BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang Masalah Pariwisata merupakan salah satu sektor yang ...

33 Pages·2015·0.32 MB·Indonesian

by  Qolbun Saleem

1

BAB I
PENGANTAR

1.1 Latar Belakang Masalah
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menyumbang devisa cukup
banyak kepada sebuah Negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(diakses dari kbbi.web.id pada 14 Juli 2015), devisa adalah alat pembayaran
luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri. Sementara itu,
salah satu kegunaan dari devisa adalah untuk membayar hutang negara.
Dengan demikian, devisa dapat membantu suatu negara terhadap perkonomian
nasional. Sebagai contoh, pada tahun 2009, Indonesia mendapatkan devisa dari
wisatawan mancanegara sebesar 6,297.99 juta USD, pada tahun 2010 naik
menjadi 7,603.45 juta USD, pada tahun 2011 naik menjadi 8,554.39 juta USD,
pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan menjadi 9,120.85 juta USD, dan
pada tahun 2013 menjadi 10,054.15 juta USD (diakses dari
www.parekraf.go.id pada 14 Juli 2015). Bercermin pada data tersebut, maka
pariwisata di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Pariwisata
Indonesia harus terus dikembangkan agar tidak kehilangan konsumen dari
mancanegara (wisatawan mancanegara).
Devisa yang didapat melalui sektor pariwisata tersebut berasal dari
berbagai macam jenis wisata di Indonesia. Menurut Salma dan Susilowati
(2004:155-156), mengutip dari Spillane, 1989 dan Badrudin, 2000, jenis-jenis
wisata dibedakan atas:
1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (pleasure tourism), yakni
pariwisata yang dilakukan dengan tujuan berlibur, refreshing, untuk
mengendorkan ketegangan syaraf, untuk menikmati keindahan alam,
untuk menikmati hikayat rakyat suatu daerah, dan sebagainya.
2. Pariwisata untuk rekreasi (recreation sites), yakni pariwisata yang
dilakukan demi memanfaatkan hari libur untuk istirahat, untuk
memulihkan kesegaran jasmani dan rohani, dan sebagainya.
3. Pariwisata untuk kebudayaan (cultural tourism), yakni pariwisata yang
dilakukan dengan motivasi seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat
pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat-istiadat dan cara hidup
masyarakat negara lain, dan sebagainya.
4. Pariwisata untuk olahraga (sports tourism), yakni pariwisata yang
dilakukan dengan tujuan untuk olahraga, baik hanya untuk menarik
penonton olahraga dan olaharaganya sendiri serta ditujukan bagi mereka
yang ingin mempraktikkannya sendiri.
5. Pariwisata untuk urusan dagang besar (business tourism), yakni pariwisata
yang dilakukan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan.
6. Pariwisata untuk konvensi (convention tourism), yakni pariwisata yang
ditujukan untuk melakukan konvensi atau konferensi
Selanjutnya, terdapat konsep wisata yang tergolong baru di Indonesia,
yakni konsep wisata syariah yang merupakan gabungan dari wisata dan
syariah. Syariah yang dimaksud disini adalah syariat Islam. Menurut Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan
2
(diakses dari www.parekraf.go.id pada 14 Juli 2015), “Wisata adalah kegiatan
perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan
mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi,
atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka
waktu sementara”. Sementara itu, pengertian mengenai syariah terdapat dalam
Tarikh Tasyri’ Al-Islami, Manna’ Qathan yang dikutip dari Sucipto &
Andayani (2014:38), menyatakan bahwa “Syariah adalah semua aturan yang
diturunkan Allah untuk para hamba-Nya, baik terkait masalah akidah, ibadah,
muamalah, adab, maupun akhlak. Baik terkait makhluk dengan Allah, maupun
hubungan antar sesama makhluk”. Jadi, wisata syariah adalah perjalanan
dengan mengunjungi tempat teretentu dan tetap memperhatikan akidah, ibadah,
muamalah, adab, maupun akhlak. Karena harus tetap memperhatikan akidah,
ibadah, muamalalah, adab, dan juga akhlak, maka tentunya jenis wisata ini
memberikan batasan-batasan kepada wisatawan syariah agar nyaman dalam
bersyariah. Padahal, jika melirik pada pengertian dari wisata yang ditujukan
untuk rekreasi yang identik dengan kegiatan untuk bersenang-senang, wisata
syariah dapat saja dikatakan tidak relevan. Sebagai seorang wisatawan,
tentunya mereka akan cenderung untuk melakukan perjalanan tanpa ada
batasan-batasan yang mengikat pada dirinya. Namun, ternyata ada sekelompok
orang yang selalu berusaha untuk memperhatikan syariat, termasuk dalam
melakukan perjalanan. Oleh karena itu, wisata syariah dihadirkan untuk
memfasilitasi mereka yang tetap ingin memperhatikan syariat dalam berwisata,
3
termasuk di dalamnya mengkonsumsi yang halal dan juga tetap tidak
menyalahi syariat Islam, serta tidak meninggalkan ibadah ketika berwisata.
Wisata halal ternyata sudah mulai diterapkan di Malaysia, Thailand,
Vietnam, Singapura, Korea, Jepang, Taiwan, China, dan Turki. Meskipun
sebagian besar negara tersebut bukan mayoritas Muslim, namun mereka
berinisiatif untuk memfasilitasi muslim yang ingin mengkonsumsi yang halal
dalam berwisata. Pada situs kompasiana (diakses dari www.kompasiana.com
pada 14 Juli 2015), Dirjen Pemasaran Parekraf menyebutkan bahwa sektor
turis pariwisata syariah muslim global pada tahun 2012 mencapai 137 miliar
USD dan pada 2018 diprediksi akan berkembang menjadi 181 miliar USD.
Oleh karena itu, Indonesia diharapkan dapat merebut pasar-pasar pariwisata
syariah tersebut. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, jadi
dengan adanya wisata syariah juga dapat menjaga eksistensi Indonesia sebagai
negara dengan mayoritas muslim.
Dengan dilahirkannya ide wisata syariah, diharapkan Indonesia dapat
memfasilitasi wisatawan dari dalam negeri dan juga mancanegara, khususnya
Timur Tengah. Dari segi dalam negeri (Indonesia), adanya wisata syariah
merupakan bentuk islamisasi publik, dimana wacana mengenai Islam dan
syariah semakin lama semakin menjalar di Indonesia. Mulai dari perbankan
syariah yang tidak mendapatkan resistensi dari masyarakat Indonesia hingga
merebaknya wacana syariah di media massa. Sekarang ini banyak muslim di
Indonesia yang mulai memperhatikan syariat Islam. Banyak muslim yang
sudah mulai berkerudung, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ide wisata
4
syariah diharapkan juga mendapat respon dari masyarakat Indonesia. Dari segi
luar negeri (internasional), wisata syariah digunakan untuk memfasilitasi
wisatawan, khususnya dari Timur Tengah yang menginginkan berwisata
dengan halal dan aman. Wisatawan dari Timur Tengah adalah wisatawan yang
memiliki karakteristik cukup royal, dimana lama ia tinggal ketika berwisata
cukup lama sekitar 9 hari, pengeluaran untuk berbelanjanya juga tinggi, serta
mereka cenderung mengajak anggota keluarganya dalam berwisata (tidak
sendirian ketika berwisata). Inilah yang kemudian menjadi salah satu motivasi
dikembangkannya wisata syariah di Indonesia.
Salah satu upaya dalam mengembangkan wisata syariah di Indonesia
dilakukan oleh pemerintah yakni dengan adanya buku berjudul Wisata
Syariah: Karakter, Potensi, Prospek, dan tantangannya yang ditulis oleh Hery
Sucipto dan Fitria Andayani. Hery Sucipto merupakan seorang pendiri dan
pemilik Wisata Syariah Consulting Group dan koordinator dari Gerakan
Indonesia Halal1, sedangkan Fitria Andayani merupakan seorang jurnalis.
Dalam pendistribusiannya, buku Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek,
dan tantangannya dapat dikatakan tidak masiv karena buku ini hanya tersedia
di toko-toko buku tertentu, tidak disebarkan secara masiv di tempat umum,
perpustakaan atau di tempat lain. Oleh karena itu, untuk mendapatkan buku ini
juga diperlukan biaya. Dengan melihat pendistribusian buku seperti ini, maka

1 Gerakan Indonesia Halal merupakan gerakan sosial yang melibatkan berbagai kalangan lintas
profesi dan agama untuk mempromosikan pemakaian produk halal dan menumbuhkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya produk yang sehat, baik, dan halalan toyyibaa.
5
bisa dilihat bahwa buku ini ditujukan kepada mereka, masyarakat Indonesia
yang memiliki akses untuk mendapatkan buku ini.
Buku Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek, dan tantangannya,
diterbitkan oleh Grafindo Books Media. Grafindo Books Media merupakan
anak perusahaan dari Grafindo Khazanah Ilmu yang resmi berdiri pada tahun
2004. Penerbit Grafindo bersifat independen dan tidak terikat maupun ada
kaitan dengan salah satu golongan maupun kelompok masyarakat dan mencoba
mencari terobosan-terobosan baru dalam kaitan peningkatan kesadaran budaya
membaca. Produk-produk Grafindo pun terus diupayakan bersinergi dengan
kebutuhan dalam masyarakat. Visi Grafindo adalah menjadikan penerbitan
yang terpadu (integrate publishing house), dengan memberikan produk-produk
unggulan dan mencerahkan. Menjadikan penerbitan berkelas di masa
mendatang dengan inovasi-inovasi modern. Sementara itu, misi Grafindo
adalah ikut andil mencerdaskan masyarakat dan membudayakan cinta buku
dengan penyadaran secara kontinyu kepada publik akan pentiingnya peran
buku bagi kemajuan dunia.
Sejauh penelusuran peneliti, terdapat empat buku yang membahas tentang
wisata syariah, yakni buku yang berjudul Wisata Syariah: Karakter, Potensi,
Prospek, dan tantangannya; Prospek Bisnis Pariwisata Syariah; Panduan
Praktis Wisata Syariah: Wisata Nyaman, Ibadah Lancar; serta Kriteria &
Panduan Umum Pariwisata Syariah. Dari keempat buku tersebut, peneliti
memilih buku yang berjudul Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek, dan
tantangannya untuk diteliti karena buku ini merupakan buku pedoman wisata
6
syariah dengan cakupan bahasan yang begitu luas. Selain mengupas panduan
umum wisata syariah, seperti perjalanan, akomodasi, fashion, spa, wisata
medis, dan destinasi wisata syariah, buku ini juga membahas bagaimana
strategi menjadi pelaku bisnis wisata syariah, serta berbagai pembahasan di
sekitar keuangan syariah, seperti asuransi dan perbankan syariah yang menjadi
salah satu komponen pendukung wisata syariah.
Dalam buku tersebut, disebutkan bahwa yang menggarap wisata syariah di
Indonesia adalah Kemenparekraf dan MUI (Sucipto & Andayani, 2014:11).
Berangkat dari pernyataan tersebut dan juga pernyataan dari situs Wonderful
Indonesia2, maka menimbulkan asumsi bahwa Kemenparekraf menggandeng
MUI dalam mengembangkan wisata syariah dipandang Cultual Studies (CS)
sebagai arena kekuasaan yang dimanfaatkan oleh negara dalam upayanya
melakukan perubahan3 (Bennett dalam Barker, 2011:8). Pada konteks ini MUI
merupakan alat untuk mendapatkan legitimasi bagi negara karena organisasi
Islam tersebut memiliki otoritas atas penetapan syariah di Indonesia dan juga
dijadikan komoditas oleh negara untuk dijadikan sebagai Fatwa Halal yang
akan dimanfaatkan untuk menjual wisata syariah. Hal ini kemudian
berimplikasi pada peluang negara untuk mendapatkan legitimasi agama dalam
upaya menjalankan misinya untuk mendapatkan devisa negara dengan cara

2 Dinyatakan bahwa wisata syariah di Indonesia diprakarsai oleh pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dengan menggandeng Dewan
Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).
3Bennett (1998 dalam Chris Barker) menyatakan bahwa bentuk-bentuk kekuasaan yang
dieksplorasi oleh Cultural Studies beragam, termasuk gender, ras, kelas, kolonialisme, dll. Cultural
Studies berusaha mengeksplorasi hubungan antara bentuk-bentuk kekuasaan ini dan berusaha
mengembangkan cara berpikir tentang kebudayaan dan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh
sejumlah agen dalam upayanya melakukan perubahan.
7
mengembangkan wisata syariah. Dengan demikian, melihat keadaan ini, maka
menimbulkan pertanyaan peneliti bahwa apakah MUI begitu saja mau
digandeng Kemenparekraf dalam konstruksi wisata syariah tanpa memberikan
umpan balik kepada Kemenparekraf dan sejauh mana MUI bernegosiasi atas
itu.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi
permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, yakni:
1. Bagaimana bentuk-bentuk komodifikasi agama dalam konstruksi
wisata syariah pada buku Wisata Syariah: Karakter, Potensi,
Prospek, dan tantangannya?
2. Bagaimana peran otoritas MUI dan Kemenparekraf dalam konstruksi
wisata syariah?
3. Siapa yang paling diuntungkan dalam praktik wisata syariah? Apakah
agama, negara, para pelaku usaha, atau wisatawan?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk komodifikasi agama
dalam konstruksi wisata syariah pada buku Wisata Syariah: Karakter,
Potensi, Prospek, dan tantangannya.
8
2. Untuk mengetahui bagaimana peran otoritas MUI dan
Kemenparekraf dalam konstruksi wisata syariah.
3. Untuk mengetahui siapa yang paling diuntungkan dalam praktik
wisata syariah. Apakah agama, negara, para pelaku usaha, atau
wisatawan.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengeksplanasi bagaimana peran
otoritas MUI (agama) dan Kemenparekraf (negara) dalam konstruksi wisata
syariah. Tujuan agama adalah untuk memperluas pengembangan konsep
syariah yang muncul sebagai implikasi dari konsep perbankan syariah. Di sisi
lain, tujuan negara adalah untuk memperluas pengembangan di bidang
pariwisata, dimana negara-negara tetangga (Malaysia, Singapura, Vietnam,
dan Thailand) terlebih dahulu mengembangkan konsep pariwisata yang
berbasis syariah. Dengan melihat fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan
populasi umat Islam terbesar di dunia, maka pemerintah Indonesia merasa
terdorong untuk menyaingi negara-negara tersebut. Oleh karena itu, devisa
negara dan pasar internasional merupakan tujuan negara dalam
mengembangkan pariwisata yang berbasis syariah. Dari kedua hal ini (agama
dan negara), maka terjadilah titik pertemuan, dimana syariah merupakan acuan
dalam tujuan kepentingan masing-masing. Di sisi lain, penggagas wisata
syariah ini adalah negara (pemerintah Indonesia). Pada konteks ini, negara
berusaha menggandeng organisasi Islam untuk melancarkan misinya
9
mendapatkan devisa. Maka, komodifikasi agama pun terjadi di ranah ini.
Dengan demikian, secara akademik, penelitian ini bermanfaat untuk
memberikan cara pandang baru terhadap praktik-praktik agama dan negara
dalam konstruksi wisata syariah. Melalui penelitian ini, peneliti ingin
memperlihatkan bagaimana kolaborasi (agama dan negara) dalam konstruksi
wisata syariah. Sejauh mana agama memiliki otoritas atas terbentuknya
konstruksi wisata syariah. Secara praktik, eksplanasi mengenai peran otoritas
agama dan negara dalam konstruksi wisata syariah sebagai bahan
pertimbangan bagi pemangku kepentingan maupun bagi stakeholder lainnya
terkait dengan pemilihan langkah-langkah terbaik dalam pengembangan
pariwisata Indonesia ke depan.

1.5 Tinjauan Pustaka
Dalam tinjauan pustaka yang peneliti gunakan, peneliti mengacu pada
penelitian mengenai wisata syariah. Hal ini dikarenakan arah penelitian ini
akan menuju pada ide besar wisata syariah. Sejauh penelusuran peneliti,
setidaknya telah ada tiga kajian terkait dengan wisata syariah. Ketiga kajian
tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Mohamed dengan judul
Promoting Islamic Tourism in Brunei: Through Customers Understanding
Towards the Syariah Compliant Hotel Concepts; penelitian yang dilakukan
oleh Ezzat, et.al dengan judul Sharia-Compliant Hotels in Egypt; dan
penelitian yang dilakukan oleh Purtaheri et.al. dengan judul Impacts of
Religious and Pilgrimage Tourism in Rural Areas: The Case of Iran.
10