Table Of Content

Tahun XXXI/2002 No. 3 CSlS Analisis Konflik Sosial di Indonesia: Analisis Faktor Penyebab Struktural dan Kultural Tinjauan Perkembangan Politik: UUD Perubahan 1945: Solusi atau Problema Konstitusi? Tinjauan Perkembangan Ekonomi: Membaiknya Indikator Perekonomian Indonesia Konflik-konflik Sosial di Indonesia: Refleksi Keresahan Masyarakat Konflik di Masa Krisis: Studi Empiris Determinasi Ketidakadilan Sosial-Ekonomi Migrasi dan Konflik Etnis: Belajar dari Konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah Gelombang Kekerasan di Indonesia Sebagai Masalah Fenomenplogis Pertanggungjawaban Kejahatan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Studi Kasus Kekerasan Negara dalam Konflik Aceh CENTRE FORSTRATEGIC •AND Pertemuan Menlu ASEAN ke-35 INTERNATI0^4AL dan Masalah Keamanan ASEAN STUDIES Analisis CSIS Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai jurnal berkala unquk menyajikan tulisan-tulisan tentang berbagai masalah' nasional dan internasional. ANALISIS CSIS adalah suatu tul.san dari luar CSIS akan dipertimbangkan untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Isi tulisan-tulisan yang dimuat dalam ANALISIS CSIS seoenuh- nya menjadi tanggung jawab pribadi penulis masing-masing Logo CSIS Mulai tahun 1989 CSIS menggunakan logo baru: Nalar Ajar Terusan Budi. Logo berbentuk sebuah piringan cekung berukiran bola dunia yang melatarbelakangi gambaran orang tanpa busana duduk memangku buku terbuka ber- alaskan kain lampin. Tangan kiri menunjuk ke buku dan tangan kanan menunjuk ke atas menggambarkan orang yang sedang menguraikan pengetahuan yang ditimba dari buku Ketelan- j~angan gambar orang di ten-gah piringan melambangkan keterbukaan budi tiadanya sikap a priori pada warga CSIS, seperti pada para analis umumnya, dalam kegiatan studinya. Cambar ini menunjukkan kegiatan belajar dan mengajar atau menguraikan pikiran, sebagaimana para analis CSIS melakukan studi dan menguraikan pikiran mereka kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sedangkan bola dunia melambangkan alam jagad raya yang menjadi cakrawala dan lingkup CSIS berada dan berkarya Ka- hmat Nalar Ajar Terusan Bud/yang tertera pada lingkaran piringan adalah surya sengka/a: cara merangkai kata dalam tradisi Jawa untuk menandaJ suatu tahun penting menurut peredaran matahari dan sekaligus menge- . mukakan makna yang terkandung dalam peristiwa yang tahunnya ditandai itu. Na/ar menurut tradisi Jawa itu berwatak 1, Ajar berwatak 7, Terusan berwatak 9, dan Bud/ berwatak 1. Sebagaimana lazimnya sengkala dibaca dalam urutan terbalik; 1971, tahun CSIS berdiri. Nalar Ajar Terusan Budi juga menggambarkan alam pikiran, dan hakikat kegiatan CSIS. CSIS sebagai lembaga profesi keilmuan, yang didukung oleh kreativitas individu, pada hakikatnya mempunyai kegiatan intelektual yang bukan hanya meng- analisa kebenaran tetapi juga terpanggil untuk menunaikan kewajiban sosialnya. Makna Nalar Ajar Terusan Budi adalah bahwa bagi CSIS, ber- nalar, belajar serta menguraikan pikiran adalah kelanjutan wajar dari budi yang arif. Logo ini dituangkan dalam wujud piringan perunggu oleh G. Sidharta. PernimpinRedaksi/ Medelina K. Hendytio Penanggungjawab Dewan Redaksi Marl Pangestu, M. Hadi Soesastro, j. Kristiadi, Bantarto Bandoro. Rizal Sukma, Pande Radja Silalahi, Tubagus Feridhanusetyawan, T.A. Legowo RedaksiPelaksana Julius A. Mulyadi Dokumentasi Faustinus Andrea STT SK Menpen Rl No. 509/SK/DITJEN PPC/STT/1 978, tanggal 28 Agustus 1978 ISSN 0126-222X t Tahun XXXI/2002 No. 3 CSIS Analisis DAFTAR ISI PENGANTAR REDAKSI 284 ANALISIS PERISTIWA Tinjauan Perkembangan Politik: UUD Perubahan 1945: Solusi atau Problema Konstltusi? H. Anton Djawamaku & M. Sudibjo 285 Tinjauan Perkembangan Ekonomi: Membaiknya Indikator Perekonomian Indonesia Tim Departemen Ekonomi CSIS 295 ARTIKEL Konflik-konflik Sosial di Indonesia: Refleksi Keresahan Masyarakat Se/o Soemardjan 306 Konflik di Masa Krisis: Studi Empiris Determinasi Ketidakadilan Sosial-Ekonomi Aloysius Cunadi Brata 322 MIgrasi dan Konflik Etnis: Belajar dari Konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah Riwanto Tirtosudarmo 340 Gelombang Kekerasan di Indonesia Sebagai Masalah Fenomenologis Andi Widjajanto & Laila Hasnah 353 Pertanggungjawaban Kejahatan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Studi Kasus Kekerasan Negara dalam Konflik Aceh Irene Hadiprayitno I. 363 DOKUMEN Pertemuan Menlu ASEAN ke-35 dan Masalah Keamanan ASEAN Faustinas Andrea 375 PENGANTAR REDAKSI SELAMA lima tahun terakhir konflik vertikal dan horizontal di Indonesia telah menjadi fenomena yang berada pada tingkat meresahkan. Tidak hanya dari segi korban jiwa dan materi yang jumlahnya sangat besar tetapi bahkan telah menggoyahkan sendi-sendi kebangsaan dan peri kemanusiaan. Persoalan-persoalan struktural seperti kebijakan yang keliru dalam hal transmigrasi, pemberian privilege terhadap kelompok tertentu maupun ketidakadilan dalam pembagian sum- ber daya alam yang dilakukan baik oleh pemerintah kolonial Belanda maupun pemerintah Indonesia merupakan akar utama timbulnya konflik. Hal ini diperparah oleh munculnya krisis ekonomi dan sentimen agama dan suku yang timbul akibat per- saingan ekonomi antarkelompok masyarakat dan akibat rekayasa pihak-pihak tertentu yang memperoleh keuntungan dari suasana konflik. Menurut UNSFIR kekerasan sosial dikelompokkan menjadi kekerasan komunal, kekerasan separatis, kekerasan negara-masyarakat dan kekerasan industrial. Pengelompokan ini menunjukkan adanya kompleksitas dan kerumitan yang terkait dengan penyebab maupun pena- nganan yang diperlukan untuk mengakhir konflik sosial. Didorong oleh keprihatinan mendalam atas terus terjadinya konflik sosial serta harapan untuk menemukan pemecahan yang paling tepat untuk segera menghenti- kan kekerasan sosial tersebut Analisis CS/S menerbitkan tema "Konflik Sosial di In- donesia: Analisis Faktor Penyebab Struktural dan Kulturai". Tulisan pertama oleh Se/o Soemardjan selain membahas kebijakan yang keliru serta krisis ekonomi sebagai pe- micu terjadinya keresahan masyarakat, secara khusus menganalisis akar konflik di Ma- luku. Mendukung tulisan pertama, melalui studi empiris Aloysius Gunadi Brata mem- buktikan adanya pengaruh ketidakadilan sosiai-ekonomi terhadap timbulnya konflik. Pada tulisan ketiga, dengan mengambil kasus konflik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Riwanto Tirtosudarmo menunjukkan adanya hubungan antara mo- bilisasi penduduk dengan konflik etnis. Obsesi pemerintah tentang integrasi nasional dan modernisasi melahirkan rekayasa demografis sebagai desain kebijakan yang mengabaikan keberagamaan. Hal ini menimbulkan reaksi penolakan tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga sekaligus menimbulkan ketegangan antaretnis. Dua tulisan terakhir masing-masing oleh Andi Widjajanto dan Laila Hasnah serta Irene I. Hadi- prayitno, secara terpisah menawarkan ide bagi eliminasi konflik. Menguatkan struktur negara-bangsa dan melakukan dekonstruksi budaya kekerasan yang berkembang di Indonesia merupakan dua hal yang perlu diusahakan untuk meredakan konflik. Sementara itu, untuk kasus kekerasan yang dilakukan oleh- negara dalam konflik Aceh, pertanggungjawaban kejahatan hak asasi manusia melalui penggunaan instrumen internasional menjadi hal yang perlu dipertimbangkan agar keadilan bagi masyarakat dapat ditegakkan. Bagian akhir Analisis CS/S menyajikaan dokumen tentang Pertemuan Menlu ASEAN ke-35 dan Masalah Keamanan ASEAN yang dihimpun oleh F. Andrea. Oktober 2002 REDAKSI ANALISIS PERISTIWA TINJAUAN PERKEMBANGAN POLITIK UUD Perubahan 1945: Solusi atau Problema Konstitusi? H. Anton Djawamaku 8< M. Sudibjo SIDANG Tahunan MPR (ST) luang untuk menumbuhkan Agustus 2002 konvensi keta- telah melakukan perubahan keempat UUD I945 tmainmepgiarnaan justru diabaikan oleh para pe- negara dengan dan sekaligus menuntaskan berbagai dalih reformasi Antara lain berlindung konstitusi. Oleh karena itu perlu dieva- di balik legalitas formal, memisahkan luasi, sejauhmana keseluruhan secara tajam keten- hasil per- tuan hukum dari kandungan ubahan itu menunjang atau moralitas dan justru seba- sebenarnya berarti mengabaikan liknya menjadi kendala bagi proses de- moral aspek itu sendiri. Hal mmeoklriaptuitsiasie.mpEavtaluasi ini paling tidak akan sus Akbar Tandjung pinaisctaerevfloenkissi d4ariSekpa-- ukbemaahjaunan yang dhiacla:papiersteabmaag,ai kheamsialjupaenr-- steemmabkeirn 2m0e0n2cudaatn. kBaesrubsagaPiT mQaSsAalRahyang konstitusi; kedua, beberapa ini cenderungan ademokratis; ketiga, problekmea- dan hasil-hasil perubahan UUD 1945 telah mewarnai perkembangan sistematisasi dan politik da- bermuara pada sinkronisasi yang juga lam kuartal ketiga tahun 2002. multi-interpretasi terhadap hasil-hasil perubahan kontitusi; dan keempat, Komisi Konstitusi yang menjadi KEMAJUAN-KEMAJUAN upaya penyempurnaan "setengah hati". Konstitusi betapapun baiknya tetap me- dilaCikruikauntnaymaa sistem Presidensiil adalah miliki keterbatasan-keterbatasan. pemilihan Presiden secara rengan dengan reformasi Berba- langsung oleh rakyat dan Presiden ber- rusnya ditumbuhkan konstitusi, seha- tugas untuk masa jabatan yang pasti. raan untuk melengkapikondvaennsisekkaeltiagtusanemgea-- UHaUlDini diadopsi di dalam perubahan nunjang penyelenggaraan menjadi "Presiden dan Wakil Pre- konstitusi ber- siden dalam satu pasangan sangkutan. Masalah muncul manakala pe- ra langsung oleh rakyat dengdainpilmiahsaseca- ja- 286 ANALISIS CSIS, Tahun XXXI/2002, No. 3 batan paling banyak dua periode". Me- dari anggota DPR yang merupakan per- lalui pemilihan secara langsung, Presiden wakilan politik dan anggota DPD yang dan Wakil Presiden terpilih akan memi- merupakan perwakilan teritori. Baik DPR liki mandat dan legitimasi yang sangat maupun DPD dipilih melaiui pemilu.^ kuat, karena didukung oleh rakyat yang UUD memberikan suaranya secara langsung. Perubahan yang berkenaan dengan komposisi MPR tersebut berarti Rakyat tidak lagi melulu menitipkan sua- MPR meniadakan unsur utusan golongan di ranya melaiui karena potensi distorsi yang sangat mungkin terjadi. Sistem dalam tubuh lembaga negara ini, Hal mampu mem- itu membawa konsekuensi bahwa TNI dan Presidensiil diyakini lebih - Poiri sebagai satu-satunya utusan golong- berikan garansi bagi stabilitas politik ba- MPR sis bagi pembangunan politik - daripada an di harus ditiadakan, karena ang- MPR gota hanya terdiri dari anggota sistem parlementer (Sugiarto, 2002: 172). DPR dan DPD yang diplih melaiui pe- UUD Dalam perubahan 1945 juga milu. Dengan perkataan lain peran TNI tampak upaya untuk menyetarakan lem- dan PoIri di lembaga DPR dan MPR baga-lembaga negara, sehingga dapat akan berakhir pada tahun 2004, setelah tercipta mekanisme checks and balances anggota DPR dan MPR hasil pemilu ba- yang lebih memadai, demi mendorong ru dilantik. Batas waktu peniadaan peran demokratisasi lembaga-lembaga negara TNI dan PoIri tersebut jauh lebih cepat bersangkutan. Hal ini berkenaan dengan daripada keputusan MPR sebelumnya perubahan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan paling lama pada ta- yang menjadikan MPR sebagai institu- hun 2009."* Peniadaan peran TNI dan PoI- sionalisasi kedaulatan rakyat. Sebab peri ini juga berlaku bagi DPRD I dan 11. lembagaan ini cenderung mengaburkan Oleh karena di dalam perubahan kedua substansi demokrasi, ketika kepadanya di- UUD terdapat ketentuan bahwa pemda posisikan sebagai lembaga tertinggi dan tingkat provinsi, kabupaten dan kota me- diberikan kekuasaan yang tak terbatas. miliki DPRD yang anggota-anggotanya Oleh karena itu hasil perubahan lalu di- dipilih melaiui pemilu.^ Sementara itu in- rumuskan: "Kedaulatan berada di tangan stitusi TNI dan PoIri sendiri tidak dapat rakyat dan dilaksanakan menurut Un- dang-Undang Dasar". Berhubungan de- sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. ngan itu posisi MPR direduksi ke dalam Sedangkan pasal 8 ayat (3) UUD member! we- lembaga tinggi negara, dengan kewe- wenang kepada MPR untuk memil|h Presiden dan Wakil Presiden bila keduanya mangkat atau nangan yang dinyatakan secara tegas di berhalangan tetap. dalam UUD.^ Keanggotaan MPR terdiri \ihat UUD 1945 pasal 2 ayat (1), juncto pasal 19 ayat 1 dan pasal 22 C ayat (1). ^UUD 1945 pasal 6 A ayat (1) dan pasal 7. \ihat Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Ke- ^Pasal 3 UUD 1945 menegaskan bahwa MPR polisian Negara Republik Indonesia, pasal 5 ayat berwenang mengubah dan menetapkan UUD, (4) dan pasal 10 ayat (2). melantik Presiden dan Wakil Presiden, dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya ^Pasal 18 ayat (3). ANALISIS PERISTIWA 287 menjadi peserta pemilu karena merupa- (2002: 1-34); Widjojanto (2002: 49-50); kan aparat eksekutif. Asshiddiqie (2002). Di dalam batang tubuh UUD juga di- Dalam konstitusi baru yang merupa- UUD nyatakan secara tegas bahwa Indonesia kan hasil perubahan juga me- adalah sebuah negara hukum dan ne- ngandung pengakuan dan perhormatan gara hukum yang dimaksudkan itu tidak negara terhadap kemajemukan masyara- lain berkaraktepstik negara hukum yang kat. Dalam konteks kemajemukan itu, ne- demokratis. Memang di dalam pasal 1 gara melindungi segenap bangsa Indo- nesia dan seluruh tumpah darah Indo- ayat (3) tidak dirumuskan karekteristik da- negara hukum yang dimaksud. Akan nesia. Hal ini adalah karena masih di- ri pertahankannya Pembukaan UUD 1945 tetapi di dalam pasal 28 ayat (5) dinya- I takan bahwa penegakan dan perlindung- di samping juga diadopsinya sebagian HAM an hak asasi manusia (HAM) adalah se- besar ketentuan universal ke da- suai dengan prinsip negara hukum yang lam UUD/° yang dinyatakan secara eks- demokratis/ Inilah yang menjadi karak- plisit di dalam batang tubuh UUD. Mi- teristik dari negara hukum yang kita anut salnya, pengakuan terhadap kesatuan-ke- tersebut. Dalam negara hukum yang de- satuan masyarakat hukum adat beserta mikian ini, kekuasaan kehakiman yang hak-hak tradisionalnya, adanya persama- merdeka berpuncak pada Mahkamah an di depan hukum dan pemerintahan, Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di sam- penghormatan terhadap identitas buda- ping itu terdapat lembaga Komisi Yudisial ya serta adanya jaminan terhadap kebe- yang bersifat mandiri. Lembaga ini ber- basan beragama dan beribadat menu- wenang mengusulkan pengangkatan Hakim rut agama dan kepercayaannya masing- Agung dan menegakkan keluhuran mar- masing." tabat hakim. Adanya Mahkamah Kon- stitusi ini mengikuti kecenderungan mu- BEBERAPA KECENDERUNGAN ADE- takhir dari negara-negara demokratis di MOKRATIS dunia yang membutuhkan penyelesaian sengketa-sengketa politik melalui lembaga Keinginan untuk menyetarakan lemba- peradilan dan menjadikan lembaga per- ga-lembaga negara ternyata tidak dija- adilan sebagai instrumen untuk mengon- barkan secara konsisten. Rupanya pendu- trol kekuasaan (Lotulong dan Asshiddiqie lum kekuasaan telah beralih ke tangan Dalam kalimat pertama dari alinea keempat ^Pasal 1 ayat (3) adalah hasil Perubahan Ke- Pembukaan UUD 1945. UUD tiga 1945. ^°Lihat Bab X A hasil Perubahan Kedua UUD 'Pasal 28 I ayat (5) adalah hasil Perubahan 1945. Kedua UUD 1945, ^Vasal 18 B ayat (2) hasil Perubahan Kedua Hasil Perubahan Ketiga UUD yang tertuang UUD, juncto pasal 27 ayat (1), pasal 28 I ayat (3) di dalam Bab IX. Bahwa kekuasaan kehakiman dan pasal 29 ayat (1). Dalam ST MPR tanggal 1-11 merupakan kekuasaan yang merdeka baru diru- Agustus 2002, disepakati bahwa pasal 29 UUD muskan dalam perubahan UUD ini, yakni di da- 1945 tidak perlu diubah. Jadi tetap sebagaimana lam batang tubuh. naskah aslinya. 288 ANALISIS CSIS, Tahun XXXI/2002, No. 3 amlkDunaePrumkRntu,iae,dskosaskeanetknhuratiimkinnfeug.ngpmaeSameknikleasace-laemmihnabpadnaunenagr,akukeintktieganuralamntsaimasdaeDuankkrPaRskmmeeecbnadagrah-a- tTbpeiiashndaatlkudaar2nji2elsasseCeppeaearrpyttaaiitgraia(t2suj).iuonjmKaullamairlhteaasnhaanndygiaDgoPbttaDaildiakDkaPdkRalee.--- ter- lah perwakilan teritori/daerah, seharus- lalu jauh merambah ke dalam kekuasa- nya jumlah anggota DPD sesuai dengan an eksekutif menunjukkan dak sehat. Ketentuan bahwagejpaleambyeanntgukti-- jumlah dDaePrDah otonom yang ada. Se- lain itu tidak mempunyai kewe- an, pengubahan dan pembubaran kemen- nangan untuk berperan dalam proses terian^negara diatur dalam undang-un- pemberhentian Presiden dan hanya DPR- dang, artinya hal itu hams melalui per- lah yan^^ memiliki otbritas dalam hal de- setujuan bersama Presiden dan DPR. Pa- mikian. Dalam aspek pembuatan un- dahal berbagai soal yang berkenaan dang-undang, DPD diatur keterlibatannya dengan kementerian negara adalah do- hanya pada masalah-masalah yang me- amnainpeleakkseskauntaiafn.yaSnegbebleruamdnayapakdeacetnadtaer-- pliupnutitehrubbautnasganpaddaaertaahhadpanpepnugsuats,ulaitnu rungan demikian telah diselundupkan me- dan pembahasan.^^ Hal demikian akan lalui Ketetapan MPR yang menyatakan DPD sulit bagi untuk berperan sebagai bahwa pengangkatan dan pemberhen- the revising chamber dan pelaku mekanis- tian Panglima TNI dan Kapoiri harus de- me checks and balances di tubuh parle- ngan persetujuan DPR.^^ Kekhawatiran men, melainkan sekadar instrumen pe- parlemen bahwa nanti Presiden dapat lengkap parlemen (Sugiarto, 2002: 168- memperalat TNI dan Poiri untuk kepen- 169). Lebih jauh hasil perubahan UUD tingan dirinya, seharusnya tidak dilaku- ini menunjukkan seolah-olah seluruh ma- kan dengan mencampuri urusan ekse- salah bangsa dan negara hanya menjadi kutif, melainkan dengan meningkatkan tanggung jawab DPR, dan bukan DPD. mutu pengawasan yang menjadi fungsi Hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan DPR. Apalagi kini telah ada Mahka- daerah dan ikut merangsang tumbuhnya mah Konstitusi yang dapat dimanfaatkan potensi disintegrasi bangsa. oleh DPR sebagai bagian dari fungsi UUD pengawasannya. Hasil perubahan juga merumus- kan ketentuan bahwa pasangan calon DPR heavy juga berlaku ke dalam Presiden dan Wakil Presiden diusulkan tubuh parlemen sendiri. DPD menurut oleh partai politik atau gabungan partai^ politik peserta pemilu.^^ Persoalan timbul bagaimana dengan calon indepen- Pasal 17 ayat (4) Perubahan Ketiga UUD. den? Apakah partai politik dapat meng- "lihat Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepoiisian Negara Rl pasal 3 ayat (3) dan pasal ^''lihat pasal 7 B ayat (1) Perubahan Ketica 7 ayat (3). Dilihat dari tata urutan peraturan per- UUD. undang-undangan, Ketetapan MPR termasuk dalam kategori Peraturan Dasar {Grundgeselzes). ^Vasal 22 D ayat (1) dan (2) Perubahan UUD. Lihat Attamimi (1979: 292). ^^Pasal 6 A ayat (2) Perubahan Ketiga UUD. 8 ANALISIS PERISTIWA 289 akomodasi calon seperti ini? Mengharap- Amerika. Negara yang berbentuk demikian kan partai politik untuk berbuat demi- itu ternyata jauh dari ancaman disintegrasi. kian adalah sikap yang terlalu naif. Ja- di, ketentuan mengenai pencalonan Pre- siden dan Wakil Presiden cenderung ti- MASALAH SISTEMATISASI DAN dak demokratis, sebab menutup pe- SINKRONISASI luang bagi calon independen. Sesung- guhnya keputusan untuk melakukan pe- Sistematisasi, sinkronisasi dan multi- milihan Presiden dan Wakil Presiden se- interpretasi merupakan sisi lain yang cu- cara langsung adalah suatu langkah maju kup signifikan dari permasalahan hasil yang cukup signifikan dalain proses demo- perubahan UUD. Sebagai ilustrasi dapat krasi di Indonesia. Oleh karena itu, me- diambil dari beberapa perumusan ten- nyerahkan lagi kepada MPR untuk me- tang kekuasaan kehakiman. Misalnya pe- milih Presiden dan Wakil Presiden apa- rumusan pasal 24 ayat (2), sekurang-ku- bila keduan^a berhalangan tetap secara rangnya menimbulkan dua penafsiran, Per- bersamaan/ berarti membiarkan penye- tama, kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung lenggaraan demokrasi terjebak dalam berbagai distorsi yang bersifat manipulatif. (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) ber- MA Hasilnya adalah sebuah demokrasi semu ada di bawah tersebut. Kedua, ke- yang sesungguhnya berarti tidak demo- kuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA MK dan dalam kedudukan yang se- kratis. tara. Kedua penafsiran ini menimbulkan Berkaitan dengan itu perlu dicatat ke- permasalahan, terutama bila dikaitkan de- cenderungan pemutlakan dan sakralisasi ngan kewenangan judicial review yang terhadap bentuk Negara Kesatuan. Ru- dimiliki oleh kedua lembaga judikatif musan ini kurang realistis, seolah-olah te- MA ini. memiliki kewenangan judicial re- lah final, padahal seharusnya disesuaikan view terhadap peraturan perundang-un- dengan perkembangan jaman. Selain ber- dangan di bawah undang-undang, sedang- tentangan dengan proses demokrasi, reali- kan MK berwenang menguji undang- tas juga menunjukkan bahwa eksperimen undang terhadap UUD. Dalam keduduk- kita sebagai bangsa selama lebih dari an yang setara saja timbul persoalan, setengah abad dengan bentuk negara ke- mengapa MK diberi kewenangan yang satuan menunjukkan tanda-tanda kegagal- lebih tinggi daripada MA, apalagi da- an. Oleh karena itu seharusnya dibuka lam kedudukan yang tidak setara sesuai peluang untuk mencari bentuk-bentuk ne- dengan penafsiran pertama. Seharusnya gara yang lebih efektif bagi kelanggeng- seluruh kewenangan judicial review yang an negara bangsa itu sendiri. Amerika Se- MA dimiliki dicabut dan diserahkan ke- rikat atau United States of America ada- pada MK. lah kesatuan dari negara-negara bagian Pencermatan secara menyeluruh atas ^Vasal 8 ayat (3) Perubahan Keempal UUD. hasil perubahan UUD menunjukkan per- 1 Pasal 37 ayat (5) Perubahan Keempat UUD. ubahan yang sangat signifikan baik se- 290 ANALISIS CSIS, Tahun XXXI/2002, No. 3 cara kualitatif maupun kuantitatif. Seca- Di samping itu masih ada masalah ra kualitatif telah terjadi perubahan fun- lain yang berkaitan dengan teknis perun- damental terhadap sistem dan struktur dang-undangan. Sekurang-kurangnya ada MPR ketatanegaraan. Sistem yang dianut 38 buah undang-undang yang diperin- UUD dalam 1945 diubah menjadi sis- tahkan pembuatannya untuk melaksana- tem Presidensiil yang tidak murni {quasi- kan hasil perubahan UUD tersebut Akan Presidential). Dilakukan penyetaraan lem- tetapi rumusan mengenai hal ini ternya- baga-lembaga negara, sekaligus saling ta bervariasi. Di antaranya: "diatur lebih mengontrol dan mengimbangi satu sama lanjut dengan undang-undang, diatur de- lain {checks and balances). Struktur par- ngan undang-undang, diatur dalam un- lemen ditetapkan menjadi dua kamar dang-undang, diatur dan dilaksanakan (soft bicameralism) yaitu DPR dan DPD berdasarkan undang-undang, ditetapkan yang secara bersama-sama disebut MPR dengan undang-undang, dijamin, diatur dengan posisi yang direduksi menjadi dan dituangkan dalam peraturan perun- lembaga tinggi negara. Diadopsinya Mah- dang-undangan". Seharusnya seluruh pe- kamah Kontitusi merupakan fenomena rintah pembuatan undang-undang ini le- baru dalam dunia ketatanegaraan dewa- bih disederhanakan, sehingga paling ba- sa ini. Secara kuantitatif, perubahan yang nyak hanya ada dua bentuk yaitu diatur UUD dilakukan terhadap 1945 meliputi dengan undang-undang atau ditetapkan 83,79 persen (31 pasal), sedangkan sisa- dengan undang-undang. nya hanya 16,21 persen (6 pasal) yang Demikian juga sistematika penomor- tidak mengalami perubahan. Semen- an naskah perubahan menjadi sangat tara itu hal-hal baru yang disisipkan ke dalam pasal-pasal yang diubah menca- rumit, suiit dicerna dan bahkan membi- ngungkan. Biasanya Bab diberi nomor pai 36 buah (97,30 persen) hampir se- UUD Romawi dan pasal-pasal diberi nomor tara dengan jumlah pasal 1945. angka biasa. Dalam perubahan UUD Dengan seluruh perubahan itu, sesungguhnya telah lahir sebuah UUD baru ini penulisan Bab dan pasal-pasal diberi UUD huruf-huruf besar yang tidak selamanya yang menggantikan 1945. Jadi ti- berhubungan dengan Bab atau pasal dak tepat kalau seluruh naskah masih disebut: Undang-Undang Dasar Negara induk. Misalnya Bab IX berjudul Kekua- saan Kehakiman, Bab IX A berjudul Wi- Republik Indonesia Tahun 1945. Apalagi layah Negara. Pasal 25 masih berkenaan dengan meniadakan seluruh Penjelasan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi pa- UUD, termasuk penjelasan mengenai pokok-pokok pikiran yang ada di dalam sal 25 A sudah mengatur substansi yang Pembukaan. Sebab Pembukaan UUD 1945 lain sama sekali. Demikian juga penam- 20 bahan pasal dengan huruf-huruf besar disepakati untuk tidak diubah. bisa menjadi demikian panjang yaitu da- huruf A sampai dengan Keganjilan ^^Periksa UUD 1945 pasal 4, pasal 10, pasal ri j. 12, pasal 22, pasal 25 dan pasal 29. lain tampak pada pasal 28 mengenai 20 kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Lihat Pasal II Aturan Peralihan, hasil Peru- bahan Keempat UUD. mengeluarkan pikiran dan seterusnya.