dan Siti Hasanah, dengan tanpa terkecuali
ini merupakan sebuah kado pertama yang bisa diberikan kepada orang
tua tercinta. Tanpa mereka penulis mustahil bisa mengenyam pendidikan
setinggi ini. Merekalah sesungguhnya yang telah berhasil melewati
masa-masa sulit dengan segala kesabarannya. Keempat kakak-kakakku,
mereka pula yang memberikan dukungan agar dapat terselesaikannya
skripsi ini mereka adalah Mariam, Sutinah, Baedowi, dan Siti Rohmah.
Adik-Adikku: Baesoni, Baenuri, dan Baedoni yang merupakan beban
moral bagi saya apabila skripsi ini tidak dapat terselesaikan.
2. Dr. Amin Nurdin, M.A., Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang
telah berusaha menciptakan lingkungan intelektual yang kondusif
sehingga memmungkinkan penulis khususnya dan mahasiwa Fakultas
Ushuluddin dan Filsafat umumnya bisa belajar dengan nyaman.
3. Drs. Agus Darmaji, M.Fils., Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam yang
telah memberikan masukan dan saran yang berharga pada draf awal
pengajuan skripsi ini.
4. Dra. Wiwi Siti Sjazarah, M.Ag., Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik
Islam yang telah memberikan pelayanan akademik sebaik-baiknya.
5. Drs. Idris Thaha, M.Si. dan Dr. Zainun Kamalluddin, M.A. selaku
pembimbing atas ide-idenya yang brilian dalam penulisan skripsi ini.
6. Semua Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan pelayanan
pengetahuan dengan profesional: memberikan ruang diskusi yang
dialogis dan terbuka dan memberikan kebebasan berpikir pada setiap
pokok bahasan yang disampaikan; telah memberikan sengatan
intelektual dengan penuh rasa saling menghargai, terbuka, dan
menjunjung tinggi kebebasan intelektual, dengan tetap bertumpu pada
kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Mereka juga telah memberikan
apresiasi terhadap aneka ragam pikiran yang muncul sehingga
memungkinkan terjadinya pendewasaan intelektual.
ix
7. Teman-temanku seangkatan di program studi Pemikiran Politik Islam:
Mohamad Nabil, Ahmad Munjin, Yusuf Hamdani dan istri (Salmah),
Alimani yang berjasa memberi ide untuk mengangkat tema ini, dan
Abdul Aziz Nurizun yang tanpanya kami tidak berlangganan Koran
Tempo.
Penulis yakin masih banyak nama yang belum disebutkan yang memiliki
andil besar dalam penulisan karya ilmiah ini, baik langsung maupun tidak
langsung. Kepada mereka semua, penulis tetap menghaturkan rasa terima kasih
yang teramat sangat. Semoga Allah membalasnya amal mereka sebagai tiket
masuk surga. Amin.

Jakarta, 19 Mei 2007
Achmad Baehaki

x
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................. iv
PEDOMAN TRANSLITERASI...................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................. 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah...................................... 7
C. Tujuan Penelitian ........................................................... 7
D. Metode Penelitian........................................................... 8
E. Sistematika Penulisan .................................................... 8

BAB II BIOGRAFI DAN KARIR POLITIK ANWAR SADAT
A. Riwayat Hidup Anwar Sadat .......................................... 11
B. Karya-Karya Anwar Sadat ............................................. 16
C. Perjalanan Karir Politik Anwar Sadat ........................…. 18

BAB III SEJARAH DEMOKRASI DI MESIR
A. Pengertian Demokrasi..................................................... 28
B. Sejarah Masuknya Demokrasi di Mesir ......................... 33
C. Elemen-Elemen Demokrasi di Mesir ............................. 38
D. Konteks Lahirnya Gagasan Demokrasi Anwar Sadat .... 41

xi
BAB IV GAGASAN DEMOKRASI ANWAR SADAT
A. Multi Partai..................................................................... 44
B. Kebebasan Pers .............................................................. 49
C. Kebijakan Pintu Terbuka (Infitah) ................................. 54
1. Ekonomi...................................................................... 54
2. Reaksi Organisasi Kemahasiswaan............................. 58
3. Sektor Pertanian.......................................................... 59
4. Anwar Sadat Tidak Konsisten: Sebuah Analisis…………… 60

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.................................................................. 64
B. Saran-Saran ................................................................. 66
BIBLIOGRAFI ............................................................................................. 67

xii
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Demokrasi sejak pertama kali berkembang di Eropa memiliki transformasi
makna sesuai ruang dan waktu di mana demokrasi diterapkan. Sesudah perang
dunia II (1939-1945) demokrasi juga didukung oleh beberapa negara baru di Asia.
India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional,
sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan.1
Jika dilacak secara historis demokrasi berasal dari dua kata bahasa
Yunani, “Demos” dan “Kratos.” Demos berati rakyat, sedangkan “Kratos” artinya
kekuasaan atau pemerintahan. Jika digabung dari dua kata tersebut maknanya
menjadi pemerintahan rakyat.2 Jadi, secara terminologi, demokrasi berarti
kekuasaan pemerintahan yang di dalamnya rakyat menjadi pemegang kekuasaan
tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat.3 Dengan kata lain, demokrasi
bisa dikatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Dalam perkembangannya, kita mengenal bermacam-macam istilah
demokrasi, yang dalam pembagiannya demokrasi secara umum terbagi ke dalam
empat model: demokrasi presidensial, demokrasi parlementer, demokrasi
perwakilan, dan demokrasi langsung.4 Demokrasi presidensial, presiden memiliki
kedudukan kuat dalam pembuatan keputusan dan kekuasaan politik. Demokrasi
parlementer, parlemenlah merupakan satu-satunya lembaga perwakilan tertinggi

1Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama,
2000), h. 51
2M. Amien Rais, Demokrasi dan Proses Politik, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. ix
3Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 174.
4Thomas Meyer, Demokrasi: Sebuah Pengantar untuk Penerapan, (Jakarta: Friedrich-
Ebert-Stiftung, 2002), h. 13
xiii
untuk mengambil keputusan. Demokrasi perwakilan, mempercayakan sepenuhnya
pengambilan keputusan di tingkat parlemen oleh wakil-wakil yang dipilih.
Demokrasi langsung, akan mengalihkan sebanyak mungkin keputusan kepada
rakyat yang berdaulat.
Bagi dunia Islam, kata “demokrasi” pada awalnya begitu asing. Ia masuk
ke dunia muslim, baru diakhir abad ke-19, dan di gerbang abad ke-20, melalui
serbuan kolonialisme Eropa, dan munculnya nasionalisme. Kondisi ini membawa
transformasi yang cukup revolusioner terhadap keberadaan dan stabilitas dunia
Islam. Pada gilirannya, hal ini juga merubah mental dan pandangan dunia kaum
muslim pada umumnya. Serbuan kolonialisme Eropa di satu sisi, dan perubahan
radikal dalam aras politik dan ekonomi di lokalitas dunia Islam di sisi yang lain,
telah membawa ke arah pembentukan negara-bangsa (natio-state) baru yang tidak
lagi berdasarkan pada identitas agama semata, tetapi juga identitas lokal dan
warisan kolonial. Bahkan, ideologi warisan kolonial, semisal “demokrasi,” yang
sebelumnya begitu asing, menjadi semacam identitas (nasional) baru di negara-
bangsa muslim yang baru terbentuk.
Konsekuensinya, umat Islam yang mendiami negara-negara baru tersebut
mengalami ketegangan dalam proses pencarian identitas negaranya: apakah akan
didasarkan pada Islam—seperti sebelumnya—atau pada ideologi peninggalan dan
paksaan kolonial, seperti demokrasi. Mungkin, bagi pemikir-pemikir muslim yang
menganggap demokrasi itu adalah produk kolonial yang ingin meminggirkan
Islam, maka akan menjatuhkan pilihannya pada Islam sebagai identitas negaranya.
Dalam konteks ini, pemikir Muslim sekaligus pemimpin Mesir di
pertengahan tahun 70-an, Anwar Sadat, memilih opsi yang kedua. Karena, bagi
xiv
dia, demokrasi adalah ideologi negara yang bisa membawa Mesir sejajar dengan
negara-negara Eropa yang sebelumnya menjajah tanah kediamannya.5 Aspek-
aspek keterbukaan, multi partai, kebebasan pers, dan liberalisasi ekonomi6—Sadat
menyebutnya kebijakan ekonomi “pintu terbuka”7—yang terkandung dalam nilai-
nilai demokrasi bisa menjadikan bangsa Mesir lebih maju dalam kacamata Anwar
Sadat.
Implikasi dari kebijakan ekonomi “pintu terbuka” ini mendorong penetrasi
budaya Barat, dari pakain dan perilaku hingga televisi, musik, dan video, yang
menguntungkan kaum elit terbaratkan yang menikmati hak istimewa dalam
ekonomi; dengan demikian mendorong tumbuhnya suatu masyarakat yang di
dalamnya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.8
Di samping untuk membawa Mesir sejajar dengan negara-negara Eropa,
Sadat juga memperkenalkan sosialisme demokratis sebagai ideologi tandingan
bagi sosialisme ilmiah Nasser, dan telah menggantikan segara satu-partai di Mesir
dengan sistem pemilihan multi-partai.9
Langkah pertama sebagai presiden adalah keinginan memposisikan bangsa
Mesir sejajar dengan bangsa Eropa. Ini dibuktikan dengan usahanya menyatukan
seluruh organisasi Islam dengan tokoh-tokoh Islam untuk bersatu dalam
membangun negara Mesir yang kuat, kedua dengan istilah “kebijakan pintu
terbuka” dalam upaya menarik investor ke Mesir guna memperbaiki prekonomian

5John L. Esposito dan John D. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan
Prospek. Penerjemah Rahmani Astuti (Bandung : Mizan, 1999), h. 238.
6Riza Sihbudi, dkk., Profil Negara-Negara Timur Tengah, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995),
h. 157.
7Esposito dan Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim, h. 238.
8Esposito dan Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim, h. 238.
9Esposito dan Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim, h. 242.
xv