Description:Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara salah satu wewenangnya adalah menetapkan sistem penerimaan negara. Dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan penerimaan negara tersebut telah ditetapkan ketentuan penatausahaan penerimaan negara yaitu diantaranya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Konsep pembangunan MPN pada awalnya adalah dalam rangka menciptakan suatu sistem penerimaan negara yang terintegrasi dengan menggunakan satu database, di mana sebelumnya sistem penerimaan negara yang dikelola oleh masing-masing direktorat jenderal di lingkungan Departemen Keuangan mempunyai sistem yang terpisah, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dengan MP3-nya; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan EDI-nya, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan SISPEN-nya. Namun dalam perjalanannya, diakui bahwa MPN saat ini masih mengalami beberapa permasalahan. Di antara permasalahan tersebut adalah wajib pajak/wajib setor/wajib bayar belum terlayani dengan baik serta beberapa transaksi pada MPN masih diragukan keakuratan datanya. Untuk itu dalam rangka penatausahaan penerimaan negara yang diharapkan dapat dilaksanakan secara mudah, aman, cepat, akurat, dan efisien dalam rangka menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, kiranya perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap MPN ke depan. Pengembangan MPN tersebut salah satunya adalah dengan cara pengoptimalisasian terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang salah satunya adalah pengembangan sistem pembayaran penerimaan negara yang lebih modern (transaksi elektronik) yang selanjutnya disebut/ditulis dengan istilah MPN-G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua).