Table Of Content

Tahun XXXI 1/2003 No. 4 Analisis Dinamika Persiapan Pemilu ANALISIS PERISTIWA Tinjauan Perkembangan Politik • Persiapan Pemilu 2004 dan Dinamikanya Tinjauan Perkembangan Ekonomi • Stabil dan Perlahan ARTIKEL Mengelola Utang Indonesia UU UU Pemilu, Susduk dan Konsekuensinya Terhadap Kinerja DPR: Suatu Analisis Komparatif Globalisasi atau Hegemoni Intelektual Global? CENTRE FORSTRATE' AND Penguasa Militer dan Pemerintahan Daerah: l^4TERNATI0NAL Sumatera Barat Akhir 1950-an dan Awal 1960-an STUDIES Analisis CSIS Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai jurnal berkala untuk menyajikan tulisan-tulisan tentang ber- bagai masalah nasional dan internasional. ANALISIS CSIS adalah suatu forum terutama untuk para staf peneliti CSIS sendiri. Tetapi sumbangan tuiisan dari luar CSIS akan dipertimbangkan untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Isi tulisan-tulisan yang dimuat dalam ANALISIS CSIS sepenuh- nya menjadi tanggung jawab pribadi penulis masing-masing. Logo CSIS Mulai tahun 1989 CSIS menggunakan logo baru: Nalar Ajar Terusan Budi. Logo berbentuk sebuah piringan cekung berukirah bola dunia yang melatarbelakangi gambaran orang tanpa busana duduk memangku buku terbuka ber- alaskan kain lampin. Tangan kiri menunjuk ke buku dan tangan kanan menunjuk ke atas menggambarkan orang yang sedang menguraikan pengetahuan yang ditimba dari buku. Ketelan- j—angan gambar orang di ten—gah piringan melambangkan keterbukaan budi tiadanya sikap a priori pada warga CSIS, seperti pada para analis umumnya, dalam kegiatan studinya. Gambar ini menunjukkan kegiatan belajar dan mengajar atau menguraikan pikiran, sebagaimana para analis CSIS melakukan studi dan menguraikan pikiran mereka kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sedangkan bola dunia melambangkan alam jagad raya yang menjadi cakrawala dan lingkup CSIS berada dan berkarya. Ka- limat Nalar Ajar Terusan yang tertera pada lingkaran piringan adalah surya sengkala: cara merangkai kata dalam tradisi Jawa untuk menandai suatu tahun penting menurut peredaran matahari dan sekaligus menge- mukakan makna yang terkandung dalam peristiwa yang tahunnya ditandai itu. Nalar menurut tradisi Jawa itu betwatak 1, Ajar berwatak 7, Terusan berwatak 9, dan Budi berwatak 1. Sebagaimana lazimnya sengkala dibaca dalam urutan terbalik: 1971, tahun CSIS berdiri. Nalar Ajar Terusan Budi juga menggambarkan alam pikiran, dan hakikat kegiatan CSIS. CSIS sebagai lembaga profesi keilmuan, yang didukung oleh kreativitas individu, pada hakikatnya mempunyai kegiatan intelektual yang bukan hanya meng- analisa kebenaran tetapi juga terpanggil untuk menunaikan kewajiban sosialnya. Makna Nalar Ajar Terusan Budi adalah bahwa bagi CSIS, ber- nalar, belajar serta menguraikan pikiran adalah kelanjutan wajar dari budi yang arif. Logo ini dituangkan dalam wujud piringan perunggu oleh G. Sidharta. Pemimpin Redaksi/ Medelina K. Hendytio PenanggungJawab Dewan Redaksi Mari Pangestu, M. Hadi Soesastro, J. Kristiadi, Bantarto Bandoro, Rizal Sukma, Pande Radja Silalahi, Tubagus Feridhanusetyawan, T.A. Legowo Redaksi Pelaksana Julius A. Mulyadi Dokumentasi Faustinus Andrea STT SK Menpen Rl No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1 978, tanggal 28 Agustus 1978 ISSN 0126-222X Tahun XXXII/2003 No. 4 CSIS Analisis DAFTAR ISI PENGANTAR REDAKSI 402 ANALISIS PERISTIWA Tinjauan Perkembangan Politik: Persiapan Pemilu 2004 dan Dinamikanya M. Djadijono 403 Tinjauan Perkembangan Ekonomi: Stabil dan Perlahan Tim Departemen Ekonomi CSIS 426 ARTIKEL Mengelola Utang Indonesia Tubagus Feridhanusetyawan danMari Pangestu 433 UU UU Pemilu, Susduk dan Konsekuensinya Terhadap Kinerja DPR: Suatu Analisis Komparatif Poltak Partogi Nainggolan 475 Globalisasi atau Hegemoni Intelektual Global? Nicholas A. Rahallus 498 Penguasa Militer dan Pemerintahan Daerah: Sumatera Barat Akhir 1950-an dan Awal 1960-an GustiAsrmn 516 PENGANTAR REDAKSI MENJELANG pelaksanaan Pemilu, tinjauan perkembangan politik dalam terbitan Analisis CSIS kali ini difokuskan pada inventarisasi kegiatan persiapan pemilu baik yang dilakukan oleh KPU, Partai Politik maupun Civil Society. Sedangkan Analisis ekonomi membahas tentang kon- disi ekonomi makro yang membaik meskipim perlahan. Meskipun isu politik yang menyangkut kegiatan partai politik dan persiapan teknis pemilu memperoleh perhatian besar, masih ada beberapa persoalan yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan pemilu. Isu pertama adalah besarnya utang luar negeri Indonesia, yang jika tidak dikelola dengan tepat akan mengakibatkan ketidakstabilan keuangan selama Pe- milu 2004. Karena sebagian besar obligasi pemerintah yang dikeluarkan untuk me- rekapitalisasi bank-bank dan melunasi bantuan likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia selama masa krisis tahun 1997-1998 akan jatuh tempo pada tahun 2004-2009. Tubagus Feridhanusetyawan dan Mari Pangestu menunjukkan bahwa beban utang Indonesia sangat besar, dan dampak kewajiban pembayaran utang terhadap posisi fiskal pemerintah maupun neraca pembayaran sangatlah berat. Isu kedua menyangkut peran dan kedudukan DPR setelah Amandemen UUD 1945. Hadirnya dua undang-undang baru itu UU Pemilu dan UU Susduk sebagai konsekuensi Amandemen UUD 1945, menurut Poltak Partogi Nainggolan, telah memberikan kewenangan besar kepada DPR. Analisis komparatif dengan membandingkan esensi UU baru tersebut dengan model-model yang berlaku di negara lain adalah untuk melihat apakah UU baru tersebut berdampak secara signifikan terhadap kinerja DPR terutama dalam kerangka check and balances. Persoalan ketiga adalah kekhawatiran akan adanya dampak negatif He- gemoni Intelektual Global (HIG) yang terbentuk akibat arus globalisasi. Menu- rut Nicholas A. Rahallus, ketidaksiapan Indonesia ataupun negara-negara berkem- bang lainnya dalam menghadapi perubahan tatanan serta sistem sosial internasional yang baru mehimbulkan kekhawatiran akan timbulhya kegagalan terhadap rancangan-rancangan pembangunan yang sebelumnya sudah dimiliki. Untuk itu kebebasan intelektual yang memadai menjadi tantangan untuk meng- usahakan kemungkinan bagi pembangunan negara yang lebih baik. Refleksi mengenai hubungan Pemerintah Daerah dan Militer ditulis oleh Gusti Asnan dengan mengambil contoh kasus di Sumatera Barat. Penulis berpen- dapat bahwa kehadiran penguasa: militer ternyata hanya baik bagi penegakan ke- tertiban dan keamanan (dalam perspektif pemerintah pusat) namun tidak bagi kehidupan sosial-politik daerah. Refleksi semacam ini menjadi relevan untuk saat sekarang terkait dengan UU No. 22/1999 yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah. Terlebih undang-undang tersebut juga belum mengatur hubungan antara keduanya secara memadai. Febmari 2004 REDAKSI ANALISIS PERISTIWA TINJAUAN PERKEMBANGAN POLITIK Persiapan Pemilu 2004 dan Dinamikanya M. Djadijono PENDAHULUAN da Pemilu putaran pertama. Adapun garis besar jadwal pelaksanaan Pe- JIKA tidak ada aral melintang, Pe- milu legislatif dan eksekutif tersebut Umum milihan (Pemilu) untuk me- dapat dilihat pada Tabel 1. milih para anggota Dewan Perwa- kilan Rakyat/DPR, Dewan Perwakilan Menurut data dari Proses Pendaf- Daerah/DPD, Dewan Perwakilan Rak- taran Penduduk dan Pemilih secara yat Daerah/DPRD Provinsi/Kabupa- Berkelanjutan (P4B) sebagaimana dila- ten/Kota (Pemilu legislatif), akan dilak- porkan oleh Badan Pusat Statistik sanakan pada 5 April 2004. Sementa- (BPS) kepada Komisi Pemilihan Umum ra itu Pemilu untuk memilih pasang- (KPU) pada 12 Januari 2004, jumlah an calon Presiden dan Wakil Presiden pemilih dalam Pemilu 2004 diperki- (Pemilu eksekutif) secara langsung rakan sekitar 145.701.340 orang (be- oleh rakyat akan dilaksanakan pada lum termasuk dari provinsi Nanggroe 5 Juli 2004. Jika pada Pemilu 5 Juli Aceh Darussalam) dari 214.831.302 2004 tersebut pasangan calon Presi- penduduk yang tersebar di 32 provin- den dan Wakil Presiden belum dapat si di Indonesia (http: / /www.kpu.go. terpilih karena persyaratannya cukup id, 12 Januari 2004). Para pemilih ter- berat, yakni harus mendapatkan sua- sebut akan menggunakan hak pilih- ra lebih dari 50 persen pemilih yang nya di 543.024 TPS di seluruh In- tersebar di lebih dari 1/2 jumlah pro- donesia (Media Indonesia Online, 9 Ok- vinsi dengan sedikitnya 20 persen tober 2003). suara di tiap provinsi, maka akan dilaksanakan pemilihan langsung pii- Tulisan ini hendak menelaah ber- taran kedua dengan peserta pasang- bagai aspek dari persiapan Pemilu an calon Presiden dan Wakil Presi- den yang memperoleh suara terba- nyak urutan pertama dan kedua pa- Vasal 6 A Perubahan UUD 1945. 404 ANALISIS CSIS, Tahiin XXXII/2003, No. 4 Tabell GARIS BESAR JADWAL KEGIATAN PEMILU LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF TAHUN 2004 Tanggal/Bulan/Tahun Jenis Kegiatan 11 Maret-1 April 2004 Kampanye Pemilu Legislatif. 2-4April2004 ' Masa tenang. 5April2004 Pemungutan dan penghitur\gan suara Pemilu DPR, DPD dan DPRD. 21-28April2004 Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD secara nasional. 29-30April2004 Penetapan perolehankursi DPR, DPDdanDPRD. 1-7Mei2004 Pendaftaran Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden ke KPU oleh Parpol/gabungan Parpol, 19 Mei 2004 Penetapan nomor urut, dan pengumuman Calon Presiden dan Wakil Presiden. ljuni-ljuli 2004 Kampanye Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada putaran pertama. 2-4Juli2004 Masa tenang. .5Juli2004 Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama. 26Juli2004 Pengumuman hasil Pemilu Pasangan Presiden-Wakil Presiden putaran pertama secara nasional. 30Juli-5 Agustus2004 Penetapan Dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presi- den untuk Pemilu putaran kedua. 14-16 September 2004 Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua. 20 September 2004 Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua. 5 Oktober 2004 Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua secara nasional. 20 Oktober 2004 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANALISIS PERISTIWA 405 2004 (khususnya Pemilu legislatif) Media Indonesia, 11 Juli 2003; Suara Pem- yang telah terjadi selama triwulan baruan, 29 September 2003; dan Media terakhir tahun 2003 beserta dengan Indonesia, 5 September 2003). implikasi-implikasi politik yang mung- kin dapat muncul. Aspek-aspek yang Jumlah Parpol yang mendaftarkan hendak disoroti meliputi empat hal diri untuk diverifikasi keabsahannya pokok: Pertama, proses pendaftaran dan sebagai badan badan hukum sebanyak verifikasi Parpol calon Peserta Pemi- 112 buah, terdiri atas 80 Parpol lama lu 2004 oleh Departemen Kehakiman dan 32 Parpol baru (Media Indonesia, 23 dan Hak Asasi Manusia (Depkeh- Agustus 2003). Padahal data yang ada HAM) dan Komisi Pemilihan Umum di Depkeh-HAM sampai dengan 31 De- (KPU). Kedua, proses penyusunan daf- sember 2002, jumlah Parpol yang ter- tar calon anggota legislatif (caleg). Ke- daftar sebanyak 237 buah, terdiri atas tiga, kemungkinan persaingan Parpol 216 buah di antaranya sudah pernah Peserta Pemilu. Keempat, kemungkinan diakui keabsahannya sebagai badan terhambat atau bahkan gagalnya Pe- hukum dan 21 Parpolnya belum leng- milu 2004. kap persyaratannya sesuai dengan ke- UU tentuan dalam No. 2/1999 tentang Partai Politik (http:/ /www.kpu.gn.id^. PENDAFTARAN DAN VERIFI- Namun menurut ketentuan Pasal 2 dari KASI PARPOL Pasal 29 UU No. 31/2002 tentang Par- UU tai PoHtik (mencabut No. 2/1999), Jadwal waktu pendaftaran Parpol baik Parpol lama maupun Parpol yang lama maupun baru ke Depkeh-HAM baru dibentuk oleh warga masyarakat untuk diverifikasi keabsahannya seba- harus mendaftarkan diri ke Depkeh- gai badan hukum sesuai dengan ke- HAM untuk diverifikasi keabsahannya UU tentuan Pasal 2 dan 29 NO. 31/ sebagai badan hukum. 2002 tentang Partai Politik telah ditetapkan antara tanggal 1 Februari sam- Dari ke-112 Parpol itu akhirnya ha- pai dengan 22 Agustus 2003. Semen- nya 50 Parpol yang dinyatakan me- tara itu, verifikasinya dilakukan oleh menuhi syarat sebagai badan hukum. Depkeh-HAM dalam tiga gelombang, Mereka terdiri atas enam Partai Politik yakni: gelombang pertama berlang- Peserta Pemilu (Parpoltalu) 1999 yang sung dari tanggal 4-30 Juni 2003; ge- secara otomotis lolos sebagai badan lombang kedua antara tanggal 14 Juli - hukum dan lolos menjadi peserta Pe- 15 Agustus 2003, dan gelombang ke- milu karena telah memenuhi persya- tiga dari tanggal 1 September - 8 Ok- ratan minimal perolehan suara/kursi tober 2003 {Kompas, 15 April 2003; (electoral threshold) dalam Pemilu 1999 DPR, yakni sebanyak 2 persen kursi, dan 46 Parpol baru maupun Parpol Sebab Pemilu eksekutif baru akan dapat terlaksana jika Pemilu legislatifnya telah ber- lama Peserta Pemilu 1999 yang tidak langsung sukses dan tepat waktu. memenuhi electoral threshold dan kemu- 406 ANALISIS CSIS, Talum XXXII/2003, No. 4 dian bergabung dengan parpol lain de- rifikasi datang dari, antara lain, Ketua ngan nama baru ataupun Parpol yang Umum Partai Persatuan Demokrasi Ke- sama sekali baru {Kompas, 18 Juli 2003, bangsaan (Partai PDK), Ryaas Rasyid 23 Agustus, dan 5 Oktober 2003; Kom- yang menyatakan (di Jakarta 13 Okto- pas Cyber Media, 10 Oktober 2003; Suara ber 2003): Pembaruan, 28 Agustus dan 10 Oktober "Kami turut prihatin dengan banyak- 2003; Rah/at Merdeka, 14 Oktober 2003). nya parpol yang tidak diloloskan Dep- Daftar lengkap 50 Parpol ini dapat keh & HAM. Yang kami sesalkan, dari dilihat Lampiran 1. awal kami melihat Depkeh sudah tidak transparan dalam melakukan verifikasi terhadap parpol. Akibatnya, ketika me- Protes terhadap proses verifikasi da- ngumumkan hasil verifikasi tahap keti- tang dari beberapa pihak. Front Per- ga, yang kami tidak duga adalah ba- satuan Nasional yang beranggotakan nyak parpol yang ternyata tidak lolos 34 partai politik yang lolos verifikasi yang jelas merupakan hasil yang tidak (12 Parpol) dan tidak lolos verifikasi adil bagi sebagian parpol. Sebab proses verifikasi itu sendiri sudah dari awal (22 Parpol) dengan koordinator Agus ada kesalahan prosedur. Misalnya, an- Miftah, misalnya, pada 8 Oktober tara petugas verifikator pusat dan 2003 melaporkan Tim Verifikasi Par- daerah saja tidak ada koordinasi yang HAM baik. Buktinya, tingkat pemahaman pe- pol Departemen Kehakiman dan tugas di daerah ternyata lemah.... Ka- ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro rena petugas daerah tidak tahu betul Jaya. Menurut Agus Miftah, Tim Veri- tugasnya itu, maka ketika membuat la- fikasi Parpol Depkeh HAM telah ter- poran juga amburadul. Yang jadi kor- libat suap dan pungutan liar dalam bdaanknybaenapra.rpHolanjyugaa.soIanli yteaknngis,suadkaihbatti-- meloloskan sejumlah parpol {Kompas, nya fatal.... Kami dukung penegakan 9 Oktober 2003). Tuduhan ini diban- hukum dan keadilan. Kami siap me- tah oleh Tim Verifikasi bahwa selama nyumbangkan ide, termasuk mengajukan konsep gugatan ke Mahkamah Kon- ini Tim Verifikasi tingkat pusat tidak stitusi" {Rakijat Merdeka, 15 Oktober 2003). pernah meminta atau menerima uang dari partai politik yang telah diveri- Tidak puas dengan hanya menga- fikasi Depkeh HAM {Kompas, 9 Okto- dukan Tim Verifikasi ke Polda Metro ber 2003). Sementara itu, Bambang Su- Jaya, sejumlah partai politik yang tidak listomo, Ketua Umum PANI menuntut lolos verifikasi mendatangi Mahkamah Menkeh dan HAM Yusi-il Ihza Ma- Agung (MA) di Jakarta pada 15 Okto- hendra mundur dari jabatannya kare- ber 2003 untuk mendaftarkan permo- na telah sewenang-wenang dan meng- honan uji materiil {judicial review) atas HAM ingkari hak partai politik serta me- kev^enangan Depkeh dan yang UU nunjukkan bukti tentang kegagalan pro- melebihi No. 31 Tahun 2002 ten- ses verifikasi yang dilakukan oleh tang Partai Politik, yakni telah terlalu Depkeh {Kompas, 9 Oktober 2003). jauh mencampuri Parpol, padahal ke- wenangannya sesuai dengan UU Par- Dukungan kepada perlawanan parpol itu hanyalah menerima pendaf- tai-partai politik yahig tidak lolos ve- taran Parpol dan memverifikasi secara ANAUSIS PERISTIWA 407 administratif unhik mengesahkan Par- Pemilu 2004 hanya yang terdiri dari pol sebagai sebuah badan hukum {Kom- enam Parpol lama dan 18 Parpol ba- pas Cyber Media, 15 Oktober 2003). Na- ru. Tahap berikutnya, KPU melaku- mun sampai dengan selesai disusun- kan pengundian nomor urut peserta MA nya tulisan ini, pihak belum mem- Pemilu atas ke-24 Parpol pada 8 De- berikan tanggapan atas permohonan sember 2003 (Kompas Cyber Media, 7 judicial review tersebut. dan 9 Desember 2003). Daftar leng- UU kap nomor urut dan tanda gambar Par- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum pol Peserta Pemilu 2004 itu dapat di- Anggota DPR, DPD dan DPRD Pro- lihat pada Lampiran 2. vinsi/Kabupaten/Kota, ke-50 Parpol Berbeda dengan syarat untuk da- yang sudah diakui keabsahannya se- pat diakuinya Parpol sebagai badan bagai badan hukum itu harus mendaf- hukum, untuk dapat menjadi peserta KPU tarkan diri ke selambat-lambat- Pemilu 2004 setiap Parpol baru atau nya 9 Oktober 2003 guna dilakukan gabungan Parpol lama dengan nama verifikasi administratif dan faktualnya baru yang telah lolos verifikasi oleh untuk dapat ditetapkan menjadi pe- Depkeh-HAM, sesuai dengan ketentu- serta Pemilu 2004. Adapun jadwal UU an Pasal 7 ayat (1) No. 12/2003 waktu pendaftaran kembali dan veri- Umum tentang Pemilihan Anggota DPR, KPU fikasi Parpol oleh itu selengkap- DPD da DPRD, harus memenuhi sya- nya dapat dilihat dalam Tabel 2. Ha- KPU rat-syarat seperti berikut: sil verifikasi terhadap 50 Parpol itu diumumkan secara final pada 7 (a) Diakui keberadaannya sesuai de- Desember 2003. Sebanyak 24 Parpol ngan UU No. 31/2002 tentang Par- dinyatakan berhak menjadi Peserta tai Politik. Tabel 2 JADWAL WAKTU PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENGUMUMAN PARPOL PESERTA PEMILU OLEH KPU Jangka Waktu Agenda 9Juli -9 Oktober 2003 Pendaftaran Parpol yang sudah diabsahkan sebagai badan hukum oleh Depkeh dan HAM menjadi Calon Peserta Pemilu ke KPU. 19 Juli - 20 November 2003 Penelitian administratif dan faktual terhadap Parpol Calon Peserta Pemilu oleh KPU. 21-30 November 2003 Pengumpulan Berita Acara Penelitian Administratif dan Faktual terhadap parpol Calon Peserta Pemilu. 2 Desember 2003 Penetapan Parpol Peserta Pemilu. 8 Desember 2003 Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu. 408 ANALISIS CSIS, Tahun XXXn/2003, No. 4 (b) Memiliki pengurus lengkap seku- nya persyaratan Parpol dapat men- rang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jadi peserta pemilu antara lain dimak- jumlah provinsi. sudkan sebagai pelaksanaan amanat (c) Memiliki pengurus lengkap seku- reformasi, yakni bahwa Pemilu harus rang-kurangnya di 2/3 dari jumlah dilaksanakan secara lebih berkuaHtas kabupaten/kota di provinsi sebagai- dan diselenggarakan dengan tujuan mana dimaksud dalam huruf untuk memilih wakil rakyat yang de- (b). mokratis, kuat dan memperoleh du- (d) Memiliki anggota sekurang-kurang- kungan rakyat.^ nya 1.000 orang atau sekurang- kurangnya 1/1000 dari jumlah pen- Hasil akhir dari proses verifikasi duduk pada setiap kepengurusan KPU ini pun menuai protes dari 14 Parpol sebagaimana dimaksud da- Parpol yang dinyatakan tidak lolos lam huruf (c) yang dibuktikan de- menjadi peserta Pemilu 2004 {Kom- ngan kartu tanda anggota Parpol. pas, 2 Desember 2003; Kompas Cyber Pengurus sebagaimana dimaksud Media, 9 Desember 2003). Parpol-par- (e) dalam huruf (b) dan (c) harus memi- pol itu meragukan akurasi verifikasi KPU. Bahkan mereka mengadukan KPU liki kantor tetap. ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwas- (f) Mengajukan nama dan tanda gam- lu) {Kompas Cyber Media, 18 Desember bar partai politik kepada KPU. 2003). Akhimya, pada tanggal 5 Januari 2004, Panwaslu telah menyerahkan Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (2) hasil Pengawasan terhadap tahapan ditegaskan bahwa "Parpol yang telah verifikasi parpol, khususnya berkaitan terdaftar tetapi tidak memenuhi per- dengan masuknya sejumlah laporan syaratan sebagaimana dimaksud pada d?ri partai politik yang oleh KPU di- ayat (1) tidak dapat menjadi peserta riyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu". pemilu 2004. Laporan dari 14 Parpol yang dinyatakan tidak lolos menjadi Terdapatnya perbedaan persyarat- Peserta Pemilu 2004 oleh KPU itu dian Parpol untuk diakui keberadaannya terima antara tanggal 12-17 Desem- sebagai badan hukum dengan persya- ber 2003, yakni dari: Partai Katolik De- ratan untuk menjadi peserta Pemilu mokrasi Indonesia, Partai Demokrat ^Jlebih berat) itu dapat dipahami seper- Bersatu, Partai Islam Indonesia, Partai ti berikut. Lebih mudahnya syarat Par- Reformasi, Partai Kesatuan Republik pol untuk diakui sebagai badan hu- Indonesia, PPP Reformasi, PPNI, Par- kum tampaknya dimaksudkan sebagai tai Nasional Marhaenis, Partai Pemer- pelaksanaan Pasal 28E ayat Peru- (3) bahan Kedua UUD 1945 bahwa "se- satu Bangsa, Partai Bhinneka Indone- tiap orang berhak atas kebebasan ber- serikat, berkumpul, dan mengeluarkan UU Lihat Penjelasan No. 12/2003 bagian pendapat." Sementara itu, lebih berat- Dasar Pemikiran dan Tujuan.